Jadwal Puasa Muhammadiyah Beda Sama Pemerintah? Ini Kata Pakar Ilmu Falak UMM Sumber: https://www.kompas.com/edu/read/2026/02/18/152500971/jadwal-puasa-muhammadiyah-beda-sama-pemerintah-ini-kata-pakar-ilmu-falak-umm. Membership: https://kmp.im/plus6 Download aplikasi: https://kmp.im/app6
KOMPAS.com – Penetapan 1 Ramadhan 1447 Hijriah pada Rabu, 18 Februari 2026 oleh Muhammadiyah kembali memunculkan diskusi di tengah masyarakat. Perbedaan potensi awal puasa dengan keputusan pemerintah menjadi perbincangan hangat, terutama di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Pakar Ilmu Falak Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Drs. M. Sarif, M.Ag., memberikan penjelasan komprehensif dari sisi astronomi dan fikih. “Perbedaan penetapan awal Ramadhan adalah bagian dari dinamika ijtihad umat Islam. Ini bukan soal siapa yang benar atau salah, tetapi tentang metodologi yang digunakan,” ujarnya dilansir dari laman UMM, Rabu (18/2/2026). Ia menjelaskan, Muhammadiyah secara resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada 18 Februari 2026 berdasarkan Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta penjelasan Majelis Tarjih dan Tajdid. Baca juga: Pemerintah Keluarkan Edaran Jadwal Libur Sekolah Bulan Ramadhan 2026 Mengapa Awal Ramadhan Berbeda?Artikel Kompas.id Penetapan hari pertama puasa Dalam penetapan tersebut, Muhammadiyah menggunakan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), sebuah sistem kalender Islam berbasis hisab astronomis yang berlaku secara global. “KHGT merupakan ijtihad untuk menghadirkan kalender Islam yang lebih terpadu, memiliki kepastian jauh hari sebelumnya, dan bisa digunakan secara internasional,” jelasnya. Menurutnya, KHGT dibangun di atas Prinsip, Syarat, dan Parameter (PSP). Salah satu parameternya adalah terpenuhinya ketinggian hilal minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat setelah ijtimak, di mana saja di permukaan bumi. Pada Ramadan 1447 H, parameter tersebut telah terpenuhi di Alaska, Amerika Serikat. “Dalam sistem KHGT, ketika hilal sudah memenuhi parameter secara definitif di satu wilayah di bumi, maka ketetapan awal bulan berlaku global. Tidak dibatasi oleh teritorial negara,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa ijtimak atau konjungsi terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 12.01 UTC atau sekitar 19.01 WIB. Secara astronomis, ijtimak menandai berakhirnya bulan sebelumnya dan menjadi titik awal terbentuknya hilal. Setelah matahari terbenam, posisi hilal di wilayah tertentu telah memenuhi parameter KHGT, sehingga Muhammadiyah menetapkan keesokan harinya sebagai 1 Ramadhan. Lihat Foto Ilustrasi Ramadhan. Jadwal imsakiyah Cirebon. Jadwal imsak Cirebon. Jadwal buka puasa Cirebon. (Ilustrasi ini dibuat dengan AI.) Namun, kondisi di Indonesia berbeda. Saat matahari terbenam pada 17 Februari 2026, posisi hilal di Indonesia masih berada di bawah ufuk atau bernilai negatif. Artinya, belum memenuhi kriteria imkan rukyat yang digunakan pemerintah melalui Kementerian Agama, yakni tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat di wilayah Indonesia. “Secara astronomis, hilal di Indonesia memang belum memenuhi kriteria MABIMS. Karena itu, pemerintah kemungkinan menetapkan awal Ramadhan pada 19 Februari 2026 setelah proses rukyat dan sidang isbat,” paparnya.
