Angkat Isu Selingkuh, Teater Mahasiswa BSI UMM Pukau Penonton
Malang (beritajatim.com) – Lorong Masjid AR Fachruddin Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) berubah menjadi arena emosi yang memikat ratusan pasang mata. Selama dua hari berturut-turut, tepatnya pada 11 – 12 Januari 2026, mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia (BSI) Modern UMM menyuguhkan pementasan teater yang sarat akan konflik batin dan kritik sosial. Pementasan ini merupakan puncak dari mata kuliah Penyutradaraan, di mana mahasiswa ditantang untuk menghidupkan naskah ke dalam panggung pertunjukan. Dua lakon yang diangkat pun memiliki nuansa yang sangat kontras: “Lakon Elegi Musim Panas” karya Chandra Kudapawarna yang kelam, dan “Orang Kasar” karya Anton Chekov saduran W.S. Rendra yang jenaka namun ironis. Pada hari pertama, panggung dikuasai oleh ketegangan emosional lewat “Lakon Elegi Musim Panas”. Penonton dibawa masuk ke dalam kehidupan Nikolas, sosok lelaki manipulatif yang menjalin hubungan gelap demi menguasai harta seorang perempuan.] Konflik memuncak ketika terungkap bahwa perselingkuhan tersebut hanyalah skenario jahat yang disusun Nikolas bersama istri sahnya. Sang selingkuhan, yang awalnya dimabuk asmara, harus menelan pil pahit kebangkrutan dan kehancuran mental saat menyadari dirinya hanya menjadi objek tipu daya. Atmosfer panggung terasa begitu intens. Para aktor berhasil menerjemahkan naskah yang penuh dengan pengkhianatan dan kepalsuan ini, membuat penonton larut dalam rasa simpati sekaligus geram terhadap karakter yang dimainkan. Berbeda 180 derajat dengan hari pertama, pementasan hari kedua menyajikan “Orang Kasar” dengan nuansa yang lebih dinamis dan mengundang gelak tawa, meski tetap membawa pesan mendalam. Lakon ini mengisahkan seorang nyonya muda yang bersikeras hidup dalam kesetiaan pada mendiang suaminya, menyelimuti diri dengan pakaian serba hitam. Ketenangannya terusik oleh kedatangan Bilal, sahabat mendiang suaminya yang datang menagih utang lama dengan cara yang kasar dan memaksa. Situasi berbalik menjadi ironi yang menggelitik ketika Bilal, yang awalnya emosional dan bersikeras tidak akan pergi sebelum dibayar, justru perlahan jatuh hati pada sang nyonya. Adegan tarik-ulur antara gengsi, kemarahan, dan benih cinta yang tumbuh di situasi yang salah sukses membuat penonton geregetan. Plot twist emosional ini dieksekusi dengan gaya komikal yang menyegarkan. Di balik kesuksesan pementasan ini, terdapat proses kurasi dan pembelajaran yang ketat. Dr. Hari Sunaryo, M.Si., selaku dosen pembina mata kuliah Penyutradaraan, mengungkapkan bahwa naskah-naskah ini dipilih bukan tanpa risiko. Menurutnya, ada banyak jebakan adegan yang jika tidak dieksekusi dengan hati-hati bisa melanggar norma. “Saya yang mendampingi adik-adik ini berproses sejak awal membatin bahwa naskah ini memiliki banyak jebakan, terutama pada adegan-adegan yang terlibat. Jika tidak seksama sebagai sutradara dan pelaku, ada banyak hal yang bisa masuk dalam wilayah sensor,” ungkap Hari Sunaryo, Selasa (13/1/2026). Ia menegaskan pentingnya peran sutradara muda UMM dalam menjaga nilai-nilai moral di atas panggung. “Sutradara dan UMM memiliki filter yang lebih presisi. Semua ini menjadi pelajaran berharga ketika menyutradarai sebagai pribadi yang memiliki kehidupan sekaligus penjaga kehidupan,” tambahnya. Apresiasi tinggi juga datang dari Kepala Prodi BSI Modern UMM, Dr. M. Isnaini, M.Pd. Ia menilai dinamika jatuh-bangun selama proses latihan telah mematangkan mental mahasiswa. Baginya, teater bukan sekadar seni peran, melainkan simulasi dunia profesional. “Banyak proses yang mereka jalani selama produksi, ada suka dan dukanya. Namun, mereka mampu membawakan adegan demi adegan dengan baik sehingga imajinasi penonton dibuat sulit menebak alur ceritanya,” ujar Isnaini. Ia menyoroti keberhasilan para aktor dalam membangun reaksi penonton, mulai dari rasa jengkel hingga tawa. Hal ini membuktikan bahwa mahasiswa telah berhasil mendalami peran dengan kedewasaan emosi. “Kami harap, karya mahasiswa ini bisa mendapatkan panggung publikasi yang lebih luas karena kualitasnya yang layak tonton dan relevansinya sebagai bekal soft skill di dunia kerja kelak,” tutup Isnaini. (dan/but)
Wamendiktisaintek Beri Arahan di UMM; Tekankan Kesinambungan Nilai dan Budaya Organisasi Kampus
Wamendiktisaintek Berikan Arahan di UMM: Tekankan Kesinambungan Nilai dan Budaya Organisasi Kampus
