Konflik AS–Israel dengan Iran, Ancaman Inflasi dan Krisis Energi bagi Indonesia
RRI.CO.ID, Malang – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali meningkat seiring eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Situasi tersebut memicu kekhawatiran dampak global, termasuk terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Pakar Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dion Maulana P.,M.Hub.Int., Ph.D (cand.), menilai konflik yang terjadi bukan sekadar ketegangan militer sesaat, melainkan akumulasi rivalitas panjang yang berakar pada persoalan keamanan eksistensial antarnegara. Menurtnya, hubungan Israel dan Iran selama ini berada dalam situasi saling mengancam secara fundamental. Dalam konsep keamanan ontologis, kedua negara sulit mencapai rasa aman selama masing-masing masih memandang pihak lain sebagai ancaman utama terhadap eksistensi negara. “Iran adalah ancaman bagi Israel, begitu pula sebaliknya. Selama satu pihak merasa keberadaan pihak lain mengancam, rasa aman tidak akan pernah tercapai. Karena itu, konflik seperti ini cenderung terus berulang,” katanya, Rabu (4/3/2026). Ia menjelaskan, eskalasi terbaru dipicu kebuntuan negosiasi nuklir antara Teheran dan Washington yang telah berlangsung sejak tahun sebelumnya. Dialog yang sempat berjalan kembali menemui jalan buntu hingga terjadi serangan terhadap fasilitas pengembangan nuklir Iran di tengah proses diplomasi. Dion menyebut kebijakan Presiden Donald Trump tidak hanya dipengaruhi isu pengayaan nuklir yang dikhawatirkan berkembang menjadi senjata, tetapi juga pertimbangan keamanan sekutu Amerika di kawasan. “Pertimbangannya bukan hanya soal nuklir, tetapi juga kekhawatiran terhadap keamanan sekutu Amerika di Timur Tengah, terutama Israel dan basis militer AS di kawasan,” jelasnya. Meski demikian, ia meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa konflik ini akan berujung pada perang dunia. Menurutnya, proses menuju konflik global membutuhkan dinamika panjang dan kompleks. Informasi terkait dugaan keterlibatan negara besar seperti China, Rusia, maupun Korea Utara, kata dia, perlu diverifikasi secara cermat. “Tidak semua eskalasi regional otomatis menjadi perang dunia. Prosesnya sangat kompleks dan melibatkan banyak variabel politik serta ekonomi,” ujarnya. Dion juga menyoroti laporan penutupan Selat Hormuz sebagai perkembangan yang berpotensi memperparah situasi. Jalur tersebut merupakan salah satu rute distribusi minyak paling vital di dunia. Jika distribusi energi global terganggu, dampaknya dapat memicu lonjakan harga minyak dan mengguncang perekonomian internasional. “Jika Selat Hormuz benar-benar ditutup, ekonomi global akan terdampak signifikan. Tekanan ekonomi pada negara-negara besar bisa memengaruhi arah kebijakan luar negeri mereka,” katanya. Ia menyebut, Indonesia berpotensi merasakan dampak langsung terutama pada sektor energi dan pangan. Kenaikan harga minyak dunia dapat mendorong peningkatan harga bahan bakar minyak (BBM), yang kemudian berimbas pada harga kebutuhan pokok dan inflasi. “Jika harga BBM naik, efek berantainya akan terasa pada harga bahan pokok. Inflasi menjadi risiko yang sulit dihindari,” ujarnya. Terkait sikap pemerintah Indonesia, Dion menilai tawaran mediasi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto perlu dipertimbangkan secara matang. Dalam teori resolusi konflik, mediasi umumnya dilakukan setelah kekerasan mereda. “Secara teori, mediator hadir ketika kekerasan berhenti. Jika pertempuran masih berlangsung, tawaran mediasi akan sulit efektif,” katanya. Ia juga mendorong Indonesia mengevaluasi posisi diplomatiknya dalam forum internasional yang berfokus pada perdamaian. Menurutnya, kredibilitas lembaga internasional harus tercermin dari konsistensi antara komitmen dan tindakan para anggotanya. Sebagai langkah strategis, Dion menyarankan Indonesia mengambil sikap diplomatik yang tegas terhadap pelanggaran hukum internasional. “Indonesia tidak boleh takut bersikap tegas. Jika hukum internasional terus diabaikan, bukan tidak mungkin negara lain akan menjadi korban berikutnya,” pungkasnya.
