Pengakses Perbankan di Indonesia Hanya 60 Persen

Author : Humas | Senin, 25 Februari 2013 14:01 WIB | Malang Post - Malang Post

MALANG – Operasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sudah dijalankan di tingkat nasional akan diikuti di daerah-daerah. Jika tidak ada aral melintang, OJK di tingkat daerah akan mulai diberlakukan pada 2014 mendatang.
“Di tahap awal masih mirroring, operasionalnya nanti akan dilakukan di kantor Bank Indonesia terlebih dahulu,” kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad.
Muliaman mengatakan, saat ini transisi tengah dilakukan. Tim transisi terdiri dari orang-orang Bank Indonesia yang diperbantukan di OJK. Nantinya, OJK akan melakukan rekruitmen sebanyak 20 persen dari total karyawan yang ada.
Sementara itu, disinggung mengenai pungutan yang akan dibebankan ke lembaga keuangan, Muliaman mengatakan, iuran dari lembaga keuangan ditetapkan 0,06 persen dari total asset. Namun kebijakan tersebut akan dilakukan secara bertahap. Di tahun pertama, iuran ditetapkan sebesar 0,02 persen dari aset perbankan.
“Penerapan iuran 0,06 persen akan dilakukan secara bertahap hingga 2017 mendatang,” imbuh dia saat ditemui wartawan usai menghadiri acara wisuda di UMM Sabtu (23/2) lalu.
Dana iuran tersebut, lanjut Muliaman akan digunakan untuk membiayai operasional OJK sekaligus merealisasikan program-program yang telah dirancang OJK. Di awal, program yang telah disiapkan adalah edukasi perbankan ke masyarakat.
Muliaman menjelaskan, berdasarkan penelitian World Bank, hanya 60 persen masyarakat Indonesia yang memiliki acces to finance. Dari jumlah tersebut, hanya 17 persen yang memiliki akses pembiayaan formal melalui perbankan.
“Sisanya melalui pembiayaan informal. Sedangkan. 40 persen dari penduduk Indonesia masih tertutup akses ke perbankan, ini yang nantinya akan dibenahi,” urai dia panjang lebar.
Terbatasnya akses perbankan, karena minimnya informasi dan rendahnya pendapatan. Oleh karena itu, perlu adanya terobosan di antaranya program finansial inklusif (Financial Inclusion).
Program tersebut untuk mewujudkan sistem keuangan yang bisa diakses lebih mudah, guna menumbuhkan perekonomian dan meminimalkan kemiskinan dengan memberdayakan kaum miskin produktif.
“Ditujukan unttuk akses keuangan yang lebih mudah untuk masyarakat demi pemerataan pendapatan,” kata dia.(fia)