Malang, - Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin menuding
presiden Susilo Bambang Yudhoyono mangkir dari amanat pemberantasan korupsi. Hal itu karena selama ini presiden dinilai telah membiarkan dugaan kasus-kasus korupsi yang terjadi di lembaga pemerintah.
"Presiden seperti mangkir, dan membiarkan korupsi merajalela," kata Din Syamsudin kepada detiksurabaya.com di Kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jl Raya Tlogomas, Jawa Timur, Sabtu (21/5/2011).
Din menyebut dugaan korupsi itu terjadi disejumlah kementerian seperti di Kementrian Agama, Perdagangan, Perhubungan, dan pemuda dan olahraga. Menurutnya, ancaman paling berbahaya saat ini adalah State Culture Corrouption.
"Yaitu korupsi yang dikelola dan direkayasa oleh badan negara," jelasnya.
Skandal korupsi itu kini tengah merajalela dan cenderung dibiarkan saja oleh pemerintah. Din meminta pemerintah bisa tegas menyikapi ancaman ini.
"Jangan hanya berjanji, tanpa bukti. Namun perlu tegas dalam melakukan tindakan," imbuhnya.
Ditanya apakah sikap itu membuat citra pemerintah menurun. Din menegaskan, hasil polling Indo Barometer mencatat citra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu direnungkan. Melihat sistem kerja pemerintah yang cenderung membiarkan tindak pidana korupsi.
"Patut direnungkan hasil dari Indo Barometer itu," tuturnya.
Dia menambahkan, bukan berarti masa sekarang merindukan orde baru, namun seharusnya berkaca pada menurunnya citra pemerintah. Saat ini sangat perlu dilakukan ketegasan dari presiden sebagai kepala negara.
"Presiden harus tegas, jangan hanya menebar janji tanpa bukti," tegasnya.
(gah/mpr)
