KBRN, Malang : Moderasi beragama menjadi hal yang harus dijalankan, namun jangan sampai marginalisasi kelompok lain. Dengan begitu, kita bisa hidup berdampingan dengan damai.
Hal ini diungkapkan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag. dalam acara bertajuk ‘Dimensi Ideologi dan Kepemimpinan dalam Penguatan dan Pelembagaan Moderasi Beragama di Muhammadiyah'.
Kegiatan ini digelar oleh Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) beberapa waktu lalu. Menurut Prof. Zainul, tradisi moderasi beragama terutama di lingkungan Muhammadiyah perlu digunakan dengan bijaksana.
"Ketika digunakan dengan bijaksana, maka moderasi ini tidak akan menjadi alat untuk marginalisasi kelompok lain," katanya.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pakar yang membahas moderasi dari berbagai perspektif. Guru Besar Sosiologi UMM Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si. misalnya, membahas mengenai dimensi kepemimpinan dan ideologi dalam penguatan dan pelembagaan moderasi beragama di Muhammadiyah.
"Ada dua dimensi utama yang menjadi fokus dalam penelitian saya selama ini, yakni ideologi dan kepemimpinan. Dimana Muhammadiyah adalah gerakan Islam moderat yang memiliki ciri kepemimpinan visioner, terutama di bawah Haedar Nashir. Kepemimpinan ini berhasil merekonstruksi ideologi Muhammadiyah secara sistematis dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Hal serupa juga disampaikan Prof. Khozin dan Prof. Ahmad yang menggarisbawahi bahwa Muhammadiyah berupaya menjaga identitasnya di tengah berbagai tantangan.
"Dengan pergeseran fokus dari perdebatan metafisika menuju ranah etika, sehingga tercipta dialog yang konstruktif dan inklusif antar kelompok masyarakat," ujarnya.
Kegiatan ini diharapkan memberikan wawasan baru bagi para peserta mengenai pentingnya nilai-nilai moderasi beragama, sekaligus memperkuat pemahaman tentang peran kepemimpinan moderat dalam menjaga harmoni keagamaan di Indonesia. Melalui diseminasi ini, nilai-nilai moderasi diharapkan dapat lebih mengakar di dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam konteks Muhammadiyah.
