Beda dengan Pemerintah, Begini Penjelasan Ilmiah Pakar Ilmu Falak tentang 1 Ramadan 1447 Hijriyah
KLIKMU.CO – Penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah pada Rabu, 18 Februari 2026 oleh Muhammadiyah kembali memunculkan diskusi di tengah masyarakat. Perbedaan potensi awal puasa dengan keputusan pemerintah menjadi perbincangan hangat, terutama di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Pakar Ilmu Falak Fakultas Agama Islam UMM, Drs M Sarif MAg, memberikan penjelasan komprehensif dari sisi astronomi dan fikih. “Perbedaan penetapan awal Ramadan adalah bagian dari dinamika ijtihad umat Islam. Ini bukan soal siapa yang benar atau salah, tetapi tentang metodologi yang digunakan,” ujarnya pada Selasa (17/2/2026). Dia menjelaskan, Muhammadiyah secara resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada 18 Februari 2026 berdasarkan Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta penjelasan Majelis Tarjih dan Tajdid. Dalam penetapan tersebut, Muhammadiyah menggunakan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), yakni sistem kalender Islam berbasis hisab astronomis yang berlaku secara global. “KHGT merupakan ijtihad untuk menghadirkan kalender Islam yang lebih terpadu, memiliki kepastian jauh hari sebelumnya, dan dapat digunakan secara internasional,” jelasnya. Menurutnya, KHGT dibangun di atas Prinsip, Syarat, dan Parameter (PSP). Salah satu parameternya adalah terpenuhinya ketinggian hilal minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat setelah ijtimak di mana saja di permukaan bumi. Pada Ramadan 1447 H, parameter tersebut telah terpenuhi di Alaska, Amerika Serikat. “Dalam sistem KHGT, ketika hilal sudah memenuhi parameter secara definitif di satu wilayah di bumi, maka ketetapan awal bulan berlaku global, tidak dibatasi oleh teritorial negara,” tegasnya. Dia menambahkan, ijtimak atau konjungsi terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 12.01 UTC atau sekitar 19.01 WIB. Secara astronomis, ijtimak menandai berakhirnya bulan sebelumnya dan menjadi titik awal terbentuknya hilal. Setelah matahari terbenam, posisi hilal di wilayah tertentu telah memenuhi parameter KHGT sehingga Muhammadiyah menetapkan keesokan harinya sebagai 1 Ramadan. Namun, kondisi di Indonesia berbeda. Saat matahari terbenam pada 17 Februari 2026, posisi hilal di Indonesia masih berada di bawah ufuk atau bernilai negatif. Artinya, belum memenuhi kriteria imkan rukyat yang digunakan pemerintah melalui Kementerian Agama, yakni tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat di wilayah Indonesia. “Secara astronomis, hilal di Indonesia memang belum memenuhi kriteria MABIMS. Karena itu, pemerintah kemungkinan menetapkan awal Ramadan pada 19 Februari 2026 setelah proses rukyat dan sidang isbat,” paparnya. Sarif menegaskan bahwa kedua pendekatan tersebut sama-sama memiliki dasar keilmuan. Muhammadiyah menggunakan pendekatan global berbasis hisab definitif, sedangkan pemerintah mengombinasikan hisab dengan verifikasi rukyat dalam batas teritorial Indonesia. “Perbedaan ini bukan perbedaan akidah ataupun esensi ibadah. Ini murni perbedaan teknis dalam implementasi metodologi falak dan cakupan keberlakuannya,” katanya. Dari sisi fikih, penerapan KHGT didasarkan pada konsep ittihad al-mathali’, yakni kesatuan matlak global. Pemahaman ini memandang bahwa jika hilal telah terbukti secara ilmiah di satu wilayah, maka umat Islam dapat mengikutinya secara bersama-sama. Sebagai akademisi, ia mengajak masyarakat menyikapi perbedaan ini dengan bijak. “Yang terpenting adalah menjaga ukhuwah, menghormati keputusan otoritas masing-masing, dan tetap fokus pada kualitas ibadah Ramadan,” pungkasnya. (Faqih/AS)
Pakar UMM Dr Faizin Gagas Sosiopolitika Linguistik, Perkuat Diplomasi Bahasa Indonesia di Kancah Global
Malang (beritajatim.com) – Pakar sekaligus dosen Bahasa dan Sastra Indonesia Modern Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr. Faizin, M.Pd., memperkenalkan pendekatan Sosiopolitika Linguistik sebagai fondasi baru strategi diplomasi bahasa global. Konsep inovatif ini memadukan tiga pilar utama secara strategis, yaitu sosiologi politik, linguistik, dan kebijakan luar negeri Indonesia. Faizin menegaskan bahwa bahasa Indonesia seharusnya tidak lagi sekadar dipandang sebagai alat komunikasi biasa di kancah internasional. Ia mendorong agar bahasa menjadi objek diplomasi strategis yang berkaitan erat dengan kedaulatan serta kepentingan politik negara. Gagasan ini berawal dari keprihatinan akademik Faizin terhadap posisi Bahasa Indonesia dalam praktik diplomasi yang dinilai masih bersifat parsial. Hingga saat ini, internasionalisasi bahasa dianggap belum terintegrasi secara utuh dalam kerangka kebijakan negara yang memiliki legitimasi kuat. “Bahasa tidak cukup ditempatkan