Ilustrasi Krisis Air Bersih(KOMPAS.com/FIRMAN TAUFIQURRAHMAN)
KOMPAS.com - Dunia sedang tidak baik-baik saja. Tantangan perubahan iklim, seperti krisis air bersih dan krisis pangan terus melanda. Untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah mulai melakukan mitigasi. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PUPR Ir. Mohammad Zainal Fatah. Lebih lanjut, Zainal mengatakan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR), pemerintah mulai membangun beberapa infrastruktur untuk mengatur kecukupan pangan dan air di Indonesia.
Menurutnya, kebutuhan air global terus meningkat sebanyak 55 persen sampai tahun 2050 ke depan. Banyak faktor yang mempengaruhi peningkatan kebutuhan air tersebut, seperti perubahan sistem pertanian, tata kelola kota, dan juga gaya hidup. “Meskipun kebutuhan air meningkat, ketersediaan air bersih semakin menipis. Banyak sungai dan danau yang sudah tercemari. Secara keseluruhan Indonesia masih pada tahap aman yang dilambangkan dengan warna hijau. Namun untuk beberapa daerah seperti pulau Jawa dan Sulawesi sudah menjadi daerah berwarna kuning. Inilah yang perlu kita waspadai kedepannya,” ungkapnya dilansir dari laman Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) saat mengisi acara Stadium General yang dilaksanakan oleh UMM pada Senin (20/6/2022) lalu. Untuk menanggulangi krisis air yang akan terjadi, PUPR telah membangun bendungan. Hujan yang terjadi di Indonesia dapat menghasilkan 2.73 triliun meter kubik air per tahun, namun air yang tertampung dan layak pakai hanya sebanyak 50 meter kubik air per tahun. Hal ini jelas tertinggal dari Amerika Utara yang mampu menampung cadangan air sebanyak 6.000 meter kubik air per tahun atau Australia yang mampu menyimpan air sebanyak 4700 meter kubik air per tahun.
“Pembuatan bendungan ini akan menjadi solusi pemerintah untuk menjaga ketersediaan air bersih di Indonesia. Saat ini kami telah menyelesaikan pembangunan 20 bendungan. Rencananya, kami akan membangun total 61 bendungan sampai tahun 2024 nanti. Selain itu, untuk menjaga ketersediaan pangan, pemerintah juga telah menetapkan daerah produksi pangan. Daerah ini bertujuan untuk menyokong kebutuhan pangan daerah maupun nasional,” kata Zainal. Terkait respon masyarakat mengenai pembangunan yang massif, Zainal menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia memiliki empat peran utama. Pertama sebagai lintas sejarah peradaban di masa yang akan datang. Kedua adalah sebagai peningkat daya saing dengan negara lain. Ketiga adalah sebagai pemerataan keadilan sosial di Indonesia. Terakhir, dengan banyak infrastruktur yang ada, diharapkan bisa memudahkan akses antar daerah dan mempererat persatuan bangsa. Ketiga hal diatas, bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk membantu memulihkan iklim. Rektor UMM, Fauzan sendiri mengatakan untuk ikut mengatasi perubahan dunia dari sektor apapun, termasuk krisis pangan dan iklim maka mahasiswa tentu harus dipersiapkan lebih matang.
Ia menjelaskan, bagaimana cara agar mahasiswa bisa ikut berperan. Misalnya, melalui pembelajaran akademik yang berlangsung selama perkuliahan. Pembelajaran akademik yang berkualitas, tentu punya andil besar agar mahasiswa bisa mengetahui secara menyeluruh permasalahan dan ilmu yang didapat agar mendapatkan solusi. Lalu membangun kompetensi leadership yang dibangun di organisasi maupun kegiatan seperti stadium general yang sering diadakan. Potensi dan bakat mahasiswa juga terus didukung, salah satu caranya adalah dengan membentuk berbagai Center of Excellence (CoE). “Selain mendukung bakat mahasiswa, program CoE ini hadir dalam rangka meningkatkan interaksi antara mahasiswa dan dunia industri. CoE ini dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa dan tak terbatas pada jurusan asal mahasiswa tersebut,” pungkasnya.
.jpeg)
