 |
| Bejo Untung dari Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 meemberikan keterangan terkait peristiwa pembubaran pertemuan penyintas kekerasan 1965 dari seluruh Indonesia, pada Jumat (15/4/2016) di kantor LBH Jakarta. Rencananya lokakarya tersebut akan diadakan pada 14 april-16 april 2016 di kawasan Cisarua. |
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 Bejo Untung menyambut baik tawaran pemerintah untuk menunjukkan data-data mengenai kuburan massal korban tragedi 1965.
Menurut penuturan Bejo, YPKP 1965 siap untuk menyerahkan data-data valid mengenai keberadaan kuburan massal yang telah dikumpulkan dari seluruh daerah di Indonesia.
"Saya menyambut baik tawaran pemerintah untuk menunjukkan data-data mengenai kuburan massal korban tragedi 1965," ujar Bejo saat dihubungi, Selasa (26/4/2016).
Lebih lanjut, Bejo menjelaskan, sejak tahun 2000-an, YPKP 1965 telah melakukan serangkaian investigasi guna mengungkap dan mendokumentasikan lokasi eksekusi tahanan politik pada tahun 1965.
Dengan bantuan dari anggota cabang YPKP 1965 yang ada di daerah, Bejo bersama timnya melakukan penelitian lapangan, wawancara mendalam kepada warga masyarakat sekitar lokasi, bahkan sempat melakukan penggalian.
Hingga saat ini, kata Bejo, YPKP 1965 masih menyimpan dengan rapi hasil penelitian tersebut. Penelitian itu bisa digunakan apabila pemerintah memerlukannya.
Rencananya, data-data mengenai kuburan massal tersebut akan ia serahkan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan.
"Besok saya akan berkoordinasi dengan seluruh teman-teman cabang YPKP 65 di daerah, kemudian akan menyerahkan data tersebut kepada Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam Luhut Pandjaitan," ucapnya.
Selain itu, Bejo mengatakan siap membantu apabila pemerintah mau menyaksikan secara langsung keberadaan kuburan massal.
"YPKP siap untuk menunjukkannya. Bahkan, kami senang kalau pemerintah mau menggalinya," ujarnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan negara akan meminta maaf terkait kasus tragedi 1965.
Luhut menjelaskan, peluang negara meminta maaf akan selalu terbuka apabila ada pengungkapan fakta-fakta yang menyebutkan terjadinya pembunuhan massal pasca-peristiwa G 30 S 1965, misalnya dengan menunjukkan data-data mengenai kuburan massal yang ada di seluruh Indonesia.
"Jangan salah persepsi. Kami sedang mencari fakta dari Simposium Nasional kemarin. Tidak benar bahwa kami tidak mungkin minta maaf," kata Luhut, kemarin.
"Negara akan minta maaf kalau ada kuburan massal yang bisa diidentifikasi dengan jelas," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, hingga saat ini, pemerintah belum menerima data-data maupun bukti sah yang bisa menunjukkan adanya peristiwa pembunuhan massal.
Data yang ada hanya menunjukkan fakta mengenai peristiwa pembunuhan enam jenderal TNI Angkatan Darat. Oleh karena itu, kata Luhut, pemerintah tidak tahu harus meminta maaf kepada siapa.
"Sampai hari ini tidak ada data mengenai kuburan massal. Kepada siapa pemerintah akan minta maaf? Yang jelas sudah ada enam jenderal TNI yang dibunuh. Itu sudah jelas. Yang lain kan belum ada," kata Luhut.