Awal Puasa Berbeda, Pakar Ilmu Falak UMM: Muhammadiyah Berdasarkan KHGT dan Ijtihad Global
PAKAR Ilmu Falak Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, Drs. M. Syarif, M.Ag. (Foto: Istimewa) MALANG POST – Rabu 18 Februari 2026, menjadi momen penentuan awal Ramadan 1447 Hijriah versi Muhammadiyah yang kembali memicu diskusi ramai di berbagai kalangan, terutama di media sosial. Penetapan ini menimbulkan perbandingan dengan keputusan pemerintah yang dinilai berbeda—sebuah wacana yang tidak lepas dari dinamika ijtihad umat Islam. Seorang Pakar Ilmu Falak FAI UMM menyampaikan bahwa Dunia Falak menawarkan dua metodologi. Namun bukan pertarungan akidah. Menjawab perdebatan yang berkembang, Drs. M. Sarif, M.Ag., Pakar Ilmu Falak Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), memberikan penjelasan komprehensif dari sisi astronomi maupun fikih. “Perbedaan penetapan awal Ramadan adalah bagian dari dinamika ijtihad umat Islam. Ini bukan soal benar-salah, tetapi soal metodologi,” tegasnya kepada Tim Humas UMM pada 17 Februari. PENETAPAN MUHAMMADIYAH: KHGT dan IJTIHAD GLOBAL Muhammadiyah secara resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada 18 Februari 2026. Dasar hukumnya adalah Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan penjelasan Majelis Tarjih dan Tajdid. Dalam penetapan ini, Muhammadiyah memakai Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), sebuah sistem kalender Islam berbasis hisab astronomis yang berlaku secara global. KHGT didasarkan pada Prinsip, Syarat dan Parameter (PSP). Salah satu parameter kunci adalah hilal dengan tinggi minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat setelah ijtimak, di mana pun berada di permukaan bumi. Pada Ramadan 1447 H, parameter tersebut telah terpenuhi di Alaska, Amerika Serikat. “Dalam KHGT, jika hilal memenuhi parameter secara definitif di satu wilayah bumi. Ketetapan bulan itu berlaku secara global. Tidak dibatasi oleh status teritorial negara,” tegas Sarif. Kondisi di Indonesia: Ijtimak berlaku pada 17 Februari 2026, namun hilal masih belum melewati ufuk. Sarif menjelaskan, ijtimak atau konjungsi terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 12.01 UTC (sekitar 19.01 WIB). Secara astronomis, ijtimak menandai berakhirnya bulan sebelumnya dan menjadi titik awal terbentuknya hilal. Setelah matahari terbenam, posisi hilal di wilayah tertentu telah memenuhi parameter KHGT. Sehingga Muhammadiyah menetapkan keesokan harinya sebagai 1 Ramadan. Namun, situasi di Indonesia berbeda. Saat matahari terbenam pada 17 Februari 2026, hilal di Indonesia masih berada di bawah ufuk (nilainya negatif). Artinya, belum memenuhi kriteria imkan rukyat yang digunakan pemerintah melalui Kementerian Agama, yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat di wilayah Indonesia. “Secara astronomis, hilal di Indonesia belum memenuhi kriteria MABIMS. Akibatnya, pemerintah kemungkinan menetapkan awal Ramadan pada 19 Februari 2026 setelah proses rukyat dan sidang isbat,” paparnya. Dua Jalur, Satu Tujuan: Sama-Sama Berlandaskan Ilmu. Sarif menegaskan bahwa kedua pendekatan memiliki landasan keilmuan. Muhammadiyah mengutamakan pendekatan global berbasis hisab definitif. Sedangkan pemerintah menggabungkan hisab dengan verifikasi rukyat dalam batas wilayah Indonesia. Dari sisi fikih, KHGT didasari konsep ittihad al-mathali’—kesatuan matlak global. Pemahaman ini menilai jika hilal sudah terbukti secara ilmiah di satu wilayah, umat Islam dapat mengikuti secara serentak. Ajakan Bijak bagi Publik: Jaga Ukhuwah, Hormati Otoritas, Fokus Ibadah Ramadan. Sebagai akademisi, Sarif mengajak masyarakat untuk menyikapi perbedaan ini dengan bijak. “Yang terpenting adalah menjaga ukhuwah, menghormati keputusan otoritas masing-masing, dan tetap fokus pada kualitas ibadah Ramadan,” tandasnya. Kedua pendekatan, lanjutnya, memiliki landasan ilmiah yang kuat. Perbedaan ini bukan ancaman iman, melainkan wujud dinamika ijtihad yang selalu hadir dalam praktik falak dan penetapan awal bulan hijriah. (M. Abd. Rachman. Rozzi-Januar Triwahyudi)
Tarawih Perdana, Rektor UMM Ajak Maknai Ramadan sebagai Kebangkitan Intelektual
Indonesiandaily.com – Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sebagai kampus inovasi dan mandiri memaknai Ramadan 1447 Hijriah sebagai kebangkitan peradaban kaum intelektual. Hal ini ditegaskan Rektor UMM, Prof Dr Nazaruddin Malik SE MSi, dalam ceramah Tarawih perdana di Masjid AR. Fachruddin, Selasa (17/2/2026). Ia menyerukan agar bulan suci ini tidak hanya menjadi rutinitas ritual semata. Melainkan ruang pembentukan karakter dan intelektual untuk melahirkan generasi Ulul Albab. Harapannya, generasi tersebut mampu membawa bangsa menuju kemajuan yang nyata. Berangkat dari pemahaman tersebut, Prof Nazar mengajak jamaah untuk merenung mengenai esensi ibadah di malam pertama Ramadan ini. Ia menekankan bahwa ritual seperti sholat, puasa, dan zakat harus terinternalisasi menjadi pendorong kemajuan sosial (Indigenous Forces). Ia mencontohkan bagaimana bangsa-bangsa maju mampu berinovasi karena memiliki etos perbaikan yang berkelanjutan. Sebuah nilai yang sejatinya sangat ditekankan dalam Islam. Menurutnya, jika seluruh dimensi ibadah melekat terintegrasi sebagai bagian dari kehidupan keseharian. Maka selalu akan ada dorongan untuk membuat kemajuan-kemajuan baru, bukan justru melakukan perusakan. Gagasan itu, menurutnya, tidak boleh berhenti pada ranah individu. Dalam konteks pendidikan tinggi, Kampus Putih berkomitmen menjadikan nilai-nilai Ramadan sebagai fondasi utama Center of Excellence. Nazar memandang