MALANG, MEMORANDUM.CO.ID - Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (FH UMM) menggelar Seminar Nasional bertema 'Sinkronisasi dan Harmonisasi RUU Kejaksaan dan RUU KUHAP' di Gedung Kuliah Bersama (GKB) UMM, Kamis 30 Januari 2025.
Dimaksudkan untuk memperdalam pembahasan polemik hukum. Terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat RI Desember 2024 lalu.
Dekan Fakultas Hukum UMM, Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., menekankan pentingnya RUU KUHAP, sebagai acuan utama dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Idealnya RUU KUHAP, diselesaikan terlebih dahulu, sebelum membahas undang-undang sektoral lainnya, seperti RUU Kejaksaan.
"Namun, kenyataannya, kita sudah membahas dan mengesahkan RUU Kejaksaan. Sementara RUU KUHAP masih belum jelas kapan akan selesai. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan dalam sistem hukum kita," jelas Prof. Tongat.
Dalam kesempatan yang sama, Prof. Dr. Deni SB Yuherawan, S.H., M.S., dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, memaparkan berbagai aspek yang menjadi perhatian dalam RUU Kejaksaan.
Seminar ini juga mengungkapkan pentingnya harmonisasi dan kesetaraan dalam pembentukan undang-undang, termasuk RUU Kejaksaan dan RUU KUHAP Ketidakharmonisan ini, menurut para narasumber, dapat menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum.
"Konstruksi hukum kita saat ini membutuhkan kajian mendalam agar tidak terjadi kerancuan. RUU Kejaksaan dan RUU KUHAP harus disinkronkan untuk menjamin kepastian hukum dan mendukung reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia," terang Prof. Deni.
Seminar nasional ini, membuka ruang diskusi yang produktif antara akademisi, praktisi, dan pemangku kebijakan, dengan harapan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembaruan sistem Hukum Nasional. (edr)