MALANG POST – Prof Fauzan hadir selaku Sekretaris Badan Pembina Harian (BPH) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sekaligus Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Wamendiktisaintek), saat memberikan pengarahan kepada jajaran UMM di Aula BAU, Sabtu (10/2026). Fauzan menekankan bahwa kekuatan institusi pendidikan tinggi tidak semata bertumpu pada kebijakan formal, tetapi juga pada proses kesinambungan nilai lintas generasi. Proses tersebut menjaga spirit, etos kerja dan cara beraktivitas sivitas akademika agar tetap selaras dengan cita-cita institusi. “Proses sambung cerita dan sambung nilai inilah yang menjadi kekuatan fundamental kampus dalam menghadapi perubahan dan persaingan perguruan tinggi,” ujarnya. Ia juga menyinggung kebijakan klasterisasi perguruan tinggi yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Dalam kebijakan tersebut, UMM masuk dalam klaster mandiri. Ke depan, perguruan tinggi swasta pada klaster ini akan diarahkan menjadi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) unggul mandiri, dengan kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan program studi serta akreditasi. Kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat transformasi dan meningkatkan daya saing PTS yang telah mapan secara tata kelola. “Program khusus untuk PTS klaster mandiri sedang kami desain agar ke depan memiliki kewenangan yang lebih luwes dan berdampak,” jelasnya. Selain itu, Fauzan mengapresiasi iklim akademik dan corporate culture UMM yang dinilainya kondusif, stabil, dan minim konflik. Menurutnya, budaya kampus yang nyaman dan kolaboratif justru menjadi pembeda utama dibandingkan banyak perguruan tinggi lain, baik negeri maupun swasta. Pendekatan tersebut sejalan dengan karakter UMM yang lebih menekankan substansi dan keberlanjutan, bukan sekadar pencapaian simbolik. Dalam kesempatan yang sama, ia menegaskan bahwa program studi merupakan mesin utama perguruan tinggi. Ketua program studi diposisikan sebagai pemimpin akademik yang bertanggung jawab atas keberlanjutan keilmuan, relevansi, serta dampak keilmuan bagi masyarakat. Ia pun mendorong perubahan cara pandang kampus, dari sekadar tempat transfer ilmu menjadi institusi pemberi solusi, sejalan dengan agenda pendidikan tinggi berdampak yang tengah digencarkan pemerintah. Sementara itu, Rektor UMM Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si., menyampaikan bahwa arahan yang disampaikan Sekretaris BPH sekaligus Wamendiktisaintek itu menjadi penguat langkah strategis UMM dalam menjaga konsistensi nilai, budaya kerja, dan mutu tata kelola kampus. Ia menegaskan komitmen UMM untuk terus beradaptasi dengan kebijakan nasional tanpa meninggalkan karakter dan identitas institusi. “UMM akan terus menjaga budaya kampus yang sehat, inklusif, dan produktif, sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi sebagai institusi yang memberi dampak nyata bagi masyarakat.” “Arahan ini menjadi pengingat bagi kami untuk terus bergerak maju dengan pijakan nilai yang kuat,” pungkasnya.(*/M Abd Rachman Rozzi-Januar Triwahyudi)
Refleksi Awal Tahun PSIB UMM: Menakar Jalan Indonesia Emas 2045
Tagar.co — Awal tahun sering kali menjadi jeda singkat sebelum rutinitas kembali padat. Namun, di Rumah Baca Cerdas (RBC) Institute Abdul Malik Fadjar, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), awal tahun justru menjadi titik berangkat untuk menakar arah bangsa. Pusat Studi Islam Berkemajuan (PSIB) UMM menggelar refleksi awal tahun bertema “Mempercepat Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045”, Senin (12/1/2026). Forum ini menghadirkan akademisi, pemangku kebijakan, serta pemerhati isu sosial untuk meninjau capaian pembangunan sekaligus merumuskan langkah strategis menuju satu abad Indonesia merdeka. Isu ekonomi, pembangunan sumber daya manusia (SDM), hingga tata kelola pemerintahan menjadi benang merah diskusi yang berlangsung intens. Kepala PSIB UMM, Prof. Gonda Yumitro, Ph.D., membuka forum dengan menegaskan, Indonesia Emas 2045 bukan sekadar jargon politik. Ia menilai visi besar tersebut membutuhkan fondasi ilmiah yang kuat dan keberanian untuk melakukan koreksi sejak dini. “Indonesia Emas 2045 bukan hanya slogan, tetapi visi yang memerlukan keterlibatan semua pihak, terutama dalam membangun SDM unggul,” ujar Gonda di hadapan peserta. Menurutnya, PSIB sengaja menggelar refleksi di awal tahun, bukan di penghujung tahun seperti lazimnya. Langkah ini ia maknai sebagai upaya proaktif untuk menawarkan inovasi dan perbaikan sejak awal perjalanan. “Dalam kesempatan ini, PSIB mengadakan refleksi awal tahun agar kita dapat menawarkan inovasi-inovasi di awal. Biasanya refleksi dilakukan di akhir tahun, tetapi kami memilih awal tahun untuk melihat apa saja yang harus diperbaiki demi mewujudkan generasi emas 2045 kelak,” katanya. Baca Juga: Strategi Logika Kids Tingkatkan Layanan Tumbuh Kembang Peran Daerah dan Kearifan Lokal Sebagai keynote speaker, Wali Kota Batu Nurochman, S.H., M.H., menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengakselerasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Ia menegaskan, pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari kekuatan lokal yang dimiliki setiap daerah. Menurut Nurochman, Pemerintah Kota Batu memulai transformasi dengan menjunjung nilai-nilai lokal yang selaras dengan visi nasional dan global. Pendekatan ini ia wujudkan melalui program Sae Ning Mbatu. “Kami memiliki beberapa program yang dikenal dengan Sae Ning Mbatu. Yaitu program yang melihat keunggulan Kota Batu, seperti pariwisata berkelanjutan, ekonomi kreatif, dan smart city untuk mendukung rencana pembangunan jangka panjang,” jelasnya. Di hadapan akademisi dan mahasiswa, Nurochman juga memaparkan komitmen pemerintah daerah dalam menyiapkan generasi unggul. Fokus