Kriminalitas Jelang Ramadan Muncul karena Kebutuhan Ekonomi
malangpost, Sedang secara keseluruhan, untuk angka kriminalitas di periode awal tahun ini, jika dibandingkan antara 2025 ke 2026, terjadi penurunan. Tahun 2025 sebanyak 135 perkara, sedangkan 2026 sebanyak 124. Kasatreskrim Polres Malang, AKP Hafiz Prasetya Akbar, menjelaskan hal tersebut saat menjadi narasumber talkshow di program Idjen Talk, yang disiarkan langsung Radio City Guide 911 FM, Jumat (13/2/2026). Katanya, sejauh ini dominasi kejahatan dengan jenis pencurian kendaraan bermotor, kemudian dilanjutkan curat (pencurian dengan pemberatan) dan posisi ketiga ada penipuan online. “Di wilayah Kabupaten Malang, yang masuk daerah rawan ada di Singosari, Pakisaji, Kepanjen dan Gondanglegi,” jelasnya. Sebagai upaya mitigasi, tambah Kasatreskrim, pihaknya mengupayakan beberapa hal. Seperti melakukan pembinaan dan edukasi kepada Satbinmas, untuk bisa diteruskan berupa sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Bahkan pihaknya juga memberikan pemahaman kepada Unit Sabhara, sampai memberikan data daerah rawan kejahatan, untuk sering disasar dalam operasi. “Masyarakat juga bisa melakukan pelaporan langsung ketika terjadi kriminalitas,” tegasnya. Sementara itu, Dosen Hukum Universitas Islam Malang, Faisol, SH., MH., menjelaskan, tindakan kriminalitas yang terjadi menjelang Ramadan, karena kebutuhan masyarakat yang mengalami peningkatan di tengah kondisi ekonomi tidak baik. Secara teori kriminologi, kata Faisol, tindak kejahatan berjalan lurus dengan kebutuhan ekonomi. “Di tengah banyak kabar pemutusan kerja, maka kebutuhan terdesak dirasakan masyarakat.” “Untuk wilayah Kabupaten Malang, kejahatan yang terjadi jenisnya hampir sama. Seperti pencurian kendaraan bermotor sampai hewan ternak,” sebutnya. Hal senada disampaikan Dosen Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang, – Aan Sugiarto, M.Sosio. Katanya, saat ini ketimpangan sosial masih sangat terasa di tengah masyarakat. Yang mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan. “Kondisi seperti ini, seharusnya negara bisa turut hadir dengan melakukan pengawasan dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.” “Karena prinsip ekonomi muncul, ketika pemenuhan kebutuhan naik, maka biasanya harga-harga sering mengalami kenaikan juga,” sebutnya. Menyoal menjamurnya penipuan online, Aan menjelaskan, penipuan semakin hari semakin canggih dan bervariatif. Apalagi dengan memanfaatkan teknologi. “Sudah banyak kasus yang terjadinpenipuan secara online. Maka sudah saatnya kepolisian termasuk pemerintah setempat, untuk gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat.”
Dari Kampus Inovasi, UMM Lahirkan Model Literasi Konstitusi untuk Perkuat Demokrasi Nasional
MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Kesadaran berkonstitusi menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat. Di tengah arus informasi yang kian deras, kemampuan memahami konstitusi tidak lagi cukup sebatas menghafal pasal-pasal, tetapi harus tumbuh menjadi kesadaran dalam sikap dan perilaku warga negara. Berangkat dari kegelisahan tersebut, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kembali menegaskan perannya sebagai kampus inovasi dan mandiri melalui penelitian dosen Bidang Keahlian Pendidikan Konstitusi, Dr. Moh. Wahyu Kurniawan, M.Pd. Sebagai kampus inovasi dan mandiri, UMM konsisten mendorong lahirnya riset-riset strategis yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga relevan dengan kebutuhan bangsa. Kemandirian tersebut tercermin dalam keberanian mengembangkan model keilmuan yang kontekstual, adaptif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam penelitiannya, Wahyu mengembangkan Model Literasi Konstitusi yang dirancang khusus untuk konteks Indonesia. Riset ini lahir dari realitas bahwa tingkat literasi konstitusi masyarakat masih tergolong rendah, padahal konstitusi merupakan rujukan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Wahyu, pemahaman konstitusi tidak boleh berhenti pada aspek kognitif semata, tetapi harus tercermin dalam kesadaran bertindak sebagai warga negara yang demokratis. “Konstitusi adalah dasar