KLIKMU.CO – Pemerintahan Prabowo-Gibran tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran sebagai upaya meningkatkan efektivitas penggunaan dana negara. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi pengeluaran yang dianggap tidak langsung mendukung pembangunan, seperti operasional kantor, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial.
Namun, kebijakan ini menuai diskusi di kalangan akademisi dan pakar kebijakan publik mengenai dampaknya terhadap sektor-sektor strategis.
Salah satu akademisi yang menyoroti kebijakan ini adalah Dr Salahudin SIP MSi MPA, dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Menurutnya, efisiensi anggaran memang diperlukan, tetapi harus dilakukan secara selektif agar tidak menghambat pembangunan nasional.
“Kebijakan ini bertujuan baik untuk menghindari pemborosan, tetapi pemangkasan anggaran tidak boleh dilakukan di sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, penelitian, serta kajian strategis untuk pembangunan berkelanjutan,” ujarnya, Sabtu (22/2/2025).
Ia juga menilai bahwa kebijakan efisiensi ini kemungkinan besar bertujuan untuk mendukung program makan siang bergizi gratis, salah satu janji kampanye Prabowo-Gibran. Dengan adanya prioritas anggaran untuk program tersebut, sektor lain yang juga krusial justru terkena dampak penghematan.
“Saya melihat kebijakan ini berisiko menghambat percepatan pembangunan. Jika kementerian dan lembaga negara mengalami pemangkasan anggaran berlebihan, mereka akan kesulitan menjalankan program-program prioritas karena keterbatasan sumber daya,” katanya.
Lebih lanjut, Dr Salahudin juga mengaitkan kebijakan efisiensi ini dengan rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta meningkatnya beban pembayaran utang negara. Sebagai solusi, ia menyarankan agar pemerintah melakukan pemetaan ulang terhadap program-program yang benar-benar membutuhkan efisiensi anggaran dan yang tidak.
“Pemerintah sebaiknya meninjau kembali kebijakan ini agar tidak merugikan pembangunan nasional. Jangan sampai semua program terkena pemangkasan, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan jangka panjang,” pungkasnya.
(Wildan/AS)
