Kebijakan Pemerintahan SBY dalam upaya mengurangi beban subsidi BBM patut diapresiasi. Salah satunya adalah kewajiban bagi kendaraan bermotor milik Pemerintah menggunakan BBM Non Subsidi. Akumulasi belanja rutin pegawai untuk BBM seharusnya beban APBN subsidi BBM & penggunaan BBM bersubsidi berkurang lumayan signifikan. Dan diakhir tahun tidak perlu terjadi quota BBM bersubsidi habis sebelum waktunya.
Pada kenyataannya, di akhir masa jabatan SBY ternyata quota BBM bersubsidi tidak seperti yang diperhitungkan. Diperkirakan quota BBM bersubsidi akan habis sebelum bulan Desember 2014. Solusi jangka pendek untuk menambal & mencukupi kekurangan tersebut Pemerintah harus mengalokasikan anggaran subsidi tambahan atau mengurangi beban subsidi dengan menaikkan harga.
Seperti yang telah ditulis beberapa kompasianer sebelumnya. Problem BBM disamping mungkin terjadinya penyelundupan BBM yang TSM (Terstruktur Sistematis & Masif). Selain itu juga akibat kebijakan yang tidak sinkron antar lembaga. Seperti kebijakan mobil murah dan kemudahan pembelian sepeda motor. Yang otomatis menguras quota BBM bersubsidi yang telah ditetapkan.
Kebijakan Pemerintah untuk mengurangi beban BBM bersubsidi dengan mewajibkan semua kendaraan milik Pemerintah menggunakan Non subsidi sebenarnya sudah tepat. Akan tetapi ada yang terlupa. Yaitu, pengawasan yang kurang ketat dan mental curang oknum pengguna kendaraan dinas.
Banyak terjadi perilaku curang. Kendaraan dinas yang akan mengisi BBM terlebih dulu diganti dengan plat hitam sebelum masuk ke SPBU. Ditambah lagi banyaknya usaha Pertamini alias bensin eceran menjadikan oknum penguna mobil dinas lebih leluasa mengisi dengan BBM bersubsidi. Pemerintah SBY mungkin tidak salah hitung tapi kurang cermat mengantisipasi oknum-oknum pengguna kendaraan dinas yang sangat kreatif tersebut.
Selain usulan dari beberapa kompasianer yang layak dipertimbangkan misal dengan pajak progresif kendaraan, pemberantasan mafia migas, dll. Upaya positif Pemerintahan SBY mengurangi beban subsidi BBM ditambah niat baik Jokowi untuk menerbitkan Kartu Indonesia Pintar & Kartu Indonesia Sehat, mestinya dapat menjadi inspirasi diterbitkannya KARTU INDONESIA BBM BERSUBSIDI. Yaitu Kartu agar subsidi benar-benar tepat sasaran. Kartu yang didesain anti dipalsukan….. harap maklum orang Indonesia sangat kreatif & inovatif.
Siapa yang berhak sebagai pengguna KIBB? adalah : Angkutan umum, Nelayan, petani pengguna alat-alat pertanian ber BBM, penerima Kartu Indonesia Pintar & Sehat pemilik sepeda motor, pelaku usaha kecil yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana usahanya (tukang sayur, penjual cimol, ketoprak,dll), mahasiswa anak kos pemakai sepeda motor (kalau perlu).
Barangkali dapat menjawab, problem BBM dalam jangka menengah. Dibarengi dengan kebijakan pemberantasan mafia migas , pembangunan kilang pengolahan BBM & eksplorasi sumber-sumber baru secara TSM.
Problem BBM yang telanjur salah urus sejak awal tidak dapat diurai dengan serta merta. Meminjam istilah tokoh PKS, pemimpin kita bukanlah Roro Jonggrang…hehe.
Saat dialog capres dengan Kadin, janji memberantas mafia migas telah disampaikan Jokowi -JK. Kita tagih komitmen itu. Memberantas mafia migas memang tidak mudah, eksistensi RMC sebagai makelar BBM didukung banyak oknum dari birokrat hingga aparat. Kita dukung komitmen Jokowi-JK agar lebih punya Nyali memberantas mereka.
Saling menyalahkan problem BBM adalah tidak menyelesaikan masalah. Buatlah usulan-usulan alternatif jalan keluar. Atau mungkin partisipasi itu dari hal yang kecil bisa kita lakukan. Pakailah BBM Non Subsidi, stop atau kurangi bepergian dengan kendaraan bermotor yang tidak perlu.
