Pemprov Jatim, Bhirawa.
Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memiliki langkah strategis dalam problematika penanganan sosial. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jatim Dra Restu Novi Widiani MM menjadi narasumber kuliah tamu nasional yang diselenggarakan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Sengkaling Convention Hall UMM Kec. Dau, Kab. Malang.
Orang nomor satu di lingkungan Dinsos Jatim itu memberikan paparan mengenai “Kompleksitas Masalah Sosial dan Problematika Penanganannya.” Novi menjelaskan, beberapa permasalahan sosial di Indonesia antara lain, kemiskinan, tingkat pendidikan yang cukup rendah dibandingkan negara lain, angka kriminalitas yang tinggi, pengangguran, penyalahgunaan narkoba, hingga kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Guna menangani permasalahan tersebut, Dinsos Provinsi Jatim memiliki langkah strategis. Pertama, meningkatkan kualitas program pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial. Kedua, menggali serta memberdayakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), juga memperluas dan memperkuat jaringan kerja dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Strategi tersebut diiringi dengan tiga arah kebijakan. Pertama, meningkatkan kualitas program perlindungan dan jaminan sosial yang dilakukan dengan percepatan penanganan kemiskinan di Jatim melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Plus dan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), serta perlindungan korban bencana alam dan bencana sosial. Kedua, meningkatkan kualitas program pemberdayaan sosial melalui pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai embrio usaha mikro.
“Ketiga, meningkatkan kualitas program pelayanan dan rehabilitasi sosial. Hal ini dilakukan dengan perlindungan, pelayanan, rehabilitasi sosial, dan pemberian bantuan stimulan bagi klien UPT dan luar UPT,” ungkap Novi.
Strategi dan arah kebijakan tersebut kemudian diejawantahkan ke dalam program-program prioritas. Di antaranya, PKH Plus, ASPD, KUBE, Administrasi Terpadu Manajemen (ATM) Pasung, Jatim Social Care, pembentukan shelter untuk perempuan dan anak korban kekerasan.
Kemudian juga ada rehabilitasi sosial dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) dalam panti, rehabilitasi sosial dasar PPKS dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), program kesejahteraan sosial anak integratif, dan penanganan bencana.
Sebagai upaya reformasi pelayanan publik yang berdampak, Dinsos Jatim memiliki sejumlah inovasi program. Bahkan, beberapa inovasi tersebut telah mendapatkan penghargaan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik), yakni, Jasa Layanan Netra (Janeta) Mobile Unit, Jangkauan Bina Karya Berdedikasi (Jangkar Besi), Program Wisata Edukasi Sosial Disabilitas Daksa (Pro Wes Difa), dan Belajar Orientasi Mobilitas bagi Disabilitas Netra dan Komunitas (Bombastis).
“Ini sesuai dengan arahan Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa, bahwa untuk menjawab tantangan zaman dibutuhkan IKI, yaitu Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi,” tegasnya. [rac.dre]