pendidikan sebagai instrumen strategis untuk mereformasi bangsa dari karakter yang pasif menjadi pribadi yang progresif. Ia mendorong mahasiswa dan dosen untuk menjadi Ulul Albab. Yakni golongan pemikir yang cerdas secara intelektual sekaligus peka terhadap tanda-tanda kebesaran Allah. “Maka pendidikan sejatinya harus menjadi ibadah yang melahirkan kebudayaan luhur. Serta semangat pembaruan tiada henti demi kemaslahatan umat,” tandasnya. Lebih jauh, Nazar menyinggung tantangan sosial seperti ketidaktertiban ruang publik hingga fenomena Tragedy of Commons. Menurutnya, perilaku koruptif bukan hanya soal materi, tetapi juga ketidakmampuan menahan ego di ranah sosial. Sedangkan puasa hadir sebagai mekanisme latihan disiplin untuk menahan ego sektoral maupun individual tersebut. “Puasa Ramadan melahirkan kedisiplinan, sekaligus kedisiplinan itu dapat mencegah karakter yang korup. Dimana perilaku culas bisa dimaknai sebagai ketidakpedulian terhadap hak orang lain,” jelasnya. Dalam kerangka yang lebih luas, Nazar menguraikan makna jihad dalam perspektif modern dan profesional. Jihad tidak lagi dimaknai secara sempit, melainkan sebagai Badzlul Juhdi atau ikhtiar maksimal dalam bekerja dan berkarya. Rektor UMM ini kemudian memberikan gambaran, seorang muslim yang berpuasa harus memiliki etos kerja superior, solutif, dan penuh inovasi. Hal ini penting agar umat Islam tidak hanya menjadi konsumen peradaban, tetapi juga produsen kebudayaan yang disegani dunia. “Bangsa yang unggul adalah bangsa yang kesehariannya selalu berpikir untuk melakukan perubahan sedapat mungkin. Perubahan yang membawa kebaikan, perubahan yang memberi dampak kemajuan dan membesarkan hati semua orang,” ujarnya. Menutup ceramahnya, Nazar berharap momentum Ramadan dapat mengkristal menjadi gerakan kolektif. Dengan demikian, kampus tidak hanya melahirkan insan yang saleh secara ritual, tetapi juga saleh secara sosial dan intelektual. Serta mampu memberikan solusi konkret bagi permasalahan bangsa. “Marilah jadikan titik berpikir cara mewujudkan The Society of Ulul Albab. Yakni masyarakat yang dipenuhi keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik. Serta memberikan kemajuan bagi lingkungannya,” pungkasnya.
Mengapa Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 18 Februari? Ini Penjelasan Ilmiahnya
Warga Muhammadiyah di Kota Solo mulai melaksanakan salat tarawih, Selasa malam, 17 Februari 2026 Mengapa Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 18 Februari? Ini Penjelasan Ilmiahnya Malang: Muhammadiyah resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Keputusan ini didasarkan pada perhitungan astronomi melalui sistem Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Pakar Ilmu Falak Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), M Sarif, menjelaskan penetapan tersebut merupakan hasil ijtihad berbasis hisab astronomis. Menurutnya, pendekatan ini memberikan kepastian jauh hari sebelum bulan Ramadan tiba. “Perbedaan penetapan awal Ramadan adalah bagian dari dinamika ijtihad umat Islam. Ini bukan soal siapa yang benar atau salah, tetapi tentang metodologi yang digunakan,” ujar Sarif, Rabu, 18 Februari 2026. Ia menerangkan KHGT disusun dengan Prinsip, Syarat, dan Parameter (PSP) yang jelas dan terukur. Salah satu parameternya adalah ketinggian hilal minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat setelah ijtimak, di mana saja di permukaan bumi. “KHGT merupakan ijtihad untuk menghadirkan kalender Islam yang lebih terpadu, memiliki kepastian jauh hari sebelumnya, dan bisa digunakan secara internasional,” jelas Sarif. Secara astronomis, ijtimak terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 12.01 UTC atau sekitar pukul 19.01 WIB. Momentum konjungsi tersebut menandai berakhirnya bulan sebelumnya sekaligus awal terbentuknya hilal. Pada saat itu, parameter KHGT disebut telah terpenuhi di Alaska, Amerika Serikat. Dalam sistem kalender global tersebut, terpenuhinya kriteria di satu wilayah menjadi dasar pemberlakuan awal bulan secara internasional. “Dalam sistem KHGT, ketika hilal sudah memenuhi parameter secara definitif di satu wilayah di bumi, maka ketetapan awal bulan berlaku global. Tidak dibatasi oleh teritorial negara,” tegas Sarif. Namun, kondisi di Indonesia saat matahari terbenam pada 17 Februari 2026 berbeda. Posisi hilal masih berada di bawah ufuk sehingga belum memenuhi kriteria imkan rukyat yang digunakan pemerintah melalui Kementerian Agama. “Secara astronomis, hilal di Indonesia memang belum memenuhi kriteria MABIMS. Karena itu, pemerintah kemungkinan menetapkan awal Ramadan pada 19 Februari 2026 setelah proses rukyat dan sidang isbat,” papar Sarif. Pemantauan hilal ilustrasi. Dok Metrotvnews.com Sarif menekankan bahwa perbedaan tersebut murni terkait metodologi falak dan cakupan keberlakuannya. Muhammadiyah menggunakan hisab global yang bersifat definitif, sementara pemerintah mengombinasikan hisab dan rukyat dalam batas wilayah Indonesia. “Perbedaan ini bukan perbedaan akidah ataupun esensi ibadah. Ini murni perbedaan teknis dalam implementasi metodologi falak dan cakupan keberlakuannya,” kata Sarif. Dari sisi fikih, penerapan KHGT merujuk pada konsep ittihad al-mathali’ atau kesatuan matlak global. Konsep ini memandang bahwa jika hilal telah terbukti secara ilmiah di satu wilayah, maka umat Islam dapat mengikutinya secara bersama-sama. Ia pun mengajak masyarakat menyikapi perbedaan awal Ramadan dengan dewasa. “Yang terpenting adalah menjaga ukhuwah, menghormati keputusan otoritas masing-masing, dan tetap fokus pada kualitas ibadah Ramadan,” ujar Sarif.