sebagai penunjang diplomasi, tetapi harus menjadi objek diplomasi itu sendiri. Selama ini internasionalisasi bahasa sering hanya dikaji dari sisi pembelajaran dan promosi, padahal tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik luar negeri suatu negara,” ujar Faizin, Kamis (19/2/2026). Penelitian ini merupakan bagian dari program hibah bergengsi dari Kementerian Dikti Saintek yang diraih melalui seleksi nasional yang sangat ketat. Fokus utamanya mencakup reformulasi diplomasi bahasa di kawasan ASEAN hingga perluasan riset ke berbagai negara di Eropa. Dalam menjalankan risetnya, Faizin memimpin tim ahli yang beranggotakan Dr. M. Isnaini, S.Pd., M.Pd., serta pakar komunikasi Arif Budi Wurianto, M.Si. Tim ini melakukan analisis mendalam terhadap laporan kinerja Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) hingga kontrak kerja para duta besar. Hasil analisis menunjukkan bahwa diplomasi kebahasaan ternyata belum secara eksplisit tercantum sebagai program strategis dalam laporan resmi kementerian terkait. Hal ini mengakibatkan aktivitas kebahasaan di luar negeri seringkali hanya bersifat promosi tanpa memiliki kekuatan hukum antarnegara. “Dalam laporan capaian kementerian, diplomasi bahasa belum menjadi program prioritas yang tersurat. Akibatnya, banyak aktivitas kebahasaan di luar negeri hanya bersifat promosi, bukan diplomasi yang memiliki kekuatan hukum antarnegara,” jelas Faizin. Ketidakhadiran payung kebijakan resmi menyebabkan upaya internasionalisasi bahasa berjalan tanpa arah yang terukur dan kerangka konstitusional yang kokoh. Kondisi tersebut berdampak langsung pada lemahnya posisi tawar Bahasa Indonesia saat berhadapan dengan berbagai kepentingan global. Tim peneliti telah melakukan studi lapangan secara langsung di Vietnam, Filipina, dan Thailand untuk mengamati pola penyebaran bahasa melalui diaspora. Selain itu, mereka melakukan wawancara mendalam di Eropa, termasuk Belanda, guna melihat sejauh mana penerimaan masyarakat internasional. Faizin mencontohkan kesuksesan Korea Selatan yang sangat masif dalam memanfaatkan bahasa sebagai instrumen soft power yang sangat kuat. Melalui ekspansi budaya populer, bahasa menjadi pintu masuk pengaruh ekonomi dan teknologi yang memperkuat posisi global negara tersebut. Saat ini, riset inovatif tersebut sedang dalam proses pengajuan paten di bidang sosial-humaniora untuk melindungi hak kekayaan intelektualnya. Ke depan, tim peneliti menargetkan formulasi kebijakan konkret serta pengayaan literatur akademik mengenai hubungan antara bahasa dan politik. Ia sangat berharap adanya sinergi yang lebih erat antara Badan Bahasa, Balai Bahasa di daerah, dan kementerian terkait. Hal ini demi mengoptimalkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. “Tanpa strategi, target, dan evaluasi yang jelas, potensi besar Bahasa Indonesia tidak akan berkembang menjadi kekuatan strategis negara. Padahal, bahasa bisa menjadi instrumen utama untuk memperkuat kerja sama internasional dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. [dan/beq]
Mahasiswa UMM Branding Digital Tingkatkan Akses Pasar UMKM Desa Beji-Batu
MALANG POST – Di tengah derasnya arus digitalisasi ekonomi yang menuntut pelaku usaha kecil beradaptasi cepat, UMKM desa sering tertinggal dalam akses pasar dan penguasaan teknologi. Menjawab isu tersebut, Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kembali menunjukkan komitmen mendorong kemandirian ekonomi desa melalui pelatihan penjualan produk UMKM berbasis digital. Mereka tidak hanya menyosialisasikan digital marketing, tetapi juga merancang skema pendampingan jangka panjang hingga mengusulkan pembentukan Klinik UMKM sebagai ruang konsultasi terbuka bagi warga Desa Beji, Kota Batu. Program ini lahir dari potensi lokal yang kuat. Desa Beji memiliki beragam produk unggulan berbasis olahan tempe, seperti tempe mentah, abon tempe, keripik tempe, dan batik tempe. Selain itu, ada produk jamu, mie tempe, dan susu kedelai yang menjadi motor perekonomian warga. Namun, sebagian besar pelaku usaha masih memasarkan produk secara konvensional dan terbatas pada jaringan pribadi. Ketua Tim KKN Desa Beji, Muhammad Fachri (mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial angkatan 2023), menegaskan bahwa penguatan digital branding menjadi fokus utama program karena dinilai mampu memperluas akses pasar. “Potensi UMKM di Desa Beji sebenarnya besar, tetapi pemasarannya masih terbatas. Karena itu kami fokus membangun fondasi dasar, mulai dari branding hingga pendampingan penggunaan media sosial,” ujarnya pada 17 Februari lalu. Program kerja dimulai dengan sosialisasi digital marketing yang melibatkan belasan pelaku UMKM. Instagram dipublikasikan sebagai media promosi yang mudah diakses dengan jangkauan pasar luas. Sebelumnya, mahasiswa