utama terletak pada penguatan akses dan kualitas pendidikan. “Dalam menjawab tantangan ke depan, Pemerintah Kota Batu fokus membangun SDM unggul. Salah satunya melalui program 1.000 sarjana. Pada 2025, kami telah memberikan beasiswa kepada 273 mahasiswa,” ujarnya. Baginya, investasi pada manusia merupakan kunci agar bonus demografi benar-benar menjadi kekuatan, bukan sekadar angka statistik. Kepemimpinan dan Ancaman Bonus Demografi Perspektif berbeda disampaikan Luthfi J. Kurniawan yang mengulas transformasi kepemimpinan di era masyarakat madani. Ia menilai keberhasilan menuju Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh kemampuan negara membangun SDM unggul dan ekonomi berkelanjutan secara simultan. Baca Juga: Bintang Muda SD Muhammadiyah Melirang Siap Jadi Pemimpin Berakhlak “Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, Indonesia harus mampu menciptakan generasi unggul, pemerataan pembangunan, ekonomi berkelanjutan, hingga tata kelola pemerintahan yang baik,” ucapnya. Namun, Luthfi mengingatkan, bonus demografi dapat berubah menjadi ancaman jika negara abai menyiapkan fondasi dasar, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. “Jika pendidikan dan kesehatan tidak diurus dengan baik, bonus demografi justru menjadi ancaman bagi pembangunan Indonesia Emas 2045,” tuturnya. Ia menambahkan, pemerintah saat ini menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan produktivitas SDM, melakukan reformasi struktural, dan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih serta efektif. Islam Berkemajuan dan Tantangan Zaman Sementara itu, Muhammad Mirdasy, S.IP., memandang awal tahun sebagai momentum refleksi dan reposisi strategis bangsa. Menurutnya, Indonesia sedang berada di tengah arus perubahan yang cepat dan kompleks, sehingga membutuhkan kerangka berpikir yang adaptif. “Awal tahun merupakan momentum bagi kita untuk melakukan refleksi dan reposisi strategis bangsa, karena Indonesia saat ini menghadapi perubahan yang cepat dan kompleks,” katanya. Mirdasy menilai kajian Islam multidisipliner menjadi kebutuhan mendesak untuk merespons tantangan tersebut. Ia menempatkan Islam berkemajuan sebagai landasan etis yang mampu membimbing masyarakat dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. “Tantangan zaman saat ini cukup kompleks. Kehadiran kajian Islam multidisipliner menjadi salah satu cara menjawab tantangan itu, dengan Islam berkemajuan sebagai landasan etis dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya. Membaca Kemiskinan Struktural Pemateri terakhir, Abdus Salam, pakar sosiologi politik UMM, mengajak peserta menengok persoalan mendasar yang masih membelit Indonesia: kemiskinan struktural. Ia menyebut problem ini hadir dalam berbagai wajah dan sektor. Baca Juga: Menulis Itu Merayakan Diri: Perempuan Belajar Jujur di Bulan Bahasa “Ada beberapa aspek kemiskinan struktural yang kita temui, seperti kemiskinan agraria. Petani tidak lagi memiliki lahan atau hanya memiliki lahan sempit yang hasilnya cukup untuk bertahan hidup,” jelasnya. Abdus Salam juga menyoroti kemiskinan di sektor pekerjaan, terutama buruh yang tidak mendapatkan pelatihan dan pekerjaan layak akibat struktur industri yang marginal. Selain itu, ia menyinggung kemiskinan urban yang muncul akibat penggusuran permukiman kumuh, ketergantungan pada sektor informal, serta lemahnya struktur industri. “Kemiskinan regional juga terjadi karena isolasi daerah terpencil tanpa akses yang memadai,” tambahnya. Kolaborasi sebagai Kunci Moderator diskusi, Diki Wahyudi, S.Sos., M.IP., menyimpulkan bahwa seluruh paparan narasumber bermuara pada dua isu utama: pembangunan SDM dan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menegaskan bahwa percepatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045 menuntut kerja bersama lintas sektor. “Kolaborasi adalah kunci. Tidak ada satu pihak pun yang bisa bekerja sendiri,” ujarnya menutup forum. Melalui refleksi awal tahun ini, PSIB UMM berharap lahir rekomendasi konkret dan langkah tindak lanjut yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen bangsa. Sebab, jalan menuju Indonesia Emas 2045 tidak hanya membutuhkan visi besar, tetapi juga keberanian untuk berbenah sejak sekarang. (#) Penyunting Sayyidah Nuriyah
PSIB UMM Gelar Refleksi Awal Tahun, Wali Kota Batu Kupas Strategi Menuju Indonesia Emas 2045
pwmu.co –Pusat Studi Islam Berkemajuan (PSIB) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menggelar acara refleksi awal tahun dengan mengangkat tema “Mempercepat Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045”, Senin (12/1/2026).Acara yang dilangsungkan di Rumah Baca Cerdas (RBC) Institute Abdul Malik Fadjar ini, menghadirkan berbagai narasumber dan pemangku kebijakan. Kegiatan yang bertujuan untuk meninjau kembali pencapaian pemerintah serta merumuskan langkah strategis untuk mencapai Indonesia emas tahun 2045 mencerminkan urgensi untuk mempercepat proses transformasi di berbagai sektor, termasuk ekonomi hingga pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam sambutannnya, kepala PSIB UMM Prof. Gonda Yumitro, Ph.D mengatakan pentingnya