UMM Serukan Ramadan Sebagai Momen Pembentukan Karakter dan Intelektual
Tarawih perdana di UMM. Metrotvnews.com/Daviq Umar Al Faruq UMM Serukan Ramadan Sebagai Momen Pembentukan Karakter dan Intelektual METRO TV – Rektor UMM, Nazaruddin Malik, menegaskan Ramadan bukan hanya momentum menahan lapar dan dahaga. Bulan suci, menurutnya, harus dimaknai sebagai titik tolak kebangkitan peradaban kaum intelektual. “Jika seluruh dimensi ibadah melekat terintegrasi sebagai bagian dari kehidupan keseharian kita, maka selalu akan ada dorongan untuk membuat kemajuan-kemajuan baru, bukan justru melakukan perusakan,” tegas Nazar di Malang, Selasa, 17 Februari 2026. Nazar mengingatkan agar ibadah tidak berhenti pada rutinitas ritual semata. Ramadan harus menjadi ruang pembentukan karakter dan intelektual untuk melahirkan generasi Ulul Albab yang membawa bangsa menuju kemajuan nyata. Ia mengajak jamaah merenungkan esensi ibadah pada malam pertama Ramadan tersebut. Salat, puasa, dan zakat, kata dia, mesti terinternalisasi sebagai kekuatan sosial tanpa pamrih yang mendorong kemajuan bersama. Tarawih perdana di UMM. Metrotvnews.com/Daviq Umar Al Faruq Dalam konteks pendidikan tinggi, Kampus Putih berkomitmen menjadikan nilai Ramadan sebagai fondasi Center of Excellence. Pendidikan diposisikan sebagai instrumen strategis untuk mereformasi bangsa dari karakter pasif menjadi pribadi tangguh dan progresif. Ia mendorong mahasiswa dan dosen menjadi Ulul Albab, sosok yang cerdas secara intelektual sekaligus peka terhadap tanda-tanda kebesaran Allah. Pendidikan, lanjutnya, harus menjadi ibadah yang melahirkan kebudayaan luhur serta semangat pembaruan tanpa henti. Nazar juga menyinggung tantangan sosial, mulai dari ketidaktertiban ruang publik hingga fenomena tragedy of commons. Ia menilai perilaku koruptif bukan semata soal materi, melainkan kegagalan menahan ego di ruang sosial. “Puasa Ramadan melahirkan kedisiplinan, sekaligus kedisiplinan itu dapat mencegah karakter yang korup, di mana perilaku korup bisa dimaknai luas sebagai ketidakpedulian terhadap hak orang lain di ruang publik,” jelas Nazar. Tarawih perdana di UMM. Metrotvnews.com/Daviq Umar Al Faruq Dalam perspektif yang lebih luas, ia menguraikan makna jihad sebagai badzlul juhdi atau ikhtiar maksimal dalam bekerja dan berkarya. Muslim yang berpuasa, menurutnya, harus memiliki etos kerja superior, solutif, dan inovatif agar tidak sekadar menjadi konsumen peradaban. “Bangsa yang unggul adalah bangsa yang di dalam kesehariannya selalu berpikir untuk melakukan perubahan sedapat mungkin, perubahan yang membawa kebaikan, perubahan yang memberi dampak kemajuan dan membesarkan hati semua orang,” ujar Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersebut. Menutup ceramahnya, Nazar berharap Ramadan 1447 H di UMM mengkristal menjadi gerakan kolektif kampus. Ia ingin lahir insan yang saleh secara ritual sekaligus sosial-intelektual, serta mampu menghadirkan solusi konkret bagi persoalan bangsa. “Marilah kita jadikan titik berpikir kita bagaimana mewujudkan the society of Ulul Albab, masyarakat yang dipenuhi keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik dan memberikan kemajuan bagi lingkungannya,” ungkap Nazar.