hidup bersama, sehingga setiap warga negara wajib memahami dan menjadikannya pedoman dalam bersikap,” ujarnya kepada Tim Humas UMM pada 11 Februari lalu. Melalui kajian komparatif internasional, Wahyu menemukan bahwa sejumlah negara telah memiliki klasifikasi dan tingkatan literasi konstitusi yang terukur. Sementara itu, Indonesia dinilai belum memiliki model yang sesuai dengan karakter sosial, budaya, dan historisnya. Celah inilah yang kemudian dijawab melalui penelitian berbasis Research and Development (R&D) dengan pendekatan mixed method yang memadukan riset kualitatif deskriptif dan kuantitatif. Hasil penelitian tersebut melahirkan Model Literasi Konstitusi versi Indonesia yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran di jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Model ini dirancang untuk membentuk peserta didik yang kritis, reflektif, dan solutif. Mereka tidak hanya dilatih memahami konstitusi, tetapi juga mampu menilai kebijakan publik secara rasional serta memberikan masukan yang konstruktif. “Literasi konstitusi harus menumbuhkan keberanian berpikir kritis, bukan sekadar patuh tanpa pemahaman,” tegasnya. Keunggulan riset ini tidak berhenti pada ranah akademik. Temuan disertasi Wahyu telah ditindaklanjuti dalam bentuk policy brief yang memuat rekomendasi kebijakan pendidikan. Langkah ini menunjukkan komitmen UMM dalam mendorong riset yang berdampak langsung pada perumusan kebijakan dan praktik pendidikan nasional. Hal tersebut sekaligus memperkuat posisi UMM sebagai kampus mandiri yang tidak bergantung pada arus wacana global, melainkan mampu melahirkan gagasan autentik berbasis kebutuhan Indonesia. Wahyu menilai, pendidikan konstitusi memiliki peran strategis dalam membangun budaya demokrasi yang sehat. Melalui model literasi yang dikembangkan, generasi muda diharapkan tidak tumbuh menjadi warga negara yang pasif, melainkan mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara cerdas dan bertanggung jawab. Kesadaran berkonstitusi diposisikan sebagai modal utama untuk menjaga keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara. “Riset akademik tidak boleh berhenti di rak perpustakaan, tetapi harus hadir untuk menjawab persoalan masyarakat,” ungkapnya. Melalui penelitian ini, UMM kembali menunjukkan jati dirinya sebagai kampus yang mengintegrasikan keilmuan, nilai, dan pengabdian. Sebagai kampus inovasi dan mandiri, UMM terus menghadirkan pembaruan yang tidak hanya menjawab tantangan zaman, tetapi juga memberikan harapan baru bagi penguatan demokrasi Indonesia. Model Literasi Konstitusi yang dihasilkan menjadi bukti bahwa riset dosen UMM tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga berkontribusi nyata dalam memperkuat fondasi demokrasi nasional.(*)
UMM Soroti Opsi Keikutsertaan Bersyarat dalam Board of Peace
timesindonesia, MALANG – Pembentukan Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Januari 2026 memantik respons kalangan akademisi. Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menilai Indonesia perlu merumuskan sikap diplomatik yang terukur agar tetap konsisten pada prinsip politik luar negeri sekaligus menjaga solidaritas dunia Islam. Melalui kolaborasi Program Studi Hubungan Internasional (HI) dan Pusat Studi Islam Berkemajuan (PSIB), UMM menggelar diskusi bertajuk “Menimbang Posisi Indonesia dalam Board of Peace (BoP)” pada Senin (9/2/2026) di Laboratorium HI UMM. Kegiatan ini diikuti sekitar 70 peserta dan difokuskan pada perumusan langkah taktis diplomasi Indonesia di tengah dinamika global. Kepala PSIB sekaligus dosen HI UMM, Prof. Gonda Yumitro, Ph.D., menilai Indonesia memiliki daya tawar strategis sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Namun, ia mengingatkan agar setiap keputusan terkait BoP tidak mengganggu soliditas Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). “Indonesia harus memosisikan diri sebagai jembatan, bukan sekadar pengikut. Dalam konteks BoP, kita tidak bisa menolak mentah-mentah, tetapi juga tidak dapat menerima tanpa syarat. Keikutsertaan bersyarat menjadi opsi yang rasional,” ujarnya. Menurut Prof. Gonda, ada prasyarat mendasar yang perlu ditegaskan