peran akademisi dalam memberikan rekomendasi berbasis riset untuk pembangunan daerah maupun nasional. “Indonesia Emas 2045 bukan hanya slogan, tetapi suatu visi yang memerlukan keterlibatan semua pihak, terutama dalam membangun SDM unggul,” ujarnya. Gonda lalu menegaskan, agenda ini merupakan salah satu langkah PSIB UMM dalam mendukung upaya mewujudkan generasi emas 2045. “Dalam kesempatan ini, PSIB mengadakan refleksi awal tahun agar kita dapat menawarkan inovasi-inovasi di awal, biasanya kegiatan refleksi semacam ini diadakan di akhir tahun. Akan tetapi PSIB UMM mengadakan refleksi di awal tahun sebagai aspek untuk melihat hal-hal yang diperbaiki untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045 kelak,” katanya. Sementara Wali Kota Batu Nurochman, SH, MH yang hadir sebagai keynote speaker menyampaikan bahwa dalam mencapai Indonesia emas 2045 perlu keterlibatan pemerintah daerah. Nurochman memaparkan, peran pemerintah daerah dalam mendorong transformasi menuju Indonesia emas perlu diawali dari menjunjung tinggi nilai-nilai lokal yang memiliki keselarasan dengan visi nasional dan global. “Kami memiliki beberapa program yang dikenal dengan SAE Ning Mbatu yaitu program yang melihat keunggulan yang dimiliki oleh Kota Batu, seperti pariwisata berkelanjutan, ekonomi kreatif, dan smart city untuk mendukung rencana Pembangunan jangka Panjang,” katanya. Lebih lanjut, Nurochman menjelaskan bahwa dalam menyiapkan generasi emas yang unggul, Pemerintah Kota Batu telah menyiapkan beberapa program yang secara spesifik membangun SDM unggul. “Dalam menjawab tantangan kedepan, Pemerintah Kota Batu juga fokus membangun SDM yang unggul, seperti penguatan akses dan kualitas pendidikan, lebih spesifik pemerintah Kota Batu membuat program 1.000 sarjana. Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Batu telah memberi beasiswa kepada 273 mahasiswa,” ujarnya. Sementara itu, Luthfi J. Kurniawan, dosen UMM, memaparkan materi tentang transformasi kepemimpinan di era masyarakat madani. Dia melihat bahwa dalam mencapai Indonesia emas 2045, pemerintah harus lebih fokus dalam membangun SDM yang unggul serta ekonomi berkelanjutan. “Untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 saat ini, Indonesia harus mampu menciptakan generasi yang unggul, pemerataan Pembangunan, ekonomi berkelanjutan hingga tata kelola pemerintahan yang baik,” ucapannya. Lutfi juga menyampaikan kalau tidak adanya persiapan yang matang dalam segala aspek, tidak menutup kemungkinan bonus demografi akan menjadi ancaman. “Jika Pendidikan, Kesehatan tidak diurus dengan baik, maka ini akan menjadi ancaman bagi Pembangunan Indonesia emas 2045. Saat ini, pemerintah memiliki tantangan untuk meningkatkan produktivitas SDM, reformasi struktural dan membangun tata kelola pemerintahan yang baik, demi mencapai Indonesia emas 2045,” tuturnya. Ketua Lembaga Hikma dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Jatim Muhammad Mirdasy S.IP melihat bahwa awal tahun ini merupakan momentum dalam melakukan refleksi dan reposisi strategis bagsa. “Awal tahun merupakan momentum bagi kita untuk melakukan refleksi dan reposisi strategis bangsa, dimana saat ini Indonesia sedang menghadapi perubahan yang cepat dan kompleks,”katanya. Mirdasy menuturkan, kajian Islam multidisipliner diperlukan untuk merespon tantangan zaman. “Tantangan zaman saat ini cukup kompleks, maka hadirnya kajian Islam multidisipliner menjadi salah satu aspek untuk menjawab tantangan zaman, dimana Islam berkemajuan menjadi landasan etis dalam kehidupan sehari-hari,” katanya. Abdus Salam, sebagai pemateri terakhir, memaparkan bahawa hari ini Indonesia menghadapi banyak problem. Sebagai pakar sosiologi politik UMM, Salam melihat bahwa saat ini Indonesia menghadapi kemiskinan struktural. “Ada beberapa aspek kemiskinan struktural yang bisa kita temui, seperti kemiskinan agrarian, hal ini mencakup petani yang sudah tidak lagi memiliki lahan atau lahan kecil yang hasilnya hanya cukup untuk bertahan hidup”, katanya. Salam menambahkan, kemiskinan struktural juga terjadi di sektor pekerjaan dan kemiskinan regional. “Kemiskinan struktural juga terjadi pada aspek pekerja, seperti buruh yang tidak dibekali pelatihan atau pekerjaan yang layak karena struktural industri yang marginal. Selain itu, Indonesia juga dihadapkan dengan kemiskinan urban akibat penggusuran pemukiman kumuh hingga ketergantungan sektor informal dan struktur industri yang marginal. Kemiskinan regional juga terjadi karena isolasi terhadap daerah terpencil tanpa adanya akses yang memadai,” jabarnya. Diki Wahyudi,S.Sos, M.IP sebagai moderator melihat problem yang disampaikan oleh keseluruh pemateri terpusat pada pembangunan SDM dan tata kelola pemerintah yang baik. Di sesi penutup, Diki menyimpulkan bahwa percepatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045 memerlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen bangsa. “Kolaborasi adalah kunci. Tidak ada satu pihak yang bisa bekerja sendiri,” tuturnya.(*) *) Penulis : Tanwirul Huda | Editor : Agus Wahyudi
Industri Kreatif Melaju Kencang, Akankah Negara Cuma Jadi Penonton?
