Viral Putusan Kasus Agus, Dosen Hukum UMM Sebut Penjara Harus Banyak Dibenahi
Kasus ‘Agus buntung’ berakhir menuju dakwaan hukuman penjara atas tindak pidana yang dilakukannya. Banyak pihak yang menilai kasus pidana ini tak biasa karena kurangnya aksesibilitas penjara bagi narapidana penyandang disabilitas. Melihat kegelisahan tersebut, Dosen Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., MH. menyebut bahwa aksesibilitas penjara bagi narapidana disabilitas perlu dibenahi. Adapun beberapa bangunan penjara di Indonesia merupakan peninggalan sejak penjajahan Belanda. Tempat ini menjadi tempat bagi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan penginsafan dan rehabilitasi secara hati dan perbuatannya. Sayangnya, tidak ada penambahan fasilitas dan pelaku kejahatan terus bertambah. Ia menyebut bahwa rumah tahanan di Bagansiapiapi berada pada level overcapacity, bahkan mencapai 800% dari kapasistas seharusnya. Menurutnya, tingkat optimalisasi rehabilitasi narapidana jauh dari maksimal, terlebih lagi bagi para narapidana disabilitas. “Narapidana dituntut berebut napas di dalam lapas. Bayangkan saja, dalam satu sel dengan kapasitas 17 orang, dihuni oleh 60 orang dalam pengawasan satu orang sipir. Dengan kondisi ini, saya rasa negara perlu cepat memberikan solusi konkret dan melakukan banyak pembenahan,” ungkapnya. Kukuh juga mengungkapkan bahwa negara harus menyediakan fitur mobilitas yang dapat digunakan narapidana penyandang disabilitas semasa di penjara. Maka, Lapas dapat bekerjasama dengan balai-balai kerja yang dapat menfasilitasi narapidana memperoleh keterampilan mandiri. Setelah keluar dari penjara, tidak menutup kemungkinan mantan napi untuk mendapatkan hukuman sosial di masyarakat. Untuk itu, rehabilitasi sekaligus pembekalan keterampilan mandiri sangat penting diterapkan oleh Lapas. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa segala perbuatan seseorang akan dimintai pertanggungjawaban sebagaimana asas hukum ‘Equality before the law’ yakni semua manusia setara atau sama di mata hukum dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Asas ini mencakup hal-hal seperti kapasitas diri (fisik) seseorang. Meski begitu, bukan berarti disabilitas fisik bisa menjadi salah satu alasan pemaaf, baik di Indonesia maupun hukum global. “Jadi, pelaku pidana disabilitas tetap dikenai hukuman dan mendapat sanksi yang setara. Maksudnya adalah tidak ada perlakuan khusus dalam hukum pidana terhadap tersangka atau terdakwa penyandang disabilitas, kecuali terdapat alasan pemaaf dan ketika seseorang dalam kondisi darurat,” sambungnya. Pada dasarnya, beberapa Hak Asasi Manusia dirampas oleh negara dengan tujuan memberikan peradilan atas kejahatan yang dilakukan. Di samping itu, Ia berharap kasus ini tidak terulang di masa depan. Mewujudkan negara yang maju perlu adanya komitmen dan kerjasama dari seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat. (din/will)
Kadin Jatim-FEB UMM Kaji Kebijakan Cukai Hasil Tembakau
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur bersama dengan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) merampungkan kajian rekomendasi kebijakan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) untuk optimalisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Hasil kajian tersebut menekankan pentingnya penentuan kebijakan CHT dengan mempertimbangkan keseimbangan berbagai aspek. Adapun kajian itu dilaksanakan pada awal Januari 2025 ini. Sederet pertimbangan mendasari hasil kajian itu. Termasuk kontribusi industri hasil tembakau (IHT) terhadap perekonomian nasional dan daerah, tenaga kerja, rokok ilegal, maupun kesehatan masyarakat. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, diharapkan tercapai kebijakan yang berimbang dan berdampak positif bagi pembangunan daerah melalui alokasi DBHCHT. Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto menyampaikan bahwa IHT adalah salah satu industri penting dengan kontribusi yang signifikan. Tidak hanya di tingkat nasional, melainkan juga di daerah-daerah seperti Jawa Timur. “Pembangunan di Jawa Timur tidak dapat dilepaskan dari IHT. Kontribusinya mencapai 33% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Di sisi lain, Jawa Timur juga merupakan kontributor utama penerimaan CHT secara nasional dengan kontribusi hingga 60%,” katanya. Adik menambahkan, Jawa Timur adalah salah satu sentra produk tembakau di Indonesia. Di samping kontribusinya terhadap penerimaan cukai nasional, pelaku industri di Jawa Timur menyerap 40% tenaga kerja langsung dari sektor IHT skala nasional. Dengan keterkaitan erat ini, ia memberikan apresiasi secara khusus kepada pemerintah, utamanya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan yang menetapkan tidak ada kenaikan tarif CHT untuk tahun 2025. “Kami yakin, kebijakan ini akan mendorong optimalisasi DBHCHT yang dapat mendukung pembangunan Jawa Timur. Namun, mengingat saat ini IHT tengah mengalami berbagai tekanan, kami berpandangan bahwa kebijakan ke depannya memerlukan kajian mendalam untuk memastikan keberlangsungan industri,” ujarnya. Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMM Prof. Dr. Idah Zuhroh, M.M. turut menegaskan pentingnya DBHCHT bagi Jawa Timur. Menurutnya, Jawa Timur secara konsisten selalu menjadi provinsi dengan alokasi DBHCHT terbesar secara nasional. “Akan tetapi, DBHCHT yang diterima Jawa Timur pada tahun 2024 ini mengalami penurunan drastis hingga mencapai sekitar 10%. Kami meyakini hal ini terjadi seiring dengan turunnya penerimaan CHT secara nasional pada tahun 2023 akibat kenaikan tarif yang tinggi secara berturut-turut,” kata Idah. Berdasarkan kesimpulan ini, ia berpandangan bahwa optimalisasi DBHCHT dapat dilakukan dengan kebijakan kenaikan tarif CHT yang tepat dan berimbang untuk memicu pertumbuhan penerimaan CHT secara nasional serta alokasi DBHCHT ke daerah. Idah melihat tidak adanya kenaikan tarif CHT untuk tahun 2025 sebagai langkah yang tepat untuk jangka pendek. Kebijakan kenaikan tarif di tahun 2026 dan dalam masa mendatang juga perlu melalui kajian yang berimbang untuk menjaga momentum pemulihan dan pertumbuhan penerimaan CHT dan DBHCT. “Sedangkan untuk jangka panjang tentu dibutuhkan kajian yang lebih mendalam. Universitas Muhammadiyah Malang sebagai institusi akademik siap memberikan dukungan, baik kepada Pemerintah maupun kepada Kadin Jawa Timur agar tercapai kebijakan yang berimbang bagi IHT ke depannya,” sambung Idah. (*/wil)
Apa Untungnya Indonesia Masuk ke BRICS? Begini Kata Dosen HI UMM
Baru-baru ini Indonesia resmi bergabung pada organisasi global BRICS. Tentunya hal itu mendapat banyak respons positif dan dukungan dari masyarakat Indonesia. Salah satunya Ruli Inayah Ramadhoan, M.Si. selaku dosen Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Ia menyampaikan, sebenarnya bukan hanya Indonesia saja yang memiliki kepentingan untuk bergabung dalam BRICS, sebaliknya BRICS juga punya kepentingan terhadap Indonesia. “Masuknya Indonesia ke dalam BRICS menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh negara anggota BRICS. Menurutnya, selain potensi pasar yang besar, Indonesia merupakan salah satu pemimpin di negara ASEAN. Sehingga diharapkan kedepannya Indonesia juga mampu mempengaruhi perilaku negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk ikut serta bergabung dalam BRICS,” jelasnya. Disinggung mengenai apa yang melatar belakangi Indonesia untuk bergabung dalam BRICS, Ruli melihat kepentingan nasional di bidang ekonomi dan politik menjadi latar belakang bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS. Indonesia harus mampu menjadi negara besar seperti China ataupun India yang mampu merebut pasar global dengan UMKM yang dimilikinya. BRICS bisa menjadi alternatif utama untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia ditengah perilaku standar ganda Barat. Misalnya seperti berhentinya distribusi CPO Indonesia ke Uni Eropa, lalu pembatasan kuota ekspor dan ancaman naiknya hambatan tarif dan non tarif oleh Amerika Serikat dibawah Donald Trump. Indonesia bisa menjual CPO maupun diversifikasi produk CPO kedepan kepada negara-negara BRICS. Jika dikalkulasikan secara rasional, bergabung ke dalam BRICS membawa banyak keuntungan di bidang politik dan ekonomi. Akses pasar global bagi produk-produk lokal sudah terbuka lebar, sehingga apabila UMKM Indonesia masih belum siap, maka percuma. Tugas besarnya adalah bagaimana UMKM-UMKM harus bisa digenjot agar mampu menghasilkan produk-produk yang mampu bersaing di pasaran internasional. Selain itu, keanggotaan dalam BRICS akan berdampak pada meningkatnya peluang investasi. “Optimisme pemerintahan Presiden Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa terealisasikan karena tingginya peluang untuk menarik investasi langsung dari negara-negara BRICS,” imbuhnya. Di sisi lain, Ruli mengungkap, walaupun masuknya Indonesia ke dalam BRICS merupakan peluang yang besar namun melahirkan tantangan diplomatik yang tetap tidak mudah. Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia kedepannya adalah bagaimana cara Indonesia untuk tetap menjaga keseimbangan hubungan dengan negara great power, terutama Amerika Serikat dan sekutu Eropa. Selain itu, masuknya Indonesa dalam BRICS pasti akan semakin mendekatkan hubungan dengan Tiongkok dan Rusia. Ini bukan hal yang menyenangkan bagi Amerika Serikat, apalagi isu dedolarisasi oleh negara-negara BRICS mengancam legitimasi global akan kekuatan ekonomi Amerika Serikat. “Jangan sampai Ex Unipolar tersebut merasa ‘ditinggalkan’. Indonesia harus mampu menjaga keseimbangan dan membangun kohesivitas dengan great power khususnya Tiongkok dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, agenda Indonesia berikutnya untuk bergabung bersama deretan negara-negara maju dalam OECD menjadi sangat penting sebagai strategi untuk menyeimbangkan hubungan Indonesia dengan barat dan BRICS, sekaligus menegaskan konsistensi Politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif,” tegasnya. Adapun keuntungan lain yang bisa diperoleh Indonesia menurut Ruli yaitu sebagai forum dialog komprehensif dengan negara-negara anggota BRICS untuk meningkatkan komunikasi dan pemahaman bersama dalam mengatasi tantangan global maupun regional. Pun untuk meminimalisir potensi konflik karena perbedaan kepentingan antara negara anggota. Momentum ini juga menonjolkan kesempatan bagi Indonesia untuk ikut memainkan peran aktif dalam menentukan arah kerjasama maupun arah kebijakan ekonomi yang saling menguntungkan. “Tidak kalah penting, mudah-mudahan dengan bergabungnya Indonesia ini dapat ikut menekan potensi ancaman keamanan akibat perselisihan antara negara. Misalnya seperti Tiongkok dengan India. Di samping itu juga untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan yang berkontribusi pada terwujudnya stabilitas dan perdamaian dunia,” pungkasnya. (zaf/wil)
PGSD UMM Ungkap Rahasia Pembelajaran dengan Hipnosis
Pembelajaran menggunakan teknik hypnoteaching belum banyak dilakukan di Indonesia. Hal itu mendorong program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) untuk membahasnya dalam kuloah tamu tematik. Dilaksanakan pada 6 Januari 2025, kuliah tamu tersebut mengkaji mengenai ‘Hypnoteaching untuk Calon Guru PGSD: Kunci Sukses Dalam Menciptakan Pembelajaran Bermakna. Turut hadir sebagai pemateri Owner-CEO PT Internasional Better Learning Upgrader, Umar Khadafi, M.Pd. yang memberikan wawasan baru. Menurutnya, hypnoteaching sangat penting bagi seorang guru. Apalagi melihat bahwa banyak mahasiswa yang menggunakan materi skripsi seputar hypnoteaching. Ia menjelaskan, hypnoteaching merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menggunakan prinsip-prinsip hypnosis atau metodelogi