Optika.id - Sejumlah pejabat di luar negeri yang terlibat dalam kasus korupsi memilih mengakhiri hidup mereka dengan bunuh diri karena rasa malu atas perbuatan mereka. Namun, di Indonesia, sebaliknya, beberapa mantan pejabat yang telah dihukum penjara atas kasus korupsi justru tampil di depan publik sebagai calon anggota legislatif (caleg) menjelang Pemilu 2024.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman, menanggapi aturan yang memungkinkan mantan narapidana kasus korupsi maju dalam pemilu dengan kekecewaan. Ia mengajak masyarakat untuk tidak memilih caleg yang merupakan mantan narapidana koruptor.
"Karena apa? Mereka telah berkhianat kepada rakyat dan berkhianat juga terhadap sumpah jabatannya," ujarnya.
Boyamin juga menilai tindakan ini sebagai bentuk pengkhianatan karena melanggar janji-janji yang diucapkan oleh pejabat saat dilantik untuk menjalankan jabatan mereka dengan menjunjung tinggi keadilan dan tidak melakukan korupsi.
Sementara itu, Pengamat Hukum dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Catur Wido Haruni, mengingatkan bahwa keputusan akhir ada pada rakyat. Ia mengimbau agar rakyat cerdas dalam menentukan pilihan dan tidak memilih hanya karena fanatisme terhadap salah satu partai politik.
Di beberapa negara seperti Korea Selatan dan China, hukuman bagi koruptor sangat berat, bahkan bisa sampai hukuman mati. Di Singapura, hukuman mati telah membantu menciptakan tingkat korupsi yang sangat rendah. Di Indonesia, meskipun ada hukuman penjara yang dijatuhkan, kadang-kadang pelaku korupsi mendapatkan remisi sehingga masa tahanan mereka berkurang.
Terkait fenomena ini, pengamatan selanjutnya adalah bagaimana masyarakat Indonesia akan merespons partisipasi mantan narapidana koruptor dalam pemilu dan apakah mereka masih mempercayai mereka sebagai pemimpin potensial.
