Bagaimana cara mengelola bangsa ini memang tidak ada aturan yang jelas. Sesuka-suka pemimpinya. Karena itu setiap pemimpin (presiden) baru bisa membuat bangsa ini menjadi lebih baik, sebaliknya bisa juga membuat bangsa ini terpuruk, tergantung kepribadiannya. Hal ini sebenarnya bukan kesalahan pemimpinnya, karena pemimpin itu memang sebenarnya merupakan pelaksana kebijakan yang sudah dirumuskan oleh tim pendesain negara.Namun karena bangsa ini tidak memiliki desainer negara, maka terpaksalah pelaksana negara dipaksa merangkap jadi desainer dadakan. Agar pemimpin baru tidak terjebak pada kesalahan yang sama, maka harus belajar dari hal yang terjadi sebelumnya.
Hal yang harus diperhatikan dalam membangun sebuah bangsa yang besar:
1. Arah kerja bangsa harus jelas
Sebuah bangsa itu bisa maju dan makmur kalau negara memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan program ideal yang direncanakan oleh pemerintah. Tanpa dana yang memadai, kita hanya akan bisa berangan-angan saja. Karena itu biasanya kemudian pemerintah mencari solusinya dengan hutang dan investasi asing. Namun hutang dan kerjasama investasi yang tidak terencana dengan baik dan tidak terkontrol, akhirnya justru menjual kedaulatan negara ini kepada pihak pengutang dan investor.
Untuk itu kita harus merevisi pola pikir yang gemar berhutang dan kerjasama investasi asing ini dengan bekerja keras secara mandiri untuk bisa menghasilkan dana untuk negara. Dana yang dibutuhkan oleh negara berupa fiskal dan devisa negara. Fiskal digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan dalam negeri, sedangkan devisa negara bisa dimanfaatkan untuk pembangunan dan kegiatan yang berhubungan dengan luar negeri. Kalau negara bisa mendapatkan devisa dari industri, otomatis negara juga akan mendapatkan pemasukan fiskal, tetapi kalu fiskal yang didapat belum tentu akan menghasilkan devisa negara. Dengan demikian arah kerja bangsa ini harus pada devisa negara, namun kepentingan dalam negeri tentunya harus dipenuhi terlebih dahulu, bukan semata-mata mengejar devisa negara.
2. Negara harus punya target kerja untuk rakyat yang jelas
Sudah 69 tahun bangsa Indonesia merdeka ternyata sampai saat ini belum berhasil menyejahterakan rakyat secara keseluruhan, sebaliknya kesenjangan sosial semakin melebar, dan ancaman desintegrasi bangsa terus menghantui. Sementara bangsa-bangsa lain justru berhasil menyalip negara kita. Mengapa hal ini bisa terjadi ? Karena bangsa lain memiliki konsep yang jelas terhadap kesejahteraan rakyat dengan jaminan sosial nasionalnya, sedangkan bangsa kita “boro-boro”melaksanakan jaminan sosialnya. Memahami konsep jaminan sosial saja tidak bisa. Terbukti ada rakyat yang dijamin kesejahteraannya seumur hidup, bahkan termasuk istri dan anaknya. Sebaliknya ada rakyat yang nasibnya tak dipedulikan , bahkan ada yang dijadikan “sapi perah” walaupun mereka itu telah berjasa kepada negara yaitu para pengusaha dan wiraswastawan. Selama ini doktrin yang “ditanamkan” ke masyarakat, kalau nasibnya baik atau buruk itu sebenarnya sudah “dikehendaki oleh Tuhan” atau takdir. Karena kesadaran rakyat belum sampai ke sana, maka merekapun terpaksa menerima kenyataan tersebut.
