.jpg)
 |
| Intan Dela Puspitasari, mahasiswa Sosiologi, FISIP, UMM |
Infrastruktur ramah disabilitas menjadi elemen penting dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, terutama di kota-kota besar seperti Kota Malang.
Sebagai salah satu pusat pendidikan dan pariwisata di Indonesia, Kota Malang memiliki potensi besar untuk menjadi contoh inklusivitas, tetapi kenyataannya masih banyak penyandang disabilitas yang menghadapi keterbatasan akses.
Yayasan Lingkar Sosial Indonesia (Linksos) merupakan organisasi lokal yang berbasis di Kota Malang.
Mereka menghadapi tantangan besar dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, baik dari sisi kebijakan maupun kesadaran masyarakat.
Untuk memahami dinamika ini, teori praktik sosial Pierre Bourdieu memberikan kerangka analisis melalui konsep habitus, modal, dan arena.
Habitus masyarakat di Kota Malang yang dikenal ramah dan toleran ternyata masih menyimpan bias terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.
Pola pikir kolektif yang menganggap disabilitas sebagai ’’kekurangan’’ menciptakan hambatan kultural, di mana infrastruktur publik seperti trotoar, halte, dan gedung-gedung pemerintah sering kali tidak ramah terhadap kebutuhan mobilitas mereka.
Linksos berusaha mengubah habitus ini dengan mengedukasi masyarakat di Kota Malang melalui kampanye kesadaran, seminar, dan pelatihan komunitas yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai agen perubahan.
Langkah ini bertujuan untuk membangun pola pikir inklusif yang berakar kuat di tengah masyarakat.
Modal sosial dan simbolis Linksos juga menjadi instrumen penting dalam upaya perubahan.
Sebagai organisasi yang memiliki jaringan luas di Kota Malang, Linksos menggunakan relasi dengan komunitas, akademisi, dan pemerintah lokal untuk menekan kebijakan yang lebih inklusif.
Namun, terbatasnya modal ekonomi menjadi kendala besar, mengingat banyaknya program yang membutuhkan pendanaan seperti pelatihan kader, pembangunan fasilitas aksesibilitas, dan advokasi kebijakan.
Di kota yang terus berkembang seperti Kota Malang, modal ekonomi sering kali menjadi faktor dominan dalam menentukan prioritas pembangunan.
Arena di mana Linksos beroperasi mencerminkan dinamika kekuasaan yang kompleks.
Kebijakan pemerintah Kota Malang yang berorientasi pada pembangunan pariwisata dan infrastruktur sering kali belum mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas.
Dalam arena ini, Linksos menggunakan modal sosialnya untuk memengaruhi perencanaan kebijakan, mendorong pemerintah lokal agar memasukkan aksesibilitas sebagai prioritas pembangunan.
Kolaborasi dengan sektor swasta juga dilakukan untuk mendukung terciptanya fasilitas yang lebih inklusif di destinasi wisata maupun area publik lainnya.
Melalui perspektif teori praktik sosial, perjuangan Linksos di Kota Malang mencerminkan bagaimana perubahan dapat dimulai dari transformasi habitus masyarakat, penguatan modal, dan strategi di arena kebijakan.
Ketika elemen-elemen ini beradaptasi dengan prinsip inklusivitas, Kota Malang dapat menjadi contoh kota inklusif yang ramah bagi semua, termasuk penyandang disabilitas.
Penulis:
Intan Dela Puspitasari
Mahasiswa Prodi Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Malang
