Sindonews.com - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih dalam pembahasan pemerintah. Namun di lapangan, roda ekonomi bergerak lebih cepat dari pemerintah.
Harga-harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng, telur, dan beras sudah merangkak naik. Pantauan di Surabaya, harga kebutuhan pokok rata-rata naik Rp1.000. Harga telur mencapai Rp16 ribu per kilogram (kg) dari harga sebelumnya Rp15 ribu per kg. Minyak goreng curah yang sebelumnya Rp11 ribu per kg, harganya sudah naik jadi Rp12 ribu per kg. Adapun harga gula yang dulunya Rp9.500 per kg kini naik menjadi Rp10.500 per kg.
Di antara sejumlah bahan pokok tersebut, harga telur dan minyak goreng yang terus merangkak naik. Bahkan, belum seminggu, harga telur sudah naik dua kali, mulai Rp15 ribu. “Semua bahan pokok masih mudah didapat,” ucap Jamari agen bahan pokok di kawasan Jalan Bendul Merisi.
Menurut dia, merangkaknya harga bahan pokok tersebut, tetap tidak mengurangi omzet penjualannya. “Namanya juga kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi, meski naik ya tetap dibeli,” lanjut pria asal Madura ini.
Kondisi berbeda terjadi di Pasar Kota Batu. Kenaikan harga hanya terjadi pada sejumlah kebutuhan pokok. Harga gula pasir yang sebelumnya Rp9.600 per kg, naik menjadi Rp9.800 per kg. Harga minyak goreng curah hanya naik Rp200. Harga sebelumnya Rp10 ribu per kg, menjadi Rp10.200 per kg.
“Saat ini harga kebutuhan pokok belum banyak yang naik. Harga beras justru turun Rp100-200 per kg. Kalau harga kebutuhaan pokok kita naikkan sekarang. Daya beli masyarakat tambah turun,” ucap Sunari penjual sembako di dalam Pasar Batu.
Terpisah, Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI) Jawa Timur Jumantoro menilai kenaikan harga BBM hanya membebani masyarakat kecil. “Kalau masyarakat menengah ke atas, saya yakin sama sekali tidak berimbas. Mereka masih mampu meski dinaikkan sampai Rp2.000 per liternya,” katanya.
Jumantoro juga berpendapat kenaikan harga BBM ini justru akan dibebankan kepada kalangan petani. “Lihat saja saat ini harga gabah sudah teras turun, namun justru harga beras di pasaran yang sudah di tangan pedagang dan pengusaha malah naik sedikit demi sedikit. Rakyat butuh keadilan dalam kenaikan harga BBM ini,” ujarnya.
Harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering sawah yang masih berlaku Rp2.600 per kg sudah tidak sesuai dengan naiknya harga kebutuhan pokok. Sedangkan biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani semakin tinggi, begitu juga biaya hidup petani. “Petani berharap HPP gabah yang ditetapkan pemerintah nantinya di atas Rp3.000 per kg,” tegasnya.
Seperti diberitakan, pemerintah belum menentukan besaran kenaikan harga BBM bersubsidi. Apakah akan naik Rp1.000, Rp1500, atau naik Rp2.000. Pemerintah masih akan membahasnya bersama DPR. Perubahan kebijakan pembatasan BBM dan mengalihkannya menjadi kenaikan harga BBM, rencananya dimasukkan dalam rancangan perubahan APBN 2012 yang diajukan bulan ini ke DPR.
Dari Jember, Ketua Umum DPP Partai Hanura Jenderal TNI (Purn) Wiranto menyatakan kekecewaannya atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM.
“Apapun alasannya, kenaikan BBM akan menyengsarakan rakyat yang sudah sengsara. Kalau itu dijawab dengan kompensasi bantuan tunai langsung, maka itu belum sempurna. Saya khawatir itu salah alamat, apalagi ada politisasi sebagai bagian dari langkah-langkah politik. Itu harus dibicarakan dengan wakil rakyat,” kata Wiranto.
Dia menambahkan, melalui anggota dewan perwakilan rakyat dari Partai Hanura, akan menanyakan alasan pemerintah dalam menaikkan harga BBM. ”Justru kebocoran kita yang paling besar bukan karena harga minyak dunia yang fluktuatif, namun karena persoalan korupsi yang dilakukan pejabat di republik ini sungguh sangat besar,” tandasnya.
Terpisah, anggota Komisi IX DPR RI Sri Rahayu berpendapat, secara umum masyarakat kelas menengah ke bawah belum siap. Dia meminta pemerintah membatasi premium untuk orang kaya.
“Nanti saat harga premium naik, ongkos transportasi pasti ikut naik. Jadi imbasnya tetap mengena kepada masyarakat. Sedangkan orang kaya tetap membeli premium untuk mobilnya. Jadi tetap saja yang diuntungkan orang kaya. Jadi kalau pengendalian pemerintah tidak tegas pasti akan menimbulkan kekacauan,” kata Sri Rahayu usai menjadi pembicara dalam forum Pendidikan dan Pelatihan Demokrasi Politik-Ekonomi yang digagas oleh alumni aktivis GMNI se-Malang Raya di aula KUD Batu di Jalan Diponegoro, kemarin.
Pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Nur Bani Yusuf menegaskan, permasalahan yang pokok adalah ketegasan pemerintah. Secara umum kenaikan harga premium memang perlu dilakukan. Namun pemerintah juga harus melakukan pengawasan. Misalkan mobil tahun 2005 ke atas diwajibkan menggunakan Pertamax, pemerintah harus tegas mengawasinya.
”Kalau ada yang melanggar harus diberi sanksi tegas. Tidak terkecuali dengan penjualan BBM ilegal di tengah laut perlu dipertegas aturan dan sanksinya. Kelemahan negara kita adalah tidak tegas dalam menegakkan peraturan,” tegasnya. (ank)
