JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy buka suara soal namanya yang masuk dalam salah satu kandidat bakal calon wakil presiden (bacawapres) Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Muhadjir mengatakan, ia bukanlah orang partai. Lagi pula, organisasi tempatnya bernaung saat ini tidak mengizinkan pengurusnya terafiliasi dengan partai.
Diketahui, Muhadjir merupakan tokoh kawakan PP Muhammadiyah. Ia bahkan pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) selama tiga periode.
"Karena masih terikat secara organisasi, organisasi sosial saya itu tidak membolehkan pengurusnya bergabung dengan atau berafiliasi dengan partai," kata Muhadjir di Jakarta, Selasa (29/8/2023).
Muhadjir menyampaikan akan fokus menjalankan tugasnya terlebih dahulu sebagai menteri koordinator.
Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Muhadjir diamanatkan mengatasi isu-isu strategis di Indonesia, meliputi stunting, kemiskinan, kemiskinan ekstrem, transformasi kesehatan, mengejar target desa mandiri, dan seterusnya.
"Itu perlu penanganan khusus. Karena itu, urusan itu kita serahkan saja sepenuhnya kepada yang mengusulkan. Dan saya mengucapkan terima kasih atas apresiasinya," tutur Muhadjir.
Lebih lanjut Muhadjir menuturkan, simpul-simpul komunikasi sudah banyak dilakukan. Namun kata Muhadjir, masalah bacawapres bukanlah siap atau tidak siap, tapi soal menang atau kalah.
"Peluang itu ya ada sih peluang. Tapi bisa dihitung berapa persen dari tingkat probabilitasnya. Tapi intinya saya mau fokus saja jadi menko PMK sampai selesai," jelas dia.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkapkan, Muhadjir Effendy menjadi figur selain Menteri BUMN Erick Thohir yang didorong partainya untuk menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) pendamping Prabowo Subianto.
“Ada, Pak Muhadjir ya,” ungkap Zulhas di Senopati, Jakarta Selatan, Sabtu (26/8/2023).
Meski begitu, ia mengaku, penentuan bacawapres belum dibahas dengan Prabowo dan ketua umum partai politik (parpol) koalisi.
Bagi Zulhas, masih ada cukup waktu sebelum pendaftaran bakal calan presiden (bacapres) dan bacawapres dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Namun, ia memberikan sinyal bahwa penentuan bacawapres pendamping Prabowo tak akan sampai batas akhir pendaftaran.
“Ya mungkin (jelang penutupan pendaftaran), walaupun enggak akhir-akhir. Ya dekat-dekatlah,” tutur Zulhas.
.jpeg)