Oleh : Dina IrsyadaMahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang pwmu.co – Industri kreatif sudah bukan lagi sekadar istilah trendi. Di tengah dinamika ekonomi global, sektor ini justru menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja di Tanah Air. Fakta statistik menunjukkan nyata bagaimana ekraf (ekonomi kreatif) terus berkembang sejak era pasca pandemi hingga kini dan berpotensi semakin dominan pada tahun-tahun mendatang. Data terbaru menunjukkan nilai ekspor dari sektor ekonomi kreatif Indonesia mencapai USD 25 miliar pada 2024, menyumbang lebih dari 9 persen dari total ekspor nasional. Angka ini sekaligus menyerap 26,5 juta tenaga kerja, mayoritas kaum muda dan perempuan, menunjukkan bahwa kreatif bukan sekadar slogan namun juga sumber lapangan kerja yang substansial. Jika dibandingkan dengan periode awal pandemi, tren ini sangat impresif. Pada 2021, nilai ekspor industri kreatif Indonesia tercatat sekitar USD 23,9 miliar, tumbuh dari USD 18,8 miliar di 2020. Tren positif ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya, bahkan di tengah tantangan global. Bukan hanya ekspor, kontribusi industri kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga terus meningkat. Menurut data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi kreatif menyumbang sekitar Rp 1.611,2 triliun atau sekitar 7,28 persen dari total PDB pada 2024, angka ini tumbuh lebih cepat dibanding pertumbuhan ekonomi nasional. Di provinsi seperti Jatim, kontribusi subsektor kreatif mulai terlihat dalam struktur ekonomi lokal. Misalnya, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5 persen pada triwulan I 2025, melampaui rata-rata nasional. Meski tidak semua tumbuh karena ekraf, perkembangan sektor kreatif ikut menopang dinamika pasar tenaga kerja dan konsumsi masyarakat. Menyikapi tren ini, kita perlu jujur akan momentum pertumbuhan industri kreatif lahir dari digitalisasi dan kemampuan generasi muda membaca perubahan perilaku konsumen. Ketika banyak sektor masih berjuang di masa pasca pandemi, pelaku kreatif yang cepat beradaptasi dengan platform digital berhasil memperluas jangkauan produk hingga ke pasar internasional. Transformasi daring ini bukan lagi sekadar pilihan tetapi jalan hidup bagi pelaku kreatif masa kini. Namun persoalan klasik tetap muncul dari ketimpangan akses dan kapasitas SDM. Masih banyak kreator di daerah seperti Jatim yang belum sepenuhnya menikmati manfaat dari ekosistem digital karena keterbatasan modal, literasi digital, serta akses pasar yang terpusat di kota-kota besar. Realitas ini menciptakan jurang peluang antara pelaku kreatif di pusat dan pinggiran. Lebih jauh, peluang yang sama kini mulai menantang kemampuan nasional menjawab arus teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI). Teknologi ini membuka peluang besar inovasi konten, tetapi bersamaan dengan itu, muncul pertanyaan kritis terkait hak cipta, perlindungan karya, dan kompensasi layak bagi kreator. Tanpa aturan yang adaptif, potensi AI bukan mendorong kreator tetapi justru menggeser nilai karya manusia. Rekam jejak statistik juga menunjukkan bagaimana industri kreatif bukan fenomena sesaat. Sejak 2021, kontribusi ekspor kreatif meningkat secara konsisten begitu pula keragaman subsektor seperti fesyen, kriya, kuliner, gim digital, musik, dan animasi yang terus tumbuh. Tren ini menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki kapital budaya dan kreativitas yang kompetitif di kancah global. Namun, kita tidak boleh berhenti pada angka ekspor dan kontribusi PDB. Pemerintah dan pemangku kepentingan harus memastikan bahwa ekraf benar-benar menjadi mesin pemerataan kesejahteraan, bukan hanya mesin statistik. Intervensi kebijakan, pembiayaan inklusif, pendidikan keterampilan digital, serta perlindungan hak kekayaan intelektual harus menjadi prioritas. Industri kreatif seharusnya bukan lagi sekadar pilihan karier atau usaha sampingan industri kreatif kini adalah bagian dari arus utama ekonomi Indonesia. Ini bukan sekadar jargon ini strategi nyata untuk memastikan bahwa industri kreatif tidak hanya tumbuh di pusat, tetapi juga berkembang di daerah-daerah seperti Jawa Timur, yang selama ini dikenal sebagai pusat UMKM, budaya, dan produksi kreatif lokal. Dan jika kita tidak bergerak cepat, bukan tidak mungkin generasi kreatif kita akan ditinggalkan oleh perkembangan dunia. Waktu tidak menunggu. Sektor kreatif sudah melaju. Dan sebagai bangsa, kita harus memastikan bahwa gelombang ini tidak hanya membawa simbol, tetapi membawa kemajuan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)
Kompetensi Halal Jadi Nilai Tambah Lulusan, UMM Cetak Garda Depan Ekosistem Halal
Membangun industri halal di Indonesia membutuhkan sinergi besar lintas sektor, mengingat indeks literasi ekonomi syariah nasional yang masih di bawah 50 persen. Merespons tantangan ini, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) melalui Pusat Studi Penelitian dan Pengembangan Produk Halal (PS P3 Halal) melakukan terobosan strategis dengan menjadikan mahasiswa sebagai aktor utama dalam ekosistem halal. Ketua PS P3 Halal UMM, Prof. Dr. Ir. Elfi Anis Saati, MP, menegaskan bahwa industri halal mencakup empat elemen vital yakni barang dan jasa, infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), serta dukungan pemerintah. Oleh karena itu, UMM secara serius mengintegrasikan kurikulum halal ke dalam mata kuliah di berbagai prodi, mulai dari Teknologi Pangan, Agribisnis, Ekonomi Syari’ah, hingga Fakultas Hukum. Menurut Elfi, kompetensi halal kini membuka peluang karier yang sangat luas bagi lulusan UMM, termasuk dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Dapur-dapur MBG di seluruh