Indonesia, yakni memastikan BoP bersifat komplementer terhadap mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bukan menggantikannya. Ia juga menekankan pentingnya transparansi peta jalan rekonstruksi Gaza serta jaminan eksplisit atas kedaulatan Palestina dalam dokumen kerangka kerja BoP. “Klausul kedaulatan Palestina harus jelas. Tanpa itu, dukungan penuh tidak dapat diberikan,” tegasnya. Pandangan tersebut diperkuat oleh pakar politik luar negeri Indonesia, Dion Maulana Prasetya, Ph.D. Ia menjelaskan bahwa prinsip “Bebas Aktif” bukan berarti tanpa sikap, melainkan aktif memperjuangkan nilai keadilan. “Kehadiran Indonesia di BoP harus menjadi ruang untuk menyuarakan kepentingan rakyat Palestina, yang kerap tidak terwakili dalam forum-forum elite global. Jika syarat prinsipil tidak terpenuhi, Indonesia perlu mempertimbangkan langkah mundur demi menjaga integritas moralnya,” kata Dion. Diskusi ini sekaligus menegaskan bahwa kepemimpinan moral Indonesia di panggung internasional tidak ditentukan oleh kedekatan dengan kekuatan besar, melainkan oleh konsistensi dalam membela hak bangsa-bangsa tertindas. Opsi conditional adherence atau keikutsertaan bersyarat dinilai sebagai pijakan strategis dalam merespons dinamika BoP. (*)
Strategi Muhammadiyah Bojonegoro Menembus Batas Tradisional lewat Layar
Sebanyak 128 pimpinan sekolah Muhammadiyah Bojonegoro mengikuti workshop branding digital demi memperkuat citra pendidikan dan memastikan tidak ada anak yang putus sekolah di era modern ini. Tagar.co — Aula Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Bojonegoro mendadak riuh, Rabu, 12 Februari 2026. Sebanyak 128 pimpinan dan kepala sekolah Muhammadiyah berkumpul. Mereka bukan sekadar melaksanakan rapat rutin, melainkan menyusun strategi perang di dunia maya. Mereka sadar, kapur dan papan tulis kini harus bersanding dengan konten kreatif di media sosial. Acara bertajuk Workshop Branding dan Marketing Sekolah Muhammadiyah ini menyatukan visi para Ketua dan Sekretaris Majelis Dikdasmen PNF, serta kepala sekolah dari jenjang SD hingga SMA. Bekerja sama dengan tim pengabdian masyarakat Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), PDM Bojonegoro ingin membedah cara membangun reputasi agar sekolah mereka tidak hanya sekadar ada, tetapi menjadi pilihan utama masyarakat. Nurul Azizah, Wakil Bupati Bojonegoro periode 2025–2030, membuka acara dengan nada optimis. Ia menegaskan, pemerintah daerah menaruh perhatian besar pada sektor pendidikan, terutama dalam menghadapi gelombang digitalisasi. “Bojonegoro sangat peduli dengan pendidikan, apalagi sekarang era digital. Digitalisasi itu penting dan wajib,” tegas Nurul di hadapan para peserta. Ia juga menjanjikan dukungan penuh pemerintah bagi sekolah-sekolah yang ingin bertransformasi. Menurutnya, kolaborasi antara institusi pendidikan dan pemerintah sangat krusial untuk memastikan akses pendidikan yang merata. “Pemerintah siap memfasilitasi pelatihan-pelatihan pendukung. Di Bojonegoro tidak boleh ada anak usia sekolah yang putus sekolah,” imbuhnya dengan lugas. Membentuk Karakter di Tengah Arus Algoritma Ketua PDM Kabupaten Bojonegoro, Drs. H. Suwito, M.Si., mengamini pernyataan tersebut. Baginya, 63 sekolah Muhammadiyah di Bojonegoro kini berada di persimpangan jalan. Jika tidak segera beradaptasi dengan teknologi, merema akan tertinggal oleh zaman yang terus berlari kencang. Suwito menekankan, mendidik anak-anak masa kini harus selaras dengan alat yang mereka genggam setiap hari: gawai. Nurudin, dosen UMM yang menjadi pemateri utama, memberikan pandangan tajam mengenai positioning. Mantan Kepala Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UMM ini mengingatkan, kualitas internal sekolah saja tidak cukup jika dunia luar tidak mengetahuinya. Branding, menurutnya, adalah nafas jangka panjang sebuah institusi pendidikan. Baca Juga: Mugeb Primary School Sambut Hangat Menu Makan Bergizi Gratis “Sekolah Muhammadiyah tidak cukup hanya baik, tetapi juga harus dikenal, dipercaya, dan dipilih,” ujar Nurudin. Ia mengajak para kepala sekolah untuk mulai menentukan identitas unik sekolah mereka masing-masing. “Sekolah mau dikenal sebagai