Oleh: Ramadhenta Surya Ermawan, Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang
Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola aset pemerintahan adalah dua faktor yang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan kredibilitas pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks ini, aset pemerintahan mencakup berbagai jenis harta yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, seperti properti, infrastruktur, dan sumber daya alam. Untuk memastikan pengelolaan aset yang baik, pemerintah perlu fokus pada upaya menuju efisiensi dan transparansi yang lebih baik. Pertama-tama, efisiensi dalam tata kelola aset pemerintahan sangat penting untuk memaksimalkan nilai dari aset tersebut. Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan aset dilakukan secara efisien, dengan mempertimbangkan biaya operasional dan pemeliharaan yang tepat.
Misalnya, pemerintah harus melakukan evaluasi rutin terhadap aset-aset yang dimilikinya untuk memastikan bahwa mereka digunakan secara optimal dan tidak ada pemborosan yang tidak perlu. Selain itu, penggunaan teknologi yang tepat dapat menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dalam tata kelola aset pemerintahan. Dalam era digital seperti sekarang, pemerintah dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola aset dengan lebih baik. Misalnya, implementasi sistem manajemen aset yang terintegrasi dan pemantauan real-time dapat membantu mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan dan mengoptimalkan penggunaan aset. Selain itu, penggunaan teknologi blockchain juga dapat meningkatkan keamanan dan akuntabilitas dalam tata kelola aset pemerintahan.
Selanjutnya, transparansi adalah prinsip kunci dalam tata kelola aset pemerintahan yang efektif. Pemerintah harus memastikan bahwa informasi terkait aset pemerintahan tersedia secara terbuka untuk masyarakat umum. Ini akan memungkinkan pemantauan publik terhadap penggunaan aset dan mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Transparansi juga membantu membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait aset pemerintahan.
Dalam upaya meningkatkan transparansi, pemerintah harus memprioritaskan publikasi laporan keuangan dan audit yang lengkap dan terperinci terkait aset pemerintahan. Laporan ini harus mencakup informasi tentang nilai aset, penggunaannya, dan hasil yang dicapai. Selain itu, pemerintah juga harus membuka pintu bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait aset pemerintahan, seperti melalui mekanisme konsultasi publik atau forum dialog.
Namun, untuk mencapai efisiensi dan transparansi yang lebih baik dalam tata kelola aset pemerintahan, diperlukan perubahan budaya dan mindset di dalam pemerintahan itu sendiri. Pemerintah harus mengedepankan prinsip akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan aset, serta mendorong pegawai pemerintah untuk bertanggung jawab dan berperilaku profesional. Ini memerlukan pelatihan dan pendidikan yang tepat untuk meningkatkan kapasitas pengelola aset pemerintahan dan mendorong mereka untuk bertindak dengan kejujuran dan tanggung jawab.
Secara keseluruhan, menuju efisiensi dan transparansi dalam tata kelola aset pemerintahan adalah langkah penting dalam membangun pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab. Dengan meningkatkan efisiensi, pemerintah dapat memaksimalkan nilai aset yang dimiliki, sedangkan transparansi akan membangun kepercayaan masyarakat dan mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan. Penting bagi pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah yang diperlukan, seperti penggunaan teknologi yang tepat dan penerapan prinsip-prinsip transparansi, sambil memastikan perubahan budaya dan integritas di dalam pemerintahan. Hanya dengan cara ini, tata kelola aset pemerintahan yang efisien dan transparan dapat tercapai, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kehidupan masyarakat dan pembangunan negara. (*)