Universitas Muhammadiyah Malang Mulai Puasa Lebih Awal, Ikuti Hisab Muhammadiyah
Warga Muhammadiyah melaksanakan Salat Tarawih di Masjid AR. Fachruddin UMM. Selasa (17/2/2026). (Humas UMM for JN) KOTA MALANG, jurnalnusa.com — Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) resmi memulai ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah lebih awal dibandingkan ketetapan pemerintah. Kampus Putih mengikuti keputusan Muhammadiyah yang menetapkan 1 Ramadan berdasarkan metode hisab. Penetapan tersebut berbeda dengan pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia yang menentukan awal Ramadan melalui sidang isbat dengan metode rukyat atau pemantauan hilal. Berbasis Perhitungan Astronomi Sebagai perguruan tinggi di bawah naungan Muhammadiyah, UMM konsisten mengikuti metode hisab hakiki wujudul hilal yang digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Melalui pendekatan ini, posisi bulan dihitung secara astronomis untuk memastikan hilal telah wujud di atas ufuk saat matahari terbenam. Dengan metode hisab, awal Ramadan sudah dapat dipastikan jauh hari sebelumnya tanpa menunggu hasil rukyat di lapangan. Di lingkungan kampus, salat Tarawih perdana telah digelar lebih awal di Masjid AR. Fachruddin UMM, menandai dimulainya ibadah puasa bagi sivitas akademika. Perbedaan yang Sudah Lazim Perbedaan awal Ramadan antara Muhammadiyah dan pemerintah bukan kali pertama terjadi. Namun, UMM menegaskan bahwa perbedaan metode merupakan bagian dari dinamika fikih Islam yang harus disikapi secara dewasa. Pihak kampus mengimbau mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan untuk tetap menjaga toleransi serta menghormati umat Islam lain yang memulai puasa sesuai keputusan pemerintah. Dengan mengikuti metode hisab, UMM menegaskan komitmennya pada pendekatan ilmiah dalam penentuan kalender hijriah, sekaligus menjadikan Ramadan sebagai momentum penguatan spiritual dan intelektual bagi seluruh sivitas akademika. Sementara itu, Ramadan 1447 Hijriah dimaknai berbeda oleh Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Bagi Kampus Putih, bulan suci bukan sekadar momentum menahan lapar dan dahaga, tetapi menjadi titik kebangkitan peradaban kaum intelektual. Pesan tersebut disampaikan Rektor UMM, Nazaruddin Malik, saat memberikan ceramah Tarawih perdana di Masjid AR. Fachruddin, Selasa (17/2/2026). Menurutnya, Ramadan tidak boleh berhenti pada rutinitas ritual. Ibadah harus menjadi ruang pembentukan karakter sekaligus penguatan intelektual. Dari sinilah, kata dia, lahir generasi Ulul Albab yang mampu membawa bangsa menuju kemajuan nyata. “Ibadah harus terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pendorong kemajuan sosial tanpa pamrih,” tegasnya. Ibadah sebagai Energi Perubahan Nazar mengajak jamaah merenungi esensi ibadah sejak malam pertama Ramadan. Sholat, puasa, dan zakat tidak boleh berhenti sebagai simbol, melainkan harus menjadi energi transformasi sosial. Ia mencontohkan bangsa-bangsa maju yang terus berinovasi karena memiliki etos perbaikan berkelanjutan—nilai yang sejatinya juga ditekankan dalam ajaran Islam. “Jika seluruh dimensi ibadah melekat terintegrasi sebagai bagian dari kehidupan keseharian kita, maka selalu akan ada dorongan untuk membuat kemajuan-kemajuan baru, bukan justru melakukan perusakan,” ujarnya. Dalam konteks pendidikan tinggi, UMM berkomitmen menjadikan nilai Ramadan sebagai fondasi Center of Excellence. Pendidikan dipandang sebagai instrumen strategis untuk mereformasi bangsa, membentuk pribadi tangguh, progresif, dan berintegritas. Ulul Albab dan Reformasi Karakter Rektor yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu mendorong mahasiswa dan dosen menjadi Ulul Albab—insan yang cerdas secara intelektual sekaligus peka terhadap tanda-tanda kebesaran Allah. Pendidikan, menurutnya, adalah ibadah yang melahirkan kebudayaan luhur serta semangat pembaruan demi kemaslahatan umat. Ia juga menyinggung berbagai tantangan sosial, mulai ketidaktertiban ruang publik hingga fenomena tragedy of commons. Perilaku koruptif, kata dia, bukan semata soal materi, tetapi kegagalan menahan ego dalam ruang sosial. “Puasa Ramadan melahirkan kedisiplinan, sekaligus kedisiplinan itu dapat mencegah karakter yang korup, di mana perilaku korup bisa dimaknai luas sebagai ketidakpedulian terhadap hak orang lain di ruang publik,” jelasnya. Jihad sebagai Etos Kerja Superior Dalam ceramahnya, Nazar mengurai makna jihad dalam perspektif modern. Jihad dimaknai sebagai badzlul juhdi—ikhtiar maksimal dalam bekerja dan berkarya. Muslim yang berpuasa, menurutnya, harus memiliki etos kerja superior, solutif, dan inovatif agar tidak sekadar menjadi konsumen peradaban, tetapi juga produsen kebudayaan yang disegani. “Bangsa yang unggul adalah bangsa