.jpg)
REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) siap mengawal perhelatan pesta demokrais lima tahunan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di wilayah Malang raya.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMM Dr Rinekso Kartono, Rabu (20/12), mengatakan mahasiswanya siap diterjunkan untuk mengawal Pilkada 2018, baik pemilihan Wali Kota Malang maupun Gubernur Jawa Timur.
"Budaya kritis harus dimiliki oleh mahasiswa FISIP UMM. Budaya kritis yang dimaksud adalah sikap kritis terhadap fenomena demokrasi yang ada di Tanah Air," ujar Rinekso Kartono dalam forum "Diskusi Panel bertema Mengawal Demokrasi Pemilukada Serentak 2018" di Aula BAU UMM di Malang, Jawa Timur.
Rinekso memaparkan pentingnya memahami politik agar generasi muda dapat mengawal terselenggaranya Pilkada 2018. Pemahaman terhadap politik yang baik dapat menghindarkan diri dari kegalauan demokrasi, seperti akan tetap pada demokrasi atau kembali layaknya saat reformasi.
"Mahasiswa FISIP itu adalah orang yang harusnya lebih tahu tentang politik," kata Rinekso di hadapan ratusan mahasiswa dari berbagai program studi (prodi) dan aktivis Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) di lingkungan FISIP kampus setempat.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Purwo Santoso dalam diskusi panel tersebut memaparkan pentingnya universitas melibatkan diri secara empatik dalam mengawal demokrasi.
"Saat ini mahasiswa perlu mengkritisi serta memposisikan diri ke dalam demokrasi. Mahasiswa juga harus siap dalam mendemokrasikan cara berpikir dengan mendefinisikan demokrasi sebagai persoalan yang sedang dihadapi," ujarnya.
Pilkada serentak 2018 cukup menarik, istimewa dan rawan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Istimewa karena melibatkan daerah di Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam dan budaya, seperti Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Papua.
Selain itu, juga dikuti oleh wilayah dengan jumlah penduduk yang besar, seperti Sumatera Utara, Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan perkiraan jumlah pemilih 80-90 persen. Kondisi tersebut juga rawan konflik horizontal, intervensi asing dan intervensi politik dari pusat.