hipnosis. Tujuan utama hypnoteaching adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Adapun hipnosis adalah suatu keadaan kesadaran yang berubah, ditandai dengan fokus perhatian yang meningkat dan sugestibilitas yang tinggi. Peristiwa ini biasanya terjadi ketika seseorang sedang menonton drama korea, main game, menonton iklan, dan lain-lain. Umar menegaskan bahwa hipnosis adalah ilmiah, tanpa menggunakan jin, mantra dan unsur klenik. Namun memanfaatkan alfa dan theta state. Hipnosis adalah kondisi sehari-hari dan tidak bisa digunakan pada tindak kriminalitas. Hipnosis hanya bekerja pada klien yang bersedia dan setuju dihypnosis dan tidak memaksakan kehendak. “Peristiwa hypnosis dapat terjadi ketika manusia dalam tingkat kesadaran Alpha dan Theta. Sementara jika manusia berada di tingkatan Beta dan Delta, ia tidak bisa dihipnosis,” katanya. Cara ini dinilai efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa. Ada tujuh kiat yang disampaikan para para peserta. Pertama yakni first impressiom yang penting untuk mendobrak pikiran bawah sadar siswa. Kedua, building rapport yaknj membangun kedekatan bersama siswa. Ketiga attention focusing statement yang mendorong siswa untuk lebih fokus serta mengembalikan topik materi pelajaran yang mungkin lepas kendali karena satu dan lain hal. “Sisanya yakni positive statement yakni menyampaikan kalimat positif, jangkar emosi, time alocation, dan self image reprogramming yakni seorang guru harus selalu memberikan afirmasi untuk meningkatkan motivasi kepada siswa,” lanjutnya. Pada kesempatan itu, Umar juga mencontohkan metode ini langsung di hadapan para peserta. Mengajak mahasiswa PGSD untuk berkonsentrasi dan diminta berdiri dan mengikuti aba-aba agar melakukan gerakan sesuai dengan instruksi. (*/wil)
Pentingnya Gizi pada Program Makan Siang Gratis, Begini Penjelasan Dosen UMM
Program makan siang gratis dengan gizi seimbang dari pemerintah kerap menjadi sorotan dalam upaya mengurangi angka stunting di Indonesia. Namun, efektivitas program ini bergantung pada berbagai faktor, mulai dari pelaksanaan hingga dukungan edukasi gizi di tingkat keluarga. Menurut Dr. dr. Gita Sekar Prihanti, M.Pd.Ked. dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), penting untuk memperhatikan kandungan makro dan mikronutrien dalam makanan yang disediakan. “Komponen gizi itu ada makro dan mikronutrien. Makronutrien seperti karbohidrat, protein, dan lemak, sementara mikronutrien mencakup vitamin dan mineral. Yang perlu diperhatikan adalah proporsi protein, karena kebanyakan masyarakat Indonesia lebih mengutamakan karbohidrat demi rasa kenyang. Jadi, penting meningkatkan porsi protein dan memastikan adanya mikronutrien dalam makanan yang dibagikan,” ujarnya. Ia juga menyoroti bahwa program makanan bergizi saja tidak cukup untuk memberikan dampak signifikan tanpa implementasi yang baik. Selain itu, edukasi kesehatan keluarga dianggap menjadi komponen penting yang tak bisa diabaikan. Menurut Gita, meski bagus namun ketergantungan pada program makan gratis tidak memberikan solusi jangka panjang. “Untuk anak-anak, kesehatan mereka sangat bergantung pada pendidikan kesehatan di keluarga. Program makan gratis bergizi itu penting, tapi tidak bisa menjadi satu-satunya andalan. Keluarga perlu diberdayakan agar memahami pentingnya menyediakan makanan sehat yang terjangkau. Karena banyak keluarga masih memilih karbohidrat murah demi kenyang tanpa memperhatikan nilai gizi,” jelasnya. Tantangan lain yang disoroti adalah kebutuhan penghitungan kalori yang sesuai dengan kondisi anak. Ia menjelaskan, bahwa setiap anak memiliki kebutuhan kalori berbeda berdasarkan berat badan dan usia. