Oleh: MUHAMMAD NUR ARFIANSYAH DIRGATARA PUA UPA / 202210020311029
Hukum Keluarga Islam, Universitas Muhammadiyah Malang
JurnalPost.com – Pemberlakuan hukum yang efektif dan adil merupakan salah satu pilar utama dalam membangun suatu negara yang berkeadilan. Namun, di Indonesia, kita menyaksikan sebuah fenomena yang mengkhawatirkan, yaitu keterpurukan pemberlakuan hukum. Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi beberapa masalah yang melanda sistem hukum Indonesia dan implikasinya terhadap masyarakat.
Salah satu masalah utama dalam pemberlakuan hukum di Indonesia adalah keterbatasan akses terhadap keadilan. Banyak rakyat Indonesia, terutama yang berasal dari lapisan masyarakat ekonomi rendah, tidak memiliki akses yang memadai terhadap sistem peradilan. Biaya yang tinggi, kompleksitas prosedur hukum, dan jarak geografis sering kali menjadi hambatan yang signifikan. Akibatnya, banyak individu yang tidak mampu mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya mereka peroleh.
Korupsi dan ketidaknetralan di dalam sistem peradilan adalah masalah yang serius di Indonesia. Kasus-kasus suap, nepotisme, dan kolusi masih terjadi, yang merusak integritas lembaga peradilan dan merendahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Keberadaan jaringan kepentingan yang kuat di antara aparat penegak hukum dan elit politik sering kali menghambat proses penegakan hukum yang objektif dan adil.
Proses peradilan yang lambat juga menjadi masalah yang meresahkan di Indonesia. Kasus-kasus serius seringkali memakan waktu bertahun-tahun sebelum mencapai putusan akhir. Ini bukan hanya mengecewakan bagi korban dan keluarga mereka, tetapi juga memperkuat ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Lambatnya proses peradilan juga memberikan celah bagi terjadinya manipulasi atau pengaruh yang tidak sehat terhadap keputusan pengadilan.
Meskipun ada kemajuan dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, masih banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi tanpa adanya tindakan hukum yang tegas. Beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia, seperti pelanggaran di wilayah Papua, seringkali tidak ditindaklanjuti secara memadai. Ketidakmampuan untuk memberikan keadilan kepada para korban dan menghukum pelaku mengirimkan pesan bahwa pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan tanpa konsekuensi.
Sistem hukum yang kompleks dan tumpang tindih juga menjadi hambatan dalam pemberlakuan hukum di Indonesia. Undang-undang yang rumit, interpretasi yang bervariasi, dan kerapuhan dalam pelaksanaannya menciptakan ketidakpastian hukum. Hal ini menghambat transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi dalam penerapan hukum, yang pada gilirannya merugikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
Independensi sistem peradilan merupakan prasyarat penting dalam pemberlakuan hukum yang adil. Namun, di Indonesia, independensi tersebut masih menjadi tantangan. Pengaruh politik, intervensi dari pihak-pihak berkepentingan, dan kekurangan dalam mekanisme pengawasan internal dapat mengganggu integritas dan kebebasan lembaga peradilan. Ketidakmampuan untuk beroperasi secara independen mempengaruhi objektivitas pengadilan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Keterpurukan pemberlakuan hukum di Indonesia memiliki dampak yang serius dan implikasi yang merugikan bagi masyarakat. Beberapa dampak yang dapat terlihat adalah:
Ketidakpastian hukum dan akses terbatas terhadap sistem peradilan memperkuat ketidakadilan dalam masyarakat. Pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan ketidaknetralan sistem peradilan menciptakan ketimpangan sosial dan merugikan kelompok-kelompok yang rentan.
Ketidakmampuan sistem hukum untuk memberikan keadilan dan melindungi hak-hak individu menyebabkan ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga peradilan. Ini dapat mengarah pada ketidakstabilan sosial, ketegangan, dan konflik yang lebih besar dalam masyarakat.
