![\"13958871231093813687\"](\"http://assets.kompasiana.com/statics/files/2014/03/13958871231093813687.jpg\" "\\"13958871231093813687\\"") |
| Masa Depan Petani Indonesia |
Masa Depan Pertanian Indonesia
Bicara soal pembangunan tidak bisa dilepaskan dari pembangunan pertanian. Namun yang menarik perhatian publik dunia dan para praktisi pembangunan pertanian kaitanya dengan masalah pangan. Pertumbuhan jumlah penduduk dunia yang signifikan khususnya di Asia memberikan pengaruh besar terhadap permintaan pangan. Tidak hanya dari aspek jumlah dan jenisnya, namun pangan juga harus memenuhi kualitas asupan gizi dan ketahananya.Isu pangan juga menjadi agenda Indonesia yang memiliki potensi besar untuk mensupply permintaan dunia. Namun, yang menjadi permasalahan utama Indonesia justru menjadi pengimpor produk pangan yang sangat besar padahal realitasnya Indonesia mampu memproduksi sendiri.
Permasalahan pertanian terkait aspek impor akan berujung pada rendahnya kapasistas cadangan devisa dan selalu melemahnya nilai tukar khsusnya petani karena pertanian dan petani tidak memilki produktivitas tinggi dan selalu memiliki nilai tukar rendah akibat gempuran produk produk impor yang semakin tinggi. Jika hal ini tidak diantisipasi dan ditangan secara sistematis, maka akan berakibat fatal terhadap masa depan pertanian dan petani Indonesia, yaitu negara agraris yang 60 % penduduknya bekerja disektor pertanian namun miskin dinegaranya sendiri akibat lemahnya posisi petani dalam berhadapan dengan pasar dan daya saing didalamnya.
Isu dan wacana kedaulatanpertanian dan pangan menjadi relevan untuk menjadi opsi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Namun harus disadari dalam upaya mewujudkan tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena menyangkut keinginan baik presiden dan mentalitas birokrasi, pengusaha dan karakter politik Indonesia. Selama ini pemerintah belum sepenuhnya memiliki keperpihakkan penuh terhadap sektor pertanian yang berakibat melemahnya sektor pertanian dari berbagai dimensi.
Tantangan Mewujudkan Kedaulatan Pertanian dan Pangan
Tantangan memujudkan kedaulatan pertanian secara umum menyangkut beberapa hal sebagai berikut: (1) Tekanan jumlah penduduk yang semakin tinggi, (2) Perubahan iklim dan anomali cuaca, (3) Krisis energi ketika pembangunan pertanian harus dipercepat, (4) Infrastruktur pertanian yang belum memadai dan bermasalah yaitu bendungan dan saluran irigasi/drainase, (5) Globalisasi dan keterbukaan yang meyangkut kerjasama ekonomi kawasan, (6) Berkurangnya cadangan air dan manajemen pemanfaatan air, dan (7) alih fungsi lahan & land-grabbing yang tak terbendung oleh pemodal & negara maju.
Kemudian upaya kedaulatan pertanian dan pangan Indonesia juga dihadapkan pada tantangan yang bersifat spesifik dan krusial, yaitu: (1) Kondisi rumahtangga petani berkurang secara signifikan akibat urbanisasi dan kurang menariknya sektor pertanian sebagai mata pencaharian, (2) Tumpuan melewayi middle-income trap, (3) Prilaku kebijakkan yang hanya menghandalkan target politis swasembada pangan dibandingan pencapaian pembangunan pertanian yang sesungguhnya, (4) Aspek keberlanjutan dan keterpaduan pembangunan sektor pertanian dengan sektor lainya yang belum optimal bahkan mengalami distorsi, (5) Semakin melemah dan berkurangnya kapasitas sumberdaya insani pertanian, (6) Tantangan terkait governansi pengembangan biioteknologi yang sangat mempengaruhi produktivitas pangan, dan (7) Semakin kristisdan agresifnya konsumen terhadap permintaan produk produk pangan.
Nampaknya upaya mewujudkan kedaulatan pangan tidak akan melewati jalan mulus jika melihat berapa aspek yang harus dilalui. Pertanian tidak bisa dipandang sebelah mata jika tidak ingin menjadi beban jangka panjang Indonesia. Oleh sebab itu pendekatan pewujudtan kedaulatan pertanian dan pangan tidak bisa dilepaskan dari aspek politik dan keinginan baik dari pemerintah.
Presiden dan Kabinet Pertanian
Pemilu 2014 merupakan momentum terbaik untuk menggapai mimpi dan cita cita tersebut, yaitu melalui kabinet dan komitmen yang kuat presiden baru RI. Tentu dibutuhkan presiden yang sangat memahami aspek apsek pembangunan khususnya sektor pertanian sehingga upaya memuwujudkan kedaulatan pertanian dan pangan dapat menjadi kenyataan.
Fenomena berkurangnya rumah tangga petani berdasarkan sensus peratnian 2013, dimana SP 2013 RTP (Rumah Tangga Petani) dari 26,14 jutamenurun 5 juta (1,75 %) dariSP 2013, di Jawa tengah menurun 1,5 juta, Jawa Timur 1,3 juta dan Jawa Barat 1,3 juta. Ini salah satu tantangan riil yang akan dihadpi oleh kabinet/pemerintahan berikutnya. Jika tidak ditangani dan kelola dengan baik akan berakibat pada penurunan PDRB sektor partanian dan pendapatan petani kemudian berujung pada kemiskinan perdesaan. Akibat berikutnya pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk sektor pertanian jauh lebih besar dibandingkan dengan memberikan anggaran untuk meningkatkan produksi dan produktivitas petani.
Presiden baru Indonesia harus punya komitmen yang besar terhadap kemajuan dan masa depan pertanian Indonesia, jika tetap menginginkan terjadinya stabilitas politik dan pangan.
