Sistem politik menentukan kemajuan dalam sistem pembayaran. Negaranegara demokratis memiliki sistem pembayaran yang lebih kokoh ketimbang negara-negara nondemokratis.
Negara nondemokratis seperti RRC baru bisa memasukkan mata uangnya dalam special drawing right. Kritikus menilai, langkah IMF itu hanya simbolis. Yuan tidak sepenuhnya memenuhi kriteria mata uang cadangan IMF yang dapat bebas digunakan atau untuk perdagangan, termasuk di pasar keuangan. Presiden AS terpilih dari Partai Republik Donald Trump dipastikan berpotensi besar akan melabelkan China sebagai manipulator mata uang. Investor pun tertegun ketika China mendevaluasi mata uangnya pada tahun lalu.
Yuan pun mendekati level terendah dalam enam tahun sehingga menambah kekhawatiran tentang pertumbuhan ekonomi global yang melemah. Alasan Trump bahwa RRC melakukan manipulasi mata uang semakin tidak terbendung. Sejumlah pengamat juga khawatir komitmen Beijing untuk membuka pasar lebih lanjut dan reformasi sektor keuangan yang memudar. Apalagi barubaru ini RRC juga mengalami shock dalam pasar future sahamnya karena penurunan rating kredit. Artinya country risk RRC akan meningkat karena pasar hedging menjadi semakin tidak likuid.
Belum lagi pertumbuhan ekonomi RRC yang terus menurun, termasuk cadangan devisanya. Sistem pembayaran juga menuntut keterbukaan pasar mata uang seperti halnya keterbukaan dalam demokrasi. Walaupun demikian Samuel Huntington mengingatkan bahwa demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara.
Sementara itu demokrasi Pancasila menuntut rakyat menjadi subjek dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah memberikan peluang bagi terwujudnya hak-hak ekonomi rakyat dengan menjamin tegaknya prinsip keadilan sosial sehingga segala bentuk hegemoni kekayaan alam atau sumbersumber ekonomi harus ditolak agar semua rakyat memiliki kesempatan yang sama dalam penggunaan kekayaan negara.
*** Trump terbukti memenangi pemilihan presiden Amerika Serikat. Akan ada beberapa perubahan besar bagi perekonomian dunia sehubungan dengan presiden terpilih Amerika ini. Trump akan menunjuk gubernur bank sentral Amerika Serikat yang akan memberikan pengaruh pada sistem pembayaran di Amerika Serikat. Trump juga berpotensi melakukan perang dagang dengan negara-negara lain, khususnya RRC. Perang dagang akan berimbas pada perang sistem pembayaran.
Trump menghadapi tantangan di mana negara-negara demokratis lainnya yang melakukan modernisasi sistem pembayaran akan membuat sistem pembayaran di Amerika Serikat semakin sulit memenuhi permintaan pasar. Australia misalnya tengah mengembangkan sistem pembayaran abru yang akan beroperasi pada 2017 ini dalam menunjang inovasi di sistem pembayaran mereka. Selama krisis keuangan global 2007/2008, beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Inggris menyaksikan krisis sistemik di mana ekonomi riil serta sistem keuangan terkena dampak negatif.
Sebagai tanggapan, pemain jaring pengaman keuangan— pemerintah, bank sentral, otoritas pengawas keuangan, otoritas resolusi dan asuransi deposito—di negaranegara tersebut mengambil langkah-langkah penyapuan untuk menangani krisis. Langkah- langkah diambil untuk memulihkan stabilitas sistem keuangan dan memelihara ekonomi riil kembali ke pertumbuhan yang sehat, termasuk program stimulus ekonomi yang didanai pengeluaran pemerintah, fasilitas lender of last resort bagi penyediaan likuiditas, serta pengawasan dan resolusi kegagalan lembaga keuangan oleh otoritas pengawas keuangan atau perusahaan asuransi deposito.
Namun dengan globalisasi kegiatan ekonomi dan keuangan, krisis sistemik yang terjadi di satu negara tidak tinggal dalam perbatasannya, tetapi menyebar dengan cepat ke negaranegara lain dan menjadi global dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, telah ada peningkatan fokus pada kebutuhan untuk tidak hanya respons komprehensif oleh peserta pemain jaring pengaman keuangan negara yang relevan, tetapi juga kerangka mapan untuk koordinasi upaya manajemen krisis di antara negaranegara.
Sejak terjadinya krisis keuangan global pada tahun 2007, banyak laporan telah ditulis untuk menganalisis penyebab, dampak, dan tindakan kebijakan yang tepat. Laporan-laporan menunjuk regulasi keuangan tidak efisien dan pengawasan sebagai penyebab utama krisis keuangan baru-baru ini. Mereka menyarankan bahwa untuk mencegah terulangnya krisis, negara harus mengambil langkah- langkah untuk memperkuat kesehatan lembaga keuangan dan meningkatkan pengawasan baik mikro dan makroprudensial.
Dalam konteks ini, langkah Trump yang diperkirakan akan melakukan deregulasi sektor keuangan di Amerika Serikat yang merupakan tulang punggung dari sistem pembayaran tentunya menjadi sesuatu yang patut ditunggu. Mudah-mudahan Trump bisa menciptakan situasi yang kondusif bagi perekonomian dan sistem pembayaran dunia seperti yang dikatakan Obama di Yunani pada pidato akbar terakhirnya sebagai presiden bahwa sekalipun nantinya terjadi krisis sistem pembayaran, diharapkan hal itu tidaklah berawal dari Amerika Serikat.
Achmad Deni Daruri
President Director Center for Banking Crisis