yang di dalam kesehariannya selalu berpikir untuk melakukan perubahan sedapat mungkin, perubahan yang membawa kebaikan, perubahan yang memberi dampak kemajuan dan membesarkan hati semua orang,” tuturnya. Menutup ceramah, Nazar berharap Ramadan menjadi gerakan kolektif di lingkungan kampus. UMM diharapkan tidak hanya melahirkan insan saleh secara ritual, tetapi juga saleh secara sosial dan intelektual, serta mampu menghadirkan solusi konkret bagi persoalan bangsa. “Marilah kita jadikan titik berpikir kita bagaimana mewujudkan the society of Ulul Albab, masyarakat yang dipenuhi keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik dan memberikan kemajuan bagi lingkungannya,” pungkasnya. (**) Pewarta: Rendika Rakita Dewa Editor: Doi Nuri
CommuniAction di Malang, Mahasiswa Diajak Jadi Garda Pelindung Anak di Ruang Digital
VIVA Jakarta –Isu perlindungan anak di ruang digital menjadi sorotan dalam gelaran CommuniAction seri Malang yang diinisiasi Direktorat Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media (KPM), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi memadati forum diskusi bertema “Anak di Dunia Digital: Aman atau Sekadar Diawasi?” yang digelar di Kota Malang, Kamis 12 Februari 2026. Antusiasme peserta terlihat dari respons positif terhadap forum literasi digital tersebut. Farah, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), mengaku mendapatkan perspektif baru. “Sangat bermanfaat. Selain menambah wawasan mengenai ruang digital seperti pembuatan konten dan penggunaan Artificial Intelligence (AI), kami juga belajar tentang berbagai risiko yang dapat muncul jika teknologi digunakan tidak semestinya,” ujarnya. Senada, Zizi menilai langkah pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) sudah tepat. “Di media sosial, anak-anak sudah terpapar tayangan yang tidak sesuai dengan usia mereka. Hal itu berbahaya karena bisa memengaruhi kebiasaan, cara berbahasa, hingga lingkungan pertemanan,” katanya. Direktur Informasi Publik, Nursodik Gunarjo, menegaskan kegiatan ini bukan sekadar seremoni. Ia menyebut CommuniAction sebagai bagian dari gerakan nasional memperkuat ekosistem komunikasi publik menuju Indonesia Emas 2045. “Kegiatan ini merupakan upaya memperkuat peran Kementerian Komdigi sebagai penghubung dan penggerak dalam memfasilitasi peningkatan kualitas komunikasi publik,” tegasnya. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang, Tri Joko, turut mengingatkan mahasiswa agar bijak bermedia sosial. “Saring terlebih dahulu sebelum membagikan, karena banyak perkara yang ditangani kejaksaan berawal dari konten di media sosial,” kata Tri. Sementara itu, Child Protection Specialist UNICEF, Naning Puji Julianingsih, mengapresiasi fokus perlindungan anak. “Kolaborasi semacam ini sangat diperlukan,” ujarnya. Tenaga Ahli Ditjen KPM Kemkomdigi, Dwi Santoso atau Anto Motulz, mengingatkan etika dalam penggunaan AI. “AI memang mempermudah kerja termasuk pembuat konten kreator, namun harus tetap memperhatikan proses pembuatannya,” katanya. Kreator konten Hari Obbie pun menegaskan, “Masyarakat harus aware atau peduli dengan konten yang dibuat dan jangan asal mengejar viral.”
Cegah Konflik, KKN UMM Bangun Sistem Irigasi Kolaboratif untuk Desa
Tugusatu.com, MALANG—Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Kelompok 7 yang merespons ketimpangan distribusi air sawah di Desa Jambangan, Kabupaten Malang yang berpotensi memicu konflik agraria antarpetani dengan membangun pintu irigasi baru sebagai instrumen pengatur distribusi air agar lebih adil dan terkontrol, Selasa (10/2/2026) Koordinator program KKN, Rifdah Nuur Fauziyyah, menegaskan bahwa persoalan irigasi tidak bisa dipandang semata-mata sebagai isu teknis. “Distribusi air yang tidak terkontrol dapat memicu ketegangan antarpetani. Karena itu, solusi yang kami tawarkan bukan hanya membangun fisik pintu air, tetapi juga membangun kesepahaman bersama,” ujarnya. “Pembangunan ini berangkat dari kebutuhan riil warga. Kami tidak ingin hanya menjalankan program seremonial. Setelah observasi dan berdiskusi dengan petani, kami melihat persoalan utama ada pada pengaturan aliran air. Dari situ kami sepakat untuk fokus membangun pintu irigasi yang bisa digunakan bersama,” jelasnya. Program ini diawali dengan observasi lapangan dan diskusi intensif bersama warga serta perangkat desa. Hasilnya menunjukkan kebutuhan mendesak akan infrastruktur pengatur aliran air yang lebih presisi. Dari kajian tersebut, pembangunan pintu irigasi dipilih sebagai langkah prioritas. Proses pembangunan dilakukan secara kolaboratif. Mahasiswa menjadi pelaksana utama di lapangan, dibantu tenaga tukang serta dukungan pemerintah desa. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan sumber daya, sinergi tersebut mempercepat realisasi proyek. Fenomena krisis air irigasi sejatinya bukan persoalan lokal semata. Di berbagai wilayah Indonesia, distribusi air pertanian yang tidak merata kerap menjadi pemicu perselisihan hingga sengketa lahan berskala kecil. Minimnya infrastruktur pengatur air sering kali memperparah keadaan, terutama di tengah tantangan perubahan iklim dan ketidakpastian musim. Sementara itu, salah satu petani setempat mengungkapkan kondisi yang sempat terjadi sebelum adanya pintu irigasi baru. Ia menuturkan bahwa ketimpangan aliran air sudah beberapa kali memicu keluhan di kalangan petani. “Kadang sawah di bagian hulu kebanyakan air sampai meluap, sementara yang di bawah justru kering dan retak-retak. Kami sama-sama butuh air, tapi alirannya tidak teratur,” tuturnya. Menurutnya, situasi tersebut kerap menimbulkan rasa tidak nyaman antarpetani, meski belum sampai pada konflik terbuka. “Kalau dibiarkan terus, bisa bikin salah paham. Ada yang merasa didahulukan, ada yang merasa dirugikan. Padahal kami ini tetangga dan masih saudara,” tambahnya. Menurutnya, keberadaan pintu irigasi baru memberi harapan agar pembagian air lebih adil dan transparan. “Sekarang alirannya bisa diatur. Kami jadi lebih tenang karena ada kesepakatan bersama. Harapannya ke depan tidak ada lagi perdebatan soal air,” ujarnya. Langkah mahasiswa KKN UMM di Desa Jambangan membuktikan bahwa intervensi sederhana berbasis kebutuhan lokal dapat menjadi strategi mitigasi konflik agraria yang efektif. Melalui kolaborasi, riset terapan, dan pengabdian yang berdampak, UMM terus meneguhkan perannya sebagai kampus inovasi dan mandiri yang membangun kemandirian desa serta memperkuat ketahanan sosial di tengah tantangan krisis sumber daya yang kian kompleks.
Riset Dosen UMM Ungkap 8.000 Hoaks Vaksin, Infodemik Disebut Sama Bahayanya dengan Pandemi
Dosen Universitas Muhammadiyah Malang, Nasrullah, meraih gelar doktor di Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia lewat riset tentang model komunikasi pemerintah di media sosial untuk memitigasi infodemik. Penelitiannya menemukan lebih dari 8.000 hoaks vaksin dan menekankan pentingnya respons cepat serta ekosistem informasi positif. RIAUCERDAS.COM, MALANG – Gelombang disinformasi di media sosial kembali menjadi perhatian, terutama pada isu kesehatan dan kebijakan publik. Fenomena yang disebut sebagai infodemik ini menjadi fokus riset dosen Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Nasrullah, M.Si., Ph.D., yang mengantarkannya meraih gelar doktor di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Malaysia. Dalam disertasinya, Nasrullah meneliti model komunikasi publik pemerintah melalui media sosial atau Government Social Media (GSM) dalam meredam dampak infodemik, khususnya saat pandemi Covid-19. Ia menyoroti bagaimana arus hoaks vaksinasi mampu membentuk persepsi keliru hingga memicu penolakan terhadap program kesehatan nasional. “Riset saya berfokus pada resistensi publik terhadap program vaksinasi akibat hoaks di media sosial. Di era media sosial, infodemik sama bahayanya dengan pandemi itu sendiri,” kata Nasrullah dilansir dari situs UMM, Jumat (13/2/2026). Dalam temuannya, ia mengidentifikasi lebih dari 8.000 hoaks terkait vaksin yang beredar dengan pola dan sumber beragam. Narasi yang muncul tak hanya berupa klaim medis palsu, tetapi juga teori konspirasi hingga informasi yang dipelintir agar tampak ilmiah. “Hoaks vaksin diproduksi dengan berbagai pola. Ada yang memakai bahasa ilmiah semu, ada yang memanfaatkan emosi dan ketakutan publik,” ujarnya. Penelitian tersebut juga mengungkap bahwa polarisasi politik mempercepat penyebaran disinformasi. Pada masa pandemi, afiliasi politik memengaruhi cara publik menafsirkan pesan kesehatan pemerintah. “Kala itu stigma ‘cebong’ dan ‘kampret’ masih sangat kuat. Kelompok pro dan kontra kebijakan membaca isu vaksin bukan lagi sebagai isu kesehatan, tapi isu politik,” ungkapnya. Menurut Nasrullah, kondisi tersebut membuat komunikasi pemerintah tidak berjalan optimal karena harus menghadapi narasi tandingan yang masif. Rendahnya literasi informasi masyarakat juga dinilai memperbesar kerentanan terhadap konten menyesatkan. Sebagai solusi, ia merumuskan standar mitigasi komunikasi krisis yang mencakup langkah preventif dan reaktif. Pendekatan preventif dilakukan dengan membangun ekosistem informasi positif, sementara pendekatan reaktif melalui respons cepat terhadap hoaks yang beredar. “Saya menyebutnya model kultivasi ekosistem positif dan strategi pemadam kebakaran (firefighter strategy). Pemerintah harus punya sistem deteksi dini dan respons cepat agar hoaks tidak terlanjur dipercaya publik,” jelasnya. Ia menegaskan, meski pandemi telah mereda, ancaman infodemik tetap ada dan dapat muncul pada isu kebijakan baru, kesehatan, maupun teknologi. “Infodemik tidak pernah benar-benar selesai. Bentuknya saja yang berubah. Karena itu, kesiapan komunikasi digital pemerintah harus berkelanjutan,” tegasnya. Nasrullah juga mendorong kolaborasi multipihak, termasuk dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), guna memperkuat literasi digital masyarakat. Ia menilai pengelolaan informasi harus diposisikan sama pentingnya dengan penanganan medis dalam situasi krisis global. “Keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh kepercayaan dan pemahaman masyarakat. Tanpa komunikasi yang kuat, kebijakan terbaik pun bisa ditolak,” pungkasnya. (*)
