Sejumlah mahasiswa membawa poster dan foto rekan mereka ketika menggelar aksi keprihatinan di depan kampus Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Senin (24/4). (ANTARA/Ari Bowo Sucipto)
Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah ormas Islam menilai perbuatan kriminal oleh organisasi yang menyebut dirinya Negara Islam Indonesia (NII) merupakan tindakan makar terhadap tegaknya NKRI, sehingga pemerintah harus bersikap tegas sesuai hukum yang berlaku.
"Kami menilai tindakan kriminal yang bertujuan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia merupakan tindakan makar terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam, Irfan Safrudin, kepada pers saat menyampaikan sejumlah butir pernyataan bersama ormas/lembaga Islam tingkat pusat di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta, Jumat.
Ormas/lembaga Islam yang ikut mengemukakan pendapat tersebut antara lain PP Muhammadiyah, PB Mathla`ul Anwar, PP Persatuan Islam, PP Al Irsyad Al Islamiyyah, PKPN-KAHMI, Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI), PB Pelajar Islam Indonesia, PP Syarikat Islam, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) serta DPP Satkar Ulama.
Menurutnya, ormas/lembaga menilai NII adalah gerakan yang dikembangkan sekelompok orang yang tidak memiliki dasar keagamaan Islam yang kuat dan tidak mendapat dukungan dari mayoritas umat Islam.
Karena itu, katanya, jika aparat keamanan dan pemerintah menangani dengan sungguh-sungguh seharusnya gerakan NII sudah tuntas dan tinggal sejarah.
"Kami sangat prihatin dengan berbagai perbuatan kriminal yang dilakukan oknum NII dan sangat bersimpati terhadap masyarakat yang menjadi korban tindakan kriminal baik yang berupa kerugian harta benda juga kehilangan anak dan anggota keluarga lainnya," katanya.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengatakan, eksistensi NII tidak terlepas dari sikap pemerintah dan aparat keamanan yang cenderung melakukan pembiaran, pengabaian dan pemeliharaan terhadap gerakan NII.
Menurut Din, meningkatnya gerakan NII tidak terlepas dari usaha politik tertentu yang secara sistematis memelihara dan mendukung eksistensinya demi kepentingan politik kekuasaan.
"Politisasi gerakan NII telah mendiskreditkan dan merusak citra politik umat Islam sebagai bagian yang terbesar bangsa Indonesia," kata Din.
Mengingat gerakan NII menimbulkan keresahan masyarakat, khususnya orang tua, Din mendesak pemerintah menangani gerakan NII secara tegas dan bersungguh-sungguh sesuai hukum yang berlaku.
Untuk menanggulani penyebaran NII, ormas/lembaga Islam bersedia bekerjasama dengan pemerintah dan aparat keamanan demi terciptanya tatanan kehidupan sosial yang damai, keutuhan NKRI dan persatuan serta kesatuan bangsa.
Pihaknya mengimbau kepada umat Islam meningkatkan pemahaman Islam yang komprehensif dan pengamalannya melalui usaha yang serius dan benar dalam memajukan pendidikan dan dakwah Islam.
"Umat Islam hendaknya tidak terpengaruh oleh usaha memecah belah persatuan melalui perdebatan publik yang menonjolkan perbedaan sikap dan pandangan di kalangan tokoh ormas/lembaga Islam," kata Din.
Ormas/lembaga Islam juga menilai tindakan kriminal oknum NII jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan sikap amanah, jujur, bertanggung jawab, serta mematuhi hukum.
(A025/A041)
Editor: Suryanto