mendampingi warga melalui penguatan visual melalui pelatihan foto produk. Pelatihan mencakup teknik pengambilan gambar, pencahayaan sederhana, hingga pembuatan konten video promosi. Warga diajak memahami bahwa tampilan visual adalah kunci membangun kepercayaan konsumen di ruang digital. Pendampingan dilakukan secara bertahap, mulai dari diskusi kelompok hingga kunjungan langsung ke lokasi usaha. Hingga kini, enam UMKM aktif terlibat, antara lain produsen batik tempe, keripik tempe, tempe mentah, mie tempe, dan susu kedelai. Meski program masih berjalan, perubahan mulai terlihat dari meningkatnya antusiasme serta kesadaran pelaku usaha untuk membangun branding yang lebih profesional. Sebagai langkah keberlanjutan, mahasiswa merancang pembentukan Klinik UMKM Desa Beji. Klinik ini dirancang sebagai ruang konsultasi pemasaran, branding, dan pengembangan usaha yang dapat diakses warga meski masa KKN telah berakhir. “Harapan kami, UMKM Desa Beji bisa naik kelas—baik dari sisi promosi, kualitas, maupun branding. Klinik ini kami rancang agar pendampingan tetap berjalan setelah KKN selesai,” tambah Fachri. Dosen Pembimbing Lapangan, Moch Fuad Nasvian, M.I.Kom., menilai pelatihan marketing online sangat dibutuhkan sebagai fondasi pola pikir adaptif pelaku UMKM terhadap perkembangan zaman. “Teknis digital marketing bisa dipelajari dari internet atau YouTube, tetapi membangun mindset adaptif membutuhkan pendampingan. Alhamdulillah, teman-teman KKN telah memulai tahapan awal pada tahun ini,” ungkapnya. Ia berharap inisiatif ini bisa dikembangkan lebih sistematis oleh universitas, baik melalui desa binaan maupun layanan berbasis kampus. Melalui program ini, mahasiswa KKN menegaskan perannya sebagai agen transformasi sosial. Mereka tidak sekadar menjalankan kewajiban akademik, tetapi menghadirkan solusi berorientasi keberlanjutan. Pelatihan penjualan online dan rintisan Klinik UMKM menjadi langkah konkret untuk mendorong UMKM Desa Beji lebih adaptif, kompetitif, dan siap menghadapi tantangan ekonomi digital. (M. Abd. Rachman. Rozzi-Januar Triwahyudi)
Pakar UMM Kenalkan Sosiopolitika Linguistik, Buka Perspektif Baru Diplomasi Bahasa
MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Pendekatan baru dalam kajian diplomasi bahasa melalui konsep sosiopolitika linguistik menjadi fondasi riset yang dikembangkan Dr. Faizin, M.Pd., dosen Bahasa dan Sastra Indonesia Modern Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), dalam merumuskan ulang strategi internasionalisasi bahasa Indonesia. Kajian ini memadukan sosiologi politik, linguistik, dan kebijakan luar negeri dengan menempatkan bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan objek diplomasi bernilai strategis. Gagasan tersebut lahir dari kegelisahan akademik atas lemahnya posisi bahasa dalam praktik diplomasi Indonesia yang dinilai masih parsial dan belum terintegrasi dalam kerangka kebijakan negara. Riset ini berawal dari program penelitian Kementerian Dikti Saintek yang diraih melalui seleksi nasional dengan fokus reformulasi diplomasi bahasa di kawasan ASEAN. Penelitian kemudian diperluas ke sejumlah negara Eropa untuk penguatan konseptual sekaligus melengkapi pengajuan paten sosial-humaniora yang kini sedang diproses. Tim penelitian diketuai Dr. Faizin, M.Pd., dengan anggota Dr. M. Isnaini, S.Pd., M.Pd., dan Arif Budi Wurianto, M.Si., yang bersama-sama menyusun formulasi baru diplomasi kebahasaan secara komprehensif. Faizin, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa bahasa tidak cukup ditempatkan sebagai penunjang diplomasi, tetapi harus menjadi objek diplomasi itu sendiri. “Bahasa tidak cukup ditempatkan sebagai penunjang diplomasi, tetapi harus menjadi objek diplomasi itu sendiri. Selama ini internasionalisasi bahasa sering hanya dikaji dari sisi pembelajaran dan promosi, padahal tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik luar negeri suatu negara,” ujarnya.15 Februari lalu pada Tim Humas UMM. Ia menambahkan bahwa pendekatan sosiopolitika linguistik hadir untuk menjembatani kekosongan tersebut dengan menempatkan bahasa sebagai bagian dari strategi kebijakan internasional. Dalam risetnya, tim menganalisis laporan kinerja Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia serta kontrak kerja para duta besar. Hasilnya menunjukkan diplomasi kebahasaan belum secara eksplisit masuk sebagai program strategis dalam laporan resmi kementerian terkait. Hal ini menandakan bahwa upaya internasionalisasi bahasa masih berjalan tanpa kerangka konstitusional kuat dan arah terukur. Menurut Faizin, ketiadaan posisi strategis tersebut membuat banyak aktivitas kebahasaan di luar negeri cenderung berhenti pada level promosi. “Dalam laporan capaian kementerian, diplomasi bahasa belum menjadi program prioritas yang tersurat. Akibatnya, banyak