Panen Terancam, KKN UMM Bangun Sistem Irigasi Kolaboratif untuk Desa
pwmu.co – Sebagai kampus inovasi dan mandiri, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) terus menghadirkan solusi nyata bagi persoalan masyarakat. Salah satunya terlihat dari langkah mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 7 yang merespons ketimpangan distribusi air sawah di Desa Jambangan, Kabupaten Malang persoalan yang bukan sekadar teknis, tetapi berpotensi memicu konflik agraria antarpetani. Ketika sebagian lahan kebanjiran dan lainnya justru mengering, mahasiswa UMM hadir membangun pintu irigasi baru pada Selasa (10/2/2026) sebagai instrumen pengatur distribusi air agar lebih adil dan terkontrol. Bagi warga Jambangan, pertanian adalah urat nadi ekonomi desa. Ketika distribusi air terganggu, yang terancam bukan hanya hasil panen, tetapi juga harmoni sosial. Dalam beberapa musim terakhir, ketidakseimbangan pasokan air mulai menimbulkan keluhan. Tanpa sistem pengaturan yang jelas, potensi konflik horizontal menjadi ancaman nyata. Koordinator program KKN, Rifdah Nuur Fauziyyah, menegaskan bahwa persoalan irigasi tidak bisa dipandang semata-mata sebagai isu teknis. “Distribusi air yang tidak terkontrol dapat memicu ketegangan antarpetani. Karena itu, solusi yang kami tawarkan bukan hanya membangun fisik pintu air, tetapi juga membangun kesepahaman bersama,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa pembangunan ini berangkat dari kebutuhan riil warga. “Kami tidak ingin hanya menjalankan program seremonial. Setelah observasi dan berdiskusi dengan petani, kami melihat persoalan utama ada pada pengaturan aliran air. Dari situ kami sepakat untuk fokus membangun pintu irigasi yang bisa digunakan bersama,” jelas Rifdah. Program ini diawali dengan observasi lapangan dan diskusi intensif bersama warga serta perangkat desa. Hasilnya menunjukkan kebutuhan mendesak akan infrastruktur pengatur aliran air yang lebih presisi. Dari kajian tersebut, pembangunan pintu irigasi dipilih sebagai langkah prioritas. Proses pembangunan dilakukan secara kolaboratif. Mahasiswa menjadi pelaksana utama di lapangan, dibantu tenaga tukang serta dukungan pemerintah desa. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan sumber daya, sinergi tersebut mempercepat realisasi proyek. Fenomena krisis air irigasi sejatinya bukan persoalan lokal semata. Di berbagai wilayah Indonesia, distribusi air pertanian yang tidak merata kerap menjadi pemicu perselisihan hingga sengketa lahan berskala kecil. Minimnya infrastruktur pengatur air sering kali memperparah keadaan, terutama di tengah tantangan perubahan iklim dan ketidakpastian musim. Sementara itu, salah satu petani setempat mengungkapkan kondisi yang sempat terjadi sebelum adanya pintu irigasi baru. Ia menuturkan bahwa ketimpangan aliran air sudah beberapa kali memicu keluhan di kalangan petani. “Kadang sawah di bagian hulu kebanyakan air sampai meluap, sementara yang di bawah justru kering dan retak-retak. Kami sama-sama butuh air, tapi alirannya tidak teratur,” tuturnya. Menurutnya, situasi tersebut kerap menimbulkan rasa tidak nyaman antarpetani, meski belum sampai pada konflik terbuka. “Kalau dibiarkan terus, bisa bikin salah paham. Ada yang merasa didahulukan, ada yang merasa dirugikan. Padahal kami ini tetangga dan masih saudara,” tambahnya. Ia mengaku keberadaan pintu irigasi baru memberi harapan agar pembagian air lebih adil dan transparan. “Sekarang alirannya bisa diatur. Kami jadi lebih tenang karena ada kesepakatan bersama. Harapannya ke depan tidak ada lagi perdebatan soal air,” ujarnya. Langkah mahasiswa KKN UMM di Desa Jambangan membuktikan bahwa intervensi sederhana berbasis kebutuhan lokal dapat menjadi strategi mitigasi konflik agraria yang efektif. Melalui kolaborasi, riset terapan, dan pengabdian yang berdampak, UMM terus meneguhkan perannya sebagai kampus inovasi dan mandiri yang membangun kemandirian desa serta memperkuat ketahanan sosial di tengah tantangan krisis sumber daya yang kian kompleks.(*) *) Penulis : Faqih Ahmad Wafir Rahman *) Editor : Zahrah Khairani Karim
