Ramadan Berkemajuan ala UMM: Dari Tilawah hingga Tadabbur, Menata Ulang Makna Hidup
MALANG| JATIMSATUNEWS.COM: Di tengah derasnya arus digital, banjir informasi, dan gaya hidup serba cepat yang kerap membuat manusia kehilangan arah, Ramadan hadir sebagai ruang jeda untuk kembali menata makna. Menjawab tantangan zaman tersebut, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menggaungkan semangat Ramadan Berkemajuan melalui kajian Tarhib Ramadan yang digelar pada Kamis, 12 Februari 2026, di Masjid AR. Fachruddin. Kegiatan ini menghadirkan Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammad Rofiq Mudzakkir, Lc., MA., Ph.D., sebagai narasumber utama, sekaligus mengajak sivitas akademika menjadikan Ramadan sebagai momentum refleksi menuju pribadi yang lebih bertakwa dan berilmu. Mengusung tema “Ramadan Berkemajuan: Menyiapkan Diri Menjadi yang Bertaqwa dan Berilmu.”, Rofiq menyoroti realitas manusia modern yang kerap terjebak dalam distraksi dan pengalihan fokus. Kesibukan duniawi serta derasnya arus teknologi, menurutnya, sering kali menjauhkan manusia dari tujuan hakiki penciptaannya. Ramadan, kata dia, hadir sebagai momentum emas untuk melakukan reorientasi diri. “Momen Ramadan sebenarnya adalah momen untuk kembali kepada siapa diri kita yang sebenarnya, yaitu hamba Allah yang tugasnya mencari rida-Nya,” tegasnya. Ia juga mengajak jamaah lebih peka membaca tanda-tanda kebesaran Allah melalui fenomena alam. Ibadah puasa, jelasnya, bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, melainkan melatih manusia memahami ritme waktu dari terbit fajar hingga terbenam matahari sebagai bagian dari keteraturan kosmis ciptaan Allah. Kesadaran terhadap ritme ini akan melahirkan kedisiplinan sekaligus memperdalam ketundukan spiritual. Salah satu poin menarik yang disampaikan Rofiq adalah keindahan diksi Al-Qur’an dalam menempatkan urgensi aktivitas manusia. Ia menjelaskan, ketika berbicara tentang mencari rezeki, Al-Qur’an menggunakan kata famsyu (berjalanlah). Namun, saat menyeru manusia menuju ampunan dan perlindungan Allah, diksi yang digunakan meningkat menjadi fafirru (berlarilah). “Al-Qur’an membedakan urgensi dengan sangat indah. Untuk urusan dunia cukup berjalan biasa, namun saat menuju Allah gunakanlah fafirru atau berlarilah kencang, karena ini adalah kondisi darurat untuk menyelamatkan jiwa kita,” ungkapnya. Lebih jauh, Rofiq mengingatkan agar interaksi dengan Al-Qur’an selama Ramadan tidak dilakukan secara parsial. Ia mengkritisi kecenderungan sebagian orang yang hanya mengejar target kuantitas bacaan (tilawah) tanpa memahami maknanya (tadabbur), atau sebaliknya terlalu fokus pada kajian tanpa membiasakan diri membaca secara rutin. Menurutnya, keduanya harus berjalan beriringan agar ibadah mencapai kualitas yang optimal. “Jangan dipilih salah satu. Dua-duanya harus dilakukan seimbang. Baca Al-Qur’an setiap hari minimal satu juz dan upayakan setiap hari ada ayat yang kita tadaburi maknanya agar meresap ke dalam hati,” pesannya. Sementara itu, Wakil Rektor I UMM, Prof. Akhsanul In’am, Ph.D., dalam sambutannya mengajak seluruh jamaah melakukan refleksi menyeluruh sebelum memasuki Ramadan. Dengan pendekatan manajerial “4M” (Memahami, Merencanakan, Melaksanakan, dan Mengevaluasi), ia menekankan bahwa ibadah perlu dirancang secara sadar dan terukur agar menghasilkan perubahan nyata. “Mari kita mengevaluasi apa yang kita lakukan dalam satu tahun terakhir, kemudian mengimplementasikan perbaikannya di bulan suci ini agar menjadi pribadi yang lebih bertakwa,” tuturnya. Melalui kegiatan Tarhib Ramadan ini, UMM kembali menegaskan perannya sebagai kampus yang tidak hanya berinovasi secara akademik, tetapi juga konsisten menghadirkan ruang-ruang penguatan spiritual. Sinergi antara keilmuan dan nilai-nilai keislaman menjadi fondasi penting dalam membentuk insan yang berilmu, berakhlak, dan berkemajuan.(*)
Perkuat Citra Pendidikan, Sekolah Muhammadiyah Bojonegoro Gelar Workshop Branding
Bojonegoro, (afederasi.com) – Sebanyak 128 pimpinan dan kepala sekolah Muhammadiyah se-Kabupaten Bojonegoro mengikuti Workshop Branding dan Marketing Sekolah Muhammadiyah yang digelar di Aula Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bojonegoro, Kamis (12/2/2026). Kegiatan ini menjadi tonggak strategis dalam memperkuat citra institusi pendidikan Islam di tengah disrupsi teknologi dan ketatnya persaingan antarlembaga pendidikan. Acara yang diinisiasi oleh Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Non Formal (PNF) Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) se-Bojonegoro ini dihadiri langsung oleh para kepala sekolah jenjang SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/MA/SMK Muhammadiyah. Tak hanya sebagai ajang pelatihan, workshop ini juga dirancang sebagai ruang kolaborasi untuk membangun ekosistem promosi berbasis digital yang inklusif dan berkelanjutan. Hadir membuka acara, Wakil Bupati Bojonegoro periode 2025–2030, Nurul Azizah, menyampaikan apresiasi atas langkah progresif Muhammadiyah dalam merespons era digital. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen penuh terhadap transformasi pendidikan. “Bojonegoro sangat peduli dengan pendidikan. Era digital menuntut kita beradaptasi, dan pemerintah siap memfasilitasi pelatihan pendukung. Kami tidak ingin ada satu pun anak usia sekolah di Bojonegoro yang putus sekolah,” tegasnya. Ketua PDM Bojonegoro, Drs. H. Suwito, M.Si., menyebut saat ini terdapat 63 sekolah Muhammadiyah di wilayahnya. Ia menggarisbawahi bahwa lembaga pendidikan tidak cukup hanya unggul secara akademik, tetapi juga harus mampu mengomunikasikan keunggulan tersebut ke publik. “Kita tidak boleh lagi bekerja secara konvensional. Anak didik kita adalah generasi digital native, maka pendekatan promosi sekolah juga harus melek teknologi,” ujarnya. Materi utama workshop disampaikan oleh Nurudin, dosen Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus mantan Kepala PMB UMM. Ia mengupas tuntas pentingnya strategi positioning dan brand awareness. “Sekolah Muhammadiyah harus berani bertanya: ingin dikenal sebagai apa? Unggulan akademik, sekolah karakter, atau berbasis riset? Itu harus diposisikan sejak awal. Media sosial sekarang bukan pelengkap, tapi ujung tombak promosi,” jelas Nurudin. Sementara itu, Ketua Tim Pengabdian UMM, M. Himawan Sutanto, memperkenalkan pendekatan User Generated Content (UGC) sebagai strategi promosi kekinian. Menurutnya, promosi pendidikan tidak lagi bisa mengandalkan metode konvensional seperti spanduk dan brosur semata. “Semua elemen sekolah—guru, staf, hingga siswa—bisa menjadi kontributor konten. Tulisan, foto, atau video sederhana yang autentik justru lebih dipercaya publik,” paparnya. Peserta tampak antusias mengikuti sesi praktik pembuatan konten dan strategi distribusi digital. PDM Bojonegoro berencana menindaklanjuti kegiatan ini dengan pelatihan lanjutan guna memastikan implementasi branding digital berjalan berkelanjutan. Workshop ini merupakan hasil kerja sama antara Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan PDM Bojonegoro. Acara berlangsung satu hari dengan metode hybrid training, mencakup pemaparan materi, studi kasus, dan pendampingan teknis pembuatan konten promosi. (san)
Dari Kampus Inovasi, UMM Lahirkan Model Literasi Konstitusi untuk Perkuat Demokrasi Nasional
MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Kesadaran berkonstitusi menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat. Di tengah arus informasi yang kian deras, kemampuan memahami konstitusi tidak lagi cukup sebatas menghafal pasal-pasal, tetapi harus tumbuh menjadi kesadaran dalam sikap dan perilaku warga negara. Berangkat dari kegelisahan tersebut, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kembali menegaskan perannya sebagai kampus inovasi dan mandiri melalui penelitian dosen Bidang Keahlian Pendidikan Konstitusi, Dr. Moh. Wahyu Kurniawan, M.Pd. Sebagai kampus inovasi dan mandiri, UMM konsisten mendorong lahirnya riset-riset strategis yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga relevan dengan kebutuhan bangsa. Kemandirian tersebut tercermin dalam keberanian mengembangkan model keilmuan yang kontekstual, adaptif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam penelitiannya, Wahyu mengembangkan Model Literasi Konstitusi yang dirancang khusus untuk konteks Indonesia. Riset ini lahir dari realitas bahwa tingkat literasi konstitusi masyarakat masih tergolong rendah, padahal konstitusi merupakan rujukan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Wahyu, pemahaman konstitusi tidak boleh berhenti pada aspek kognitif semata, tetapi harus tercermin dalam kesadaran bertindak sebagai warga negara yang demokratis. “Konstitusi adalah dasar hidup bersama, sehingga setiap warga negara wajib memahami dan menjadikannya pedoman dalam bersikap,” ujarnya kepada Tim Humas UMM pada 11 Februari lalu. Melalui kajian komparatif internasional, Wahyu menemukan bahwa sejumlah negara telah memiliki klasifikasi dan tingkatan literasi konstitusi yang terukur. Sementara itu, Indonesia dinilai belum memiliki model yang sesuai dengan karakter sosial, budaya, dan historisnya. Celah inilah yang kemudian dijawab melalui penelitian berbasis Research and Development (R&D) dengan pendekatan mixed method yang memadukan riset kualitatif deskriptif dan kuantitatif. Hasil penelitian tersebut melahirkan Model Literasi Konstitusi versi Indonesia yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran di jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Model ini dirancang untuk membentuk peserta didik yang kritis, reflektif, dan solutif. Mereka tidak hanya dilatih memahami konstitusi, tetapi juga mampu menilai kebijakan publik secara rasional serta memberikan masukan yang konstruktif. “Literasi konstitusi harus menumbuhkan keberanian berpikir kritis, bukan sekadar patuh tanpa pemahaman,” tegasnya. Keunggulan riset ini tidak berhenti pada ranah akademik. Temuan disertasi Wahyu telah ditindaklanjuti dalam bentuk policy brief yang memuat rekomendasi kebijakan pendidikan. Langkah ini menunjukkan komitmen UMM dalam mendorong riset yang berdampak langsung pada perumusan kebijakan dan praktik pendidikan nasional. Hal tersebut sekaligus memperkuat posisi UMM sebagai kampus mandiri yang tidak bergantung pada arus wacana global, melainkan mampu melahirkan gagasan autentik berbasis kebutuhan Indonesia. Wahyu menilai, pendidikan konstitusi memiliki peran strategis dalam membangun budaya demokrasi yang sehat. Melalui model literasi yang dikembangkan, generasi muda diharapkan tidak