Unik! Prodi Agribisnis UMM Bagikan Ratusan Paket Takjil Berupa Sayur Siap Masak
INDOZONE.ID – Jika biasanya tradisi berbagi takjil identik dengan makanan siap santap atau minuman manis, Program Studi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) justru membagikan paket sayuran segar kepada para pengguna jalan. Inisiatif unik ini bertujuan untuk mengajak masyarakat berbuka puasa dengan pola makan yang lebih sehat. Ketua Program Studi Agribisnis UMM, M. Zul Mazwan, S.P., M.Sc., mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata dari implementasi ilmu agribisnis. Menurutnya, ilmu yang dipelajari mahasiswa di bangku kuliah tidak boleh hanya berhenti pada teori akademik, tetapi harus mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara langsung kepada masyarakat luas. Inovasi Paket Sayur Berbasis Menu Salah satu daya tarik utama dari aksi sosial tersebut adalah cara pengemasannya yang sangat praktis. Mahasiswa tidak memberikan sayuran secara acak, melainkan telah mengelompokkannya ke dalam paket-paket menu masakan tertentu. Setiap kantong plastik sudah berisi bahan lengkap untuk membuat hidangan spesifik, seperti sayur sop, sayur asem, sayur bayam, hingga capcay. Konsep yang dibuat sengaja dirancang agar para penerima bisa langsung mengolahnya menjadi sajian berbuka yang sehat tanpa perlu repot mencari bahan tambahan lagi. Melalui langkah ini, Agribisnis UMM menegaskan bahwa sektor pertanian bukan hanya soal memproduksi komoditas, tetapi juga tentang menjadi solusi bagi ketahanan pangan dan penggerak gaya hidup sehat di masyarakat. Kolaborasi dengan Dunia Industri Keberhasilan pembagian sayur juga tidak lepas dari dukungan PT Bumiaji Sejahtera sebagai mitra strategis. Perusahaan tersebut merupakan mitra Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam program Center of Excellence (CoE) di UMM. Kualitas sayuran yang dibagikan tetap terjaga, sekaligus memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa untuk memahami alur rantai pasok agribisnis secara nyata di lapangan. Zul Mazwan menambahkan, bahwa kegiatan ini membawa pesan penting mengenai keberlanjutan dan pemberdayaan produk lokal. “Berbagi sayur-mayur di bulan Ramadan menjadi simbol bahwa sektor pertanian memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keilmuan agribisnis tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” jelasnya. Antusiasme warga tergolong sangat tinggi. Sebanyak kurang lebih 200 paket sayur yang disiapkan oleh para mahasiswa ternyata tak butuh waktu lama untuk ludes. Respon positif dari masyarakat membuktikan bahwa inovasi berbagi bahan pangan segar sangat diminati sebagai alternatif takjil konvensional. Ke depannya, Agribisnis UMM akan melanjutkan inovasi serupa. Program ini diharapkan menjadi ciri khas kampus dalam menyatukan kontribusi akademik, kemitraan industri, dan nilai-nilai kemanusiaan, terutama di bulan suci Ramadan.