apa? Apakah unggulan, berkarakter, atau akademis? Itu harus mulai diposisikan. Media sosial sekarang tidak bisa kita anggap remeh,” tambahnya lagi. Dalam sesi tersebut, ia membedah bagaimana algoritma media sosial bekerja untuk menarik minat calon wali murid. Ia menekankan, sekolah harus hadir dengan cerita yang menyentuh emosi, bukan sekadar brosur digital yang kaku. Perubahan perspektif ini membuat para peserta menyadari bahwa citra sekolah adalah investasi masa depan. Gerakan Konten Massal Berbasis Komunitas Memasuki sesi teknis, M. Himawan Sutanto, Ketua Tim Pengabdian dari UMM, memperkenalkan konsep User Generated Content (UGC). Ia menjelaskan, era promosi satu arah sudah berakhir. Sekarang, kekuatan promosi terletak pada kolaborasi masif antara seluruh elemen sekolah, mulai dari guru, staf, hingga para siswa itu sendiri. Baca Juga: Outbound di Pantai Putri Klayar Cairkan Kebersamaan Karyawan Zam Zam Amanah “Promosi tidak bisa lagi menggunakan cara kuno saja. Semua guru, karyawan, bahkan siswa bisa ikut membuat konten. Entah itu tulisan, foto, atau video. Semua untuk kepentingan sekolah,” jelas Himawan. Ia mendorong sekolah untuk memadukan pendekatan langsung (below the line) dengan publikasi massal (above the line) guna menciptakan efek pemasaran yang terintegrasi. Para peserta tampak antusias saat mengikuti sesi pendampingan pembuatan konten. Mereka mulai mempraktikkan cara mengambil sudut gambar yang menarik dan menyusun narasi pendek yang memikat. Kesadaran baru pun muncul: promosi bukan lagi beban tim media semata, melainkan tanggung jawab kolektif setiap individu yang bernaung di bawah bendera Muhammadiyah. Sebagai langkah keberlanjutan, PDM Bojonegoro telah merencanakan pelatihan lanjutan. Mereka tidak ingin semangat ini padam hanya dalam satu hari. Dengan penguatan branding digital yang berkelanjutan, sekolah-sekolah Muhammadiyah di Bojonegoro optimis dapat terus mencetak generasi unggul yang siap bersaing di panggung global tanpa meninggalkan akar karakter religiusnya. (#)
Mahasiswa UMM Redam Potensi Konflik Air di Desa Jambangan
Malang, Jawa Timur [DESA MERDEKA] – Masalah distribusi air sawah yang tidak merata sering kali menjadi “api dalam sekam” bagi kerukunan antarpetani. Memahami risiko tersebut, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 7 Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) mengambil langkah taktis dengan membangun pintu irigasi di Desa Jambangan, Selasa (10/2/2026). Langkah ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan upaya preventif untuk menjaga keadilan distribusi air di sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi desa. Sebelum adanya pintu irigasi ini, aliran air sering tidak terkendali, yang berpotensi memicu perselisihan antarpetani akibat rebutan pasokan. “Distribusi air yang tidak merata bisa menurunkan hasil panen dan memicu konflik. Dengan pintu irigasi ini, aliran air menjadi lebih teratur dan pembagiannya jauh lebih adil,” ujar Rifdah Nuur Fauziyyah, koordinator program kerja. Diplomasi Mahasiswa Ubah Pandangan Desa Sudut pandang menarik dari proyek ini adalah kegigihan mahasiswa dalam meyakinkan pemerintah desa. Awalnya, pembangunan pintu irigasi ini dianggap belum mendesak. Namun, melalui observasi lapangan yang mendalam dan diskusi yang alot, tim KKN berhasil memberikan pemahaman bahwa produktivitas pertanian jangka panjang sangat bergantung pada sistem pengairan yang tertib. Meskipun sempat terkendala anggaran dan keterbatasan tenaga kerja, tim KKN menyiasatinya dengan strategi kolaborasi. Mereka menggandeng tukang profesional untuk standar teknis dan melibatkan perangkat desa dalam koordinasi lapangan. Warisan untuk Produktivitas Petani Pemerintah desa dan para petani menyambut positif selesainya infrastruktur ini. Keberadaan pintu irigasi baru tersebut kini menjadi “wasit” otomatis dalam pembagian air sawah. Namun, tim KKN UMM mengingatkan bahwa keberlanjutan fasilitas ini kini berada di tangan warga. Masyarakat didorong untuk aktif merawat pintu irigasi tersebut agar manfaatnya—baik secara ekonomi maupun sosial—dapat dirasakan terus menerus oleh generasi petani berikutnya di Desa Jambangan.