Karena itu pemerintahan mendatang harus berusaha merumuskan terlebih dahulu, bagaimana konsep kesejahteraan rakyat yang akan diwujudkan. Dengan demikian nantinya disamping berorientasi pada devisa negara, kinerja bangsa ini juga diarahkan untuk bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3. Penerimaan negara harus dari kegiatan benar
Sumber penerimaan negara harus dari kegiatan yang benar yaitu hal yang tidak merugikan negara. Sebab kalau berasal dari hal yang merugikan negara maka berikutnya justru akan bisa menguras anggaran, misalnya : industri rokok yang produknya bisa merusak kesehatan masyarakat, industri yang merusak lingkungan sehingga mendatangkan banjir, industri otomotif untuk kendaraan pribadi yang menjadikan jalanan macet sehingga distribusi barang menjadi tidak lancar, dll. Untuk itu keberadaan industri-industri ini, ke depannya perlu ditinjau kembali, dan secara bertahap harus dikoreksi. Dengan demikian anggaran negara tidak tersedot untuk mengatasi dampak permasalahan dari berbagai hal ini.
4. Cari uang harus sinergi antar lembaga
Mencari uang/dana untuk negara tidak setiap departemen dibiarkan berjalan sendiri-sendiri tetapi presiden harus mengkoordinasikan peran masing-masing kementerian/badan sehingga mereka bisa bekera secara sinergi menuju arah yang ditetapkan oleh presiden. Karena saat ini bangsa Indonesia masih belum punya arah kerja dan cara yang jelas dalam mewujudkan tujuan bangsa.
5. Membangun industri harus terarah
Perkembangan industri tidak bisa dibiarkan tumbuh sendiri-sendiri, tetapi harus adaprioritas yang jelas, yaitu sesuai dengan kebutuhan bangsa , misal: industri energi, pangan, elektronik rumah tangga, strategis. Industri ini keberadaannya harus didahulukan dan jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan sehingga kita tidak perlu impor lagi. Kalau perkembangan dunia industri tidak terarah, misalnya dengan membiarkan industri kreatif dan pariwisata dibiarkan tumbuh pesat terlebih dahulu,maka ketika tiba-tiba terjadi krisis dunia akan bisa menimbulkan masalah, karena yang terkena dampaknya tentunya mereka dulu. Dan negara akan dipusingkan dengan bagaimana menyelamatkan mereka agar tidak terjadi PHK besar-besaran.
6. Peran Bank Indonesia mendukung perekonomian
Bank Indonesia dan pemerintah harus bekerjasama memajukan industri Indonesia.Bunga bank harus disesuaikan dengan negara pesaing, dan pemerintah harus meningkatkan daya saing industri Indonesia. Jadi antara kedua belah pihak ini harus bekerja secara sinergi, tidak berjalan sendiri-sendiri.
7. Hapus makelar/mafia
Sumber pemborosan anggaran negara, ditengari karena banyaknya makelar/mafia/perantara dalam berbagai transaksi perdagangan. Kondisi ini bisa ditutup dengan manajemen lelang yang benar-benar transparan, bukan pura-pura transparan.
8. Swadesi untuk kesejahteraan rakyat
Negara Indonesia bisa sejahtera kalau sebagian besar rakyatnya bekerja. Lapangan pekerjaan terbesar adalah di dunia usaha. Karena itu agar dunia usaha bangsa ini bisa berkembang secara maksimal maka rakyatnya “harus mau” membeli produk dalam negeri, dan produk industri kita mampu menembus pasar ekspor. Hal ini bukan berarti bahwa rakyat akan dipaksa membeli produk industri yang tidak berkualitas. Sebaliknya para pengusaha, pemerintah, dan BI harus bekerja sama mewujudkan produk murah dan berkualitas sehingga rakyat Indonesia berbondong-bondong mau membeli produk bangsa sendiri, dan bangsa lainpun akan tertarik dengan produk industri kita. Dengan demikian isi kantong rakyat tidak terkuras karena harus mengulang membeli produk yang tidak berkualitas , lapangan kerja semakin luas, penerimaan fiskal dan devisa negara juga meningkat.
