MALANG - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani menyatakan, Indonesia menghadapi persaingan yang semakin ketat pada masa-masa mendatang. Menurutnya, setiap sumber daya manusia (SDM) di tanah air harus memiliki daya saing untuk memenangi persaingan.
Berbicara pada acara Wisuda Sarjana ke-79 Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Malang, Jawa Timur, Sabtu (27/2), Puan menyatakan, selama ini Indonesia kalah bersaing di tingkat global karena menghadapi beragam kendala. Antara lain rendahnya kemampuan berinovasi, kemampuan teknologi, persoalan riset dan pendidikan tinggi, serta masalah infrastruktur.
Karenanya Puan menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting untuk mempersiapkan SDM yang mampu bersaing. “Dalam menghadapai tantangan yang cukup berat di masa mendatang kita harus menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang memiliki keterampilan dan berdaya saing tinggi,” ujarnya.
Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), Puan mengatakan, 65 persen pekerja di Indonesia hanya lulusan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) ke bawah. Selanjutnya, 25 persen pekerja adalah lulusan sekolah menengah atas (SMA). Sedangkan lulusan perguruan tinggi kurang dari 10 persen.
“Tingkat pendidikan tenaga pekerja yang rendah berdampak pada rendahnya produktivitas dan daya saing. Padahal persaingan global menuntut tenaga kerja yang berdaya saing, terampil dan kompeten,” katanya.
Untuk itu, lanjut Puan, pemerintah akan terus mendorong perguruan tinggi agar mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing. “Pemerintah berupaya untuk memacu pembangunan manusia terutama melalui jalur pendidikan, khususnya pendidikan tinggi,” tegasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, perguruan tinggi perlu menata ulang orientasi pendidikan selama ini. Menurutnya, 75-78 persen lulusan perguruan tinggi berasal dari jurusan nonteknik. “Di Korea Selatan, lulusan sarjana sebagian besar di bidang teknik,” sebutnya.
Ia menegaskan, banyaknya lulusan PT dari jalur nonteknik kurang kondusif untuk menghadapi MEA. Padahal, katanya, pemerintah berencana mengalokasikan lebih dari Rp 5. 000 triliun untuk pembangunan infrastruktur.