aktivitas kebahasaan di luar negeri hanya menjadi promosi, bukan diplomasi yang memiliki kekuatan antarnegara,” jelasnya.Ia menegaskan bahwa diplomasi menuntut keterlibatan resmi negara agar berdampak lebih luas secara politik, ekonomi, dan sosial. Penelitian lapangan dilakukan di Vietnam, Filipina, dan Thailand dengan mengamati praktik penyebaran bahasa melalui kerja sama universitas, lembaga pemerintah, dan aktivitas diaspora. Kajian juga diperluas ke Eropa, termasuk Belanda, melalui dokumentasi serta wawancara untuk melihat penerimaan dan promosi bahasa Indonesia. Data tersebut menjadi dasar penyusunan formulasi diplomasi kebahasaan yang lebih sistematis. Ia menemukan respons masyarakat luar negeri cukup beragam. “Banyak yang telah melakukan promosi bahasa Indonesia, tetapi belum semuanya berada dalam kerangka diplomasi negara. Ketika tidak berada dalam payung kebijakan resmi, posisinya menjadi lemah dan tidak memiliki daya tawar strategis,” katanya. Faizin juga mencontohkan keberhasilan negara lain memanfaatkan bahasa sebagai kekuatan lunak, seperti Korea Selatan melalui ekspansi budaya populer. Bahasa menjadi pintu masuk pengaruh budaya, ekonomi, hingga teknologi yang memperkuat posisi global negara tersebut. Ke depan, tim peneliti menargetkan dua luaran utama: kajian ilmiah baru dan formulasi diplomasi kebahasaan yang dapat dijadikan landasan kebijakan nasional. “Kami menargetkan lahirnya formulasi diplomasi kebahasaan yang bisa menjadi rujukan kebijakan nasional, sekaligus memperkuat posisi bahasa Indonesia di tingkat global,” ungkapnya. Ia berharap Badan Bahasa, balai bahasa daerah, dan Kementerian Luar Negeri dapat bersinergi mengoptimalkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Menurutnya, tanpa strategi, target, dan evaluasi yang jelas, potensi besar bahasa Indonesia tidak akan berkembang menjadi kekuatan strategis negara, padahal bahasa dapat menjadi instrumen utama diplomasi untuk memperkuat kerja sama internasional dan kesejahteraan masyarakat.(ANS)
Rektor UMM Ungkap Ramadan Sebagai Momentum Lahirkan Manusia Ulul Albab dan Peradaban Unggul
MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Bukan sekadar momentum menahan lapar dan dahaga, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sebagai kampus inovasi dan mandiri memaknai Ramadan 1447 Hijriah sebagai titik tolak kebangkitan peradaban kaum intelektual. Hal ini ditegaskan Rektor UMM, Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si., dalam ceramah Tarawih perdana di Masjid AR. Fachruddin, Selasa (17/2/2026). Ia menyerukan agar bulan suci ini tidak hanya menjadi rutinitas ritual semata. Melainkan ruang pembentukan karakter dan intelektual untuk melahirkan generasi Ulul Albab yang mampu membawa bangsa menuju kemajuan yang nyata. Berangkat dari pemahaman tersebut, Nazar mengajak jamaah untuk merenung secara mendalam mengenai esensi ibadah di malam pertama ramadan ini. Ia menekankan bahwa ritual seperti sholat, puasa, dan zakat harus terinternalisasi menjadi pendorong kemajuan sosial (indigenous forces) tanpa pamrih. Ia mencontohkan bagaimana bangsa-bangsa maju mampu berinovasi karena memiliki etos perbaikan yang berkelanjutan, sebuah nilai yang sejatinya sangat ditekankan dalam Islam. “Jika seluruh dimensi ibadah melekat terintegrasi sebagai bagian dari kehidupan keseharian kita, maka selalu akan ada dorongan untuk membuat kemajuan-kemajuan baru, bukan justru melakukan perusakan,” tegas Nazar. Gagasan itu, menurutnya, tidak boleh berhenti pada ranah individu. Dalam konteks pendidikan tinggi, Kampus Putih berkomitmen menjadikan nilai-nilai Ramadan sebagai fondasi utama Center of Excellence. Nazar memandang pendidikan sebagai instrumen strategis untuk mereformasi bangsa dari karakter yang pasif menjadi pribadi yang lebih tangguh dan progresif. Ia mendorong mahasiswa dan dosen untuk menjadi Ulul Albab, golongan pemikir yang cerdas secara intelektual sekaligus peka terhadap tanda-tanda kebesaran Allah. Pendidikan harus menjadi ibadah yang melahirkan kebudayaan luhur serta semangat pembaruan tiada henti demi kemaslahatan umat. Lebih jauh, Nazar menyinggung tantangan sosial seperti ketidaktertiban ruang publik hingga fenomena tragedy of commons. Menurutnya, perilaku koruptif bukan hanya soal materi, tetapi juga ketidakmampuan menahan ego di ranah sosial. Puasa hadir sebagai mekanisme latihan disiplin untuk menahan ego sektoral maupun individual tersebut. “Puasa Ramadan melahirkan kedisiplinan, sekaligus kedisiplinan itu dapat mencegah karakter yang korup, di mana perilaku korup bisa dimaknai luas sebagai ketidakpedulian terhadap hak orang lain di ruang publik,” jelasnya. Dalam kerangka yang lebih luas, Nazar menguraikan makna jihad dalam perspektif modern dan profesional. Jihad tidak lagi dimaknai secara