 |
| Foto: Pantai Alor (Rengga Sancaya/detikcom) |
Jakarta - Presiden Joko Widodo ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pemerintah pun tengah mengkaji kurikulum agar siswa sekolah mendapat pelajaran dasar mengenai kemaritiman.
Kurangnya pengetahuan rakyat Indonesia tentang dunia kemaritiman menjadi perhatian pemerintah. Untuk itu Kementerian Pendidikan kini tengah menyusun kurikulum tentang kemaritiman dengan menggandeng TNI AL untuk mengejar ketertinggalan itu.
"Menurut saya kita ini negara maritim yang sebenarnya tidak memahami apa itu maritim. Salah satu contoh pemahaman kita tentang kemaritiman itu," kata KSAL Laksamana Ade Supandi dalam acara gathering dengan media di Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (6/11/2015).
"Saya yakin di antara kita kalau ditunjuk tentang ikan pasti belum pada tahu kecuali kalau ikan bandeng, ikan asin, atau mungkin ikan paus yang agak besar. Selebihnya pasti enggak tahu ikan itu apa, itu apa," sambungnya.
Menurut Ade, banyak perihal kemaritiman atau bahari dasar yang masih belum dimengerti masyarakat. Seperti peta atau navigasi, atau hal-hal paling mendasar terkait bidang tersebut. Padahal Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan.
"Belum lagi bedain apa pasir sama lumpur di laut. Susah juga itu kalau di laut. Di laut ada peta navigasi itu bedanya sandsama mud itu bedanya apa. Jadi memang banyak hal, baik fenomena maupun kandungan lautan masih banyak yang belum tersosialisasikan," ujar Ade.
Untuk itu KSAL sangat mendukung program pemerintah yang ingin memasukkan bidang kemaritiman sebagai salah satu pelajaran wajib bagi siswa sekolah. TNI AL pun diajak untuk menyusun kurikulumnya. Sebab TNI AL sudah memiliki paket pelajaran dengan kurikulum tersebut untuk sekolah-sekolah yang ada di bawah yayasan miliknya, yakni Yayasan Hang Tuah.
"Itu sudah dirapatkan di Menko Kemaritiman walaupun bagi TNI AL, bagian tata laut sejak 1990 sudah membuat buku paket kebaharian, tapi diberikan terbatas, yaitu siswa-siswa sekolah Hang Tuah. Ini rencananya akan kita masukkan nanti dalam kurikukum kemaritiman nanti," jelas KSAL.
"Kegiatan ini akan menjadi pusat rantai dan kedua sebagai kewajiban AL untuk berkontribusi dalam kemaritiman. Mungkin menjadi negara maritim terlalu jauh, tapi apa itu maritim dan bagaimana kemaritiman ini menjadi ruang hidup yang kita gali karena esensinya adalah gimana laut menjadi sumber kesejahteraan bangsa," tambah mantan Pangarmatim itu.
Sementara itu Wakil KSAL Laksdya Widodo menjelaskan mengenai kurikulum kemaritiman yang dimaksud. Menurutnya materi pelajaran yang akan diberikan akan berjenjang sesuai dengan tingkatan sekolah. Itupun hanya bagian dasar-dasar dari ilmu kemaritiman.
"Seperti sejarah, budaya, dan pengetahuan bahari yang saat ini dianggap tak terlalu penting. Mereka juga diajari tentang biota laut, jadi jenis-jenis ikan di Indonesia apa saja. Jadi nantinya akan ada jenjang TK, SD, SMP, SMA. Tak ada muatan pertahanan dalam pelajaran maritim," terang Widodo di lokasi yang sama.
Bukan hanya mengenai pengenalan biota laut, pelajaran sejarah berdirinya Indonesia juga akan berkaitan dengan pelajaran kemaritiman. TNI AL pun tidak kesulitan dalam penyusunan, pasalnya di jajaran TNI AL sendiri sudah ada paket pelajaran tentang itu di sekolah Yayasan Hang Tuah.
"Jadi akan bahas sejarah dari Kerajaan Sriwijaya yang dulu kuat sekali kemaritimannya. Alasannya ya karena kita negara bahari. Di kita kan sudah ada, paketnya sudah ada. Tapi apakah paketnya itu digunakan atau tidak ya tunggu nanti. Yang jelas di yayasan Hang Tuah juga sudah ada materinya. Yayasan tersebut bikin sekolah hampir di seluruh Indonesia, terutama di Lanal dan Lantamal pasti ada sekolah itu," tuturnya.
Tim penyusun kurikulum bersama Kemendikbud sendiri disebut Widodo aktif dalam melakukan koordinasi. Tim diketuai oleh Kepala Dinas Pendidikan AL, Kolonel Hadi Santoso yang sebentar lagi akan naik pangkat menjadi Laksamana Pertama.
"Tim TNI AL hari ini melakukan rapat bersama Kementerian Pendidikan untuk menyampaikan materi-materi apa saja yang sudah dimiliki untuk pendidikan kemaritiman. Tapi semua kembali ke kebijakan pemerintah, yang jelas kita sudah berikan input ke pemerintah," ungkap Widodo.
Jadi apakah pelajaran tersebut nantinya akan berlabel Ilmu Pengetahuan Kemaritiman/Kebahariaan (IPK)?
"Mungkin barangkali jadi seperti itu. Tapi ini masih wacana. Tim kami sedang diskusi dengan kementerian pendidikan," jawab Widodo.
Untuk kapan penerapan pelajaran tersebut, mantan Pangarmabar ini belum bisa memastikannya. Hal tersebut, kata Widodo, kembali lagi pada kebijakan pemerintahan.
"Masih nunggu pemerintah. Itu kebijakan pemerintah, tapi di Yayasan Hang Tuah sendiri sudah dipraktikkan sejak pertama kali berdiri," tutupnya.