tumbuh menjadi warga negara yang pasif, melainkan mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara cerdas dan bertanggung jawab. Kesadaran berkonstitusi diposisikan sebagai modal utama untuk menjaga keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara. “Riset akademik tidak boleh berhenti di rak perpustakaan, tetapi harus hadir untuk menjawab persoalan masyarakat,” ungkapnya. Melalui penelitian ini, UMM kembali menunjukkan jati dirinya sebagai kampus yang mengintegrasikan keilmuan, nilai, dan pengabdian. Sebagai kampus inovasi dan mandiri, UMM terus menghadirkan pembaruan yang tidak hanya menjawab tantangan zaman, tetapi juga memberikan harapan baru bagi penguatan demokrasi Indonesia. Model Literasi Konstitusi yang dihasilkan menjadi bukti bahwa riset dosen UMM tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga berkontribusi nyata dalam memperkuat fondasi demokrasi nasional.(*)
Atasi Ketimpangan Air Sawah, Mahasiswa KKN UMM Hadirkan Sistem Irigasi Kolaboratif
MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Sebagai kampus inovasi dan mandiri, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) terus menghadirkan solusi nyata bagi persoalan masyarakat. Salah satunya terlihat dari langkah mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 7 yang merespons ketimpangan distribusi air sawah di Desa Jambangan, Kabupaten Malang persoalan yang bukan sekadar teknis, tetapi berpotensi memicu konflik agraria antarpetani. Ketika sebagian lahan kebanjiran dan lainnya justru mengering, mahasiswa UMM hadir membangun pintu irigasi baru pada Selasa (10/2/2026) sebagai instrumen pengatur distribusi air agar lebih adil dan terkontrol. Bagi warga Jambangan, pertanian adalah urat nadi ekonomi desa. Ketika distribusi air terganggu, yang terancam bukan hanya hasil panen, tetapi juga harmoni sosial. Dalam beberapa musim terakhir, ketidakseimbangan pasokan air mulai menimbulkan keluhan. Tanpa sistem pengaturan yang jelas, potensi konflik horizontal menjadi ancaman nyata. Koordinator program KKN, Rifdah Nuur Fauziyyah, menegaskan bahwa persoalan irigasi tidak bisa dipandang semata-mata sebagai isu teknis. “Distribusi air yang tidak terkontrol dapat memicu ketegangan antarpetani. Karena itu, solusi yang kami tawarkan bukan hanya membangun fisik pintu air, tetapi juga membangun kesepahaman bersama,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa pembangunan ini berangkat dari kebutuhan riil warga. “Kami tidak ingin hanya menjalankan program seremonial. Setelah observasi dan berdiskusi dengan petani, kami melihat persoalan utama ada pada pengaturan aliran air. Dari situ kami sepakat untuk fokus membangun pintu irigasi yang bisa digunakan bersama,” jelas Rifdah. Program ini diawali dengan observasi lapangan dan diskusi intensif bersama warga serta perangkat desa. Hasilnya menunjukkan kebutuhan mendesak akan infrastruktur pengatur aliran air yang lebih presisi. Dari kajian tersebut, pembangunan pintu irigasi dipilih sebagai langkah prioritas. Proses pembangunan dilakukan secara kolaboratif. Mahasiswa menjadi pelaksana utama di lapangan, dibantu tenaga tukang serta dukungan pemerintah desa. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan sumber daya, sinergi tersebut mempercepat realisasi proyek. Fenomena krisis air irigasi sejatinya bukan persoalan lokal semata. Di berbagai wilayah Indonesia, distribusi air pertanian yang tidak merata kerap menjadi pemicu perselisihan hingga sengketa lahan berskala kecil. Minimnya infrastruktur pengatur air sering kali memperparah keadaan, terutama di tengah tantangan perubahan iklim dan ketidakpastian musim. Sementara itu, salah satu petani setempat mengungkapkan kondisi yang sempat terjadi sebelum adanya pintu irigasi baru. Ia menuturkan bahwa ketimpangan aliran air sudah beberapa kali memicu keluhan di kalangan petani. “Kadang sawah di bagian hulu kebanyakan air sampai meluap, sementara yang di bawah justru kering dan retak-retak. Kami sama-sama butuh air, tapi alirannya tidak teratur,” tuturnya. Menurutnya, situasi tersebut kerap menimbulkan rasa tidak nyaman antarpetani, meski belum sampai pada konflik terbuka. “Kalau dibiarkan terus, bisa bikin salah paham. Ada yang merasa didahulukan, ada yang merasa dirugikan. Padahal kami ini tetangga dan masih saudara,” tambahnya. Ia mengaku keberadaan pintu irigasi baru memberi harapan agar pembagian air lebih adil dan transparan. “Sekarang alirannya bisa diatur. Kami jadi lebih tenang karena ada kesepakatan bersama. Harapannya ke depan tidak ada lagi perdebatan soal air,” ujarnya. Langkah mahasiswa KKN UMM di Desa Jambangan membuktikan bahwa intervensi sederhana berbasis kebutuhan lokal dapat menjadi strategi mitigasi konflik agraria yang efektif. Melalui kolaborasi, riset terapan, dan pengabdian yang berdampak, UMM terus meneguhkan perannya sebagai kampus inovasi dan mandiri yang membangun kemandirian desa serta memperkuat ketahanan sosial di tengah tantangan krisis sumber daya yang kian kompleks.(*)
[Siaran Pers] CommuniAction Malang: Generasi Muda Siap Kawal Pelindungan Anak di Ruang Digital
