Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kota Malang pada 2025 diprediksi akan memengaruhi berbagai sektor ekonomi. Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto, menilai peningkatan daya beli masyarakat akibat kenaikan UMK bisa berdampak pada ketersediaan bahan pokok.
“Ketika gaji naik, masyarakat cenderung membeli bahan pokok dalam jumlah besar untuk berjaga-jaga. Jika stok terbatas, harga beras atau bahan pokok lain dapat melonjak,” ujar Yudi. Kenaikan UMK Kota Malang pada 2025 diperkirakan sebesar 6,5 persen atau Rp 215.095, menjadikannya Rp 3.524.239 dari sebelumnya Rp 3.309.144.
Meningkatnya permintaan bahan pokok karena daya beli yang lebih tinggi dapat memicu kelangkaan barang di pasar. Yudi menjelaskan, jika kondisi ini tidak segera dikontrol pemerintah, masyarakat berisiko menghadapi inflasi pada kebutuhan utama. “Kalau gaji naik tetapi harga bahan pokok juga ikut naik, dampaknya sama saja. Tambahan pendapatan hanya habis untuk kebutuhan pokok,” jelasnya.
Kenaikan harga ini tidak hanya terbatas pada kebutuhan pokok. Produk jadi juga berpotensi mengalami lonjakan harga karena biaya produksi meningkat. “Perusahaan harus membayar upah lebih tinggi, sehingga biaya produksi bertambah. Ditambah lagi kabar PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang naik, masyarakat perlu mengatur konsumsi,” tambah Yudi.
Yudi berharap pemerintah dapat mengantisipasi potensi dampak kenaikan UMK terhadap inflasi. Langkah pencegahan harus mencakup pengaturan stok bahan pokok dan stabilisasi harga di pasar. “Tanpa intervensi pemerintah, daya beli masyarakat tidak akan optimal karena pendapatan habis untuk menutup kenaikan harga,” tuturnya.
Menurutnya, masyarakat juga perlu bijak dalam mengelola pendapatan. “Kurangi konsumsi barang selain bahan pokok, lebih baik menabung atau berinvestasi untuk jangka panjang,” sarannya.
Kenaikan UMK pada dasarnya menjadi kabar baik bagi pekerja, namun tantangan ekonomi yang menyertainya tidak boleh diabaikan. Pemerintah Kota Malang perlu menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.