Indonesia tidak hanya membutuhkan ahli gizi untuk menyusun menu, tetapi juga kompetensi penjaminan kehalalan proses produksi. “Kompetensi ini menjadi nilai tambah yang luar biasa. Alumni kami dari Teknologi Pangan kini banyak dicari karena memiliki keahlian ganda. Contohnya Iffi Amalia, S.T.P., alumni yang setelah hampir dua tahun magang di tim halal UMM, kini sukses diterima sebagai Ahli Gizi dapur MBG di Banyuwangi karena kemampuan sertifikasi halalnya,” ungkapnya 12 Janauri lalu pada tim humas UMM. Lebih lanjut, Prof. Elfi menjelaskan bahwa PS P3 Halal UMM yang merupakan pusat kajian pangan aman halal pertama di Indonesia sejak 2008 telah merancang skema integrasi yang menguntungkan mahasiswa. Melalui pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (P3H), mahasiswa diterjunkan langsung membantu UMKM. “Mahasiswa kami mendapatkan empat manfaat sekaligus dari program ini. Pertama, kompetensi teknis halal. Kedua, konversi nilai A tanpa perlu ikut UAS jika berhasil meloloskan sertifikat halal UKM. Ketiga, lulus tepat waktu karena laporan pendampingan bisa dijadikan skripsi tanpa riset ulang yang memakan biaya. Dan keempat, ini menjadi amal jariyah karena membantu UMK mendapatkan sertifikasi gratis,” jelasnya Dampak program ini sangat nyata di lapangan. Dalam tempo empat minggu, dari 90 mahasiswa yang terlibat, 14 orang telah menuntaskan tugas terstruktur dan sukses mengawal penerbitan sertifikat halal bagi berbagai produk, seperti Minuman Bu Neneng (Sengkaling), Bumbu Pecel Bu Romlah (Singosari), hingga Dimsum Littlebite. “Mahasiswa adalah agent of change. Dengan bekal ini, mereka tidak hanya siap kerja, tetapi juga menjadi penggerak gaya hidup halal yang inklusif di masyarakat,” pungkasnya.(faq) Penulis: Faqih Ahmad Wafir Rahman
Bandeng Naik Kelas Menuju Panggung Blue Food Global Sumber: https://agri.kompas.com/read/2026/01/14/075300184/bandeng-naik-kelas-menuju-panggung-blue-food-global. Editor : Wisnubrata Membership: https://kmp.im/plus6 Download aplikasi: https://kmp.im/app6
KOMPAS – BARU saja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merilis capaian sektor kelautan dan perikanan Indonesia Tahun 2025. Salah satunya adalah data tentang total produksi perikanan Tahun 2025 yang mencapai 18,64 juta ton (hingga Tri Wulan III). Produksi ini meningkat 2,19ri periode yang sama tahun sebelumnya. Jika ditotal hasil produksi dari perikanan budidaya termasuk rumput laut adalah 13,21 juta ton dan perikanan tangkap 5,43 juta ton. Tentu ini sebuah capaian yang baik, disaat ancaman krisis iklim dan menyusutnya lahan daratan, dunia mulai menoleh ke arah samudera/laut. Kemudian muncul sebuah konsep pangan masa depan yang disebut sebagai Blue Food (pangan biru). Diantara sumber Blue Food lokal yang dimiliki Indonesia adalah ikan bandeng (Chanos chanos), yang jumlah produksinya di Tahun 2024 mencapai 792.863,87 ton untuk budidaya pembesaran (KKP, 2025). Selama ini bandeng dicitrakan sebagai komoditas yang ‘merakyat’ dan tradisional, namun di sinilah terdapat peluang besar untuk memimpin revolusi pangan Indonesia, dengan satu syarat bandeng harus ‘naik kelas’. Mengapa Blue Food? Konsep Blue Food merujuk pada pangan yang berasal dari sumber daya perairan, baik laut, sungai, maupun danau, yang diproduksi secara berkelanjutan. Keunggulan pangan biru diantaranya adalah memiliki jejak karbon yang lebih rendah dibandingkan protein hewani di darat, namun kaya akan nutrisi esensial seperti Omega-3, protein tinggi, dan mikronutrien yang krusial untuk mencegah stunting. Bagi Indonesia, bandeng bisa menjadi salah satu kandidat utama dalam peta jalan Blue Food nasional. Ikan ini memiliki daya tahan yang luar biasa terhadap perubahan lingkungan dan penyakit, terutama sifatnya yang euryhaline yakni memilki kemampuan hidup pada kisaran salinitas yang luas (0-45 ppt). Sayangnya, citra bandeng seringkali terjebak dalam batas-batas tambak pesisir yang konvensional. Begitu pula terdapat faktor penghambat untuk bersaing di pasar global, seperti bau lumpur, kontaminasi limbah di pesisir, hingga alih fungsi lahan mangrove. Di sinilah perlunya teknologi Keramba Jaring Apung (KJA) laut hadir sebagai solusi transformatif. Transformasi dari Tambak ke KJA Laut Memindahkan budidaya bandeng dari tambak pesisir ke laut lepas menggunakan sistem KJA adalah langkah besar untuk membuat bandeng naik kelas. Keunggulan budidaya bandeng di KJA laut adalah kualitas lingkungan hidup yang lebih baik karena sirkulasi air terjadi secara alami dan berkelanjutan dari arus laut, bisa padat tebar tinggi hingga 125 ekor per m3 sampai panen, tanpa daya listrik, serta tanpa perlu treatment air secara khusus seperti pemupukan maupun pemberian probiotik. Hasilnya juga cukup signifikan. Pertama, masalah klasik bau lumpur/tanah yang sering dikeluhkan konsumen bisa hilang sepenuhnya, karena ikan tidak lagi bersentuhan dengan substrat dasar tambak. Kedua, kandungan nutrisi bandeng laut cenderung lebih baik karena mereka hidup di air dengan salinitas yang stabil dan kaya oksigen. Hal ini diperkuat oleh hasil riset Hakim et al. (2025), yang menyebutkan bahwa kandungan protein bandeng dari budidaya di KJA laut sebesar 40,96%. Kadar protein ini lebih tinggi dari bandeng hasil budidaya di tambak sebesar 24,18% (Malle et al, 2019). Ketiga, densitas atau padat tebar yang lebih tinggi namun tetap higienis. Ini berarti meningkatkan efisiensi produksi tanpa merusak ekosistem mangrove pesisir. Agar tetap dalam bingkai keberlanjutan, maka perlu diperhatikan juga daya dukung (carrying capacity) dari setiap perairan tempat KJA. Strategi Ekonomi dan Target Pasar Global Bagaimana agar benar-benar bandeng naik kelas? Jawaban singkatnya adalah