Wakil Ketua PWM Jawa Timur Prof Nazarudin Malik (kiri) didampingi Luthfi J. Kurniawan saat mengisi Rakerwil I Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PWM Jawa Timur. (Istimewa/KLIKMU.CO)
Jember, KLIKMU.CO – Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Prof Nazarudin Malik turut mengisi materi dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) I Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Sabtu (26/8) malam.
Dalam acara yang berlangsung di Aula Jainuri Universitas Muhammadiyah Jember itu, Nazarudin Malik didampingi Ketua MPM PWM Jatim Luthfi J. Kurniawan. Pada kesempatan itu, Luthfi J. Kurniawan menyampaikan prolog yang menggambarkan tentang kondisi kemiskinan masyarakat di Jawa Timur yang masih lumayan tinggi dengan merujuk kepada data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim. Yaitu, pada 2020 hingga 2022 masih rerata 11 persen dari jumlah penduduk di Jawa Timur.
Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim melansir data melalui websitenya bahwa pada 2020 persentase kemiskinan di Jatim sebanyak 11,09 %. Kemudian, pada 2021 sebanyak 11,40% dan pada 2022 sebanyak 10,30 %.
Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Konsep ini mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang diterbitkan oleh Worldbank.
Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
Dalam acara rakerwil MPM, Nazarudin Malik berpandangan bahwa menyelesaikan atau melakukan pengentasan kemiskinan bukan semata hanya memberi bantuan sosial, namun harus menggunakan strategi yang mempunyai pendekatan sosiologis dan psikososial. Bukan melulu bantuan ekonomi.
“Karena yang dibutuhkan adalah mengubah cara pandang (mindset) dari tidak bisa melakukan menjadi bisa melakukan sendiri,” ujar pria yang juga ekonom tersebut.
Dengan kata lain, bantuan dari luar merupakan dukungan saja. Karena yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi warga miskin adalah mereka sendiri.
“Oleh karena itu, Muhammadiyah sangat serius untuk menyiapkan perangkat dukungan kepada warga miskin melalui pendidikan formal, informal, maupun nonformal agar mereka mempunyai kapasitas yang memadai untuk mengakses sumber politik, ekonomi, maupun sumber-sumber lainnya,” lanjut wakil rektor II Universitas Muhammadiyah Malang itu.
Dalam kesempatan ini pula, Prof Nazar, begitu biasa disapa, mengatakan bahwa Muhammadiyah harus ambil bagian untuk turut serta membantu umat yang sedang kesulitan. Hal ini sesuai dengan tanggung jawab setiap manusia bahwa ia adalah khalifah fil ard, yang harus mempunyai kesadaran dan tanggung jawab dalam membangun masyarakat yang adil makmur.
Dalam pengarahan juga disampaikan bahwa pengentasan kemiskinan harus dilakukan dengan pendekatan keilmuan, terutama pendekatan ekonomi politik yang mempunyai perspektif terhadap keberlanjutan lingkungan.
“Karena dengan komitmen lingkungan hidup yang terus terjaga, sumber daya yang ada di muka bumi ini akan terus bisa dirawat dan lestari,” imbuh putra Prof A. Malik Fadjar tersebut. (AS)
