MALANG - Satu tahun lebih berdiri, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menggelar ratusan sidang. Berbagai kejadian, mulai dari yang lucu sampai mengharukan terjadi dalam sidang-sidang untuk mengadili pelanggaran etika para penyelenggara Pemilu itu.
Demikian diungkapkan anggota DKPP Nur Hidayat Sardini ketika berbicara dalam Seminar Publik Penegakan Hukum Pemilu yang diselenggarakan Constitutional and Electoral Reform Centre (Correct) di Hotel Tugu, Jalan Tugu Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (12/09).
Pria yang juga bertugas sebagai Juru Bicara DKPP itu mencontohkan persidangan yang menempatkan KPU Kota Bima, NTB sebagai pihak teradu. Pengadu dalam perkara itu mengaku merasa terhomat setelah mengikuti persidangan di DKPP. Pasalnya, dalam sidang itu pengadu akhirnya mendapat kesempatan menumpahkan segala kekesalannya.
“Pengadu cerita, saya duduk di sidang ini merasa terhormat. Karena saya merasa susah sekali menemui para teradu. Di kantornya pun tidak bisa. Dalam forum inilah saya bisa menumpahkan segala kekesalan dan unek-unek. Saya maki-maki mereka. Saya merasa demi Indonesia yang lebih baik ngga apa-apa. Nggak dipecat pun (teradu) tidak apa-apa, yang penting kekesalan saya sudah tertumpahkan,” ujar Sardini menirukan ucapan pengadu.
Contoh lainnya, adalah pada waktu sidang KPU Deiyai, Papua. Menurut Sardini, pada persidangan itu para teradunya justru merasa senang ketika terbukti memihak salah satu pasangan calon dan mendapat sanksi pemecatan dari DKPP.
“Di Papua hubungan antar suku sangat erat. Kalau ada pesta, dia (teradu, red) tidak datang itu lebih celaka. Dia jauh lebih takut sama kepala adat dari pada polisi sekalipun. Ketua KPU ini ikut merayakan pesta kemenangan salah satu paslon dalam Pemilukada. Dalam persidangan, teradu mengaku berpihak. Ketika para teradu itu dipecat, mereka malah merasa senang. Bahkan mengatakan ‘puji Tuhan’,” beber dosen ilmu politik di FISIP Undip itu.
Namun, lanjutnya lagi, tidak semua sidang meninggalkan kenangan lucu. Ada kalanya para teradu menangis saat dijatuhkan sanksi pemberhentian tetap. “Saat melihat para Teradu ini menangis kami juga selaku majelis merasa terharu dengan kejadian tersebut,” tutup dia.
Acara DKPP di Malang iyu digelar atas kerjasama dengan The Asia Foundation dan Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Malang. Dalam acara tersebut hadir pulan narasumber lainnya. Antara lain, Abdul Muktie Fadjar, mantan hakim Konstitusi RI, Direktur Eksekutif Correct Refly Harun, dan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Mohammad Najih.