UMM Dorong Literasi Konstitusi Jadi Fondasi Pendidikan Warga Negara
MAKLUMAT – Arus informasi yang kian deras menuntut warga negara tak sekadar paham pasal-pasal hukum. Lebih dari itu, dibutuhkan kesadaran berkonstitusi yang tumbuh dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Inilah yang menjadi perhatian serius Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Sebagai kampus inovatif dan mandiri, UMM mempertegas pentingnya literasi konstitusi sebagai fondasi pendidikan kewarganegaraan. Melalui riset dosen Pendidikan Konstitusi, Dr. Moh. Wahyu Kurniawan, UMM mendorong model pembelajaran yang tak berhenti pada hafalan, tetapi membentuk cara berpikir kritis dan demokratis. Menurut Wahyu, konstitusi seharusnya dipahami sebagai pedoman hidup bersama. Karena itu, pendidikan konstitusi mesti diarahkan pada pembentukan kesadaran bertindak sebagai warga negara. Komitmen Kampus Inovatif “Konstitusi bukan sekadar teks hukum. Ia harus hadir dalam perilaku. Warga negara perlu memahami hak dan kewajibannya secara utuh,” ujarnya. Dari hasil kajiannya, Wahyu menemukan tingkat literasi konstitusi masyarakat Indonesia masih relatif rendah. Padahal, konstitusi merupakan rujukan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berangkat dari temuan itu, ia mengembangkan Model Literasi Konstitusi yang disesuaikan dengan karakter sosial dan budaya Indonesia. Model tersebut dirancang melalui pendekatan riset dan pengembangan dengan metode campuran. Hasilnya, lahir kerangka pembelajaran yang bisa diterapkan di sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Tujuannya adalah membentuk peserta didik yang reflektif, kritis, sekaligus solutif. Dorong Generasi Aktif “Literasi konstitusi harus menumbuhkan keberanian berpikir. Bukan patuh tanpa pemahaman,” tegasnya. UMM menilai pendidikan konstitusi memiliki posisi strategis dalam membangun demokrasi yang sehat. Mahasiswa dan pelajar tidak hanya diajak memahami isi konstitusi, tetapi juga dilatih menilai kebijakan publik secara rasional serta menyampaikan kritik secara konstruktif. Tak berhenti di ruang akademik, hasil riset tersebut juga disusun dalam bentuk policy brief sebagai rekomendasi kebijakan pendidikan. Langkah ini menunjukkan komitmen UMM agar riset dosen tidak sekadar menjadi arsip perpustakaan, melainkan berdampak langsung bagi masyarakat. Bagi UMM, literasi konstitusi adalah modal penting untuk melahirkan generasi yang aktif, bukan pasif. Generasi yang mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara cerdas dan bertanggung jawab.
Mahasiswa Malang Berkomitmen Awasi Perlindungan Anak di Era Digital
Headline.co.id, Malang ~ Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas di Malang menunjukkan antusiasme tinggi dalam acara CommuniAction yang diadakan oleh Direktorat Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media (KPM), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Acara ini mengangkat tema “Anak di Dunia Digital: Aman atau Sekadar Diawasi?” dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berdiskusi langsung dengan para ahli di bidang digital. Kegiatan ini bertujuan untuk menjadi wadah pertukaran ide dan meningkatkan literasi digital di kalangan generasi muda. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya tanggapan positif terhadap acara tersebut. Farah, seorang mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), menyatakan bahwa kegiatan ini memberikan wawasan baru tentang pemanfaatan ruang digital secara bijak. “Sangat bermanfaat. Selain menambah wawasan mengenai ruang digital seperti pembuatan konten dan penggunaan Artificial Intelligence (AI), kami juga belajar tentang berbagai risiko yang dapat muncul jika teknologi digunakan tidak semestinya,” ujar Farah setelah acara di Kota Malang, Jawa Timur, pada Kamis (12/01/2026). Farah, yang merupakan mahasiswi Jurusan Komunikasi, menekankan pentingnya pengawasan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. Hal ini diperlukan tidak hanya untuk mencegah tindakan kriminal, tetapi juga untuk melindungi generasi muda dari penyalahgunaan teknologi digital. Selain Farah, Zizi, mahasiswi UMM lainnya, mengapresiasi langkah pemerintah melalui Kementerian Komdigi dalam menyusun regulasi perlindungan anak di ruang digital, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas). Menurutnya, kebijakan ini penting di tengah berbagai persoalan terkait anak dan internet. “Di media sosial, anak-anak sudah terpapar tayangan