 |
| Presiden Joko Widodo berbincang dengan tokoh suku Anak Dalam di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, Jumat (30/10/2015). Dalam pertemuan itu, Presiden menawarkan untuk merelokasi ke rumah yang layak. Jokowi merupakan presiden pertama yang mengunjungi suku Anak Dalam di Jambi. Inset: Presiden Joko Widodo berdialog dengan warga di rumah singgah Suku Anak Dalam yang diabadikan oleh Tim Komunikasi Presiden. |
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa menyayangkan kondisi Suku Anak Dalam yang semakin terjepit keadaan. Area mereka pun semakin terbatas.
Padahal, Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pernah meminta agar 165 ribu hektar lahan tak dikonversi menjadi apapun namun untuk tempat tinggal Suku Anak Dalam.
Saat ini, Khofifah menambahkan, Suku Anak Dalam semakin kesulitan dalam mengakses makanan karena banyak lahan yang justru digunakan untuk lahan sawit atau karet.
"Ketika sudah jadi sawit dan karet, hewan sudah tidak bisa hidup di sana," ujar Khofifah seusai acara buka bersama di Kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta, Selasa (7/6/2016) malam.
Oleh karena itu, pemerintah sempat menginstruksikan kepala daerah setempat untuk menyiapkan lahan.
Khofifah menuturkan, jika nantinya ada lahan yang dapat disiapkan, maka Kemensos siap membantu pembangunan tempat tinggal bagi Suku Anak Dalam.
Namun, Khofifah mengaku perlu ada proses resosialisasi dan reintegrasi sosial yang tak sederhana. Sebab, Suku Anak Dalam tak membutuhkan rumah, namun ladang untuk melangun.
Kemensos pun mulai tahun ini melibatkan Perguruan Tinggi untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat setempat.
"Kami minta Perguruan Tinggi bantu memberikan pencerahan kepada warganya. Ini (Suku Anak Dalam) adalah saudara kalian. Ini teman kalian, tolong bisa sekolah bareng," tutur Khofifah.
"Proses reintegrasi itu tidak sederhana karena eksistensi dari masyarakat dimana itu harus dibangun ternyata takes time," sambung dia.