infopublik – Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Malang antusias menghadiri kegiatan CommuniAction yang diselenggarakan Direktorat Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media (KPM), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Dengan mengusung tema “Anak di Dunia Digital: Aman atau Sekadar Diawasi?”, para mahasiswa berkesempatan berdiskusi langsung dengan narasumber yang kompeten di bidang digital. Kegiatan itu menjadi ruang pertukaran gagasan sekaligus peningkatan literasi digital di kalangan generasi muda. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya respons positif terhadap penyelenggaraan acara. Salah satu mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Farah, menilai kegiatan ini memberikan wawasan baru terkait pemanfaatan ruang digital secara bijak. “Sangat bermanfaat. Selain menambah wawasan mengenai ruang digital seperti pembuatan konten dan penggunaan Artificial Intelligence (AI), kami juga belajar tentang berbagai risiko yang dapat muncul jika teknologi digunakan tidak semestinya,” ujar Farah usai kegiatan kepada InfoPublik di Kota Malang, Jawa Timur pada Kamis (12/01/2026). Mahasiswi Jurusan Komunikasi tersebut menilai bahwa seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, pengawasan juga perlu diperkuat. Hal itu tidak hanya untuk mencegah tindakan kriminal, tetapi juga melindungi generasi muda dari penyalahgunaan teknologi digital. Selain Farah, mahasiswi UMM lainnya, Zizi, mengungkapkan bahwa langkah pemerintah melalui Kementerian Komdigi dalam menyusun regulasi pelindungan anak di ruang digital yakni Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) sudah tepat. Menurutnya, kebijakan tersebut penting di tengah berbagai persoalan yang muncul terkait anak dan internet. “Di media sosial, anak-anak sudah terpapar tayangan yang tidak sesuai dengan usia mereka. Hal itu berbahaya karena bisa memengaruhi kebiasaan, cara berbahasa, hingga lingkungan pertemanan,” ujar Zizi. CommuniAction seri Malang yang dihadiri sekitar 300 peserta dari kalangan mahasiswa, generasi muda, perwakilan KL hingga organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Malang itu, merupakan platform sinergi, kolaborasi, dan aksi nyata yang menyatukan tiga elemen komunikasi publik pemerintah: Media Monitoring (FoMo), Pemberdayaan Komunitas (IGID Goes to Campus), dan Penguatan Konten Kreatif (SOHIB Berkelas). Saat membuka acara, Direktur Informasi Publik, Nursodik Gunarjo, mengatakan kegiatan ini dirancang untuk memperkuat komunikasi publik terkait perlindungan anak berbasis data, responsif, dan berdampak di tengah dinamika isu digital yang terus berkembang. “Kegiatan ini merupakan upaya memperkuat peran Kementerian Komdigi sebagai penghubung dan penggerak dalam memfasilitasi peningkatan kualitas komunikasi publik antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, komunitas, hingga generasi muda,” tegas Nursodik. CommuniAction, lanjutnya, bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari gerakan nasional untuk memperkuat ekosistem komunikasi publik Indonesia, khususnya dalam isu perlindungan anak di ruang digital. “Inilah kontribusi kita bersama menuju Indonesia Emas 2045: sebuah Indonesia yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga dewasa dalam berkomunikasi,” pungkas Nursodik Gunarjo. CommuniAction kali ini menghadirkan narasumber Tenaga Ahli Ditjen Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Dwi Santoso atau akrab dipanggil Bang Anto Motulz. Selain kreator lintas bidang, Motulz juga aktif mengeksplorasi teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) untuk mengembangkan strategi komunikasi dan produksi konten digital. Kemudian Reza A. Maulana, Praktisi Public Relations yang memiliki pengalaman kuat dalam membangun strategi komunikasi berbasis riset dan monitoring isu publik. Selain itu ada Naning Puji Julianingsih, Child Protection Specialist UNICEF, seorang aktivis dalam program-program pelindungan anak di Indonesia. Ia aktif mengampanyekan perlindungan anak dari kekerasan, pengasuhan positif, serta pentingnya reunifikasi keluarga bagi anak. Hadir pula Hari Obbie, seorang Content Creator yang memiliki Certifed AI Trainer. Ia juga aktif sebagai Social Media Agency serta Pengajar Thematic Academy dan Digital Talent Scholarship (DTS) Kementerian Komdigi. Buatlah Konten yang Bertanggung Jawab Kemkomdigi mendorong generasi muda untuk memanfaatkan ruang digital secara positif, kreatif, dan bertanggung jawab, sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pelindungan anak di ruang digital. Dorongan Kemkomdigi itu sejalan dengan apa yang disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Malang, Tri Joko, yang hadir mewakili Wali Kota Malang. Tri Joko menyampaikan bahwa digitalisasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, khususnya bagi generasi muda. Ia menjelaskan berbagai kasus seperti perundungan (bullying), penyebaran konten negatif, hingga pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kerap berawal dari aktivitas di media sosial yang tidak disaring dengan baik. Menurutnya, dalam Pasal 27 UU ITE telah diatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya konten bermuatan negatif, termasuk konten asusila, perjudian, kekerasan, maupun perundungan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berujung pada sanksi pidana. Tri mengingatkan agar mahasiswa berhati-hati dalam mengunggah, membagikan, atau meneruskan informasi. “Saring