yang tidak sesuai dengan usia mereka. Hal itu berbahaya karena bisa memengaruhi kebiasaan, cara berbahasa, hingga lingkungan pertemanan,” ujar Zizi. Acara CommuniAction di Malang ini dihadiri sekitar 300 peserta yang terdiri dari mahasiswa, generasi muda, perwakilan kementerian/lembaga, hingga organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Malang. Acara ini merupakan platform sinergi, kolaborasi, dan aksi nyata yang menyatukan tiga elemen komunikasi publik pemerintah: Media Monitoring (FoMo), Pemberdayaan Komunitas (IGID Goes to Campus), dan Penguatan Konten Kreatif (SOHIB Berkelas). Direktur Informasi Publik, Nursodik Gunarjo, menyatakan bahwa kegiatan ini dirancang untuk memperkuat komunikasi publik terkait perlindungan anak yang berbasis data, responsif, dan berdampak di tengah dinamika isu digital yang terus berkembang. “Kegiatan ini merupakan upaya memperkuat peran Kementerian Komdigi sebagai penghubung dan penggerak dalam memfasilitasi peningkatan kualitas komunikasi publik antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, komunitas, hingga generasi muda,” tegas Nursodik. CommuniAction, lanjutnya, bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari gerakan nasional untuk memperkuat ekosistem komunikasi publik Indonesia, khususnya dalam isu perlindungan anak di ruang digital. “Inilah kontribusi kita bersama menuju Indonesia Emas 2045: sebuah Indonesia yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga dewasa dalam berkomunikasi,” pungkas Nursodik Gunarjo. Acara ini menghadirkan narasumber seperti Dwi Santoso, yang dikenal sebagai Bang Anto Motulz, seorang Tenaga Ahli Ditjen Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi. Selain sebagai kreator lintas bidang, Motulz juga aktif mengeksplorasi teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) untuk mengembangkan strategi komunikasi dan produksi konten digital. Hadir pula Reza A. Maulana, Praktisi Public Relations yang berpengalaman dalam membangun strategi komunikasi berbasis riset dan monitoring isu publik. Selain itu, Naning Puji Julianingsih, Child Protection Specialist UNICEF, turut hadir sebagai aktivis dalam program-program perlindungan anak di Indonesia. Ia aktif mengampanyekan perlindungan anak dari kekerasan, pengasuhan positif, serta pentingnya reunifikasi keluarga bagi anak. Hari Obbie, seorang Content Creator yang memiliki sertifikasi sebagai AI Trainer, juga hadir. Ia aktif sebagai Social Media Agency serta pengajar di Thematic Academy dan Digital Talent Scholarship (DTS) Kementerian Komdigi.
Generasi Muda Malang Siap Awasi Perlindungan Anak di Dunia Digital
Headline.co.id, Sejumlah Mahasiswa Dari Berbagai Universitas Di Malang Menghadiri Acara Communiaction Yang Diadakan Oleh Direktorat Informasi Publik ~ Ditjen Komunikasi Publik dan Media (KPM), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Acara ini mengangkat tema “Anak di Dunia Digital: Aman atau Sekadar Diawasi?” dan bertujuan untuk meningkatkan literasi digital di kalangan generasi muda. Para peserta berkesempatan berdiskusi dengan narasumber ahli di bidang digital. Antusiasme peserta terlihat dari respons positif yang diberikan. Farah, seorang mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), menyatakan bahwa acara ini memberikan wawasan baru tentang penggunaan ruang digital secara bijak. “Sangat bermanfaat. Selain menambah wawasan mengenai ruang digital seperti pembuatan konten dan penggunaan Artificial Intelligence (AI), kami juga belajar tentang berbagai risiko yang dapat muncul jika teknologi digunakan tidak semestinya,” ujar Farah setelah acara di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (12/01/2026). Farah, yang merupakan mahasiswi Jurusan Komunikasi, menekankan pentingnya pengawasan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. Hal ini diperlukan untuk mencegah tindakan kriminal dan melindungi generasi muda dari penyalahgunaan teknologi digital. Zizi, mahasiswi UMM lainnya, menilai langkah pemerintah melalui Kementerian Komdigi dalam menyusun regulasi perlindungan anak di ruang digital, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas), sudah tepat. Menurut Zizi, kebijakan tersebut penting di tengah berbagai persoalan yang muncul terkait anak dan internet. “Di media sosial, anak-anak sudah terpapar tayangan yang tidak sesuai dengan usia mereka. Hal itu berbahaya karena bisa memengaruhi kebiasaan, cara berbahasa, hingga lingkungan pertemanan,” ujar