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi dengan tepat, maka bisa berdampak buruk, seperti obesitas atau kekurangan gizi. Asupan gizi yang baik disebut sangat krusial, terutama dalam periode emas 1.000 hari pertama kehidupan. Namun, masalah gizi terus berlanjut pada tahap usia sekolah, di mana anak sering kali mulai memilih-milih makanan. “Namun, tidak hanya kualitas gizi yang menjadi perhatian tetapi juga higienitas makanan. Kalau higienitas makanan tidak diperhatikan, bisa menimbulkan masalah baru seperti diare. Ini malah memperburuk stunting,” ungkapnya. Dengan kombinasi program makan gratis yang efektif, edukasi gizi, dan pengawasan pelaksanaan di lapangan, upaya pengurangan angka stunting diharapkan dapat membawa hasil yang lebih baik. Namun, kerja sama semua pihak tetap menjadi kunci keberhasilan program ini. “Makanlah dengan mindful eating, artinya kita sadar apa yang kita makan, kapan, dan bagaimana. Ajari anak untuk selektif terhadap makanan, karena yang disukai belum tentu sehat. Ini memang tantangan, tapi perubahan mindset sangat penting untuk masa depan mereka,” pungkasnya. (vin/wil)
Hadirkan Shrimp Club Indonesia, Perkuat Peserta CoE Udang UMM
Dalam rangka meningkatkan wawasan dan skill mahasiswa tentang udang, Prodi Akuakultur Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) datangkan pengurus Shrimp Club Indonesia pada kuliah tamu, akhir Desember lalu. Diikuti puluhan peserta yang juga bagian dari Center of Excellence (CoE), agenda ini membahas mengenai tantangan dan upaya agar udang yang diternak bisa tetap bertahan dan bagus. Pemateri Mila Ayu Ambarsari, M.Pi. mengatakan ada beberapa tantangan yang secara umum dihadapi industri udang. Misalnya terkait pengelolaan lingkungan perairan di Indonesia, kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten di industri udang terbatas, tingginya serangan penyakit udang (vibrio, AHPNP) dan lainnya. Virus udang ini cukup tinggi sehingga mempengaruhi penurunan kapasitas produksi atau kegagalan panen. Sementara, adapula sederet peluang du industri udang. Salah satunya peluang industri ekspor yang masih sangat tinggi. Bahkan kebutuhan udang dalam negeri masih dinilai kurang atau terbatas. Adanya program pemerintah yang fokus pada ketahanan pangan menjadi hal yang menarik untuk dijadikan motivasi meningkatkan produksi industri udang berkualitas ekspor. “Artinya, saat ini industri udang memang membutuhkan sumber daya manusia yang berkompetensi atau yang memiliki bobot untuk memenuhi target-target ketahanan tapangan khususnya di bidang blue economy,” tegasnya. Sementara itu, koordinator CoE Udang Ganjar Adhywirawan Sutarjo, S.Pi, M.Si. mengatakan bahwa para mahasiswa perikanan harus mampu membekali diri dan aktif mengikuti berbagai sertifikasi kompetensi. Berikutnya mampu membangun networking, sikap disiplin, serta mempunyai ketekunan. Dengan begitu, kemampuan mahasiswa akan teruji dan dipercaya. Melalui kuliah tamu, Ganjar berharap mahasiswa perikanan UMM dapat membuka wawasannya tentang peluang dan tantangan industri udang masa kini dan mendatang. “Prinsipnya, peluang dan serapan kerja di industri udang sangat tinggi sekali. Di sisi lain, industri udang membutuhkan kompetensi mahasiswa yang memenuhi standar prosedur perusahaan agar target produksinya tercapai. Makanya CoE Udang UMM hadir untuk membantu mahasiswa meraih standar itu,” tandas Ganjar. Melalui CoE, mahasiswa perikanan UMM juga didorong untuk mempunyai gambaran nyata industri udang. Apalagi pemateri yang dihadirkan juga memaparkan ritme dan suasana kerja industri udang. Mulai dari profesi industri udang sebagai analis laboran, manajer, teknisi, asisten teknisi dan beberapa bagian lain yang masih membuka banyak peluang bagi anak-anak muda. (*/wil)
Pameran Poster Psikologi UMM, Kaji Hubungan Psikologi dan Perilaku Konsumen
