 |
REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Pusat Studi Islam dan Filsafat (PSIF) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) telah melakukan pembahasan tentang ijtihad, pada pekan lalu. Kegiatan yang dilakukan melalui agenda bedah buku "Ijtihad Kontemporer Muhammadiyah Dar Al-Ahd Wa al-Syahadah: Elaborasi Syiar dan Pancasila" ini disiarkan pada kanal Youtube PSIF Official.
Kepala PSIF UMM Faridi mengungkapkan, Muhammadiyah harus berperan aktif dalam pergeseran struktural masyarakat khususnya dalam tingkat global. Sebab, tugas Muhammadiyah ke depan itu harus memberikan penyadaran kepada masyarakat. "Utamanya mengenai pergeseran nilai-nilai kultural di masyarakat global dan hal-hal yang mengangkat nilai-nilai kemanusiaan," katanya.
Di kesempatan itu, Penulis Buku Hasnan Bachtiar banyak menjelaskan latar belakang mengapa ia begitu tertarik dengan gagasan Ijtihad. Ia juga menjelaskan, konsep Ijtihad dapat diaplikasikan melalui dua cara. Pertama, intertekstualitas yaitu kaitan antara teks satu dengan yang lain. Kedua adalah interkontekstualitas yang berarti mempertimbangkan sejarah terbentuknya teks dan sejarah masa kini.
Menurut Hasnan, Pancasila berisi terkait musyawarah dan demokrasi kerakyatan. Sementara jelas diketahui bahwa Islam juga banyak membahas tentang konsep musyawarah. Artinya, Islam mengandung konsep-konsep ideal sebagaimana yang dikandung dalam Pancasila.
"Bisa dikatakan bahwa keduanya saling berhubungan satu sama lain," ucap dosen Fakultas Agama Islam (FAI) UMM tersebut.
Di sisi lain, Pembedah Buku Gonda Yumitro mengaku sangat mengapresiasi hadirnya buku tersebut. Ia menjelaskan bahwa kebanyakan orang hanya membicarakan Islam, negara, atau Pancasila tanpa mengaitkan satu sama lain. Lain halnya dengan buku karangan Hasnan Bachtar ini yang membawa pembaharuan besar bagi bangsa dan negara melalui konsep Islam serta Pancasila.
“Melalui konsep Ijtihad, saya melihat bahwa buku ini menawarkan banyak solusi terhadap pelbagai permasalahan yang sekarang sedang terjadi di Indonesia. Terutama masalah radikalisme," ungkapnya dalam keterangan pers yang diterima Republika, Senin (4/1).
