Guru Besar FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Wahyudi Winarjo (Hafid/SJP)
MALANG, SJP – Pelantikan Drs HM Sanusi, dan Hj Lathifah Shohib sebagai Bupati dan Wakil Bupati Malang terpilih, mendapat tanggapan dari akademisi. Salah satunya dari Guru Besar FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Profesor Dr Wahyudi Winarjo, yang menyoroti tantangan besar yang harus dihadapi kepemimpinan baru ini.
Dalam pernyataannya, Wahyudi menekankan pentingnya integrasi pembangunan di Malang Raya. Menurutnya, konsep Tri Bina Cita yang dahulu dikenal di Malang harus diperluas menjadi strategi pembangunan bersama antara Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu.
"Situasi sosial dan geografis Malang Raya itu saling terkait. Tidak mungkin satu daerah berkembang pesat tanpa koordinasi yang baik dengan daerah lainnya. Bupati dan Wakil Bupati Malang harus lebih proaktif dalam membangun sinergi lintas wilayah," terang Wahyudi, kepada suarajatimpost.com, Kamis (20/2/2025).
Selain itu, ia juga menyoroti permasalahan agraria petani penggarap lahan dari Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dengan luas lahan lebih dari ribuan hektare yang masih berstatus sengketa, kepemimpinan Sanusi-Lathifah dinilai perlu segera mengambil langkah konkret agar tidak terjadi konflik sosial.
"Isu reforma agraria masih menjadi pekerjaan rumah. Pemerintah harus memastikan bahwa penyelesaian status tanah di enam desa eks-perkebunan Kalibakar dilakukan secara adil dan damai, sesuai dengan program reforma agraria yang dicanangkan oleh pemerintah pusat," tambahnya.
Lebih lanjut, Wahyudi mengingatkan bahaya ekspansi perkebunan sawit di Malang Selatan. Ia menilai, kawasan ini lebih cocok dikembangkan dengan komoditas kakao dan kopi yang telah terbukti secara historis dan ekologis lebih berkelanjutan.
Dalam aspek kebijakan pendidikan, ia menyoroti dampak efisiensi anggaran yang berpotensi mempengaruhi sektor pendidikan di Kabupaten Malang.
Menurutnya, efisiensi yang tidak dirancang dengan baik bisa berdampak pada penurunan kualitas pendidikan, terutama jika berimbas pada merger sekolah dan pembatasan alokasi dana pendidikan.
"Jangan sampai efisiensi anggaran mengorbankan sektor pendidikan. Ini akan berdampak besar bagi generasi mendatang. Pemerintah Kabupaten Malang harus memastikan pendidikan tetap menjadi prioritas," tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Wahyudi mengingatkan Sanusi dan Lathifah untuk tetap berpegang pada visi kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat.
"Kepemimpinan bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau partai, tetapi untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Nasionalisme dan keadilan sosial harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan yang dibuat," pungkasnya.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, lima tahun mendatang akan menjadi ujian bagi kepemimpinan Sanusi-Lathifah dalam membawa Kabupaten Malang menuju pembangunan yang lebih maju, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Sebagai informasi, pelantikan Sanusi dan Lathifah Shohib sebagai Bupati dan Wakil Bupati Malang dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/2/2025).
Mereka dilantik bersama 961 kepala daerah lainnya dalam prosesi serentak yang menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.
Usai pelantikan, seluruh kepala daerah dijadwalkan mengikuti retret selama delapan hari di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil) Magelang, sebagai bagian dari pembekalan kepemimpinan. (*)
.jpg)