Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy memberikan keterangan pers saat mengunjungi MTsN 19 Jakarta pasca diterjang banjir. Kunjungan dilakukan pada Jumat (7/10/2022). (Dok. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta Aremania membatalkan niatnya untuk berdemo dan aksi turun jalan setelah 7 hari tragedi Kanjuruhan, Malang.
Ia khawatir demo menimbulkan hal-hal di luar kendali yang mungkin terjadi.
“Meskipun sepakat akan dilakukan dengan damai, namun dikhawatirkan akan terjadi hal-hal di luar kendali saat aksi demonstrasi nanti,” kata Muhadjir dalam siaran pers, Sabtu (8/10/2022).
Muhadjir menuturkan, sebagian besar tuntutan komunitas Aremania sudah dipenuhi. Salah satunya penetapan tersangka atas tragedi Kanjuruhan sepekan setelah kejadian.
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sudah menetapkan enam orang tersangka dalam insiden Kanjuruhan. Mereka adalah Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto, Kasat Samapta Polres Malang berinisial DSA, anggota Brimob Polda Jatim berinisial H, Direktur Utama PT LIB Akhmad Hadian Lukita, Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris, Security Officer Arema Suko Sutrisno.
Bahkan Presiden Joko Widodo sudah memberi perhatian serius.
Tuntutan Aremania lainnya yang terpenuhi adalah keterlibatan dalam pencarian fakta. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) telah meminta keterangan Aremania. Muhadjir sendiri mempersilakan Aremania melakukan investigasi untuk kemudian disampaikan kepada TGIPF.
Menurut Muhadjir, ada hal-hal lain yang lebih penting dilakukan alih-alih menggelar demonstrasi. Ia meminta Aremania mengawal proses-proses hukum yang mulai berlangsung dan berfokus pada penyembuhan trauma bagi para korban dan keluarganya.
“Hal yang lebih penting adalah mengawal proses-proses hukum yang mulai berlangsung serta melanjutkan mitigasi khususnya penyembuhan trauma (trauma healing) bagi para korban dan keluarganya,” ujarnya.
Dalam menyembuhkan trauma korban tragedi Kanjuruhan Malang dan keluarganya, Menko PMK turut mendukung adanya Gerakan Trauma Support Mobility yang diinisiasi oleh Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Malang.
“Saat ini kegiatan trauma healing untuk korban Tragedi Kanjuruhan sangat penting. Oleh karena itu saya mendorong agar gerakan trauma healing dapat dilakukan lebih masif,” ungkapnya.
Ia meminta agar pihak Pemerintah Kota dan Kabupaten Malang mendukung penuh dengan memberikan bantuan anggaran untuk gerakan pemulihan trauma para korban Tragedi Kanjuruhan.
Menurutnya, kegiatan pelayanan psikologis trauma healing ini juga merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakatnya pasca bencana sosial Tragedi Kanjuruhan.
Kegiatan trauma support mobility ini nantinya akan berupaya menjemput bola dengan mendatangi langsung dan memberikan penyuluhan dan pengobatan psikis kepada para korban yang terkena dampak dari Tragedi Kanjuruhan.
"Saya berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Malang yang sudah membuka Dana Siap Pakai (DSP) untuk memberi santunan kepada mereka yang menjadi korban termasuk penbiayaan kesehatannya yang harus gratis. Dan sekarang mohon disisihkan kembali untuk program trauma healing ini," ungkap Muhadjir.
