.jpg)
UMM- Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) membangun komitmen bersama Kementerian Sosial RI dalam hal pengentasan kemiskinan. Hal tersebut dikukuhkan dengan penandatanganan MoU diantara kedua belah pihak Sabtu (11/5).
MoU tersebut ditandatangani oleh Kepala badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial, Dr Ir R Harry Hikmat, MSi dan Pembantu Rektor 1 UMM, Prof Dr Widagdo. Usai penandatanganan MoU, Harry didaulat memberikan kuliah tamu di hadapan mahasiswa pascasarjana UMM.
Dalam kuliah tamu tersebut, Harry menyampaikan tentang perkembangan masalah sosial di Indonesa saat ini. Dimana angkanya terus melonjak, apalagi gara-gara ada Bantuan langsung tunai (BLT) yang sebelumnya hanya 30 juta berubah menjadi 65 juta.
Karena itulah pada RPJMM tahun 2009 hingga 2014 ditargetkan penurunan jumlah kemiskinan hingga 8%. Hanya saja ia menyatakan pesimisnya untuk menuju angka tersebut. Karena pada tahun 2012 saja hanya mampu menurunkan sebanyak 11%.
“Pemerintah harus punya target, namun target tersebut rasional apa tidak tergantung kita dalam menganalisisnya. Dan saya punya gambaran paling banter di pemerintahan SBY ini paling banter hanya mampu menurunkan 10% saja,” terang Harry.
Sekalipun ada strong political will yang expansif, target tesebut nampaknya sulit untuk dicapai. Menurutnya menekan angka kemiskinan makin sulit karena kelompok masyarakat yang sangat miskin jumlahnya masih sangat besar. Yang bisa dilakukan saat ini adalah menaikan derajat masyarakat yang hampir miskin.
Sementara itu, perwakilan dari UMM, Wakil Direktur Program Pascasarjana, Prof Dr Syamsul Arifin, M.Si mengatakan MoU antara UMM dengan Kementerian Sosial akan mengarah pada dalam hal penanganan masalah dan kesejahteraan yang ada di bawah koordinasi Kementerian Sosial.
“MoU ini merupakan pintu masuk bagi UMM untuk terlibat dalam program yang dilaksanakan oleh kementerian Sosial. Bagaimana programatik, teknis dan prosedurnya masih akan dibicarakan lebih lanjut,” ucap Syamsul.
Menurutnya UMM memiliki SDM yang melimpah yang dapat member kontribudi besar dalam pelaksanaan program Kementerian Sosial. Terutama dalam hal pemetaan atau maping sosial..nia-KP
.jpg)