Keterpurukan pemberlakuan hukum juga memiliki dampak negatif pada iklim investasi dan pembangunan. Ketidakpastian hukum, korupsi, dan lambatnya proses peradilan menjadi faktor penghambat bagi investasi asing dan domestik serta menghalangi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kurangnya kepastian dan efektivitas hukum dapat mendorong meningkatnya tingkat ketidakpatuhan terhadap hukum di masyarakat. Ketika individu dan kelompok merasa bahwa sistem peradilan tidak berfungsi dengan baik, mereka cenderung mengabaikan aturan hukum dan mencari keadilan di luar sistem formal, yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas negara.
Kurangnya kepastian dan efektivitas hukum dapat mendorong meningkatnya tingkat ketidakpatuhan terhadap hukum di masyarakat. Ketika individu dan kelompok merasa bahwa sistem peradilan tidak berfungsi dengan baik, mereka cenderung mengabaikan aturan hukum dan mencari keadilan di luar sistem formal, yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas negara.
Keterpurukan pemberlakuan hukum di Indonesia merupakan masalah yang mendalam dan kompleks. Untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan upaya serius dan komprehensif dalam memperbaiki sistem peradilan. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:
Pemerintah harus berupaya untuk mengurangi hambatan akses terhadap sistem peradilan, terutama bagi masyarakat ekonomi rendah. Langkah-langkah seperti penyediaan bantuan hukum gratis atau subsidi, penggunaan teknologi untuk mempermudah proses hukum, dan peningkatan infrastruktur hukum di daerah terpencil dapat membantu meningkatkan aksesibilitas hukum.
Upaya pemberantasan korupsi harus ditingkatkan secara signifikan. Pembentukan lembaga anti-korupsi yang independen dan kuat, peningkatan pengawasan terhadap aparat penegak hukum, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi adalah langkah penting untuk memulihkan integritas sistem peradilan.
Percepatan Proses Peradilan: Peningkatan efisiensi dan percepatan proses peradilan harus menjadi prioritas. Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi dan arbitrase, dapat digunakan untuk mengurangi beban pengadilan. Sementara itu, peningkatan kapasitas lembaga peradilan, termasuk penambahan hakim dan pengadilan, serta penerapan teknologi dalam proses peradilan, dapat membantu mempercepat penyelesaian kasus.
Perlindungan hak asasi manusia harus menjadi fokus utama. Pemerintah perlu meningkatkan komitmen dan upaya dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia. Penuntasan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang tertunda dan penguatan lembaga penegak hukum yang berhubungan dengan hak asasi manusia dapat membantu memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
Diperlukan reformasi hukum yang mendalam untuk menyederhanakan dan memperbaiki sistem hukum yang rumit. Konsolidasi undang-undang yang tumpang tindih, peningkatan kualitas undang-undang, serta peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dapat membantu menciptakan kepastian hukum yang lebih baik.
Upaya harus dilakukan untuk memperkuat independensi lembaga peradilan. Perlindungan hakim dari intervensi politik, peningkatan mekanisme pengawasan internal yang efektif, dan peningkatan transparansi dalam proses peradilan dapat membantu meningkatkan independensi sistem peradilan.
Keterpurukan pemberlakuan hukum di Indonesia merupakan tantangan serius yang mempengaruhi keadilan, kepercayaan publik, dan stabilitas sosial. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan upaya komprehensif yang melibatkan penguatan akses terhadap keadilan, pemberantasan korupsi, percepatan proses peradilan, penguatan perlindungan hak asasi manusia, reformasi hukum, dan penguatan independensi sistem peradilan.
Pemerintah, lembaga peradilan, dan seluruh stakeholders terkait harus bekerja sama untuk melakukan perubahan yang diperlukan. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam membangun kesadaran hukum dan menuntut perbaikan dalam pemberlakuan hukum di Indonesia.
Dengan adanya perbaikan yang signifikan dalam sistem peradilan, Indonesia dapat membangun fondasi yang kuat untuk keadilan, integritas, dan kepercayaan publik. Hukum yang efektif dan adil akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, investasi, serta perkembangan sosial yang berkelanjutan.
