REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Muhadjir Effendy menilai, Muhammadiyah tidak perlu mendirikan partai politik. Menurutnya saat ini Muhammadiyah lebih baik menjaga jarak sekaligus kedekatan dengan kader-kadernya yang masuk dalam ranah politik.
"Tidak perlu berboros-boros mendirikan partai. Saya sarankan Muhammadiyah tetap menjaga silaturahim dan memantau kader-kader yang berada di parpol," ujar Muhadjir kepada Republika di Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa (4/8). Muhadjir mengatakan, Muhammadiyah berhak menegur dan mengkritik kadernya jika terjadi penyimpangan dalam ranah politik.
Salah satu kandidat anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015-2020 menjelaskan, walaupun sebagai organisasi non politik dan non partisan, Muhammadiyah dalam sejarah panjang selalu berdekatan dengan masalah politik. Pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan juga menjadi anggota Budi Utomo dan Sarekat Islam. Tak hanya itu, Muhammadiyah pun tercatat pernah membidani sejumlah parpol Islam. Contohnya, kata Muhadjir yaitu Partai Masyumi. Ketika pecah kongsi dengan Sarekat Islam, Muhammadiyah juga mendirikan Partai Islam Indonesia. Muhammadiyah juga pernah memprakarsai berdirinya Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Terakhir, Muhammadiyah juga memprakasai berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN).
Dengan catatan itu, Muhadjir menilai Muhammadiyah selalu menjaga jarak dengan politik. Ia mengatakan, usai mendirikan parpol, Muhammadiyah selalu menjaga jarak dan kembali menjadi organisasi non politik dan non partisan.
Muhadjir mengaku di satu sisi itu kelemahan Muhammadiyah. Tanpa memasuki area politik, dakwah Muhammadiyah menjadi tidak lengkap. Di sisi lain, kata Muhadjir, itu justru menjadi kelebihan Muhammadiyah karena justru bisa menjaga khittah organisasi. "Muhammadiyah menyerahkan kader-kadernya untuk berpolitik tanpa harus melibatkan diri (organisasi) dalam parpol," kata Muhadjir.
