.jpg)
(Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek, Nunuk Suryani (tengah) dan Direktur Eksekutif APCE UNESCO Prof Ignasius D.A. Sutapa (paling kiri) berfoto bersama pimpinan UMM dan guru yang dikukuhkan di Gedung Teater Dome UMM, Selasa (14/3) (ANTARA/HO/UMM/End)
Malang (ANTARA) - Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nunuk Suryani mengemukakan kurangnya ketersediaan guru di Indonesia menjadi salah satu permasalahan pendidikan di Tanah Air.
"Kurangnya ketersediaan guru saat ini, karena banyaknya guru yang akan pensiun," kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dijen GTK) Kemendikbudristek Dirjen Nunuk di sela pengukuhan 1.238 guru setelah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Gedung Teater Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Malang, Selasa.
Berdasarkan data tahun 2022, kata dia, menunjukkan kekurangan guru di Indonesia mencapai 781 ribu. Untuk mengatasi kekosongan atau kekurangan guru tersebut dengan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Nunuk juga menjelaskan tentang isu strategis pembangunan pendidikan nasional yang harus diselesaikan, terutama terkait layanan pendidikan yang belum merata dan kualitas pendidikan yang masih rendah. Menurut data, lanjutnya, ada 288 kecamatan di Indonesia yang tidak memiliki SMP dan 681 kecamatan yang tidak memiliki SMA.
Sementara itu, katanya, kualitas pendidikan dipengaruhi oleh kompetensi guru yang masih rendah dengan sebaran yang belum merata, serta tidak tersedianya metode penilaian hasil belajar yang ajek.
“Ditambah lagi dengan daya saing perguruan tinggi Indonesia yang masih lemah berdasarkan publikasi, inovasi, dan juga sitasi," ujarnya.
Baca juga: IGI : Mendikbud harus atasi masalah ketersediaan guru
Oleh karena itu, Nunuk menilai Indonesia memerlukan transformasi baru terkait pendidikan, bukan hanya untuk calon guru saja, namun juga untuk membuka cara pandang para guru, sehingga bisa menjawab target Sustainable Development Goals (SDGs).
Sementara itu Direktur Eksekutif APCE UNESCO Prof Ignasius DA Sutapa menjelaskan peran penting Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dalam menyiapkan guru profesional di era digital.
Menurutnya, pendidikan era digital ditandai dengan integrasi teknologi informasi dan komunikasi ke dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. Para siswa dan mengajar bisa dengan mudah mengakses sumber pengetahuan yang melimpah.
Kemudahan ini juga memberikan tantangan tersendiri, terutama kemampuan daya inovasi dan kolaborasi yang dapat menjadi modal penting dalam memajukan lembaga pendidikan. Hingga akhirnya bisa menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan dapat bersaing secara global.
“Cara pandang lama mengenai literasi dalam dunia pendidikan, yaitu membaca, menulis, dan menghitung, tidak lagi memadai. Para pendidik dan siswa didik harus memaknai literasi baru di era digital yang mencakup tiga hal yakni literasi data, kemampuan membaca dan menganalisis menggunakan informasi di dunia digital, serta literasi teknologi,” ujarnya.
Wakil Rektor I UMM Syamsul Arifin berharap ribuan guru yang baru dikukuhkan mampu merespons tantangan kebutuhan zaman. Ia berterima kasih kepada Kemendikbudristek yang telah memberikan kepercayaan pada UMM, utamanya pada FKIP Kampus Putih dalam upaya menyiapkan pendidik profesional masa depan. "Sekaligus berkontribusi menyiapkan SDM yang unggul untuk memajukan bangsa Indonesia," katanya.
Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2023
