 |
| Seorang pelajar perlihatkan pin anti-korupsi |
REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Sejumlah penggiat antikorupsi yang terdiri dari Tangerang Public Transparency Watch, Perkumpulan Masyarakat Untuk Demokrasi dan Indonesian Corruption Watch membangun Sekolah Anti-Korupsi Tangerang. Koordinator TRUTH Aru Wijayanto di Tangerang, mengatakan Sekolah Anti-Korupsi Tangerang ini dibangun untuk menguatkan kapasitas gerakan masyarakat sipil, khususnya pada isu pencegahan, pengawasan, serta pengungkapan kasus korupsi.
"Nantinya peserta Sekolah Anti Korupsi akan mempelajari materi seperti tinjauan umum kasus korupsi di Banten, Modus Korupsi di Sektor Pelayanan Publik, Identifikasi Korupsi Anggaran, Metode Advokasi Korupsi, Model Investigasi Korupsi, Penyusunan Laporan Korupsi, serta praktek investigasi korupsi", ujar Aru, Ahad (5/1).
Ia mengatakan, materi yang akan diberikan kepada siswa sekolah anti-korupsi yakni mengenai metode pembelajaran dengan mengedepankan konsep dialogis. "Proses belajar-mengajar yang dilakukan di dalam kelas terbagi menjadi tiga tahapan, yakni ceramah, diskusi, serta simulasi kasus", ujarnya.
Aru menambahkan, program Sekolah Anti Korupsi ini tidak memungut biaya untuk peserta, dan akan dilakukan setiap dua bulan sekali atau enam angkatan dalam setahun.
Koordinator ICW, Danang Widyoko, menjelaskan bahwa kasus-kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Banten mayoritas melibatkan keluarga Dinasti Banten. Hal ini terbukti dengan hasil penyidikan KPK pada Dinas Kesehatan Tangsel dan melibatkan suami Wali Kota Tangsel dan Adik Gubernur Banten. "Bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa ada keterlibatan otoritas penguasa di Tangsel maupun di wilayah Banten lainnya", kata Danang.
Untuk penyelenggaraan program Sekolah anti-korupsi ini akan dilaksanakan di Sekretariat TRUTH yaitu di Komplek Bukit Pamulang Indah (BPI).