sempit, melainkan sebagai badzlul juhdi atau ikhtiar maksimal dalam bekerja dan berkarya. Seorang muslim yang berpuasa harus memiliki etos kerja superior, solutif, dan penuh inovasi. Hal ini penting agar umat Islam tidak hanya menjadi konsumen peradaban, tetapi juga produsen kebudayaan yang disegani dunia. “Bangsa yang unggul adalah bangsa yang di dalam kesehariannya selalu berpikir untuk melakukan perubahan sedapat mungkin, perubahan yang membawa kebaikan, perubahan yang memberi dampak kemajuan dan membesarkan hati semua orang,” ujar Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersebut. Menutup ceramahnya, Nazar berharap momentum Ramadan dapat mengkristal menjadi gerakan kolektif. Dengan demikian, kampus tidak hanya melahirkan insan yang saleh secara ritual, tetapi juga saleh secara sosial dan intelektual, serta mampu memberikan solusi konkret bagi permasalahan bangsa. “Marilah kita jadikan titik berpikir kita bagaimana mewujudkan the society of Ulul Albab, masyarakat yang dipenuhi keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik dan memberikan kemajuan bagi lingkungannya,” pungkasnya.(Ans)
KKN UMM Berikan Pelatihan Penjualan Produk UMKM Berbasis Digital
Sketsamalang.com – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong kemandirian ekonomi desa lewat program pelatihan penjualan produk UMKM berbasis digital. Tidak sekadar menghadirkan sosialisasi digital marketing, mereka juga merancang skema pendampingan jangka panjang hingga menggagas pembentukan Klinik UMKM sebagai ruang konsultasi terbuka bagi warga di Desa Beji, Kota Batu. Program ini berangkat dari kuatnya potensi lokal. Desa Beji dikenal memiliki beragam produk unggulan berbasis olahan tempe, mulai dari tempe mentah, abon tempe, keripik tempe, hingga batik tempe. Selain itu, terdapat pula produk jamu, mie tempe, dan susu kedelai yang menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Namun, sebagian besar pelaku usaha masih memasarkan produk secara konvensional dan terbatas pada jaringan pribadi. Ketua Tim KKN Desa Beji, Muhammad Fachri, mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial angkatan 2023, menegaskan bahwa penguatan digital branding menjadi fokus utama program karena dinilai mampu membuka akses pasar lebih luas. “Potensi UMKM di Desa Beji sebenarnya besar, tetapi pemasarannya masih terbatas. Karena itu kami fokus membangun fondasi dasarnya, mulai dari branding hingga pendampingan penggunaan media sosial,” ujarnya. Kelompok KKN UMM Program kerja diawali melalui sosialisasi digital marketing yang melibatkan belasan pelaku UMKM. Instagram diperkenalkan sebagai media promosi yang mudah diakses dan memiliki jangkauan pasar luas. Namun sebelum optimalisasi platform, mahasiswa lebih dulu mendampingi warga dalam penguatan visual melalui pelatihan foto produk. Pelatihan tersebut mencakup teknik pengambilan gambar, pencahayaan sederhana, hingga pembuatan konten video promosi. Warga diajak memahami bahwa tampilan visual menjadi kunci membangun kepercayaan konsumen di ruang digital. Pendampingan dilakukan bertahap, mulai dari diskusi kelompok hingga kunjungan langsung ke lokasi usaha. Hingga kini, enam UMKM aktif terlibat, di antaranya produsen batik tempe, keripik tempe, tempe mentah, mie tempe, dan susu kedelai. Meski program masih berjalan, perubahan mulai terlihat dari meningkatnya antusiasme serta kesadaran pelaku usaha untuk membangun branding yang lebih profesional. Sebagai langkah keberlanjutan, mahasiswa menggagas pembentukan Klinik UMKM Desa Beji. Klinik ini dirancang sebagai ruang konsultasi pemasaran, branding, hingga pengembangan usaha yang dapat diakses warga meski masa KKN telah berakhir. “Harapan kami, UMKM Desa Beji bisa naik kelas—baik dari sisi promosi, kualitas, maupun branding. Klinik ini kami rancang agar pendampingan tetap berjalan setelah KKN selesai,” tambah Fachri. Dosen Pembimbing Lapang, Moch Fuad Nasvian, M.I.Kom., menilai pelatihan marketing online merupakan kebutuhan mendasar, terutama dalam membangun pola pikir adaptif pelaku UMKM terhadap perkembangan zaman. “Teknis digital marketing bisa dipelajari dari internet atau YouTube, tetapi membangun mindset adaptif butuh pendampingan. Alhamdulillah, teman-teman KKN berhasil memulai tahapan awalnya tahun ini,” ungkapnya. Ia juga berharap inisiatif tersebut dapat dikembangkan lebih sistematis oleh universitas, baik melalui desa binaan maupun layanan berbasis kampus. Melalui program ini, mahasiswa KKN menegaskan perannya sebagai agen transformasi sosial. Tidak sekadar menjalankan kewajiban akademik, tetapi menghadirkan solusi berorientasi keberlanjutan. Pelatihan penjualan online dan rintisan Klinik UMKM menjadi langkah konkret mendorong UMKM Desa Beji lebih adaptif, kompetitif, dan siap menghadapi tantangan ekonomi digital.