Zizi. Acara CommuniAction di Malang dihadiri sekitar 300 peserta, termasuk mahasiswa, generasi muda, perwakilan kementerian/lembaga, dan organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Malang. Acara ini merupakan platform sinergi, kolaborasi, dan aksi nyata yang menyatukan tiga elemen komunikasi publik pemerintah: Media Monitoring (FoMo), Pemberdayaan Komunitas (IGID Goes to Campus), dan Penguatan Konten Kreatif (SOHIB Berkelas). Direktur Informasi Publik, Nursodik Gunarjo, menyatakan bahwa kegiatan ini dirancang untuk memperkuat komunikasi publik terkait perlindungan anak berbasis data, responsif, dan berdampak di tengah dinamika isu digital yang terus berkembang. “Kegiatan ini merupakan upaya memperkuat peran Kementerian Komdigi sebagai penghubung dan penggerak dalam memfasilitasi peningkatan kualitas komunikasi publik antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, komunitas, hingga generasi muda,” tegas Nursodik. CommuniAction bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari gerakan nasional untuk memperkuat ekosistem komunikasi publik Indonesia, khususnya dalam isu perlindungan anak di ruang digital. “Inilah kontribusi kita bersama menuju Indonesia Emas 2045: sebuah Indonesia yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga dewasa dalam berkomunikasi,” pungkas Nursodik Gunarjo. Acara ini menghadirkan narasumber seperti Dwi Santoso atau Anto Motulz, Tenaga Ahli Ditjen Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, yang juga kreator lintas bidang dan aktif mengeksplorasi teknologi baru seperti AI. Reza A. Maulana, Praktisi Public Relations, dan Naning Puji Julianingsih, Child Protection Specialist UNICEF, turut hadir. Hari Obbie, seorang Content Creator dan Certified AI Trainer, juga memberikan pandangannya. Kemkomdigi mendorong generasi muda untuk memanfaatkan ruang digital secara positif, kreatif, dan bertanggung jawab. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Malang, Tri Joko, yang hadir mewakili Wali Kota Malang, menekankan pentingnya berhati-hati dalam aktivitas di media sosial. Ia mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap UU ITE dapat berujung pada sanksi pidana. Naning Puji Julianingsih menyoroti tingginya intensitas interaksi anak dengan internet, dengan rata-rata penggunaan 5,4 jam per hari. Ia mengapresiasi kegiatan CommuniAction yang fokus pada perlindungan anak. Reza A. Maulana menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan perlindungan anak di ruang digital. Hari Obbie mengimbau masyarakat untuk mewaspadai perundungan siber dan tidak asal mengejar popularitas saat membuat konten. Dwi Santoso menegaskan bahwa pembuatan konten berbasis AI harus tetap berpegang pada etika dan tanggung jawab kepada publik. Ia mendorong kreator muda untuk menghadirkan nilai guna melalui konten yang mengangkat potensi lokal.
Kemkomdigi Sosialisasikan PP Tunas dan Literasi Digital di CommuniAction Malang
medcom.id – Malang: Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Malang menghadiri kegiatan CommuniAction yang diselenggarakan Direktorat Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media (KPM), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Mengusung tema “Anak di Dunia Digital: Aman atau Sekadar Diawasi?”, kegiatan ini menjadi ruang diskusi literasi digital dan perlindungan anak di ruang digital. Sekitar 300 peserta dari kalangan mahasiswa, generasi muda, kementerian/lembaga, serta organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Malang hadir dalam forum tersebut. Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Farah, menilai kegiatan ini menambah wawasan terkait pembuatan konten dan penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) secara bijak. “Sangat bermanfaat. Selain menambah wawasan mengenai ruang digital seperti pembuatan konten dan penggunaan Artificial Intelligence (AI), kami juga belajar tentang berbagai risiko yang dapat muncul jika teknologi digunakan tidak semestinya,” ujarnya, Kamis, 12 Januari 2026. Mahasiswi UMM lainnya, Zizi, menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) sudah tepat untuk merespons paparan konten digital yang tidak sesuai usia anak. Waspada Risiko Hukum dan Etika di Ruang Digital Direktur Informasi Publik, Nursodik Gunarjo, mengatakan CommuniAction dirancang untuk memperkuat komunikasi publik berbasis data dan berdampak, khususnya dalam isu perlindungan anak. “Kegiatan ini merupakan upaya memperkuat peran Kementerian Komdigi sebagai penghubung dan penggerak dalam memfasilitasi peningkatan kualitas komunikasi publik antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, komunitas, hingga generasi muda,” kata Nursodik. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang, Tri Joko, mengingatkan risiko hukum dari penyalahgunaan media sosial. Pasal 27 UU ITE melarang distribusi konten bermuatan asusila, perjudian, kekerasan, maupun perundungan yang dapat berujung pidana. “Saring terlebih dahulu sebelum membagikan, karena banyak perkara berawal dari konten di media sosial,” ujarnya. Child Protection Specialist UNICEF, Naning Puji Julianingsih, menyebut rata-rata anak mengakses internet 5,4 jam per hari dan 70 persen memiliki lebih dari satu akun media sosial. Ia menilai literasi digital penting agar generasi muda dapat menjadi agen perlindungan anak. Praktisi PR Reza A. Maulana menambahkan, partisipasi masyarakat dan tanggung jawab platform digital diperlukan untuk menekan kasus pornografi anak yang disebut mencapai 5,5 juta kasus di Indonesia. Sementara kreator konten Hari Obbie dan Tenaga Ahli Ditjen KPM Kemkomdigi, Dwi Santoso atau Anto Motulz, menekankan pentingnya etika dalam produksi konten, termasuk penggunaan AI agar tidak memicu plagiarisme dan pelanggaran hukum. Dok. Istimewa
Kiprah Perempuan UMM Dorong Inovasi Pangan
RRI.CO.ID, Malang – Kiprah perempuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi terus menunjukkan kontribusi nyata. Guru Besar Teknologi Hasil Pertanian Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Elfi Anis Saati, menegaskan bahwa perempuan memiliki peluang yang sama untuk menjadi peneliti, inovator, sekaligus pemimpin riset yang berdampak bagi masyarakat. Dalam Dialog Malang Menyapa edisi Kamis (12/2/2026), Prof. Elfi menjelaskan ketertarikannya meneliti pewarna alami pangan berawal dari latar belakang pendidikannya di bidang Gizi Masyarakat serta pengalamannya mengajar teknologi pangan di UMM. Ia mengaku prihatin dengan maraknya penggunaan pewarna sintetis berbahaya, bahkan pewarna tekstil, yang disalahgunakan untuk produk makanan. “Dari situ muncul kegelisahan. Padahal Allah sudah mengaruniakan begitu banyak sumber pewarna alami dari buah dan bunga yang aman dan bermanfaat,” ujarnya. Ia kemudian mendalami berbagai sumber pigmen alami seperti bunga pacar air, bunga kana, dan bunga mawar. Hasil risetnya menunjukkan pigmen tersebut tidak hanya menghasilkan warna alami, tetapi juga mengandung senyawa bioaktif dan antioksidan yang baik bagi kesehatan. Sebagai muslim dan peneliti, ia menilai pendekatan ilmiah perlu diintegrasikan dengan nilai keimanan. Ia mencontohkan inspirasi dari Surah An-Nahl ayat 68–69 tentang lebah dan madu yang bermanfaat bagi kesehatan. “Pigmen yang kami ekstrak larut dalam air, air juga banyak terkandung di dalam tubuh sehingga lebih aman dan dalam konteks kehalalan juga bebas dari unsur yang diharamkan,” jelasnya. Prof. Elfi menegaskan, selama perjalanan akademiknya tidak ada pembatasan gender dalam dunia riset. “Tidak ada perbedaan peluang antara laki-laki dan perempuan. Siapa yang lebih dulu peka terhadap persoalan masyarakat dan sigap mencari solusi, dialah yang berpeluang diakui sebagai inovator,” tegasnya. Riset yang dirintisnya sejak 2022 kini telah memberi dampak nyata. Inovasi berbasis bunga mawar diterapkan oleh UMKM dan dikembangkan menjadi minuman sehat serta suplemen herbal. Melalui pendanaan Kementerian Pendidikan Tinggi, produk tersebut diuji cobakan kepada sekitar 30 remaja putri serta ibu hamil dan menyusui di Kabupaten Pasuruan. Hasilnya, 78 persen peserta yang mengalami anemia menunjukkan peningkatan kadar hemoglobin hingga kembali normal. Sebagai Kepala Pusat Studi Penelitian dan Pengembangan Produk Halal UMM, Prof. Elfi juga membangun tim riset yang inklusif dan kolaboratif lintas disiplin, mulai dari teknologi pangan, peternakan, farmasi, hingga ekonomi syariah. Kolaborasi tersebut diperluas dengan berbagai perguruan tinggi dan pusat kajian halal untuk mengembangkan ekosistem halal yang berdampak pada pemberdayaan masyarakat. Prof. Elfi juga mengajak generasi muda untuk lebih peka terhadap persoalan di sekitar dan berani menghadirkan solusi melalui riset dan inovasi. “Bonus demografi harus diarahkan menjadi generasi emas yang respect terhadap masalah bangsa. Riset jangan berhenti di laporan dan jurnal, tetapi harus berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (Annisa)