Dorong tingkat literasi bidang psikologi, prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) gelar pameran poster di lingkup kampus. Tri Muji Ingarianti, M.Psi. selaku Dosen Fakultas Psikologi (Fapsi) mengatakan, kegiatan pameran ini merupakan salah satu luaran dari mata kuliah psikologi konsumen yang diikuti oleh mahasiswa Psikologi semester 5 dengan peminatan Psikologi Industri dan Organisasi. Kegiatan pameran poster itu diikuti puluhan poster menarik dna digelar pada tanggal 6 hingga 7 Januari. Tri mengungkap bahwa hal unik dalam kegiatan pameran poster ini adalah bagaimana para mahasiswa Psikologi mencoba menggali tentang mengapa dan bagaimana individu maupun kelompok terlibat dalam aktivitas konsumen, serta bagaimana mereka terpengaruh aktivitas itu. Dengan mempelajari psikologi konsumen, mahasiswa dapat memahami faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong perilaku konsumen untuk memutuskan membeli suatu produk. Sehingga sebagai pihak produsen dan konsumen dapat lebih mengetahui terkait bagaimana psikologis konsumen mempengaruhi perilaku pembelian. “Pameran poster terkait psikologi konsumen ini telah banyak memamerkan beragam topik seperti halnya “Cashback vs Diskon: Mana yang Lebih Menarik Mahasiswa untuk Berbelanja?”, “Influence of Social Media: Bagaimana Instagram dan TikTok Mendorong Keputusan Pembelian Konsumen Milenial?”, “Experience vs Goods: Mengapa Milenial Lebih Memilih Menghabiskan Uang untuk Pengalaman Dibandingkan Barang?” dan masih banyak tema-tema menarik lainnya,” ungkap Tri. Sementara itu, menurut pengamatannya tingkat literasi mahasiswa Psikologi UMM cukup tinggi. Tidak hanya itu, mahasiswa Psikologi cenderung menyukai sifat pembelajaran yang praktis dan juga informatif. Jadi tidak hanya belajar di kelas dan membaca buku, tetapi juga melakukan kegiatan riset dengan mengadakan pameran poster ini. Kegiatan seperti mempelajari berbagai jurnal juga dapat dilakukan dalam bentuk pameran poster seperti ini sebagai luaran, karena menurutnya dapat lebih mudah dipahami oleh mahasiswa dan sebagai ajang saling berbagi informasi. Sementara itu, salah satu pengunjung Balqis Saraja mengaku senang dengana danya pameran ini. Ada banyak hal mengenai psikologi yang ternyata cukup menarik, utamanya dalam hal konsumen. Berkat pameran ini, ia mengetahui hubungan psikologi dan perilaku konsumen. “Semoga ada banyak pameran-pameran poster sebagia luaran penelitian. Dengan begitu, akan lebih menarik bagi masayrakat dan anak-anak muda. Tidak hanya berbentuk tulisan yang banyak orang tidak tertarik,” katanya menambahkan. (zaf/wil)
Viral Hukuman Koruptor Ringan, Dosen FH UMM Sebut Hakim Harus Lebih Berani
Salah satu kasus korupsi yang merugikan negara lebih dari 300 triliun kembali mendapat perhatian dari masyarakat. Pasalnya pelaku kasus tindak korupsi tersebut hanya mendapat vonis hukuman pidana selama 6 tahun, dan denda 1 milliar. Tinuk Dwi Cahyani, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Malang menyampaikan, undang-undang yang ditegakkan di Indonesia terkait pidana korupsi sudah sangat jelas. Bahkan dalam keadaan tertentu pidana mati bisa saja dijatuhkan. Sayangnya, dalam penerapan hukumnya belum sempurna. Dalam kasus ini, Tinuk menyanyangkan adanya vonis hukuman 6 tahun penjara tersebut, karena menurutnya ada opsi pidana seumur hidup hingga hukuman mati. Seperti dalam Undang-undang yang telah diatur dalam Nomor 31 tahun 1999 pada pasal 2 ayat 1 dan 2 mengenai tindak pidana korupsi. Tentu saja menurutnya, pelaku pada kasus tindak pidana korupsi ini sangatlah merugikan negara Indonesia. Maka dari itu Tinuk menyampaikan adanya putusan pidana tersebut sangatlah menusuk rasa keadilan, dan memukul hukum yang ada di Indonesia. “Ini harusnya menjadi evaluasi bersama para penegak hukum di Indonesia, agar dapat memberikan hukuman yang setimpal kepada para pelaku korupsi yang telah merugikan negara. Tentunya vonis hukuman 6 tahun penjara yang dijatuhkan pada terdakwa korupsi ini tidak akan membuat pelaku jera. Saya sangat menyayangkan adanya pemberian vonis yang tidak maksimal tersebut, bahkan tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) rendah hanya 12 tahun. Ditambah adanya putusan hakim yang