Pengajian Persyarikatan di UMM Soroti Krisis Moral, Ibadah Harus Berdampak Sosial
Pengajian Persyarikatan di UMM Soroti Krisis Moral, Ibadah Harus Berdampak Sosial INFOMU.CO | Malang – Orang pintar tanpa bertakwa kepada Allah SWT bisa menjadi bencana bagi dunia. Hal itu ditegaskan langsung oleh Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, M.Si., dalam Pengajian Persyarikatan dan Peningkatan SDM bertema Menguatkan Spiritualitas, Intelektualitas, dan Kepedulian Sosial di Hall Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat, 27 Februari 2026. Pria yang juga Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu menekankan bahwa puasa tidak boleh berhenti sebagai ritual tahunan, melainkan harus menjadi energi moral yang berdampak pada gerakan sosial dan peradaban. Baginya, Ramadhan adalah momentum konsolidasi vertikal kepada Allah sekaligus penguatan horizontal untuk menjangkau dan memuliakan sesama. “Puasa itu diperintahkan agar kita bertakwa. Pertanyaannya, apakah takwa itu berdampak?” ujarnya. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa takwa tidak boleh berhenti pada kesalehan individual, tetapi harus terinternalisasi menjadi karakter sosial. Salat, puasa, dan ibadah lainnya akan kehilangan makna apabila tidak melahirkan kejujuran, empati, serta keberanian membela yang lemah. Ciri orang bertakwa, lanjutnya, adalah dermawan, mampu menahan amarah, dan mudah memaafkan. Di situlah agama benar-benar hidup dalam realitas, bukan sekadar simbol. “Problem besar umat hari ini bukan pada minimnya ritual, melainkan pada lemahnya dampak sosial dari keberagamaan. Paradoks meningkatnya aktivitas ibadah yang tidak selalu berbanding lurus dengan menurunnya korupsi, ketidakadilan, dan krisis kemanusiaan. Dalam konteks itu, sekularisasi dipahaminya bukan sekadar pemisahan agama dan dunia, melainkan kegagalan menghadirkan nilai ilahiah di ruang publik. Karena itu, Islam berkemajuan yang diusung Muhammadiyah harus tampil sebagai etos perubahan yang menyentuh struktur sosial, bukan hanya wacana normatif,” tegasnya. Dadang sapaan akrabnya mengingatkan bahwa Al-Qur’an tidak pernah mengajarkan kebencian, apalagi merendahkan dan mencaci orang lain. Dari sinilah pentingnya integritas intelektual ditegaskan. Ilmu tanpa iman, menurutnya dapat melahirkan kesombongan bahkan kehancuran. Ia mencontohkan bagaimana kemajuan teknologi, termasuk senjata pemusnah massal, lahir dari kecerdasan yang tidak dibimbing nilai takwa. Kalau intelektualitas tidak disertai integritas, ia bisa menjadi alat manipulasi. Menautkan langsung dimensi spiritualitas dan intelektualitas dalam tema pengajian tersebut. “Dalam konteks peningkatan SDM, dapat ditekankan bahwa tradisi membaca dan belajar merupakan fondasi kebangkitan. Rendahnya literasi menjadi salah satu sebab lemahnya daya saing bangsa. Padahal, wahyu pertama telah memerintahkan membaca sebagai jalan peradaban. Karena itu, penguatan spiritualitas harus berjalan seiring dengan pengembangan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi yang berorientasi pada kemaslahatan. SDM Muhammadiyah, harus unggul secara akademik sekaligus kokoh secara moral,” pungkasnya. Sementara itu, Rektor UMM Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si., menegaskan bahwa etos kerja dan kepedulian sosial adalah napas Muhammadiyah yang harus terus dirawat. Ia menyebut Ramadhan sebagai ruang refleksi untuk memperkuat empati dan kerja sama lintas elemen kampus. Spiritualitas, intelektualitas, dan aksi sosial, menurutnya, harus berjalan beriringan agar kampus tidak tercerabut dari realitas masyarakat. “Melalui momentum Ramadhan, semoga kita diberi kekuatan hati untuk berbahu-bahu memberikan yang terbaik bagi umat dan bangsa. Pengajian ini pun tidak sekadar menjadi forum tausiyah, tetapi ruang konsolidasi nilai tempat spiritualitas diasah, intelektualitas diarahkan, dan kepedulian sosial diteguhkan sebagai wajah persyarikatan yang mencerahkan,” pungkasnya.(*)
Rektor UMM Ungkap Amanah dan Keadilan Jadi Nafas Kepemimpinan dalam Islam,Di Baitul Arqom Ormawa
MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Kepemimpinan dalam Islam bukanlah tentang kekuasaan, melainkan amanah suci untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan kemajuan yang membawa keberkahan bagi seluruh umat. Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Nazarudin Malik, M.Si., pada kegiatan Baitul Arqom Organisasi Kemahasiswaan, 04 Maret 2026 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) UMM. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam perspektif Islam bukan sekadar jabatan struktural, melainkan tanggung jawab spiritual yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Setiap individu, menurutnya, adalah pemimpin, minimal bagi dirinya sendiri, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Dalam pemaparannya, ia menguraikan fondasi kepemimpinan dalam Al-Quran, di antaranya konsep manusia sebagai khalifah di bumi sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 30. Ia juga menyinggung perintah berlaku adil dalam QS. Shad ayat 26 serta pentingnya musyawarah sebagaimana diajarkan dalam QS. Ali Imran ayat 159. Nilai-nilai tersebut, menurutnya, menjadi kerangka etis sekaligus strategis bagi pemimpin dalam membangun peradaban. “Kepemimpinan adalah amanah besar, bukan privilese. Tanpa keadilan, kepemimpinan kehilangan legitimasi moralnya. Dan tanpa visi yang jelas, organisasi akan berjalan tanpa arah,” tegasnya. Lebih lanjut, Nazar sapaan akrabnya menambahkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki sifat al-‘adl (keadilan), al-hikmah (kebijaksanaan), amanah, siddiq (kejujuran), serta fathanah (kecerdasan dan kompetensi). Keadilan, jelasnya, bukan hanya slogan, melainkan praktik nyata dalam distribusi sumber daya, pengambilan keputusan, serta perlakuan yang setara tanpa diskriminasi. Selain itu, prinsip musyawarah atau syura menjadi elemen penting dalam menciptakan kepemimpinan partisipatif. Dengan melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan, rasa memiliki (ownership) terhadap kebijakan akan tumbuh, sehingga komitmen terhadap pelaksanaan program menjadi lebih kuat. Pendekatan lemah lembut (rifq) juga dinilai mampu membangun loyalitas dan keamanan psikologis dalam organisasi. Dalam konteks produktivitas, pria itu menekankan bahwa visi tidak boleh berhenti pada tataran wacana. Visi harus diterjemahkan menjadi amal nyata yang terukur dan berdampak. Efisiensi, ketepatan prioritas, inovasi berkelanjutan, serta evaluasi kinerja menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kemajuan yang berkelanjutan. Ia juga mengingatkan bahwa tantangan kepemimpinan di era modern semakin kompleks. Godaan kekuasaan, tekanan kepentingan, serta perubahan zaman yang cepat menuntut pemimpin untuk terus belajar dan beradaptasi tanpa meninggalkan prinsip dasar Al-Quran. Sementara itu, Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni UMM, Dr. Tatag Muttaqin, S.Hut., M.Sc., IPM., menjelaskan bahwa Baitul Arqam memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan kader Muhammadiyah. Menurutnya, kegiatan ini merupakan agenda rutin yang bertujuan memastikan proses pengkaderan terus berjalan setiap tahun. “Tujuan utamanya adalah agar kader-kader Muhammadiyah di lingkungan UMM tidak terputus. Kaderisasi harus terus dilakukan dalam rangka membesarkan kader-kader intelektual Muhammadiyah,” ujarnya. Lebih lanjut, Tatag mengungkapkan bahwa UMM saat ini telah merancang strategi besar pengembangan kemahasiswaan yang mencakup tiga pendekatan, yakni partisipatif, diferensiasi, dan defensif. Ketiga pendekatan tersebut menjadi landasan dalam menjalankan berbagai program kemahasiswaan, termasuk Baitul Arqam. Ia menambahkan, Baitul Arqam menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung implementasi grand strategy tersebut. Melalui kegiatan ini, mahasiswa yang tergabung dalam Ormawa, termasuk penerima beasiswa, diharapkan mampu mengalami peningkatan kualitas diri. “Setelah mengikuti kegiatan ini, kami berharap mahasiswa semakin baik dalam adab, mental, dan sikap. Terutama, jiwa kepemimpinan mereka semakin kuat dan solid,” katanya. Melalui kegiatan Baitul Arqom tersebut, mahasiswa diharapkan mampu membangun kapasitas kepemimpinan sejak dini. Pendidikan karakter, budaya umpan balik, kerja tim yang solid, serta keteladanan (uswah hasanah) menjadi langkah strategis dalam menyiapkan generasi pemimpin visioner yang adil, produktif, dan membawa kemajuan bagi umat.(ANS)