Pakar UMM Kenalkan Sosiopolitika Linguistik untuk Diplomasi Bahasa Indonesia
Malangpariwara.com – Pendekatan baru dalam diplomasi bahasa Indonesia dikenalkan akademisi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr. Faizin, M.Pd. Melalui konsep sosiopolitika linguistik, ia mencoba merumuskan ulang strategi internasionalisasi bahasa Indonesia agar lebih terarah dan memiliki pijakan kebijakan yang kuat. Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia Modern UMM itu memadukan kajian sosiologi politik, linguistik, dan kebijakan luar negeri. Dalam gagasannya, bahasa tidak lagi diposisikan sekadar alat komunikasi, tetapi sebagai objek diplomasi yang bernilai strategis bagi negara. Lahirnya Riset Diplomasi Bahasa Riset tersebut bermula dari program penelitian Kementerian Dikti Saintek yang lolos seleksi nasional dengan fokus reformulasi diplomasi bahasa di kawasan ASEAN. Kajian kemudian diperluas ke sejumlah negara Eropa untuk memperkuat landasan konseptual sekaligus melengkapi pengajuan paten sosial-humaniora yang kini masih dalam proses. Penelitian ini diketuai Dr. Faizin bersama Dr. M. Isnaini, S.Pd., M.Pd., dan Arif Budi Wurianto, M.Si.Faizin menegaskan bahwa bahasa harus memiliki posisi lebih tegas dalam kebijakan luar negeri Indonesia. “Bahasa tidak cukup ditempatkan sebagai penunjang diplomasi, tetapi harus menjadi objek diplomasi itu sendiri. Selama ini internasionalisasi bahasa sering hanya dikaji dari sisi pembelajaran dan promosi. Padahal tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik luar negeri suatu negara,” ujarnya. Dalam penelitiannya, tim menganalisis laporan kinerja Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia, termasuk kontrak kerja para duta besar. Hasilnya menunjukkan diplomasi kebahasaan belum secara eksplisit menjadi program strategis dalam laporan resmi kementerian terkait. “Dalam laporan capaian kementerian, diplomasi bahasa belum menjadi program prioritas yang tersurat. Akibatnya, banyak aktivitas kebahasaan di luar negeri hanya menjadi promosi, bukan diplomasi yang memiliki kekuatan antarnegara,” jelasnya. Penelitian Internasional Penelitian lapangan dilakukan di Vietnam, Filipina, dan Thailand dengan menelaah kerja sama universitas, lembaga pemerintah, hingga aktivitas diaspora dalam penyebaran bahasa Indonesia. Studi juga diperluas ke Belanda untuk melihat dinamika promosi dan penerimaan bahasa Indonesia di Eropa. Dari hasil kajian tersebut, Faizin melihat respons internasional yang beragam. “Banyak yang telah melakukan promosi bahasa Indonesia, tetapi belum semuanya berada dalam kerangka diplomasi negara. Ketika tidak berada dalam payung kebijakan resmi, posisinya menjadi lemah dan tidak memiliki daya tawar strategis,” katanya. Ia juga mencontohkan keberhasilan negara lain menjadikan bahasa sebagai instrumen soft power. Seperti Korea Selatan yang memperluas pengaruh global melalui budaya populer. Ke depan, tim peneliti menargetkan dua luaran utama, yakni penguatan kajian ilmiah serta formulasi diplomasi kebahasaan yang dapat dijadikan rujukan kebijakan nasional. “Kami menargetkan lahirnya formulasi diplomasi kebahasaan yang bisa menjadi rujukan kebijakan nasional. Sekaligus memperkuat posisi bahasa Indonesia di tingkat global,” ungkapnya. Faizin berharap sinergi antara Badan Bahasa, balai bahasa daerah, dan Kementerian Luar Negeri dapat dioptimalkan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Menurutnya, tanpa strategi, target, dan evaluasi yang jelas, potensi bahasa Indonesia sulit berkembang menjadi kekuatan strategis negara di kancah internasional. (Djoko W)
Rekonstruksi Niat di Bulan Suci, Pesan Rektor UMM untuk Bangun Peradaban Lebih Baik
