Ketua PP Muhammadiyah Dr H M. Busyro Muqoddas dalam konsolidasi Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) se-Pulau Jawa di Kapal Garden. (Humas UMM/KLIKMU.CO)
Malang, KLIKMU.CO – Muhammadiyah tidak anti partai politik. Pasalnya, dalam sejarah tidak ada ideologi yang mempertentangkan keduanya.
Hal itu disampaikan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dr H M. Busyro Muqoddas dalam konsolidasi Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) se-Pulau Jawa. Agenda yang dilaksanakan pada 17 Mei 2023 di Kapal Garden Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menjadi upaya Muhammadiyah dalam menyongsong tahun politik 2024.
Adapun tujuan kegiatan itu adalah memperkuat peran strategis LHKP pada ranah politik kebangsaan dan kebijakan publik. Busyro juga menyebut bahwa hubungan Muhammadiyah dan politik jelas termaktub dalam Matan dan Cita-Cita Muhammadiyah.
“Sebagai organisasi, Muhammadiyah tidak lepas dari intensitas habluminallah dan habluminannas. Pun dengan kegiatan politik, terutama pada bidang politik kreatif. Maka kita harus lebih hikmah. Kata hikmah di sini merupakan perpaduan antara kepekaan qolbun salim dan kepekaan akal waras atau akal budi,” ungkap Busyro.
Lebih lanjut, ia mengatakan, walaupun bukan partai politik, Muhammadiyah memiliki tradisi demokrasi yang baik. Demikian pula dengan proses demokratisasi.
“Sebagai salah satu unsur chief strategy officer (CSO), Muhammadiyah tetap akan memasang posisi menjaga jarak. Apalagi melihat politik praktis seperti sekarang. Muhammadiyah akan tetap konsisten untuk memperkuat jati dirinya, menebar kebermanfaatan pada masyarakat karena hal itu adalah amanat Allah dan amanat muktamirin,” tegas Busyro.
Konsolidasi tersebut menjadi yang pertama dan akan disusul di lima regional lainnya. Hingga nanti berakhir pada rakernas pada Agustus mendatang.
Dalam kesempatan itu, LHKP Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim juga meluncurkan platform Maklumat.id. Situs ini merupakan media daring yang menjadi corong umat, khususnya yang berkaitan dengan politik.
Di sisi lain, Rektor UMM Dr Fauzan MPd mengatakan, yang paling penting dari agenda konsolidasi ini adalah hasil akhir. Dalam hal mempersiapkan kader dari Muhammadiyah, LHKP perlu menggunakan paradigma yang berbeda agar para kader nantinya bisa diterima dari khalayak mana pun.
“Seperti halnya Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang telah banyak melakukan kerjasama dengan banyak pihak. Misalnya dengan sederet pemerintah daerah untuk membantu dan berkontribusi langsung di daerah terkait. Memberikan masukan di banyak aspek dan sektor. Terbaru, UMM telah berkolaborasi dengan Pemkab Tabanan mengenai Subak di Bali,” ungkap Fauzan.
Oleh karena itu, Fauzan menambahkan, inklusivitas atau cara pandang terbuka harus menjadi napas dari LKHP. Apalagi jika akhir yang diinginkan lembaga ini adalah hikmah. Dengan begitu, Muhammadiyah tidak hanya berkembang dari segi biologisnya, tetapi berkembang pula sosiologis dan ideologinya. (Wildan/AS)
