Ketua PP Muhammadiyah, Dr HM Busyro Muqoddas, saat membuka Regional Meeting LHKP se-Jawa. (rhd)
Malang, SERU.co.id – Muhammadiyah bukanlah lembaga politik dan tak akan pernah jadi partai politik (parpol), bukan pula berarti anti parpol. Sebab Muhammadiyah konsisten, dengan memperkuat jati diri sebagai kekuatan masyarakat sipil.
Seperti ditegaskan oleh Ketua PP Muhammadiyah, Dr HM Busyro Muqoddas. Menurutnya, kepribadian Muhammadiyah tak akan pernah berubah dan tergerus oleh politik. Terbukti banyaknya kader Muhammadiyah yang terjun ke dunia politik dan mewarnai partai politik, namun tetap konsisten dan tunduk sebagai warga Muhammadiyah.
“Muhammadiyah tidak lepas dari intensitas hablum minnallah dan hablum minannas. Intinya, apapun kegiatan kader politik harus hikmat pada Muhammadiyah. Sehingga Muhammadiyah tidak terlalu terdoktrin,” seru Ayah Busyro Muqoddas, sapaannya, saat membuka Regional Meeting dan Konsolidasi bersama LHKP PWM se-Jawa, di Kapal Garden Hotel, Sengkaling, Kabupaten Malang, Rabu-Kamis (17-18/5/2023).
Busyro mengapresiasi acara bertemakan “Konsolidasi Organisasi untuk Mempererat Peran Strategis LHKP pada Ranah Politik Kebangsaan dan Kebijakan Publik” ini. Dimana melalui regional meeting LHKP yang menggunakan sistem bottom up, nanti akan dihimpun pemikiran dari para kader di bawah. Disisi lain, melalui Muktamar Muhammadiyah dilahirkan kebijakan bersama umat yang diamanatkan oleh para pimpinan Muhammadiyah.
“Cara berpikir Muhammadiyah ini secara demokratis lahir dari bawah dan atas, melalui data dan riset. Maka sinergisitas lembaga di bawah Muhammadiyah perlu dikuatkan, agar data dan riset dari masing-masing organisasi bisa menguatkan keputusan yang disempurnakan oleh LHKP,” bebernya.
Sebagaimana amanat Muktamar Muhammadiyah yang salah satunya mendorong diaspora kader di berbagai sektor. Maka LHKP memiliki peran penting dan strategis mewujudkan hal tersebut.
“Ini adalah langkah awal, sebagai ijtihad dan jihad politik Muhammadiyah. Untuk mendorong diaspora kadernya di berbagai sektor,” ucap Ketua LHKP PP Muhammadiyah, Dr Phil Ridho Al-Hamdi MA.
Menurutnya, Regional Meeting merupakan sarana menyamakan irama pemikiran antara LHKP PP Muhammadiyah dengan LHKP di wilayah-wilayah. Serta sarana melakukan konsolidasi organisasi dan gerakan.
“LHKP menjadi kanal untuk mendistribusikan kader ke lembaga-lembaga politik. Melalui forum ini, hasil konsolidasi akan menentukan apa yang harus dilakukan oleh kader Muhammadiyah. Misal bagaimana menghadapi money politic, politik praktis, dan lainnya,” beber Ridho, sapaan akrabnya.
Para peserta Regional Meeting LHKP se-Jawa. (rhd)
Disebutkannya, Regional Meeting LHKP se-Jawa yang dimulai di Malang ini, nantinya akan dilanjutkan Regional Meeting di beberapa provinsi lainnya. Seperti Region Kalimantan (Kalsel), Sumatera (Sumbar), Nusaba (Nusa Tenggara, Bali), serta Sumapa (Sulawesi, Maluku, Papua). Dan terakhir akan dipamungkasi dengan Rapat Kerja Nasional pada bulan Agustus 2023 di Jakarta.
“Kita akan membahas pemetaan dalam mendiasporakan kader-kader Muhammadiyah. Serta bagaimana kebijakan publik di tingkat wilayah, dan semacamnya. Dari hasil regional meeting tersebut akan diakumulasikan dan dibahas nasional meeting,” jelas dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini.
Ketua LHKP PWM Jatim, Muhammad Mirdasy pun turut mengamini, LHKP Jatim akan mendorong inventarisasi kader-kader Muhammadiyah untuk bisa berkiprah di pemerintahan eksekutif maupun legislatif.
“LHKP mendorong diaspora kader-kader Muhammadiyah dalam menghadapi momentum politik 2024. Harapannya Regional Meeting bisa menghadirkan solusi dan kebijakan yang penting bagi pola hubungan Muhammadiyah dengan politik,” jelas Mirdasy.
Senada, Wakil Ketua PWM Jatim, M Khoirul Abduh MSi menyebut, aktivis otentik Muhammadiyah harus serba bisa ketika diletakkan dimana saja. Setidaknya ketika tidak ada calon kuat, dalam hal ini capres dan cawapres yang diusung, bisa memberikan kontribusi dan gerak nyata yang terukur.
“LHKP Jatim beda dengan lainnya, dimana ada divisi data dan survei. Hal ini menjadi kekuatan Muhammadiyah nantinya, dimana melalui hasil forum ini, LHKP akaan berperan sebagai navigator Muhammadiyah,” optimismenya.
Sebagai tuan rumah, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof Dr Fauzan MPd menyampaikan, LHKP tidak boleh berpikir transaksional, namun harus dinamis. LHKP mampu mencetak kader yang bisa diterima semua kalangan, meski dengan paradigma beda namun tetap bisa diterima.
“Saya harap, forum konsolidasi ini jangan lama-lama, tapi hasilnya pasti. Hidup di Jatim, memiliki kultur yang berbeda, tak bisa Muhammadiyah harus puritan (murni). Cara membawa kita harus bisa diterima dengan penetrasi dan gerakan beda, bukan inklusivitas,” tegasnya. (rhd)
