Para pemateri dalam Talk Show Politik yang digelar RBC Institute A Malik Fadjar, mulai dua dari kanan, Subhan Setowara, Diyah Puspitarini, Azaki Khoirudin, dan Neni Nur Hayati. (AS/KLIKMU.CO)
Surakarta, KLIKMU.CO – Dalam rangka merespons tahun politik pada 2024 mendatang, Rumah Baca Cerdas (RBC) Institute Abdul Malik Fadjar Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) mendorong Muhammadiyah untuk mengedepankan politik gagasan. Dengan demikian, Muhammadiyah sebagai bagian dari rekan kritis (critical partnership) pemerintah perlu membicarakan isu-isu strategis secara menyeluruh guna menguatkan politik ide pada tahun politik tersebut.
Dalam konteks menjawab pentingnya kehadiran Muhammadiyah, Subhan Setowara menerangkan bahwa penting bagi Muhammadiyah memerankan fungsinya sebagai masyarakat sipil yang menengahi antara penguasa dan rakyat.
“Hal ini penting karena kerja yang diupayakan Muhammadiyah adalah kerja pembangunan peradaban kemanusiaan,” ujar Direktur Eksekutif Rumah Baca Cerdas (RBC) Institute Abdul Malik Fadjar tersebut dalam diskusi Talk Show bertema “Isu Strategis Muhammadiyah: Pandangan dan Posisi Muhammadiyah di Tahun Politik 2024 yang digelar RBC Institute Abdul Malik Fadjar di Edutorium UMS, Sabtu (19/11/2022).
Menurut Subhan, kerja inilah yang sebenarnya dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. “Karena itu, Muhammadiyah turut serta dalam menjawab masalah-masalah kekinian, seperti resesi global, krisis pangan, dan ikhtiar memajukan ekonomi rakyat. Itulah politik yang sebenarnya bagi Muhammadiyah,” tutur dosen UMM itu.
Sementara itu, Neni Nur Hayati menyatakan bahwa Pemilu Serentak 2024 harus dijadikan tonggak perbaikan secara substansial. Tidak sekadar menjadi ajang demokrasi prosedural yang konstelatif.
“Ini harus menjadi momentum transformasi demokrasi untuk membangun politik yang semakin beretika, beradab, dan bermoral,” papar Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership itu.
Dalam konteks ini, menurut dia, Muhammadiyah perlu konsisten menjaga moral bangsa melalui peran-peran kenegarawanan. Peran Muhammadiyah, lanjut Neni, bisa dijalankan melalui upaya mendorong kader-kader terbaik Muhammadiyah yang memiliki kapasitas mumpuni untuk ikut terlibat aktif dalam politik. Sebab, ini adalah bagian dari misi amar ma’ruf nahi munkar.
Neni menambahkan, distribusi kader-kader Muhammadiyah yang unggul dan memiliki passion di dunia politik diharapkan bisa menjadi penyeimbang dari gerakan-gerakan negatif yang selalu menyembul pada tahun politik.
“Sebab tahun politik pada 2024 diprediksi sarat masalah seperti politik uang, korupsi politik, politik identitas, hoaks, dan berbagai persoalan lainnya,” imbuh anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu.
Kendati demikian, untuk bisa mendistribusikan kader-kader terbaik Muhammadiyah di gelanggang politik, Muhammadiyah harus bekerja keras. “Muhammadiyah perlu mempersiapkan kader terbaiknya, termasuk jugakader perempuan Muhammadiyah yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kualitas yang mumpuni untuk dihibahkan kepada bangsa melalui partai politik atau maju sebagai calon perseorangan,” tegasnya.
Hal yang sama juga diutarakan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiah (PPNA) Diyah Puspitasari. Menurut Diyah, posisi Muhammadiyah yang non-partisan seharusnya bukan menjadi garis demarkasi yang timpang dengan politik. “Di sini, perlu ada penyesuaian yang adaptif dan solutif dengan kondisi yang ada untuk mempersiapkan kader terbaik Muhammadiyah menjadi kader bangsa,” imbuh dosen UAD tersebut.
Sebagai organisasi modern, kata Diyah, semestinya Muhammadiyah harus lebih adaptif dengan kondisi. Jangan jadi yatim piatu dalam politik. Dia mengingatkan bahwa dulu banyak orang Muhammadiyah di DPR, tapi sekarang justru sebaliknya.
“Lantas, apa yang salah. Apakah Muhammadiayh kurang memberikan anak-anak muda yang punya potensi politik yang tinggi? Padahal salah satu aspek strategis pada puncak generasi emas 2045 adalah di bidang politik,” tegasnya.
Di sisi lain, Azaki Khoirudin menuturkan bahwa Muhammadiyah sejatinya sudah sangat elegan dalam memandang politik. Dalam rumusan ideologi, Muhammadiyah punya ideologi berupa politik praktis dan politik kebangsaan.
“Yang penting digarisbawahi bahwa politik adalah urusan dunia yang mulia. Bukan yang jelek,” ujar kader muda Muhammadiyah tersebut.
Azaki menegaskan bahwa Muhammadiyah juga jangan memosisikan diri sebagai partai politik. Tapi memosisikan sebagai ibu negara. Jangan sampai pimpinan Muhammadiyah itu partisan. Baik tingkat ranting maupun pusat.
“Juga jangan bawa-bawa Muhammadiyah secara organisasi jadi politik dukung-mendukung yang sifatnya sesaat,” tandas eks CEO IBTimes itu. (AS)
