.jpg)
SARAN AKADEMISI: Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Prof Dr Nazaruddin Malik SE MSi (kanan) mengupas pembangunan infrastruktur yang perlu menjadi prioritas di Malang Raya pada diskusi Forum.
Keterbatasan dana masih menjadi problem utama pembangunan infrastruktur di Malang Raya.
Karena itu, pemilihan skala prioritas yang tepat sangat penting dilakukan pemerintah daerah.
Tujuannya agar kepuasan masyarakat atas public utilities setara dengan pajak yang dibayar.
REKTOR Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Prof Dr Nazaruddin Malik SE MSi menilai tidak mudah untuk mengukur kepuasan masyarakat atas public utilities.
Sebab, sebagian besar pajak yang dibayar masyarakat tidak bisa langsung dirasakan manfaatnya
Misalnya, membayar pajak kendaraan tidak otomatis merasakan infrastruktur jalan yang mulus.
Prioritas yang tepat dalam pembangunan infrastruktur menjadi salah satu solusi untuk membangun kepuasan masyarakat.
”Untuk Malang Raya, setidaknya selesaikan dulu masalah-masalah infrastruktur di bidang kesehatan, pendidikan, dan pariwisata. Ditambah dengan kemudahan akses jalan di tiga bidang itu, maka kepuasan masyarakat lebih mudah dibangun,” ujarnya.
Yang juga perlu diingat, pembangunan infrastruktur seharusnya dapat berdaya guna.
Tidak sekadar bermanfaat, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas pada kehidupan selanjutnya.
Contohnya infrastruktur di bidang wisata.
Ketika orang selesai menikmati tempat wisata, seharusnya orang tersebut bisa bekerja lebih giat.
Sebab, tujuan orang berwisata adalah melakukan recovery dari rutinitas sehari-hari.
Wisata diharapkan mengembalikan energi untuk produktif.
Tujuan itu tidak akan tercapai ketika kondisi pariwisata mengecewakan.
Tak terkecuali akses menuju lokasi wisata.
“Kalau jalan menuju tempat wisata banyak berlubang, orang bisa emosi. Maka ketika kembali dari berwisata, dia bukannya ingin bekerja. Malah ingin beristirahat dan butuh waktu cukup lama untuk mengembalikan energinya,” imbuhnya.
Kemudian infrastruktur di bidang pendidikan.
Minimal akses pendidikan dasar bagi masyarakat terpenuhi seluruhnya.
Itu bisa dievaluasi dari seberapa banyak perbandingan anak usia sekolah dengan yang bersekolah atau Angka Partisipasi Murni (APM).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, untuk tingkat SD, APM di Kota Malang sebesar 99,50 persen, Kota Batu 99,98 persen, dan Kabupaten Malang sebesar 98,63 persen.
Sedangkan, untuk tingkat SMP, APM di Kota Malang 86,98 persen, Kota Batu 99,24 persen, dan Kabupaten Malang sebesar 87,22 persen.
Menurut Nazaruddin, pemetaan data semacam itu bisa di jadikan dasar untuk pembangunan infrastruktur pendidikan.
Termasuk perbandingan jumlah usia sekolah dengan bangunan sekolah.
Jangan sampai sekolahnya terus diperbaiki, tapi ternyata siswanya tinggal sedikit.
Prioritas penggunaan anggarannya bisa dialihkan untuk memastikan bahwa seluruh anak usia sekolah bisa menuntaskan pendidikan dasar lebih dulu.
Salah satu yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan APM adalah pendidikan gratis.
Namun untuk dapat mewujudkannya, masyarakat harus tertib dan ikhlas membayar pajak.
Kembali lagi, keikhlasan tersebut dapat terwujud jika ada perubahan positif dari pembangunan yang dilakukan pemerintah.
Di bidang kesehatan pun demikian.
Keberhasilan pembangunan infrastruktur dapat dilihat dari aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan.
Misalnya seberapa dekat jarak tempat tinggal mereka dengan fasilitas kesehatan.
Ukuran akhirnya bisa bermacam-macam.
Seperti angka kematian ibu setelah melahirkan, Tuberculosis (TBC), stunting, hingga ketersediaan jumlah tenaga kesehatan (nakes).
Sebagai contoh, berdasar data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) di Malang Raya, dalam 1,5 tahun, sudah ada sekitar 39 ibu hamil yang meninggal.
Dengan rincian delapan orang di Kota Malang, 27 orang di Kabupaten Malang, dan empat orang di Kota Batu.
Data itu bisa menjadi bahan untuk mengambil kebijakan tentang pembangunan infrastruktur kesehatan.
Terpenuhinya infrastruktur tiga bidang di atas perlu ditunjang dengan kelayakan akses jalan.
Kelayakan jalan akan menunjang banyak hal, termasuk memecahkan masalah kendala pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri.
Dalam rantai perekonomian Malang Raya, konsumsi paling banyak dilakukan oleh warga Kota Malang.
Sedangkan penyuplai berasal dari Kota Batu dan Kabupaten Malang.
“Dengan memperhatikan pola tersebut, dapat ditentukan prioritas jalan yang harus diperbaiki,” imbuhnya.
Salah satu sumber anggaran perbaikan jalan tersebut yakni APBD.
Di dalamnya terdapat pajak daerah. Sehingga, untuk dapat memperbaiki jalan, masyarakat pun harus tertib membayar pajak.
“PKB kan untuk penikmat jalan raya. Ekosistemnya mulai dari ekspor impor, dealer, lemon market, dan sebagainya,” ucapnya.
Pembangunan infrastruktur memang membutuhkan dana yang sangat besar.
Dengan keterbatasan APBD, eksekutif dan legislatif harus mampu mendistribusikannya sesuai kondisi di lapangan.
Baik untuk kesehatan, pendidikan, industri, pariwisata, dan perhubungan.
”Ketika penentuan anggaran infrastruktur, di situ lah seharusnya terjadi tawar-menawar positif,” pungkasnya. (yun/fat)