terlebih dahulu sebelum membagikan, karena banyak perkara yang ditangani kejaksaan berawal dari konten di media sosial,” kata Tri. Child Protection Specialist UNICEF, Naning Puji Julianingsih, narasumber pertama dalam paparannya menyoroti tingginya intensitas interaksi anak dengan internet. Rata-rata anak mengakses internet selama 5,4 jam per hari, dan 70 persen di antaranya memiliki lebih dari satu akun media sosial. Karena itu, pihaknya juga sangat mengapresiasi kegiatan CommuniAction yang digelar Kementerian Komdigi dengan fokus pada tema pelindungan anak. Apalagi lewat segmentasi perserta generasi muda, diharapkan turut menjadi agen pelindungan anak di dunia digital. “Kolaborasi semacam ini sangat diperlukan. Para mahasiswa atau generasi muda tentu saat ini mungkin punya adik-adik dan ke depan kan akan menjadi orang tua, nah literasi digital semacam ini penting agar konten yang dibuat tetap bertanggung jawab sesuai aturan,” kata Naning. Praktisi Public Relations (PR), Reza A. Maulana, mengingatkan partisipasi aktif masyarakat merupakan faktor krusial dalam mewujudkan pelindungan anak di ruang digital, seperti diamanatkan dalam PP Tunas. Menurut Reza Maulana, kehadiran negara melalui regulasi seperti PP Tunas menjadi fondasi yang penting, terlebih mengingat tingginya angka kasus pornografi anak yang mencapai 5,5 juta kasus di Indonesia. “Pendampingan terhadap anak serta tanggung jawab dari platform digital juga diperlukan supaya anak-anak benar-benar terlindungi di ruang digital,” ujarnya. Sementara Kreator Konten Hari Obbie mengimbau masyarakat untuk mewaspadai perundungan siber (cyber bullying) serta tidak asal mengejar popularitas saat membuat konten di media digital, sehingga bisa terhindar dari konsekuensi hukum jika melanggar karena membuat konten yang tidak bertanggung jawab. “Masyarakat harus aware atau peduli dengan konten yang dibuat dan jangan asal mengejar viral. Itulah pentingnya produksi kontan yang bertanggung jawab,” kata Hari. Ia menegaskan, praktik perundungan di ruang digital berdampak serius terhadap kondisi kejiwaan korban. Oleh karena itu, pembuat konten diminta lebih berhati-hati dalam memproduksi dan menyebarluaskan materi digital. Tenaga Ahli Ditjen KPM Kemkomdigi, Dwi Santoso atau Anto Motulz, menegaskan pembuatan konten berbasis kecerdasan buatan (AI)
Workshop Branding Sekolah Muhammadiyah Bojonegoro Fokuskan Penguatan Promosi Digital
BOJONEGORO, Suara Muhammadiyah – Sebanyak 128 pimpinan dan kepala sekolah Muhammadiyah se-Kabupaten Bojonegoro mengikuti Workshop Branding dan Marketing Sekolah Muhammadiyah yang digelar di Aula Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Bojonegoro, Rabu (12/2/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat citra sekolah sekaligus menjawab tantangan promosi pendidikan di era digital. Workshop tersebut diikuti Ketua dan Sekretaris Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Non Formal (PNF) Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM), serta para kepala SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/MA/SMK Muhammadiyah. Tujuannya membangun reputasi sekolah agar semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim pengabdian masyarakat Universitas Muhammadiyah Makang (UMM) dengan PDM kabupaten Bojonegoro. Acara dibuka Wakil Bupati Bojonegoro periode 2025–2030, Nurul Azizah. Dalam sambutannya ia menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan pendidikan. “Bojonegoro sangat peduli dengan pendidikan, apalagi sekarang era digital. Digitalisasi itu penting dan wajib. Pemerintah siap memfasilitasi pelatihan-pelatihan pendukung. Di Bojonegoro tidak boleh ada anak usia sekolah yang putus sekolah,” ujarnya. Ketua PDM Kabupaten Bojonegoro, Drs. H. Suwito, M.Si., menambahkan bahwa perubahan zaman menuntut sekolah beradaptasi. Saat ini terdapat 63 sekolah Muhammadiyah di Bojonegoro yang perlu mulai serius menggarap branding digital. Menurutnya, mendidik anak harus selaras dengan perkembangan teknologi. Materi utama disampaikan Nurudin, dosen Universitas Muhammadiyah Malang, yang mengulas strategi branding dan positioning. Ia menekankan branding bukan sekadar kebutuhan jangka pendek. “Sekolah Muhammadiyah tidak cukup hanya baik, tetapi juga harus dikenal, dipercaya, dan dipilih. Sekolah mau dikenal sebagai apa. Apakah unggulan, berkarakter, atau akademis. Itu harus mulai diposisikan. Media sosial sekarang tidak bisa dianggap remeh,” tutur mantan Kepala Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UMM itu. Sementara itu, Ketua Tim Pengabdian, M. Himawan Sutanto, memaparkan pentingnya User Generated Content (UGC). Ia menjelaskan promosi modern harus memadukan pendekatan langsung (below the line) dan publikasi massal (above the line). “Promosi tidak bisa lagi cara kuno saja. Semua guru, karyawan, bahkan siswa bisa ikut membuat konten. Tulisan, foto, atau video. Semua untuk kepentingan sekolah,” jelasnya. Antusiasme peserta terlihat sepanjang sesi pelatihan dan pendampingan pembuatan UGC. Fakta menarik, promosi kini bukan hanya tugas tim media, tetapi tanggung jawab bersama sebagai bentuk promosi terintegrasi. PDM Bojonegoro pun berencana menindaklanjuti kegiatan ini dengan pelatihan lanjutan agar branding digital sekolah Muhammadiyah semakin kuat dan berkelanjutan.