bandeng tidak boleh hanya berakhir di pasar tradisional dengan harga rendah. Dengan sistem KJA laut mestinya bisa menaikkan citra bandeng, yang dulunya bandeng kualitas biasa menjadi bandeng premium. Kelebihan bandeng premium laut, seperti rasa yang lebih gurih dan tanpa bau lumpur, kandungan protein yang tinggi, sisik lebih bersih, ukuran seragam, dan tekstur daging yang lebih padat, bisa dijadikan standar untuk memenuhi pasar ekspor. Selama ini, pasar internasional juga sangat ketat mengenai standar keamanan pangan dan keberlanjutan. Budidaya di laut lepas bisa memberikan kendali lebih baik terhadap kebersihan produk. Jika dibarengi dengan sertifikasi budidaya berkelanjutan, bandeng KJA laut Indonesia bisa bersaing dengan komoditas ikan ekspor lainnya. Ini bukan sekadar mimpi, namun ini adalah peluang ekonomi yang bisa meningkatkan devisa negara sekaligus mengangkat derajat hidup para pembudidaya ikan. Di samping itu, transformasi ini juga membuka peluang industri hilir. Bandeng laut yang berkualitas tinggi adalah bahan baku sempurna untuk produk olahan premium, mulai dari bandeng tanpa duri kualitas ekspor hingga produk ready to cook (siap masak) yang bisa menembus pasar supermarket global. Tantangan dan Sinergi Kebijakan Pemindahan budidaya di tambak ke sistem KJA laut tentu saja bukan tanpa tantangan, di antaranya kebutuhan modal untuk infrastruktur KJA yang tahan ombak, ketersediaan bibit unggul yang seragam (sebaiknya benih yang ditebar minimum ukuran 10 cm), hingga logistik pakan yang berkualitas. Selain itu, pemerintah perlu memastikan tata kelola ruang laut melalui Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Hal ini untuk menghindari adanya kawasan budidaya yang berbenturan dengan jalur transportasi laut atau kawasan konservasi pariwisata. Pengembangan bandeng premium laut ini juga memerlukan dukungan riset dari akademisi dan pendampingan teknologi bagi pembudidaya lokal. Untuk menghindari agar teknologi ini tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar, maka skema kemitraan antara pengusaha dan kelompok pembudidaya kecil harus dibentuk agar kesejahteraan yang dihasilkan dari laut bisa dirasakan secara merata. Menjadikan bandeng naik kelas melalui sistem KJA laut bukanlah sesuatu yang mustahil, karena negara kita sejatinya memilki semua kekuatan untuk mewujudkannya. Inilah saatnya bersinergi untuk membawa bandeng Indonesia bertransformasi dari pangan lokal menjadi primadona Blue Food global.
Menakar Arah Bangsa Kedepan, PSIB UMM ajak Refleksi Kritis untuk pembangunan Indonesia Emas
Di saat awal tahun sering kali dimaknai publik sebagai jeda singkat dari rutinitas dan hingar-bingar perayaan, Pusat Studi Islam Berkemajuan (PSIB) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) justru memilih langkah berbeda. Awal tahun dijadikan momentum krusial untuk menakar arah bangsa melalui diskusi bertajuk “Refleksi Awal Tahun: Mempercepat Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045”. Bertempat di Rumah Baca Cerdas (RBC) Institute Abdul Malik Fadjar, Senin (12/1/2026). Kepala PSIB UMM, Prof. Gonda Yumitro, Ph.D., membuka forum dengan perspektif yang tajam. Ia menegaskan bahwa pemilihan waktu di awal tahun adalah strategi proaktif untuk menawarkan inovasi sejak dini. Baginya, narasi Indonesia Emas tidak boleh berhenti di podium politik, melainkan harus diuji secara akademis. “Indonesia Emas 2045 bukan hanya slogan, tetapi visi yang memerlukan keterlibatan semua pihak. Visi besar ini membutuhkan fondasi ilmiah yang kuat dan keberanian melakukan koreksi. Diskusi ini kami arahkan agar tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi akan dirumuskan menjadi book chapter sebagai rujukan kebijakan bagi pemerintah dalam mengambil langkah strategis,” tegas Gonda. Diskusi semakin menghangat ketika Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, Luthfi J. Kurniawan memberikan peringatan keras atau alarm bahaya terkait bonus demografi. Ia menilai keberhasilan menuju 2045 sangat bergantung pada kemampuan negara membangun sumber daya manusia (SDM) dan kesehatan secara simultan. Tanpa prasyarat tersebut, impian menjadi negara maju hanyalah utopia. “Jika pendidikan dan kesehatan tidak diurus dengan serius, bonus demografi justru bisa berbalik menjadi ancaman atau bencana bagi pembangunan Indonesia Emas 2045. Kita butuh tata kelola pemerintahan yang bersih serta efektif untuk menopang ini, bukan sekadar memanen jumlah penduduk usia produktif tanpa skill yang memadai,” ujar Luthfi. Menyambung kekhawatiran tersebut, pakar sosiologi politik UMM, Abdus Salam, M.Si., mengajak peserta menengok realitas di lapangan yang sering luput dari jargon pembangunan, yakni kemiskinan struktural. Ia membedah persoalan ini dari berbagai sisi yang lebih mikro dan menyentuh akar masalah. “Kita masih menemui wajah kemiskinan struktural yang nyata. Ada kemiskinan agraria di mana petani tak lagi punya lahan, hingga kemiskinan urban akibat lemahnya struktur industri yang memaksa masyarakat bergantung pada sektor informal. Ini adalah ‘pekerjaan rumah’ besar yang harus diselesaikan jika ingin bicara soal kemajuan,” kata Abdus Salam. Diskusi yang dihadiri puluhan peserta dari berbagai elemen, mulai dari aktivis mahasiswa hingga pegiat literasi ini, ditutup dengan komitmen bersama untuk mengawal isu-isu strategis bangsa. PSIB UMM berharap gagasan kritis yang lahir dari forum ini dapat menjadi kontribusi nyata bagi peta jalan Indonesia masa depan. (faq) Penulis: Faqih Ahmad Wafir Rahman
Menilai Hati, Menumbuhkan Akhlak: Pengembangan Evaluasi Afektif Pendidikan Agama Islam
