KOTA MALANG, SJP – Pemerintahan Prabowo Gibran menerapkan efisiensi anggaran. Tujuannya untuk mengurangi pengeluaran yang dianggap tidak mendukung pembangunan.
Salah seorang akademisi sekaligus dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Salahudin menyoroti kebijakan tersebut.
Menurutnya, efisiensi anggaran memang diperlukan. Namun perlu dilakukan secara selektif, agar tidak menghambat pembangunan nasional.
Salahudin menyebut, efisiensi anggaran memang baik untuk menghindari pemborosan. Namun, tidak seharusnya pemerintah memangkas anggaran di sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, penelitian, serta kajian strategis untuk pembangunan berkelanjutan.
“Efisiensi yang dilakukan seharusnya hanya menyasar pengeluaran administratif yang tidak berdampak langsung pada pembangunan," ungkapnya, Sabtu (22/2/2025).
Sementara itu, kata Salahudin, program strategis seperti pendidikan dan kesehatan justru harus mendapat dukungan penuh.
Kebijakan efisiensi ini kemungkinan besar bertujuan untuk mendukung program makan siang bergizi gratis (MBG) yang menjadi salah satu janji kampanye Prabowo Gibran.
Karena anggaran negara lebih diprioritaskan untuk program ini, sehingga sektor lain yang tak kalah penting justru terkena dampak efisiensi anggaran.
“Kebijakan ini berisiko menghambat percepatan pembangunan," ucap Salahudin.
Jika kementerian dan lembaga negara mengalami pemangkasan anggaran berlebihan, mereka tidak akan memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan program-program prioritas.
Dampaknya pasti sangat buruk. Kementerian akan kesulitan dalam menjalankan percepatan pembangunan karena keterbatasan sumber daya yang tersedia.
Menurutnya, efisiensi anggaran juga berkaitan dengan rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pembayaran utang negara yang semakin besar.
Salahudin menyarankan agar pemerintah melakukan pemetaan ulang terhadap program-program yang benar-benar membutuhkan efisiensi anggaran dan yang tidak.
Prabowo-Gibran perlu segera memastikan semua pejabat negara bekerja dengan baik dan menghindari keputusan yang tidak produktif. Seperti efisiensi anggaran yang berlebihan.
“Jangan sampai semua program terkena pemangkasan. Terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan jangka panjang,” pungkasnya. (*)
Editor: Ali Wafa