Bulan suci Ramadan menjadi momentum penting untuk membangun ulang arah dan ketulusan hidup. Bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, Ramadan adalah waktu terbaik untuk melakukan “rekonstruksi niat” agar setiap langkah dan pekerjaan memiliki makna yang lebih dalam. Pesan reflektif ini disampaikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si., dalam kajian Ramadan di Masjid A.R. Fachruddin UMM, Kamis (19/2/2026). Kajian di Masjid A.R. Fachruddin ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Ramadan UMM yang bertujuan memperkuat spiritualitas sekaligus etos kerja civitas akademika, menjadikan bulan suci sebagai momentum membangun integritas, keikhlasan, dan kemajuan bersama. Dalam ceramah yang bertepatan dengan hari kedua Ramadan 1447 H tersebut, ia mengawali dengan mengajak jamaah untuk bersyukur karena masih diberi kesempatan bertemu bulan suci yang penuh dengan nilai keikhlasan. Nazar sapaan akrabnya menegaskan bahwa niat bukan sesuatu yang statis, melainkan dinamis dan harus terus diperbaiki. Menurutnya, ibadah puasa, zakat, dan infak merupakan sarana penting untuk membangun kekuatan ikhlas dalam diri manusia. Ia juga menjelaskan bahwa niat yang baik akan memberikan dampak nyata, tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi lingkungan sekitar. “Niat itu bukan sesuatu yang statis, tetapi sesuatu yang dinamis. Harapan terdalam kita sebagai manusia adalah bagaimana niat itu terus menuju niat yang paling baik. Niat itu harus terus menuju arah yang paling baik, sehingga jika dipraktikkan dalam ibadah, dampaknya dapat dirasakan oleh lingkungan sekitar kita,” jelasnya. Dalam kesempatan tersebut, ia juga memperkenalkan konsep empty motive, yakni kondisi ketika seseorang tetap memiliki tujuan, tetapi hatinya kosong dari pamrih untuk dipuji atau memperoleh imbalan dari manusia. Menurutnya, kemurnian niat inilah yang akan memperkuat kualitas amal dan profesionalitas seseorang. Lebih jauh, ia mencontohkan bagaimana bangsa-bangsa seperti Jepang, Korea, dan China mampu mencapai kemajuan besar melalui perubahan pola pikir dan budaya. Ia menilai, kemajuan tersebut berawal dari kesadaran kolektif untuk terus memperbaiki diri dan bergerak menuju tahap yang lebih baik. Dalam konteks institusi, ia menekankan bahwa keikhlasan merupakan fondasi penting bagi kemajuan bersama. Ia mengajak seluruh civitas akademika UMM, baik dosen maupun tenaga kependidikan, untuk melepaskan ego sektoral dan individual demi kemajuan institusi. “Kemajuan tertinggi adalah ketika kita melepaskan ego. Tidak perlu ada yang tahu siapa yang paling berkontribusi, yang penting institusi kita melahirkan yang terbaik melalui semangat gotong royong atau berjamaah,” tegasnya. Menutup kajian, Nazar mengutip Surah Al-Bayyinah ayat 5 sebagai pengingat pentingnya memurnikan ketaatan kepada Allah. Ia berharap nilai keikhlasan dapat menjadi pengawas diri dalam setiap tindakan, sehingga setiap pekerjaan profesional memiliki nilai ibadah dan memberi dampak positif bagi lingkungan.(*nab/faq) Penulis: Nabila Makarim Nur Zaky | Editor: Faqih Ahmad Wafir Rahman
Muhammadiyah Gelar Tarawih Perdana, Jemaah Padati Masjid di Kota Malang
MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Muhammadiyah resmi menggelar salat tarawih malam pertama Ramadan 1447 Hijriah pada Selasa (17/2) malam. Ratusan hingga ribuan jamaah memadati masjid-masjid naungan Muhammadiyah di Kota Malang, menyambut datangnya bulan suci dengan penuh antusias. Sejumlah masjid terlihat dipenuhi jamaah sejak Salat Isya, di antaranya Masjid A.R. Fachruddin Universitas Muhammadiyah Malang dan Masjid Manarul Islam Sawojajar. Warga Muhammadiyah dijadwalkan mulai menjalankan ibadah puasa pada Rabu (18/2). Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan awal Ramadan 1447 Hijriah pada Kamis (19/2). Salah satu tokoh Muhammadiyah Kota Malang, KH Zubeir Suryadi Abdullah, Lc, menjelaskan bahwa perbedaan waktu dalam memulai puasa merupakan hal yang wajar di Indonesia. Ia menyebut, Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki dalam menentukan kalender Hijriah. “Dalam metode lain ada rukyat dan hisab yang digunakan sebagian masyarakat Indonesia dan juga beberapa negara seperti Malaysia. Ini hal yang diperbolehkan, dan jika berpegang pada keduanya, semuanya tepat,” ujarnya. Pembina Yayasan Amal Shaleh Malang yang menaungi Masjid Manarul Islam itu juga menekankan agar perbedaan awal puasa tidak menimbulkan kesenjangan sosial di tengah masyarakat. “Kita bisa memulai puasa besok dan ada yang memulai lusa. Jangan sampai bertemu saudara kita lalu muncul perasaan yang tidak baik. Ini hal wajar dan beberapa kali juga pernah bersamaan,” katanya saat memberikan tausiyah sebelum tarawih. Ia berharap umat Muslim, khususnya warga Muhammadiyah yang mulai berpuasa lebih awal, tetap menjaga sikap saling menghormati. Menurutnya, puasa adalah ibadah mulia yang tidak boleh ternodai oleh perasaan tidak nyaman akibat perbedaan. “Mari kita ikhlaskan bersama. Kalau Allah saja membolehkan kita berbeda, maka kita perlu saling mengerti dan memahami, serta memperbanyak ibadah di bulan Ramadan ini,” pungkasnya. (rex/aim)
