TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR Marzuki Alie menganggap lumrah banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara di pusat dan daerah. "Ini konsekuensi perpindahan dari negara otoriter menuju negara demokratis," kata Marzuki yang merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.
Kata Marzuki, pada masa otoriter banyak terjadi korupsi yang terpusat pada pemimpin politik tertinggi, yaitu presiden. Marzuki menyebutkan, pada era Orde Baru, orang yang melakukan korupsi hanya presiden dan orang-orang yang berada di lingkaran. Namun sekarang perilaku korup sudah terjadi di semua lini. (Baca: Kenapa Marzuki Alie Bela Dewan Pengawas TVRI?)
Saat ini ruang kekuasaan kian menyebar sehingga korupsinya juga ikut menyebar. "Tapi itulah demokrasi. Yang berkuasa tidak tunggal. Yang berkuasa banyak, yang korup juga banyak," kata Marzuki saat mengisi kuliah umum tentang prospek Indonesia setelah Pemilu 2014 di Universitas Muhammadiyah Malang, Sabtu, 22 Maret 2014.
Dia menggambarkan korupsi di tingkat lokal melibatkan banyak kepala daerah, lembaga eksekutif dan legislatif, juga lembaga swadaya masyarakat. Dari semua gambaran itu Marzuki sangat menyetujui tesis Lord Acton, yaitu power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Faktanya, kekuasaan memang mendorong seseorang berperilaku korup. (Baca: Kasus Hambalang, KPK Periksa Adik Marzuki Alie)
Namun dia mengajak lebih dari 500 mahasiswa yang hadir untuk tetap optimistis. Bila semua komponen bangsa mampu melalui fase ini, demokrasi akan berbuah manis. Salah satu pilar demokrasi yang perlu dikawal dan diawasi adalah partai politik, dan karena itu Marzuki meminta mahasiswa untuk tidak terlalu membenci partai politik. Sebaliknya dia meminta mahasiswa berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum tahun ini.