Keikutsertaan Bersyarat, Jalan Tengah Indonesia di Board of Peace
KLIKMU.CO — Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong diskursus akademik yang relevan dengan dinamika global melalui Roundtable Discussion bertajuk Menimbang Posisi Indonesia dalam Board of Peace. Kegiatan kolaborasi Program Studi Hubungan Internasional (HI) dan Pusat Studi Islam Berkemajuan (PSIB) UMM ini digelar di Laboratorium HI Basement GKB IV UMM, Senin (9/2/2026) siang. Diskusi menghadirkan dua narasumber, yakni Dion Maulana Prasetyo PhD, pakar politik luar negeri Indonesia sekaligus dosen HI UMM, serta Prof Gonda Yumitro PhD, pakar dunia Islam yang juga Kepala PSIB UMM. Acara dimoderatori Inda Annisya Rahmat, mahasiswa HI UMM, dan diikuti sekitar 70 peserta. Fokus utama diskusi adalah respons Indonesia terhadap inisiatif damai Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Januari 2026. Prof Gonda menegaskan bahwa Indonesia memiliki daya tawar unik sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Namun, langkah diplomasi harus ditempuh secara hati-hati agar tidak memecah solidaritas Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). “Indonesia harus memosisikan diri sebagai jembatan, bukan sekadar pengikut. Dalam tataran BoP, kita tidak bisa menolak mentah-mentah, namun juga tidak bisa menerima begitu saja. Solusinya adalah keikutsertaan bersyarat,” ujarnya. Dia menambahkan, Indonesia harus memastikan BoP bersifat komplementer, bukan menggantikan mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa. Transparansi roadmap rekonstruksi Gaza serta jaminan eksplisit atas kedaulatan Palestina menjadi syarat utama dukungan Indonesia. Pandangan tersebut diperkuat Dion Maulana Prasetyo. Menurutnya, prinsip politik luar negeri “Bebas Aktif” bukan berarti tanpa sikap, melainkan aktif memperjuangkan keadilan. “Kehadiran Indonesia di BoP harus dimanfaatkan untuk menyuarakan kepentingan rakyat Palestina. Jika syarat-syarat prinsipil tidak dipenuhi, Indonesia harus berani menarik diri demi menjaga integritas moral,” tegasnya. Edukasi Mahasiswa dan Aktivis Kampus Sementara itu, Sekretaris PSIB UMM Diki Wahyudi MP menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif kepada mahasiswa dan aktivis kampus mengenai dinamika politik luar negeri Indonesia, khususnya terkait isu Palestina. PSIB dan HI UMM mengundang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah serta berbagai lembaga intra kampus agar diskusi ini tidak hanya menjadi ruang akademik, tetapi juga menjadi pemantik kesadaran kritis generasi muda terhadap peran Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan Palestina. Kegiatan ini menegaskan posisi UMM sebagai kampus yang aktif menghadirkan ruang dialog strategis atas isu-isu global yang berdampak luas, khususnya bagi dunia Islam dan kemanusiaan. (Fal/AS)
Inovasi Mahasiswa UMM: Teknologi Inklusif untuk Tunanetra
MALANG (SurabayaPost.id) – Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kebutuhan akan inovasi yang inklusif semakin mendesak. Mahasiswa Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menjawab tantangan tersebut dengan mengembangkan solusi berbasis sensor ultrasonik untuk membantu mobilitas penyandang tunanetra. Naufal Adrien Atalla, mahasiswa Teknik Industri UMM, bersama timnya mengembangkan alat sensor getar yang dapat mendeteksi objek di sekitar pengguna dan menghasilkan umpan balik berupa getaran dengan intensitas berbeda sesuai jarak objek. “Proses pengembangan dilakukan secara kolaboratif oleh lima anggota kelompok, dengan fokus pada konsep hands-free dan biaya produksi yang relatif terjangkau,” ujar Naufal, Kamis (12/2/2026). Alat ini bekerja menggunakan sensor ultrasonik yang mampu mendeteksi objek di sekitar pengguna. Sensor tersebut menghasilkan umpan balik berupa getaran dengan intensitas berbeda sesuai jarak objek yang terdeteksi. Semakin dekat objek, semakin kuat getaran yang dihasilkan, sehingga pengguna dapat mengantisipasi rintangan tanpa harus menghentikan aktivitas. Prototipe alat tersebut telah dipresentasikan dalam IE EXPO 2026 dan memiliki potensi untuk terus dikembangkan, terutama pada aspek fungsi tambahan dan penyempurnaan desain. Dosen pembimbing, Dian Palupi Restuputri, menilai inovasi ini lahir dari kebutuhan nyata di masyarakat dan memiliki potensi penggunaan yang lebih luas. “Ke depan, produk ini berpotensi dikembangkan untuk berbagai kalangan, tidak hanya tunanetra dan lansia, tetapi juga anak-anak, tergantung kebutuhan pasar,” ujarnya. Dengan penyempurnaan tersebut, inovasi ini diharapkan tidak hanya berhenti sebagai proyek akademik, tetapi berkembang menjadi teknologi yang benar-benar bermanfaat bagi penyandang tunanetra. (lil).
