Refleksi Hari Pangan Sedunia 16 Oktober 2023
Oleh :
Sutawi
Guru Besar Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang
Presiden Joko Widodo pada berbagai acara kenegaraan mengingatkan potensi terjadinya krisis pangan yang bakal melanda dunia, termasuk Indonesia. Menurut UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, krisis pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
Dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) No. 19 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Krisis Pangan disebutkan tiga kriteria krisis pangan, yaitu penurunan ketersediaan pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu; lonjakan harga pangan pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau penurunan konsumsi pangan pokok sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan sesuai norma gizi.
Gejala krisis pangan di Indonesia dapat diamati pada rendahnya kondisi ketahanan pangan, besarnya defisit neraca perdagangan komoditas pangan, dan kenaikan harga pangan pokok beras. Bapanas (2022) mencatat sebanyak 70 kabupaten (16,83 persen) dari 416 kabupaten memiliki skor IKP (Indeks Ketahanan Pangan) yang rendah dengan sebaran: 25 kabupaten Prioritas 1 (Sangat Rentan); 16 kabupaten Prioritas 2 (Rentan); dan 29 kabupaten Prioritas 3 (Agak Rentan). Kementan (2022) mencatat neraca perdagangan komoditas pangan tahun 2022 mengalami defisit sebesar 18 juta ton senilai 9,24 milyar USD (setara Rp 138 triliun).
BPS mencatat kenaikan harga beras eceran pada September 2023 secara bulanan naik 5,61 persen. Inflasi beras tersebut merupakan yang tertinggi sejak Februari 2018. Pada September 2023, rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp12.900,00 per kg, naik sebesar 9,75 persen dibandingkan bulan sebelumnya, sedangkan beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp12.685,00 per kg atau naik sebesar 10,55 persen, dan rata-rata harga beras luar kualitas di penggilingan sebesar Rp11.746,00 per kg atau naik sebesar 11,59 persen.
Krisis pangan setidaknya dipicu oleh tiga hal. Pertama, fenomena El Nino yang berdampak penurunan produksi pangan. El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut (SML) di atas kondisi normal yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah. Pemanasan SML ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. El Nino memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum. Berdasarkan prediksi curah hujan bulanan BMKG, beberapa wilayah akan mengalami curah hujan bulanan dengan kategori rendah (0-100 mm/bulan), utamanya pada Agustus-September-Oktober, meliputi Sumatera bagian tengah hingga selatan, pulau Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku dan Papua bagian selatan. BMKG memprediksi pengaruh El Nino akan berlangsung hingga Maret 2024 mendatang.
Frekuensi kejadian El Nino cenderung meningkat dengan durasi yang semakin panjang, tingkat anomali iklim yang semakin besar, dan siklus kejadian yang semakin pendek. Dalam banyak literatur ilmiah disebutkan bahwa pada umumnya siklus ekstrim El Nino terjadi setiap 5-7 tahunan, tetapi perubahan iklim akan membuatnya lebih sering yaitu setiap 2-5 tahunan. Anomali iklim tersebut menyebabkan penurunan curah hujan dan ketersediaan air irigasi yang selanjutnya berimplikasi pada penurunan produksi pangan. Hasil kajian Irawan (2006) menyimpulkan peluang produksi pangan (padi dan palawija) yang hilang akibat El Nino rata-rata sebesar 3,06 persen atau sekitar 1,79 juta ton untuk setiap kejadian El Nino. Penurunan produksi pangan akibat El Nino pada komoditas padi sawah sebesar 2,43 persen (781,5 ribu ton), pada ladang 2,91 persen (63,3 ribu ton), jagung 11,93 persen (601,2 ribu ton), ubi kayu 1,28 persen (182,3 ribu ton), kacang tanah 3,30 persen (20,1 ribu ton), ubi jalar 4,74 persen (94,2 ribu ton), dan kedelai 5,10 persen (52,3 ribu ton). Bapanas memperkirakan penurunan produksi padi akibat El Nino tahun ini bisa mencapai 5 persen.
Kedua, peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan pangan. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2022 mencapai 276 juta jiwa dengan pertumbuhan 1,17%. Dengan tingkat konsumsi beras mencapai 100 kg/kapita/tahun, maka dibutuhkan sebanyak 27,6 juta ton beras setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Selain beras, penduduk Indonesia juga mengonsumsi kedelai 8,21 kg/kapita/tahun, gandum 2,75 kg/kapita/tahun, jagung 1,37 kg/kapita/tahun, gula pasir 6,32 kg/kapita/tahun, dan sebagainya.
Kenaikan jumlah penduduk memberi tekanan pada lahan pertanian untuk menghasilkan komoditas pangan yang semakin banyak. Padahal, lahan baku sawah baik yang beririgasi teknik maupun non irigasi mengalami penurunan rata-rata seluas 130 ribu hektar per tahun atau ekivalen dengan 1,3 juta ton beras. Penyusutan lahan sawah tersebut berimplikasi terhadap meningkatan impor beras. Tercatat sepanjang Januari-Agustus 2023, Indonesia mengimpor beras sebanyak 1,59 juta ton. Angka itu mengalami lonjakan hampir tujuh kali lipat dibanding impor beras tahun 2022 sekitar 241 ribu ton.
Ketiga, munculnya fenomena feeding frenzy (McMahon, 2014). Feeding frenzy (berebut makanan) merupakan situasi di mana para pemangsa berusaha meraup sebanyak mungkin limpahan makanan, bahkan sesama pemangsa itu saling menggigit satu sama lain. Negara-negara berada dalam posisi dilematis: apakah baik mengekspor bahan makanan di tengah naiknya harga pasar dunia, atau sebaiknya mengamankan bahan pangan untuk cadangan keperluan domestik. Di tengah dilema tersebut, yang terjadi kemudian adalah negara pengekspor melakukan pembatasan terhadap arus keluar bahan pangan sebagai upaya menahan kenaikan harga dalam negeri. Sebaliknya, negara pengimpor menghapus semua bea impor dan berupaya mendatangkan sebanyak mungkin bahan makanan untuk mengamankan persediaan dalam negeri.
Sejak awal 2022 ada banyak negara yang menerapkan restriksi ekspor bahan pangan, baik melalui kebijakan pembatasan maupun pelarangan total. Kebijakan restriksi ini muncul seiring dengan terjadinya gangguan rantai pasokan serta kekhawatiran krisis pangan akibat berbagai faktor, terutama perubahan iklim dan perang Rusia-Ukraina sejak 24 Februari 2022.
Menurut data International Food Policy Research Institute (IFPRI) per 15 Juli 2022 terdapat 8 negara membatasi ekspor gandum, 8 negara membatasi ekspor gula, 3 negara membatasi ekspor daging sapi, dan 2 negara membatasi ekspor kedelai. Sejak 20 Juli 2023, India dan Vietnam menyusul membatasi ekspor berasnya. India dan Vietnam merupakan negara asal impor beras terbesar Indonesia, selain Thailand. Jumlah negara yang membatasi ekspor pangan diperkirakan semakin banyak sering meletusnya perang Hamas-Israel sejak 7 Oktober 2023.
Menurut McMahon (2014) tindakan sebagian besar negara untuk mendahulukan kepentingan pangan nasional masing-masing daripada bersinergi merumuskan kebijakan demi kemakmuran bersama justru memicu kenaikan harga pangan dan memperparah krisis pangan dunia.