hanya memvonis 6 tahun saja,” jelasnya. Hal itu kemudian membuat rasa percaya masyarakat kepada para penegak hukum di Indonesia semakin menurun. Maka dari itu, Tinuk mengatakan bahwa tugas dari komisi yudikatif sangatlah besar dalam mengawasi peran hakim saat mengambil keputusan. Tidak hanya komisi yudikatif yang bertanggung jawab seluruhnya dalam persoalan kasus ini, tetapi juga peran lembaga eksekutif, dan legislatif juga penting dalam ikut serta membantu. Utamanya untuk mengawal bersama mengenai kasus yang merugikan negara. “Banyak kasus yang saya temui seperti pada kasus terorisme dan narkotika yang sudah banyak hakim berani menjatuhkan hukuman mati pada pelaku. Namun dalam kasus korupsi, saya tidak menemukan adanya hakim yang berani menjatuhkan hukuman mati pada para pelaku korups. Saya rasa hal itu karena para pelaku korupsi berasal dari kalangan pejabat yang berpengaruh ataupun yang memiliki kuasa di Indonesia. Sehingga hal itu yang bisa saja membuat aparat penegak hukum masih tidak berani dalam memberi keputusan yang lebih tegas,” tegasnya. Terakhir, Tinuk berharap, agar para aparat penegak hukum di Indonesia dapat lebih berani dalam memperjuangkan hak-hak negara dan kepentingan rakyat. Keberanian yang tidak ditunggangi oleh kepentingan pribadi, melainkan hak untuk menuntut kesejahteraan rakya dan negara. “Peran masyarakat juga penting dalma mengawal kasus-kasus seperti ini. Utamanya dalam mengontrol keadilan di negara Indonesia karena seluruh kalangan masyarakat harus saling peduli dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi ini,” kata Tinuk dengan tegas. (zaf/wil)
Dosen Psikologi UMM: Resolusi Butuh Target Realistis dan Tersistematis
Tahun baru acap kali menjadi momentum yang ditunggu-tunggu oleh sebagian orang untuk memperbarui dan menetapkan target-target yang akan dicapai. Biasanya tertuang dalam bentuk ‘resolusi’. Namun sayangnya, realita tak semanis ekspektasi. Tak sedikit resolusi yang pada akhirnya gagal terwujud, mengapa hal itu bisa terjadi? Menanggapi pertanyaan tersebut, Dosen Psikologi Sosial Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr. Yuni Nurhamida, S.Psi., M.Si. menyebut ada beberapa alasannya. Mulai dari target yang tidak realitis hingga kurangnya perencanaan yang sistematis. “Terkadang, seseorang bertindak impulsif dengan menentukan target atau tujuan secara instan dalam membuat resolusi. Seringkali resolusi yang dibuat hanya karena ‘FOMO’ akan suatu tren atau hal yang dilakukan orang lain. Apalagi jika tanpa mempertimbangkan perbedaan dalam kemampuan dan kapasitas diri sendiri,” ungkapnya. Agar resolusi tak hanya sekedar wacana, Yuni membagikan kiat-kiat jitu yang dapat ditempuh dalam mewujudkannya. Kiat pertama sekaligus menjadi kunci tolok ukur tingkat terwujudnya resolusi adalah dimulai dari evaluasi diri. Diantaranya dengan mengetahui besar peluang dari posisi, kekuatan, dan kemampuan, serta kapasitas diri untuk berubah, baik secara finansial, kapasitas diri, maupun dukungan psikologis dari lingkungan sosial. Kemudian setelah itu, menetapkan tujuan-tujuan yang realistis (reachable) dan spesifik. “Selain itu, kita juga harus menetapkan tujuan dan tahapan yang fokus dan terarah, seperti memetakan target, menentukan timeline, dan aktifitas yang secara bertahap dapat mengarahkan pada tercapainya resolusi. Ini akan sangat membantu,” sambungnya. Meski nampak sederhana, transformasi diri membutuhkan komitmen dan konsistensi tinggi terhadap hal-hal kecil. Menurutnya, tercapainya target yang besar berangkat dari perubahan kecil yang dilakukan secara disiplin, hingga menjadi suatu kebiasaan (habit). Di sisi lain, Ia menyebut atmosfer lingkungan keluarga serta sosial yang positif mengambil peranan penting dalam keberhasilan proses transformasi diri. Selain itu, kemajuan teknologi serta perkembangan digitalisasi merupakan satu hal yang mutlak kita hadapi saat ini dan masa yang akan