Inovasi Jawab Inklusivitas, Mahasiswa UMM Ini Bikin Alat Sensor untuk Tunanetra
pwmu.co – Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kebutuhan akan inovasi yang inklusif semakin mendesak. Menjawab tantangan tersebut, mahasiswa Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menghadirkan solusi berbasis sensor ultrasonik untuk membantu mobilitas penyandang tunanetra.Inovasi ini menjadi bukti nyata komitmen UMM sebagai kampus inovasi dan mandiri yang mendorong karya mahasiswa tak berhenti di ruang kelas, tetapi berdampak langsung bagi masyarakat. Upaya menghadirkan teknologi yang lebih inklusif terus tumbuh dari ruang-ruang eksperimen mahasiswa. Salah satunya datang dari Naufal Adrien Atalla, mahasiswa Teknik Industri UMM angkatan 2023, yang bersama timnya mengembangkan alat sensor getar berbasis ultrasonik untuk membantu mobilitas penyandang tunanetra. Inovasi ini berawal dari proyek perkuliahan yang kemudian diarahkan menjadi solusi aplikatif dengan nilai sosial yang kuat. Gagasan awalnya tidak secara khusus ditujukan bagi penyandang disabilitas. Ide tersebut muncul dari proses diskusi kelompok dalam menyelesaikan tugas mata kuliah. Dari berbagai gagasan yang berkembang, tim kemudian memperdalam riset pada teknologi yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Pilihan akhirnya jatuh pada pengembangan alat bantu tunanetra setelah melihat kebutuhan akan sistem pendeteksi jarak yang lebih praktis dan responsif. “Proses pengembangan dilakukan secara kolaboratif oleh lima anggota kelompok, yakni saya sendiri, Dyandini Faradiba Putri, Mirza Zaky, Farrel Adrien, dan Chandra Adi. Setiap anggota berperan dalam merancang konsep, visualisasi produk, hingga menentukan komponen teknologi yang diperlukan. Kami juga memanfaatkan referensi dari internet serta berdiskusi dengan pihak yang lebih berpengalaman untuk memastikan sistem dapat berfungsi sesuai rencana,” ujar Naufal 10 Februari lalu pada Tim Humas UMM. Secara teknis, alat ini bekerja menggunakan sensor ultrasonik yang mampu mendeteksi objek di sekitar pengguna. Sensor tersebut menghasilkan umpan balik berupa getaran dengan intensitas berbeda sesuai jarak objek yang terdeteksi. Semakin dekat objek, semakin kuat getaran yang dihasilkan, sehingga pengguna dapat mengantisipasi rintangan tanpa harus menghentikan aktivitas. Konsep hands-free menjadi keunggulan utama karena memungkinkan pengguna menerima informasi jarak secara cepat tanpa kontak langsung, dengan biaya produksi yang relatif terjangkau. “Tantangan terbesar dalam pembuatannya ada pada bagian pemrograman. Sistem sensor dan getaran harus dirancang sedemikian rupa agar bekerja presisi sesuai harapan,” tambahnya. Prototipe alat tersebut telah dipresentasikan dalam IE EXPO 2026 yang diselenggarakan Jurusan Teknik Industri UMM. Respons para juri menunjukkan produk ini memiliki potensi untuk terus dikembangkan, terutama pada aspek fungsi tambahan dan penyempurnaan desain. Meski belum diuji langsung oleh penyandang tunanetra, alat ini telah melalui uji internal untuk menilai kenyamanan penggunaan, termasuk evaluasi ukuran komponen yang masih relatif besar. “Menurut saya, alat ini tidak untuk menggantikan tongkat konvensional, melainkan melengkapinya. Keunggulannya ada pada fitur hands-free dan peringatan dini, sehingga pengguna dapat mengetahui adanya halangan dari jarak tertentu sebelum terjadi benturan,” jelas Naufal. Ke depan, pengembangan difokuskan pada perancangan ulang bentuk fisik agar lebih ringkas, estetis, dan nyaman digunakan dalam jangka panjang. Salah satu prioritas utama adalah memperkecil komponen utama yang masih berbentuk kotak besar agar perangkat dapat dikembangkan menjadi wearable device yang lebih praktis. Dengan penyempurnaan tersebut, inovasi ini diharapkan tidak hanya berhenti sebagai proyek akademik, tetapi berkembang menjadi teknologi yang benar-benar bermanfaat bagi penyandang tunanetra. Sementara itu, Dosen pembimbing, Dian Palupi Restuputri, S.T., M.T., menilai inovasi ini lahir dari kebutuhan nyata di masyarakat dan memiliki potensi penggunaan yang lebih luas. Menurutnya, produk serupa masih jarang ditemukan, terutama yang menyasar kebutuhan spesifik tunanetra dan lansia, sehingga perlu didorong agar tidak berhenti pada tahap prototipe. “Saya berharap adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk universitas dan pemerintah, terutama dalam hal pembiayaan dan pengembangan lanjutan. Ke depan, produk ini berpotensi dikembangkan untuk berbagai kalangan, tidak hanya tunanetra dan lansia, tetapi juga anak-anak, tergantung kebutuhan pasar. Jika respons masyarakat tinggi, saya optimistis produk ini bisa diproduksi secara massal,” ujarnya. Melalui inovasi seperti ini, UMM menegaskan komitmennya sebagai kampus inovasi dan mandiri yang mendorong kolaborasi riset, kewirausahaan berbasis teknologi, serta kebermanfaatan sosial. Dari ruang kelas menuju solusi nyata, karya mahasiswa UMM terus bergerak menjawab tantangan zaman.(*) *) Penulis : Faqih Ahmad Wafir Rahman *) Editor : Zahrah Khairani Karim
