MALANG – Pimpinan Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Marwah Daud Ibrahim mengampanyekan makan produk lokal. Kampanye tersebut disampaikan ketika menjadi pembicara dalam dialog bertajuk "Arah Kebiajakan Ekonomi Politik Bangsa untuk Mensejahterakan Ummat" yang digelar Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), kemarin (2/4).
"Potensi negara kita luar biasa. Baik itu potensi pertanian, hutan dan laut. Kita bisa mengelola hasil laut saja, Indonesia bakal luar biasa. Namun, itu masih belum kita rasakan sekarang," jelas Marwah Daud Ibrahim yang juga Ketua DPP Partai Golkar ini.
Menurut dia, Bangsa Indonesia yang kaya raya ini justru kalah dengan bangsa lain. Dia memberikan bukti, soal kondisi bangsa Indonesia yang masih banyak warga miskin. Menurut dia, kondisi tersebut bukan karena salah siapa-siapa.
Namun, lanjut dia, akibat karakter bangsa Indonesia yang kurang bisa memanfaatkan potensi yang dimiliki. Lantas dia menyebutkan soal produk mie instan. Menurut dia, produsen produk mie instan itu dalam setahun dengan berbagai mereknya, bisa menghasilkan keuntngan sekitar 15 triliun.
Konsumennya, kata dia, itu hanya dari bangsa Indonesia saja. Sementara, bahan baku berupa tepung, merupakan produk impor. "Itu berarti, kita sudah menyumbang untuk memberikan keuntungan pada negara lain," jelasnya.
Makanya, dia mengajak semua bangsa Indoneisa untuk mencintai makanan lokal. Dia sebutkan, seperti jagung rebus, ketela rebus, kacang rebus, kacang goreng, pisang rebus dan lain sebagainya. Bahkan, dia sendiri jika mengadakan acara-acara tidak pernah menyajikan makanan impor.
Karena itu, kata dia, mencintai makanan Indonesia sendiri merupakan langkah untuk menciptakan dan meningkatkan daya saing ekonomi bangsa. Sebab, kata dia, di Indonesia ini yang merupakan pengusaha besar sangat sedikit. Sedangkan terbesar justru adalah mereka yang bergerak di bidang usaha mikro.
Hal tersebut juga diakui mantan Wakil Ketua Komnas HAM, Sholahuddin Wahid. Menurut mantan Cawapres yang berpasangan dengan Wiranto pada Pemilu 2004 lalu ini, kondisi ekonomi Indonesia sangat tergantung pada peran pemegang kebijakan.
Sementara menurut dia, arah kebijakan ekonomi di Indoneia secara politis dinilai masih belum berpihak pada rakyat. "Banyak kebijakan yang justru tak memihak dan membela rakyat. Tapi, kita tidak perlu mencari siapa yang salah dalam hal ini. Namun, kita harus mencari jalan keluarnya guna mengatasi persoalan tersebut," tutur dia yang diamini Marwah Daud Ibrahim.
Lantas dia menyebutkan sistem ekonomi yang menggunakan model koperasi. Menurut dia, koperasi di Indonesia sangat banyak. Namun, dari 300 koperasi terbesar di dunia, justru ada di Eropa dan Amerika Serikat. Sedangkan di Indonesia hanya namanya saja.
Karena itu, kata dia, kebijakan terkait dengan masalah sumber daya alam (SDA) harus ditinjau ulang. Apalagi, terang dia, air akan dijadikan komuditas ekonomi. "Itu akan menjadi masalah nantinya. Karena itu, tokoh-tokoh politik dan pemegang kebijakan jangan hanya berpikir untuk diri dan kelompoknya saja. Tapi, pikirkan kesejahteraan rakyat," terangnya.aji/taq