ASPIKOM Jawa Timur Tegaskan Kepemimpinan Strategis Pendidikan Ilmu Komunikasi, Kukuhkan Pengurus 2025–2029 di UMM
tuntasmedia, ASPIKOM Jawa Timur menegaskan kepemimpinan strategisnya dalam penguatan pendidikan tinggi ilmu komunikasi melalui rangkaian pelantikan pengurus periode 2025–2029 dan seminar nasional yang digelar di Aula GKB 5 Universitas Muhammadiyah Malang pada Sabtu, 14 Februari 2026. Kegiatan ini dihadiri sekitar 80 dosen dan perwakilan dari 32 perguruan tinggi se-Jawa Timur, mencerminkan konsolidasi organisasi profesi yang semakin solid dan terarah. Acara dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. selaku tuan rumah. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya peran organisasi profesi dalam menjaga mutu lulusan komunikasi agar adaptif terhadap transformasi digital dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah. Prosesi pelantikan dipimpin oleh Ketua ASPIKOM Pusat Prof. Anang Sujoko, S.Sos., M.Si., D.COMM. Ketua ASPIKOM Jawa Timur periode 2025–2029, Awang Dharmawan, S.Ikom., M.A., dosen Universitas Negeri Surabaya, memimpin pembacaan ikrar kepengurusan yang diikuti seluruh pengurus dan peserta sebagai simbol komitmen kolektif menjalankan amanah organisasi secara profesional dan berdampak. Struktur kepengurusan periode ini dirancang lebih komprehensif melalui pembentukan Badan Pengurus Harian, Dewan Pakar dalam lima bidang strategis, serta enam departemen utama yang mencakup kurikulum dan laboratorium, akreditasi dan penjaminan mutu, penelitian dan publikasi ilmiah, kehumasan, kerjasama strategis, serta organisasi dan keanggotaan. Struktur ini diarahkan untuk menjawab tantangan kebijakan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi serta kebutuhan penguatan mutu prodi komunikasi di Jawa Timur. Rangkaian kegiatan juga diisi seminar nasional bertema Memperkuat Peran Strategis Ilmu Komunikasi dalam Peta Jalan Diktisaintek yang Berdampak untuk Pembangunan Jawa Timur. Wakil Gubernur Jawa Timur Dr. Emil Elestianto Dardak berhalangan hadir dan diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi Agustin, S.Si., M.IP. Dalam paparannya, Sherlita menyampaikan bahwa ilmu komunikasi memiliki peran krusial dalam mendukung literasi digital, pengelolaan informasi publik, serta penyebarluasan kebijakan pendidikan tinggi yang inklusif dan akurat. Diskusi berlangsung interaktif dengan peserta dari berbagai perguruan tinggi yang membahas integrasi kecerdasan artifisial dalam kurikulum komunikasi, etika media digital, serta kontribusi riset komunikasi terhadap pembangunan daerah. Seminar ini memperkuat posisi ASPIKOM Jawa Timur sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal kebijakan pendidikan tinggi berbasis kebutuhan lokal. Sebagai langkah konkret penguatan akademik, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara ASPIKOM Jawa Timur dan Intrans Publishing untuk mendukung penerbitan buku dan publikasi ilmiah dosen anggota. Usai pelantikan dan seminar, kegiatan dilanjutkan dengan rapat koordinasi wilayah dan sidang pleno yang membahas penyusunan program kerja lima tahunan serta pemaparan rencana strategis tiap departemen. Pertemuan ini tidak hanya menjadi forum seremonial, tetapi juga ruang silaturahmi dan peningkatan insight antar dosen komunikasi se-Jawa Timur. Konsolidasi yang terbangun diharapkan memperkuat kolaborasi lintas kampus dalam peningkatan akreditasi, riset bersama, pengabdian masyarakat, serta pengembangan laboratorium komunikasi. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, ASPIKOM Jawa Timur menegaskan komitmennya membangun ekosistem pendidikan ilmu komunikasi yang adaptif, kolaboratif, dan berdampak nyata bagi pembangunan Jawa Timur. (RF)