Riset Info Hoaks Soal Covid, Dosen UMM Raih Doktor di UPSI Malaysia
MALANG POST – Bayangkan jika informasi bohong (hoaks) bisa lebih mematikan daripada virus itu sendiri. Di era digital, “infodemik” ledakan informasi yang tidak akurat dan menyesatkan kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya arus disinformasi di media sosial, terutama terkait isu kesehatan, kebijakan publik dan teknologi. Situasi ini mengingatkan pada masa pandemi Covid-19, ketika banjir hoaks memicu resistensi publik terhadap program pemerintah. Fenomena tersebut menjadi fokus riset Nasrullah, M.Si., Ph.D. dosen Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), yang mengantarkannya meraih gelar doktor di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Malaysia. Melalui disertasinya, Nasrullah sapaan akrabnya meneliti model komunikasi publik pemerintah melalui media sosial atau Government Social Media (GSM) dalam memitigasi infodemik. Penelitiannya menyoroti bagaimana hoaks seputar vaksinasi mampu membentuk persepsi keliru, memicu penolakan, serta melemahkan efektivitas program kesehatan nasional. “Riset saya berfokus pada resistensi publik terhadap program vaksinasi akibat hoaks di media sosial. Di era media sosial, infodemik sama bahayanya dengan pandemi itu sendiri,” kata Nasrullah kepada Tim Humas UMM, 9 Februari. Ia menegaskan bahwa pengendalian arus disinformasi tidak bisa dilakukan secara sporadis, melainkan harus dipimpin oleh otoritas yang memiliki legitimasi komunikasi publik. Dalam temuannya, ia mengidentifikasi lebih dari 8.000 hoaks terkait vaksin yang beredar dengan pola dan sumber yang beragam. Narasi yang muncul tidak hanya berupa klaim medis palsu, tetapi juga teori konspirasi dan potongan informasi yang dipelintir sehingga tampak meyakinkan. “Hoaks vaksin diproduksi dengan berbagai pola. Ada yang memakai bahasa ilmiah semu, ada yang memanfaatkan emosi dan ketakutan publik,” ujarnya. Ia juga menemukan bahwa polarisasi politik mempercepat penyebaran disinformasi. Pada periode pandemi, perbedaan afiliasi membuat pesan kesehatan publik kerap ditafsirkan secara partisan dan memicu penolakan berbasis identitas kelompok. “Kala itu stigma ‘cebong’ dan ‘kampret’ masih sangat kuat. Kelompok pro dan kontra kebijakan membaca isu vaksin bukan lagi sebagai isu kesehatan, tapi isu politik,” ungkapnya. Menurutnya, kondisi tersebut membuat komunikasi pemerintah sempat tidak optimal karena harus menghadapi banjir hoaks dan narasi tandingan yang masif. Selain faktor politik, Nasrullah menilai rendahnya tingkat literasi informasi masyarakat menjadi tantangan utama. Kemampuan memilah dan memverifikasi informasi yang belum merata membuat publik rentan terpapar konten menyesatkan, termasuk pada berbagai isu viral terkini di ruang digital. Sebagai rekomendasi, ia merumuskan standar mitigasi komunikasi krisis bagi pemerintah, baik secara preventif maupun reaktif. Pendekatan preventif dilakukan dengan membangun ekosistem informasi positif, sementara pendekatan reaktif dijalankan melalui respons cepat saat hoaks muncul. “Saya menyebutnya model kultivasi ekosistem positif dan strategi pemadam kebakaran (firefighter strategy). Pemerintah harus punya sistem deteksi dini dan respons cepat agar hoaks tidak terlanjur dipercaya publik,” jelasnya. Meski pandemi telah mereda, ia menilai kesiapan Government Social Media tetap mendesak karena gelombang disinformasi dapat muncul sewaktu-waktu, termasuk pada isu kebijakan baru, kesehatan, dan teknologi. “Infodemik tidak pernah benar-benar selesai. Bentuknya saja yang berubah. Karena itu, kesiapan komunikasi digital pemerintah harus berkelanjutan,” tegasnya. Nasrullah juga menyoroti pentingnya kolaborasi multipihak, termasuk dengan lembaga pemeriksa fakta seperti Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), untuk memperkuat literasi digital publik. Menurutnya, pengelolaan informasi harus ditempatkan setara pentingnya dengan penanganan medis dalam menghadapi krisis global. “Keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh kepercayaan dan pemahaman masyarakat. Tanpa komunikasi yang kuat, kebijakan terbaik pun bisa ditolak,” pungkasnya.(*/M. Abd. Rachman. Rozzi-Januar Triwahyudi)