Di Baitul Arqom Ormawa, Rektor UMM Ungkap Fondasi Kepemimpinan dalam Islam
KLIKMU.CO – Kepemimpinan dalam Islam bukanlah tentang kekuasaan, melainkan amanah suci untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan kemajuan yang membawa keberkahan bagi seluruh umat. Hal tersebut ditegaskan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Prof Dr Nazarudin Malik MSi dalam kegiatan Baitul Arqom Organisasi Kemahasiswaan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) UMM, Rabu (4/3/2026). Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam perspektif Islam bukan sekadar jabatan struktural, melainkan tanggung jawab spiritual yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Setiap individu, menurutnya, adalah pemimpin, minimal bagi dirinya sendiri, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Dalam pemaparannya, ia menguraikan fondasi kepemimpinan dalam Al-Qur’an, di antaranya konsep manusia sebagai khalifah di bumi sebagaimana tercantum dalam QS Al-Baqarah ayat 30. Ia juga menyinggung perintah berlaku adil dalam QS Shad ayat 26 serta pentingnya musyawarah sebagaimana diajarkan dalam QS Ali Imran ayat 159. Nilai-nilai tersebut, menurutnya, menjadi kerangka etis sekaligus strategis bagi pemimpin dalam membangun peradaban. “Kepemimpinan adalah amanah besar, bukan privilese. Tanpa keadilan, kepemimpinan kehilangan legitimasi moralnya. Dan tanpa visi yang jelas, organisasi akan berjalan tanpa arah,” tegasnya. Nazar, sapaan akrabnya, menambahkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki sifat al-‘adl (keadilan), al-hikmah (kebijaksanaan), amanah, siddiq (kejujuran), serta fathanah (kecerdasan dan kompetensi). Keadilan, jelasnya, bukan hanya slogan, melainkan praktik nyata dalam distribusi sumber daya, pengambilan keputusan, serta perlakuan setara tanpa diskriminasi. Selain itu, prinsip musyawarah atau syura menjadi elemen penting dalam menciptakan kepemimpinan partisipatif. Dengan melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan, rasa memiliki (ownership) terhadap kebijakan akan tumbuh sehingga komitmen terhadap pelaksanaan program menjadi lebih kuat. Pendekatan lemah lembut (rifq) juga dinilai mampu membangun loyalitas dan keamanan psikologis dalam organisasi. Dalam konteks produktivitas, ia menekankan bahwa visi tidak boleh berhenti pada tataran wacana. Visi harus diterjemahkan menjadi amal nyata yang terukur dan berdampak. Efisiensi, ketepatan prioritas, inovasi berkelanjutan, serta evaluasi kinerja menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kemajuan yang berkelanjutan. Ia juga mengingatkan bahwa tantangan kepemimpinan di era modern semakin kompleks. Godaan kekuasaan, tekanan kepentingan, serta perubahan zaman yang cepat menuntut pemimpin untuk terus belajar dan beradaptasi tanpa meninggalkan prinsip dasar Al-Qur’an. Sementara itu, Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni UMM Dr Tatag Muttaqin SHut MSc IPM menjelaskan bahwa Baitul Arqom memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan kader Muhammadiyah. Menurutnya, kegiatan ini merupakan agenda rutin yang bertujuan memastikan proses pengaderan terus berjalan setiap tahun. “Tujuan utamanya agar kader-kader Muhammadiyah di lingkungan UMM tidak terputus. Kaderisasi harus terus dilakukan dalam rangka membesarkan kader intelektual Muhammadiyah,” ujarnya. Lebih lanjut, Tatag mengungkapkan bahwa UMM saat ini telah merancang strategi besar pengembangan kemahasiswaan yang mencakup tiga pendekatan, yakni partisipatif, diferensiasi, dan defensif. Ketiga pendekatan tersebut menjadi landasan dalam menjalankan berbagai program kemahasiswaan, termasuk Baitul Arqom. Dia menambahkan, Baitul Arqom menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung implementasi grand strategy tersebut. Melalui kegiatan ini, mahasiswa yang tergabung dalam Ormawa, termasuk penerima beasiswa, diharapkan mengalami peningkatan kualitas diri. “Setelah mengikuti kegiatan ini, kami berharap mahasiswa semakin baik dalam adab, mental, dan sikap. Terutama, jiwa kepemimpinan mereka semakin kuat dan solid,” katanya. Melalui kegiatan Baitul Arqom tersebut, mahasiswa diharapkan mampu membangun kapasitas kepemimpinan sejak dini. Pendidikan karakter, budaya umpan balik, kerja tim yang solid, serta keteladanan (uswah hasanah) menjadi langkah strategis dalam menyiapkan generasi pemimpin visioner yang adil, produktif, dan membawa kemajuan bagi umat. (Faqih/AS)
