 |
| Calon wakil Gubernur Jawa Barat Teten Masduki |
JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, mengaku, pilihan Presiden Jokowi atas nama-nama yang mengisi Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga di luar dugaannya. Presiden Jokowi mengumumkan sembilan anggota Pansel KPK pada hari ini, Kamis (21/5/2015), di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Kesembilan anggota Pansel berjenis kelamin perempuan. Apa alasan Jokowi memilih perempuan untuk mengisi Pansel?
Menurut Teten, Presiden tidak menyampaikan alasan apa pun terkait hal itu. Presiden hanya menjelaskan bahwa Pansel KPK harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi lengkap, mulai dari hukum pidana, ekonomi dan bisnis, ahli pencucian uang, psikologi hingga manajemen.
"Presiden berharap komisioner yang dipilih adalah yang lengkap bukan hanya pidana, tapi juga untuk kembangkan kelembagaan KPK," kata Teten, saat dihubungi Kamis pagi.
Teten mengatakan, penunjukan kaum perempuan menduduki posisi strategis bukan kali ini dilakukan Jokowi.
"Bukan pertama kali sebenarnya. Saat di Solo, dia mengganti Kepala Satpol PP yang beringas dengan perempuan," ujar dia.
Ketika itu, Jokowi hendak mengubah citra Satpol PP yang arogan menjadi Satpol PP yang mengedepankan nilai kemanusiaan. Hasilnya, upaya pemerintah Kota Solo untuk menertibkan para pedagang kaki lima pun berhasil.
Catatan Kompas.com, saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi juga pernah menunjuk Sylviana Murni sebagai Plt Satpol PP DKI Jakarta menggantikan pejabat sebelumnya yang telah pensiun.
Saat menjadi Presiden, Jokowi menunjuk Retno LP Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri perempuan pertama di Indonesia.
Teten mengungkapkan, Presiden Jokowi baru menyelesaikan pemilihan nama tadi malam dan langsung diumumkan pada hari ini.
Kesembilan anggota Pansel KPK pilihan Jokowi adalah Destry Damayanti (ekonom, ahli keuangan dan moneter); Enny Nurbaningsih (Pakar Hukum Tata Negara); Harkristuti Haskrisnowo (Pakar Hukum Pidana dan HAM, Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkumham); Betti S Alisjahbana (Ahli IT dan manajemen), Yenti Garnasih (Pakar hukum pidana ekonomi dan pencucian uang). Selain itu, Supra Wimbarti (Ahli psikologi SDM dan pendidikan), Natalia Subagyo (Ahli tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi), Diani Sadiawati (Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan Bappenas), dan Meuthia Ganie-Rochman (Ahli sosiologi korupsi dan modal sosial).