KEDIRI - Sedikitnya 2.767 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kota Kediri melaksanakan ujian gelombang II. Tes tulis sebagai tindak lanjut dari unjuk rasa peserta yang tidak lolos syarat administrasi ini diawasi langsung Wali Kota Kediri Samsul Ashar.
Walikota yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) di salah satu lokasi ujian, menginstruksikan panitia rekrutmen untuk mencoret langsung peserta yang tidak hadir. "Tindakan tegas ini agar masalah tidak berlarut-larut," ujarnya di SMA Negeri 1 Kediri Minggu (6/12/2009).
Saat sidak, Samsul meminta peserta untuk memanfaatkan kesempatan kedua ini dengan sebaik-baiknya. Sebab, baru sekali ini pemerintah memberikan kesempatan ujian bagi peserta yang sebelumnya tidak lolos verifikasi administrasi. "Baru pertama kali namanya ujian CPNS sampai ada gelombang dua," papar Samsul.
Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Kediri Semeru Singgih, jumlah peserta tes tulis ini berasal dari 4.800 orang yang melakukan verifikasi ulang. Sebelumnya para peserta ini dinyatakan tidak lolos administrasi karena adanya perbedaan pandangan keabsahan perguruan tinggi Islam.
Panitia berpendapat sejumlah ijazah perguruan tinggi di antaranya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri, Universitas Muhammadiyah Malang, Institut Agama Islam Negeri, Universitas Islam Negeri Malang, Universitas Tribakti, dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Kediri tidak berlaku dalam rekrutmen CPNS.
Penilaian tersebut memicu gelombang unjuk rasa gabungan peserta ujian dan mahasiswa perguruan tinggi Islam. Mereka menilai pemerintah diskriminatif kepada perguruan Islam.
Menjawab aksi yang dilakukan secara terus menerus, pemerintah memutuskan melakukan ujian gelombang kedua yang sebelumnya melalui verifikasi ulang dengan melibatkan Departemen Agama sebagai verifikator. "Karenanya para peserta ini sebagian besar dari lulusan perguruan tinggi agama," kata Semeru Singgih.
Dalam ujian peserta tes akan menghadapi materi ujian setara dengan ujian pertama. Soal ini merupakan hasil buatan Institut Teknologi Bandung (ITB). Hasil ujian rencananya diumumkan 12 Desember 2009. Sementara Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri Muhaimin menilai jika ujian gelombang II itu sebagai keteledoran pemerintah.
"Saya pikir yang terjadi seperti ini hanya Kediri. Kalau tidka teledor tentu tidak seperti ini," ujarnya. (Solichan Arif/Koran SI/ram)