Oleh : Dian Nur KholilahMahasiswa Semester 2 Universitas Muhammadiyah Malang pwmu.co – PWMU – Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan gaya hidup generasi muda hari ini, kegelisahan tentang krisis moral semakin sering terdengar. Fenomena perundungan, kekerasan di sekolah, rendahnya etika bermedia sosial, hingga lunturnya adab terhadap guru dan orang tua menjadi potret yang sulit diabaikan. Ironisnya, semua itu terjadi ketika Pendidikan Agama Islam (PAI) tetap diajarkan secara formal di sekolah dan madrasah. Pertanyaannya, di mana letak persoalannya? Salah satu jawabannya mungkin terletak pada cara kita mengevaluasi Pendidikan Agama Islam itu sendiri. Selama ini, keberhasilan PAI kerap direduksi menjadi angka di rapor. Peserta didik dinilai dari kemampuan menghafal ayat, memahami definisi, atau menjawab soal ujian dengan benar. Padahal, tujuan utama PAI bukan sekadar melahirkan siswa yang tahu tentang agama, melainkan pribadi yang menjadikan nilai agama sebagai pedoman hidup. Kondisi ini melahirkan paradoks. Banyak peserta didik memperoleh nilai tinggi dalam PAI, tetapi perilakunya belum mencerminkan nilai yang dipelajari. Agama dipahami sebagai pengetahuan, bukan sebagai kesadaran. Di sinilah persoalan evaluasi menjadi krusial. Ketika yang diukur hanya aspek kognitif, maka dimensi afektif yang berkaitan dengan sikap, komitmen moral, dan pembiasaan akhlak sering terpinggirkan. Dalam dunia pendidikan, pembelajaran sejatinya mencakup tiga ranah: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Namun, dalam konteks PAI, ranah afektif seharusnya menjadi jantung pembelajaran. Pendidikan agama tanpa sentuhan afektif berisiko kehilangan ruhnya. Ia mungkin berhasil mencetak siswa yang pandai menjawab soal, tetapi gagal membentuk karakter yang kokoh di tengah tantangan zaman. Evaluasi afektif sering dianggap sulit karena bersifat subjektif dan menyentuh wilayah sikap dan nilai. Banyak guru khawatir penilaian sikap akan dipersoalkan karena tidak bisa diukur dengan angka pasti. Kekhawatiran ini wajar, tetapi tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikannya. Kekhawatiran akan subjektivitas membuat banyak pendidik memilih jalan aman: tes tertulis. Namun, justru di sinilah keberanian moral pendidik diuji. Pendidikan nilai memang tidak bisa sepenuhnya diukur dengan angka. Ia membutuhkan kepekaan, keteladanan, dan komitmen jangka panjang. Menilai afektif bukan berarti menghakimi iman, tetapi membimbing proses pembentukan karakter. Ia menuntut kepekaan, pengamatan berkelanjutan, dan kejujuran proses. Menilai sikap bukan berarti mengklaim mengetahui isi hati peserta didik, melainkan membaca kecenderungan perilaku dan proses internalisasi nilai. Justru di tengah krisis moral generasi muda, evaluasi afektif menjadi semakin relevan. Generasi hari ini tumbuh dalam dunia digital yang serba cepat, instan, dan kompetitif. Nilai-nilai kesabaran, empati, tanggung jawab, dan kejujuran sering kalah oleh budaya viral dan validasi semu. Jika pendidikan agama tidak hadir sebagai kekuatan pembentuk karakter, maka ruang tersebut akan diisi oleh nilai-nilai lain yang belum tentu sejalan dengan ajaran Islam. Pengembangan evaluasi afektif PAI tidak harus rumit atau memberatkan guru. Observasi sikap keseharian, jurnal refleksi siswa, penilaian diri, serta catatan perkembangan akhlak dapat menjadi instrumen sederhana namun bermakna. Lebih dari itu, keteladanan guru tetap menjadi faktor paling menentukan. Peserta didik belajar nilai bukan hanya dari apa yang diajarkan, tetapi dari apa yang mereka lihat setiap hari. Madrasah Aliyah dan pondok pesantren sesungguhnya memiliki keunggulan besar dalam hal ini. Tradisi disiplin ibadah, pembiasaan adab, kehidupan kolektif, dan relasi intens antara guru dan peserta didik merupakan ruang subur bagi evaluasi afektif. Sayangnya, keunggulan tersebut sering tidak terdokumentasi dan tidak diintegrasikan secara sistematis dalam penilaian formal. Akhlak yang tumbuh justru kalah pamor dibanding angka rapor. Padahal, jika evaluasi afektif dirancang secara kolaboratif melibatkan guru, wali kelas, pembina asrama, dan orang tua pendidikan nilai akan berjalan lebih utuh. Evaluasi tidak lagi dipahami sebagai alat menghukum, tetapi sebagai sarana pembinaan. Peserta didik dibantu untuk menyadari proses tumbuhnya, bukan sekadar dinilai hasil akhirnya. Sudah saatnya evaluasi afektif PAI dikembangkan secara lebih sadar dan sistematis. Observasi perilaku, jurnal refleksi, penilaian diri, serta catatan pembinaan akhlak dapat menjadi instrumen yang relevan. Lebih dari itu, sinergi antara guru, musyrif, wali kelas, dan orang tua perlu diperkuat. Pendidikan akhlak tidak mungkin berhasil jika hanya dibebankan pada satu mata pelajaran. Evaluasi afektif juga harus dipahami sebagai sarana tarbiyah, bukan sekadar administrasi. Ia tidak bertujuan memberi label “baik” atau “buruk”, tetapi menuntun peserta didik menyadari proses tumbuhnya. Dengan evaluasi afektif yang tepat, PAI dapat kembali menjadi pendidikan yang membina, bukan sekadar menguji. Pada akhirnya, memperkuat evaluasi afektif berarti mengembalikan Pendidikan Agama Islam ke jati dirinya. Di tengah krisis moral generasi muda, PAI tidak boleh berhenti sebagai mata pelajaran administratif. Pendidikan Agama Islam harus kembali pada misinya: membentuk manusia beriman dan berakhlak. PAI harus hadir sebagai proses pendidikan hati. Angka boleh penting, tetapi akhlak jauh lebih menentukan masa depan. Sebab, masa depan umat tidak ditentukan oleh tingginya nilai rapor, melainkan oleh kokohnya akhlak generasinya. Jika kita ingin melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga beradab, maka menilai hati dan menumbuhkan akhlak bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. *) Editor : Aalimah Qurrata Ayun