Eskalasi Timur Tengah dan Logika Kompleks Keamanan Regional
Puasa Jadi Instrumen Pengendali Kuasa
Polemik Prioritas Beasiswa LPDP Pentingnya Integrasi STEM dan Ilmu Sosial-Humaniora
Polemik Prioritas Beasiswa LPDP: Pentingnya Integrasi STEM dan Ilmu Sosial-Humaniora
Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang, Prof. Dr. Wahyudi Winarjo, M.Si. (Foto: Istimewa) MALANG POST – Kebijakan Beasiswa LPDP yang memprioritaskan bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) dibandingkan ilmu sosial-humaniora menuai sorotan tajam dari Akademisi Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Wahyudi Winarjo, M.Si. Ia menegaskan bahwa polemik LPDP yang belakangan ramai diperbincangkan tidak bisa dibaca semata sebagai kebijakan teknis pendidikan. Melainkan sebagai refleksi arah pembangunan nasional yang sedang dipertaruhkan. Terutama dalam cara negara memaknai peran ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter bangsa di tengah arus globalisasi yang semakin kuat. “Peristiwa yang ramai soal LPDP itu menjadi evidence sosial bahwa ada yang perlu dibenahi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita.” Melihat fenomena sebagian penerima beasiswa yang setelah lama menempuh studi di luar negeri justru merasa lebih nyaman menetap di sana dan perlahan menjauh dari ikatan kebangsaan.” “Itu bukan sekadar persoalan individu, tetapi tanda bahwa orientasi pembangunan dan penguatan nasionalisme kita belum sepenuhnya kokoh,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa prioritas terhadap STEM lahir dari paradigma lama yang menganggap ilmu eksakta sebagai motor utama pembangunan ekonomi. Sementara ilmu sosial dan humaniora ditempatkan sebagai pelengkap yang tidak mendesak. Padahal dalam perspektif sosiologi pembangunan, sejatinya tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan angka dan kemajuan teknologi. Tetapi juga menyangkut pembentukan etika publik, kesadaran kolektif, serta kohesi sosial yang menjadi fondasi keberlanjutan sebuah bangsa. “Paradigma dikotomi antara eksakta dan sosial itu harus diubah karena tidak mungkin ilmu sosial diabaikan dalam mengawal pembangunan.” “Karena menekankan bahwa ilmu sosial-humaniora berfungsi mengasah kepekaan nurani dan membangun keseimbangan antara rasionalitas, iman, dan nilai kemanusiaan.” “Ilmu sosial itu menyentuh hati, menyentuh religiositas atau spiritualitas, sehingga manusia tidak hanya cerdas secara teknis tetapi juga matang secara moral,” tegasnya. Wahyudi juga melihat bahwa orientasi pembangunan Indonesia tidak berdiri sendiri. Melainkan mengikuti arus global sejak era Millennium Development Goals hingga Sustainable Development Goals. Di mana arah kebijakan nasional kerap selaras dengan prioritas lembaga internasional seperti International Monetary Fund dan World Bank yang secara tidak langsung memengaruhi strategi penyiapan sumber daya manusia berbasis kebutuhan pasar global dan daya saing ekonomi. “Risikonya, kita hanya menjadi potret dari pemikiran dunia, bukan perumus arah kita sendiri melainkan struktur sosial yang timpang.” “Mobilitas vertikal akan semakin sulit dijangkau oleh kelompok kelas menengah ke bawah jika akses pendidikan unggul dan jejaring global hanya terbuka bagi segelintir orang.” “Sehingga kesenjangan sosial-ekonomi berpotensi melebar sebagai konsekuensi logis dari pembangunan yang kurang sensitif terhadap realitas kelas,” ujarnya. Ia pun mengingatkan bahaya lahirnya generasi teknokratik yang kaku apabila dominasi STEM tidak diimbangi perspektif humanistik, dengan merujuk pada positivisme Auguste Comte yang terlalu menekankan rasionalitas empiris. Menurutnya, jika hanya berpikir positifistik, orang bisa kehilangan sensitivitas kemanusiaan dan terjebak pada