Selanjutnya peningkatan penerimaan negara ini dipergunakan untuk menambah modal kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
9. Hapus Dikotomi kaya miskin
Ketika negara ini lahir seharusnya dikotomi rakyat kaya dan rakyat miskin ini sudah dihapus. Karena tujuan negara ini lahir adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu ketika rakyat ini belum banyak yang sejahtera, maka pejabat tidak boleh berfoya-foya dengan uang rakyat. Kalau secara ekonomi rakyat tidak mampu, maka negara yang akan menjamin kehidupan dasarnya sesuai dengan kemampuan negara: pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, administrasi, dll. Dengan kata lain, negara wajib memberdayakan mereka.
10. Hapus manajemen penjajahan/pilih kasih
Pada jaman penjajahan, penduduk dikelompokkan dalam kelompok bangsawan dan kelompok amtenar (pegawai Belanda) dimana kesejahteraannya diperhatikan olehpemerintahan Belanda. Di sisi lain ada rakyat biasa yang seringkali menjadi sasaran pemerasan, baik dana maupun tenaga. Di era sesudah merdeka sampai sekarang ternyata manajemen tersebut tetap diterapkan oleh negara Indonesia, yaitukesejahteraan kelompok pejabat dan pekerja negara yang nasibnya seumur hidup diperhatikan oleh negara. Kemudian kelompok pekerja swasta yang menjadi “sasaran pemerasan” dan nasibnya tidak diperhatikan. Padahal negara akan bisa terus berkembang maju, kalau banyak pengusahanya (orang swasta) sehingga bisa membuka lapangan kerja yang luas bagi rakyat. Kalau pengusahanya hanya dijadikan sapi perah, dipusingkan dengan urusan yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan, maka anak bangsa yang potensial ini akan lebih memilih untuk menjadi pekerja negara saja agar nasibnya dijamin oleh negara . Kalau seperti ini,siapa yang rugi ?
11. Semua profesi berjasa kepada negara
Negara itu akan bisa menjadi negara yang hebat kalau semua profesi yang dibutuhkan dalam kehidupan bernegara itu melakukan kerja terbaiknya untuk membangun negara. Agar mereka mau memberikan kerja terbaiknya maka negara harus memberikan penghargaan yang adil dalam bentuk sistem penggajian antar berbagai profesi dan sistem kesejahteraan bagi semua profesi. Semua yang bekerja dengan baik akan dipromosikan, semua yang tidak bekerja dengan baik mendapat sangsi yang tegas. Adil bukan berarti sama rasa sama rata, tetapi besarnya penghargaan ini harus sesuai dengan besarnya tanggung-jawab, resiko kerja, lamanya kerja, prestasi, modal kerja, dll.
12. Pengelolaan keuangan negara harus satu pintu
Semua kementerian atau lembaga negara harus menyetorkan anggaran ke bendahara negara, tidak boleh mengelola anggaran sendiri-sendiri. Sehingga bisa diketahui berapa besarnya anggaran negara yang sesungguhnya.
13. BBM merupakan “jantungnya” bangsa
BBM merupakan “jantungnya” bangsa artinya keberadaannya sangat penting bagi eksistensi sebuah negara, terutama negara besar. Karena itu pemakaiannya harus dihemat semaksimal mungkin agar generasi penerus tidak mengalami kesulitan. Di samping itu BBM ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing industri bangsa Indonesia. Karena itu tidak boleh diekspor, kecuali yang sudah terikat kontrak dan industri yang berakhir masa kontraknya harus segera diambil alih oleh bangsa Indonesia. Tidak boleh diperpanjang lagi. Antara tahun 2015 sampai 2021 ada 27 perusahaan yang kontrak kerjanya akan berakhit termasuk tambang emas Freeport.