datang. Adapun bermedia sosial yang tepat dapat mendukung terwujudnya resolusi. “Lingkungan keluarga dan pertemanan yang ‘sehat’ (positif) membantu seseorang memperoleh informasi, pengakuan, dan dukungan yang dibutuhkan dalam proses tranformasi diri. Sebaliknya, prosesnya akan sulit terwujud tanpa support dari keduanya,” jelasnya. Terakhir, Ia mengungkapkan resolusi merupakan satu hal yang positif dan boleh saja dilakukan pada momen tahun baru, ulang tahun, idul fitri, dan lain sebagainya. Menurutnya, perencanaan sangat penting dalam menjalani kehidupan. “Perencanaan adalah upaya yang bisa kita lakukan sebagai manusia, semuanya mutlak kembali kepada Allah SWT. Bersikap terbuka dengan opsi alternatif adalah upaya kita untuk bersiap terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi di luar rencana dan kendali kita,” pesannya. (din/wil)
Colloqium FEB UMM Beri Cara Akselerasi Pertumbuhan UKM
Kolaborasi antara dunia akademik, pelaku bisnis, dan pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Hal itu ditegaskan salah satu pemateri Dr. Uci Yuliati, MM. dalam colloqium Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Agenda yang bertema ‘Strategi Transformasi UKM: Inovasi, Literasi Digital, dan Kepemimpinan Visioner’ itu dilaksanakan pada 4 Januari 2025 lalu dengan menghadirkan sederet pemateri andal. Lebih lanjut, Uci juga membahas terkait inovasi yang relevan dengan kebutuhan pasar serta penguasaan literasi digital. Menurutnya, hal-hal itu merupakan pilar utama dalam mendukung pertumbuhan UKM di era modern. “UKM harus mampu memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan bisnis. Dalam hal ini adalah inovasi yang relevan dengan kebutuhan pasar serta penguasaan literasi digital. Dengan begitu pertumbuhan UKM di era modern akan lebih masif,” katanya. Ia juga menilai, peran dunia akademik dalam memberikan arahan dan pelatihan agar UKM bisa bergerak dengan apik dengan teknologi. Hal serupa juga harus dilakukan oleh pemerintah dengan menyiapkan program yang relevan untuk mendukung pertumbuhan UKM. Tema yang diusung mencerminkan tantangan sekaligus peluang yang dihadapi UKM di tengah era digital. Transformasi yang menitikberatkan pada inovasi, literasi digital, dan kepemimpinan visioner dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan daya saing UKM di pasar global. FEB UMM berharap acara ini dapat memberikan panduan komprehensif bagi pelaku usaha dalam mengatasi berbagai hambatan dan memanfaatkan teknologi secara optimal. Sementara itu, Dr. Titiek Ambarwati, MM. juga menyampaikan bahwa perubahan pola pikir di kalangan pemilik usaha juga menjadi kunci keberhasilan transformasi. Keberanian mengambil risiko dan komitmen untuk terus belajar adalah elemen esensial dalam adaptasi terhadap perubahan. Pemilik UKM harus siap menghadapi tantangan dan melihat setiap masalah sebagai peluang untuk tumbuh. “Inovasi dan program saja tidak cukup, tappu juga harus mampu mengelola dna menciptakan sumber daya manusia yang cakap untuk mendukung inovasi yang berkelanjutan.” tegasnya. Selain itu, kepemimpinan juga menjadi kunci yang bisa mengakselerasi pertumbuhan UKM. Hal itu ditegaskan Althaf Guhar El Naqvi, MM. Menurutnya, pemimpin UKM harus memiliki visi yang jelas dan kemampuan untuk menginspirasi timnya. Kepemimpinan yang kuat akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan di masa depan. “Generasi muda perlu dibekali dengan pendidikan yang mendorong kreativitas agar mampu menjadi pelaku bisnis yang inovatif. Tanpa kreativitas dan keberanian, sulit bagi UKM untuk bertahan di era digital ini,” tegasnya. Adapun FEB Kampus Putih berkomitmen untuk terus mendukung UKM melalui riset, pelatihan, dan kerja sama lintas sektor. Dengan begitu, akan muncul jalan yang bisa digunakan untuk para UKM dalam mengembangkan usaha. Colloqium ini juga diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian Indonesia. (*/vin/wil)