parameter-parameter rasional semata, padahal manusia harus tetap berjalan di wilayah kemanusiaannya. “Maka dari itu, negara perlu menyeimbangkan inovasi teknologi dengan penguatan nilai melalui paradigma profetik sebagaimana diperkenalkan Kuntowijoyo.” “Karena pembangunan tidak cukup berhenti pada aturan, strategi, dan target pertumbuhan, tetapi harus menyentuh hakikat keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, serta martabat manusia sebagai tujuan akhir,” ujarnya. Pada akhirnya, Wahyudi mengingatkan bahwa LPDP dan kebijakan pendidikan nasional seharusnya tidak terjebak pada logika angka dan pertumbuhan ekonomi semata. Sebab tanpa sentuhan nilai dan kepekaan sosial, pembangunan hanya akan melahirkan generasi yang unggul secara teknis tetapi miskin empati. Sementara tujuan sejati pembangunan adalah memerdekakan dan memartabatkan manusia Indonesia secara utuh(M. Abd. Rachman. Rozzi-Januar Triwahyudi)
Beasiswa LPDP dan Dominasi STEM, Akademisi UMM Ingatkan Pentingnya Humaniora
Guru Besar UMM, Prof. Dr. Wahyudi Winarjo, M.Si., Foto: dok.UMM. MAKLUMAT – Kebijakan beasiswa LPDP yang memprioritaskan bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) dibandingkan ilmu sosial-humaniora memantik perhatian akademisi. Salah satunya datang dari Guru Besar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Wahyudi Winarjo, M.Si. Menurut Wahyudi, polemik beasiswa LPDP tidak bisa dibaca semata sebagai kebijakan teknis pendidikan. Ia menilai, arah prioritas tersebut mencerminkan orientasi pembangunan nasional yang tengah dipertaruhkan, terutama dalam memaknai peran ilmu pengetahuan di tengah arus globalisasi. “Ramainya beasiswa LPDP itu menjadi evidence social, bahwa ada yang perlu dibenahi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa fenomena sebagian penerima beasiswa yang setelah lama studi di luar negeri justru merasa lebih nyaman menetap. Menurutnya ini bukan persoalan individu, tetapi cerminan bahwa penguatan nasionalisme belum sepenuhnya kokoh. Pentingnya Sentuhan Teknokratik dan Humanistik Wahyudi menjelaskan, prioritas STEM lahir dari paradigma lama yang menempatkan ilmu eksakta sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, ilmu sosial-humaniora kerap diposisikan sebagai pelengkap. Padahal, dalam perspektif sosiologi pembangunan, kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh angka pertumbuhan dan lompatan teknologi. “Pembangunan juga menyangkut pembentukan etika publik, kesadaran kolektif, dan kohesi sosial. Ilmu sosial-humaniora berfungsi mengasah kepekaan nurani dan menjaga keseimbangan antara rasionalitas, iman, serta nilai kemanusiaan,” tegasnya. Ia mengingatkan, dikotomi antara eksakta dan sosial harus diakhiri. Dominasi pendekatan teknokratik tanpa sentuhan humanistik berpotensi melahirkan generasi yang unggul secara teknis, tetapi rapuh secara moral. Wahyudi bahkan merujuk pemikiran Auguste Comte tentang positivisme yang menekankan rasionalitas empiris. Jika diterapkan secara kaku, pendekatan itu bisa mengikis sensitivitas kemanusiaan. “Manusia tidak cukup berpikir rasional-empiris. Ia harus berpijak pada nilai dan kemanusiaannya,” imbuhnya. Perluas Akses Pendidikan Lebih jauh, ia menilai orientasi pembangunan Indonesia tak lepas dari arus global sejak era MDGs hingga SDGs. Kebijakan nasional, termasuk strategi penyiapan sumber daya manusia, sering kali selaras dengan kebutuhan pasar global dan daya saing ekonomi internasional. Risikonya, akses pendidikan unggul dan jejaring global hanya dinikmati kelompok tertentu. Mobilitas sosial bagi kelas menengah ke bawah menjadi semakin terbatas, sehingga kesenjangan sosial-ekonomi berpotensi melebar. Karena itu, ia mendorong negara menyeimbangkan inovasi teknologi dengan penguatan nilai. Wahyudi menyebut paradigma profetik ala Kuntowijoyo sebagai salah satu rujukan penting, yakni pembangunan yang tidak berhenti pada target pertumbuhan, tetapi menyentuh keadilan sosial dan martabat manusia. “Beasiswa LPDP seharusnya tidak terjebak pada logika angka dan pertumbuhan ekonomi semata. Tanpa sentuhan nilai dan kepekaan sosial, pembangunan hanya melahirkan generasi teknis yang miskin empati,” tandasnya.