14. BUMN kembali ke misi kesejahteraan
Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang mengelola produk yang banyak dibutuhkan oleh rakyat. Tujuannya agar tidak terjadi monopoli swasta yang bisa merugikan rakyat. Jadi misi BUMN itu bukan untuk mencari keuntungan , tetapimembuat kesejahteraan rakyat. Disamping itu untuk BUMN tertentu (Pertamina, bank pemerintah) juga berperan sebagai alat pendukung daya saing bangsa. Oleh karena itu BUMN ini punya peran ganda, yaitu misi ke dalam negeri untuk kepentingan kesejahteraan rakyat sehingga target keuntungannya asal tidak merugi dan bisa mengembangkan usahanya lebih maju. Sedangkan kalau sudah mampu menembus pasar luar negeri harus berupaya mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Tetapi tentunya kebutuhan dalam negeri harus dipenuhi terlebih dahulu.
15. Bank BUMN/BUMD mendukung perekonomian
Keberadaan Bank BUMN/BUMD untuk mendukung berkembangnya dunia usaha kita sehingga mampu bersaing di pasar global, bukan mendorong masyarakat untuk menjadi konsumtif. Jadi seharusnya BUMN/BUMD justru mendorong masyarakat untuk gemar menabung/berinvestasi. Karena itu pengucuran pinjaman ke anggota DPRD dengan jaminan SK anggota DPR seharusnya dilarang. Satu-satunya kredit yang boleh diberikan kepada rakyat , yaitu kredit properti yang pertama.
16. Dana yang “diparkir” di luar negeri ditarik
Untuk membangun negara ini membutuhkan dana yang sangat besar, karena itu bagi pengusaha Indonesia sangatlah ironis kalau berusaha di Indonesia tetapi kekayaannya kemudian disimpan di negara lain. Kalau terus seperti ini, berarti tidak ada rasa kepedulian terhadap sesama pengusaha, tidak ada rasa nasionalisme, dan tidak ada rasa kepedulian terhadap negara. Namun hal tersebut bukan mutlak kesalahan pada mereka, tetapi juga karena manajemen negara yang membuat mereka menjadi ragu untuk menyimpan dananya di lembaga keuangan kita. Karena itu pemerintah memang harus memperbaiki manajemen bangsa Indonesia secara keseluruhan sehingga anak bangsa ini nantinya tidak ada yang merasa rugi kalau berbagi peran dalam memajukan bangsa Indonesia.
17. Investasi memprioritaskan dalam negeri
Pelaksanaan investasi harus mendahulukan investasi dalam negeri, baru investasi asing . Dengan demikian kedaulatan bangsa ini tidak banyak direcoki oleh kepentingan asing. Di samping itu investasi asing ini tidak boleh pada industri yang strategis, misalnya: keuangan, perminyakan, telekomunikasi, dll. Kalau ada yang sudah terlanjur, berarti secara bertahap harus ditarik kembali. Pada sisi lain untuk BUMN dan para pengusaha Indonesia didorong untuk menginvestasikan modalnya di dalam negeri terlebih dahulu. Jangan seperti Pertamina, justru investasi di negara lain. Padahal di dalam negeri sendiri, dari 2013 sampai 2021 ada 27 kontrak kerja dengan perusahaan asing yang segera beakhir.
18. Sistem pasar bebas yang harus direvisi
Pada dasarnya tidak ada negara yang menganut sistem pasar bebas, karena negara itu wajib melindungi kepentingan nasionalnya. Namun entah apa yang membuat pemerintah kita mengabaikan prinsip ini. Akibatnya negara ini terus mendapatkan gelontoran barang-barang impor dan devisa negara kita sering bermasalah karena setiap saat investasinya bisa ditarik keluar.
Demikian berbagai pemikiran yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menjadi masukan yang berharga bagi Pak Jokowi dalam menata kembali konsep manajemen bangsa Indonesia. Kalau manajemen bangsa ini tepat maka cita-cita mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia akan bisa segera tercapai.
